Menu

Mode Gelap
Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri Hasan Pimpin Rapat Persiapan Jambore PKK ke-8 Tahun 2024 Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023 Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Kolom · 9 May 2023 14:45 WIB ·

Balada Pencari Rupiah di Negeri Asing


					Ilustrasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Foto; Istimewa Perbesar

Ilustrasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Foto; Istimewa

www.jurnalkota.online

Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
institut Literasi Peradaban

Ada seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Yogyakarta yang bekerja di Taiwan. Jika mengikuti akun youtubenya, Titi Tilah, memperlihatkan seorang wanita paruh baya yang setiap harinya merawat pria muda lumpuh total. Segala aktifitasnya nyaris dilakukan dengan bantuan kursi roda. Setiap orang akan melihat betapa beruntungnya dia, bekerja pada keluarga asing yang menyayanginya, meski pekerjaannya berat namun ia mampu mengumpulkan gaji tinggi,  baik dari bosnya maupun dari monetisasi konten-konten yang ia upload di media sosialnya.

Masih tentang Titi Tilah, perlakuan baik tak terbatas dari keluarga bosnya bahkan hingga teman sekantor bosnya pun tak membedakan statusnya. Setiap hari yang ditunjukkan adalah keakraban dan kebersamaan. Rupiah yang ia dulang di negeri orang, benar-benar telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sekilas benarlah adanya, namun fakta ini sebenarnya sangatlah miris, seorang perempuan, janda dua anak, pendidikan hanya SMP harus jauh dari anak dan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya. Ketiadaan pendidikan tinggi, kemiskinan dan tuntutan hidup harus terus berlanjut maka ia nekad mencari sesuap nasi di luar negeri dengan segala risikonya. Belum lagi jika dilihat dari sisi agama.

Ancaman Bahaya Dalam Mencari Kerja di Luar Negeri

Sebanyak 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diduga disekap di Myawaddy, Myanmar. Ironisnya, mereka disekap di Myawaddy yang notabene merupakan merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak (kompas.com, 4/5/2023).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, “ Saat ini pemerintah terus melakukan komunikasi baik dengan otoritas pusat di Myanmar dan otoritas lokal di Myawaddy, serta organisasi lain seperti IOM (International Organization Migran). Jadi kami melakukan komunikasi dengan seluruh pihak dengan tujuan memberikan perlindungan kepada WNI dan dapat mengeluarkan WNI dengan dari wilayah tersebut dengan selamat,” tambahnya.

Retno juga menyebut bahwa faktor wilayah menjadi sebuah tantangan bagi RI untuk menyelamatkan WNI di sana. “Myawaddy merupakan wilayah di mana otoritas pusat tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,” katanya (cnbc indonesia.com, 4/5/2023).

Menteri Retno mengatakan selain terus menangani masalah di hilir, beliau juga mengingatkan kembali pentingnya pembenahan masalah di hulu, diseminasi praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. Demikian juga Law Enforcement harus ditegakkan dan pembenahan dari hulu agar tidak menambah korban dari hari ke hari. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia berusaha mengangkat isu ini dalam KTT ASEAN ke-24 nanti. Sebab korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scan di Asia Tenggara semakin marak.

20 WNI yang yang diduga disekap di Myawaddy jelas tak seberuntung Titi Tila yang sudah 15 tahun bekerja di Taiwan, mereka  dilaporkan kerap mengalami penyiksaan,  seperti naik kapal dijaga orang bersenjata hingga disetrum kala bekerja. Hal ini sempat disampaikan oleh kerabat salah satu korban. Mereka terpaksa melakukan penipuan (scamming) agar bertahan hidup selama di Myanmar. Jika mereka tak mencapai target, mereka akan disiksa. Mereka juga tidak dapat meminta bantuan dari luar karena hampir semua ponsel disita.

Awalnya,  WNI yang menjadi korban di Myanmar masuk ke Thailand tanpa visa kerja. Mereka hanya mengandalkan bebas visa kunjungan agar dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kemudian merek direkrut untuk pekerjaan palsu oleh para pelaku online scam. Ini membuat mereka berakhir di Myanmar hingga kini. Bahaya yang mengancam warga Indonesia ketika bekerja di luar negeri ini sejatinya tak sekali dua, banyak kasus yang terjadi karena perbedaan bahasa, ketrampilan yang tidak memadai, gaji yang tidak dibayarkan, dokumentasi kurang atau bahkan palsu dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI telah melakukan banyak upaya, namun belum bisa 100 persen melindungi para pekerja itu dan bahkan menjadi simalakama. Di pulangkan tak mampu memberi nasib yang lebih baik, tidak dipulangkan penuh risiko.

Kapitalisme Akar Persoalan

Kemiskinan mendorong sebagian rakyat untuk mengadu nasib di negara tetangga.  Apalagi janji seribu lapangan kerja tak kunjung nyata.  Sementara itu, ancaman perdagangan orang lintas negara masih besar.  Sayangnya perlindungan negara atas keamanan rakyat di negara luar belum dapat terwujud nyata.  Setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa semakin hari terasa semakin menghimpit rakyat. Bagaimana bisa sejahtera jika urusan perut harus berjuang bersakit-sakit dahulu, gelombang PHK terus bertambah seiring banyaknya perusahaan yang kolaps pasca pandemi. Belum lagi dengan gelombang impor yang tak berhenti, dengan alasan untuk keseimbangan stok negara.

