Menu

Mode Gelap
Rakornas Dukcapil 2024, Percepat Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri Hasan Pimpin Rapat Persiapan Jambore PKK ke-8 Tahun 2024 Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023

Pemerintahan · 19 Apr 2023 14:46 WIB ·

Akibat Pengusiran Wartawan, Ketua PWI Jakbar Desak Pj Gubernur Copot Lurah Tegal Alur


					Ketua Kordinatoriat PWI Jakarta Barat, Kornel Naibaho ketika mengklarifikasi penutupan akses di Taman Kencana Jalan Verbenia II Blok D, RT 01/14 Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kaliders, Jakarta Barat, kepada Walikota Jak Bar, Uus Kuswanto. Perbesar

Ketua Kordinatoriat PWI Jakarta Barat, Kornel Naibaho ketika mengklarifikasi penutupan akses di Taman Kencana Jalan Verbenia II Blok D, RT 01/14 Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kaliders, Jakarta Barat, kepada Walikota Jak Bar, Uus Kuswanto.

Jakarta, jurnalkota.online

Warga Komplek Taman Kencana Jalan Verbenia II Blok D RT 01/14 Kelurahan Tegal Alur, Suhari mengadukan penutupan akses publik berupa jalan menjadi pagar. Penutupan ini dijelaskan Suhari, telah mengganggu dan merugikan warga sekitar, karena akses jalan itu tidak dapat dimanfaatkan.

Pengaduan yang telah masuk ke meja Pj Gubernur DKI Jakarta itu kini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres. Alhasil, Lurah Tegal Alur Suratman mengundang pihak terkait untuk dilakukan musyawarah di Sekretariat RW 14,

hadir di acara itu diantaranya, Lurah Tegal Alur, Kasie Pemerintahan Kelurahan, Budi, Ketua RW 14, Iwan, pelapor Suhari dan warga yang sebagian besar bukan berdomisili di Jalan Verbenia II Blok D RT 01/14 Kelurahan Tegal Alur. ,

Didalam undangan Lurah untuk rapat itu adalah warga yang berdomisili di Jalan Verbenia II. Undangan musyawarah itu tercatat No. 152/-073.55 tanggal 17 April 2023 dan ditandatangani Lurah Tegal Alur Suratman Arifianto S.Kom., MAP.

Sebelum acara di mulai, oknum RW 14, Iwan menanyakan keberadaan wartawan yang meliput kegiatan musyawarah tersebut. Oknum RW 14 mengusir dan mempertanyakan identitas serta memfoto si wartawan yang meliput. Hal itu dilakukan si oknum RW di hadapan Lurah Tegal Alur dan Kasie Pemerintahan Kelurahan.

“Dari mana, Pak? Kami tidak mengundang orang luar atau wartawan dari manapun. Saya juga banyak wartawan. Jadi tolong keluar!” teriak Ketua RW 14, Iwan sebelum acara dimulai, Selasa (18/4/23).

Ironisnya, walaupun wartawan telah menjelaskan kedudukan dan fungsinya, namun oknum RW 14 itu tidak menggubris dan tetap mengusir wartawan. Anehnya, pejabat publik yang hadir di acara itu pun turut bungkam. Padahal, Lurah Tegal Alur mengantongi gelas Sarjana Komunikasi, namun membiarkan sikap arogansi oknum RW 14 Tegal Alur.

Di tempat terpisah, Suhari menjelaskan kepada wartawan, bahwa akses publik tersebut awalnya dapat digunakan masyarakat. Namun, akibat pandemi Covid-19, akses publik itu di tutup. Namun, karena pandemi sudah tidak ada, seharusnya akses publik itu dikembalikan fungsinya seperti awalnya, bukan dipermanenkan menjadi pagar.

Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 pasal 1, 3 ayat 1 berbunyi, “pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol social”, dan pasal 18 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang secara terang-terangan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000”.

Selain itu, fungsi wartawan adalah sebagai kontrol sosial untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Menyikapi pengusiran wartawan yang meliput di Sekretariat RW 14 itu, Ketua PWI Koordinatoriat Jakarta Barat, Kornelius Naibaho SH mengutuk tindakan tersebut, dan pengusiran itu dilakukan oknum RW 14 di hadapan Lurah Tegal Alur.

“Lurah Tegal Alur harus belajar lagi tentang UU Pers No 40 tahun 1999,” tegas Kornel.

Kornel menegaskan kembali bahwa wilayah Taman Kencana bukan termasuk wilayah privat yang tertutup bagi publik.

“Jadi, Lurah dan Ketua RT/RW harus paham itu! Kecuali penutupan jalan itu ada kepentingan tersendiri bagi mereka. Kasihan warga yang menetap di sekitar jalan Verbenia II Blok D RT 01/14 Kelurahan Tegal Alur, aksesnya di tutup. Melarang wartawan meliput terkait akses publik adalah pelanggaran terhadap UU Pers,” tegasnya.

Kornel menyarankan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi pejabat publik di wilayah Tegal Alur Kecamatan Kalideres, khususnya Lurah, RT dan RW yang tidak peka terhadap masalah publik.

“Kalau perlu, copot Lurah Tegal Alur!” tegasnya. (Red)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri

26 February 2024 - 07:34 WIB

Hasan Minta OPD Memahami Program dan Kegiatan Sesuai dengan DPA

19 February 2024 - 11:34 WIB

Forkopimcam Cibeber Gelar Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2025

12 February 2024 - 07:39 WIB

Dua Legislator Diganti, DPRD Kepri Gelar Paripurna PAW

7 February 2024 - 07:05 WIB

Adi Prihantara Pimpin Rakor Teknis LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepri

5 February 2024 - 18:48 WIB

Pemkab Lebak Sigap Tangani Penanggulangan Bencana

31 January 2024 - 08:18 WIB

Trending di Pemerintahan