Belum lagi tingginya biaya-biaya kebutuhan pokok dan kewajiban membayar pajak yang diklaim untuk kesejahteraan rakyat, nyatanya untuk pembangunan infrastruktur yang tak ada kaitannya dengan kebutuhan umat. Namun pemerintah bergeming, selalu slogan-slogan usang digaungkan agar rakyat “lupa” dengan apa yang seharusnya mereka terima.

Persoalan tenaga kerja ini bak benang ruwet tak ada habisnya sejatinya berawal dari tata kelola negara terkait ketenagakerjaan dan jaminan kesejahteraan. Negara mau tak mau mengakui sudah mengadopsi sistem kapitalisme untuk pengaturan perekonomiannya. Nampak nyata dari keberpihakannya pada asing, investasi luar negeri sementara kepada rakyat sendiri sangat dibatasi. Pemberian subsidi bagi yang miskin hanyalah pengulur waktu, guna menutupi ketidak mampuan negara di bidang lainnya yang justru sangat krusial, kesejahteraan.

Peran negara dalam sistem kapitalisme memang sangat minim, sebatas regulator kebijakan, sedang peran yang lebih luas diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Alasannya selain mereka lebih besar dalam hal permodalan, juga teknologi dan SDMnya lebih mumpuni. Bukankah ini sama dengan membodohi diri sendiri? Apakah benar, founding father negara ini, sebagaimana yang sering disebutkan hanya menginginkan kemerdekaan sebatas tak ada perang fisik?

Padahal, hari ini sedang terjadi perang yang lebih mengerikan lagi, yaitu perang pemikiran, dengan tunduk kepada jargon asing bahwa mereka lebih baik dan kita tidak, padahal upaya kita memang asal-asalan. Tak mampu mensejahterakan rakyat, maka dibuatlah regulasi bolehnya mengirim tenaga kerja ke luar negeri karena ada devisa di dalamnya. Sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang tak mau dibayar rupiah.

Islam Ciptakan Kesejahteraan Tak Berbatas

Sangat berbeda dengan pengaturan dalam Islam, Islam menjadikan terwujudnya kesejahteraan setiap individu rakyat  adalah kewajiban negara.  Oleh karena itu Islam memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri. Islam juga memiliki mekanisme untuk menjaga keamanan rakyatnya di negara tetangga.

Pekerja wanita adalah kelompok yang paling rentan dalam dunia kerja, syariat meski membolehkan perempuan bekerja namun mensyaratkan banyak hal dan sejatinya tidak mewajibkan perempuan bekerja. Maka, negara akan mewajibkan setiap pria yang sudah baligh dan mampu untuk bekerja. Apa saja asalkan halal, maka negara akan menyediakan dua hal agar kewajiban syariat itu bisa berjalan dengan sempurna, pertama dengan membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin, baik dengan lowongan kerja sebagai pegawai negara atau bagi yang ingin usaha sendiri dengan memberikan kepemilikan negara baik bergerak maupun tak bergerak sebagai modal (i’toul Daulah). Seperti tanah yang tiga tahun berturut-turut terbengkalai diberikan kepada mereka yang sanggup mengelola, modal kerja berupa uang, gedung, bibit pertanian, pupuk dan sebagainya. Alat berat, hingga pelatihan berbagai ketrampilan.

Di sisi lain, negara wajib menjamin ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Yang mana ini adalah kebutuhan dasar publik yang setiap individu rakyat membutuhkannya, alhasil, ketika seorang ayah atau wali bekerja mencari nafkah ia tak lagi dibebani dengan kewajiban membayar listrik, air, sekolah, fasilitas kesehatan, bahkan iuran satpam komplek. Semua ada dalam jaminan negara.

Penataan kota, desa dan wilayah pinggiran akan ditata sedemikian rupa,  mengikuti standar kelayakan negara, dimana segala kebutuhan pokok bisa terpenuhi dengan baik dan cukup di satu wilayah saja,  agar tidak terjadi mobilisasi manusia berlebihan, sebagaimana hari ini, dimana jurang kaya dan miskin begitu lebar, mereka yang dipedesaan berbondong-bondong urbanisasi ke kota sebab yang tampak bahwa kota lebih menjanjikan kemapanan hidup daripada di desa.

Fenomena berlebaran dan mudik, seringkali menjadi ajang perpindahan sejumlah masyarakat untuk mengadu nasib di kota. Ini juga yang melatarbelakangi masyarakat untuk pergi ke luar negeri. Dollar yang mereka terima, kemudian di kurskan rupiah tampak sangat banyak bagi mereka.  Dalam Islam, jikapun ada warga yang harus bekerja di luar negeri untuk satu hal, maka berada dalam jaminan negara sepenuhnya dan tidak bekerja pada negara yang berstatus Harbi Fi’lan (nyata menyerang negara Islam dan kaum Muslim).

Inilah pengaturan Islam, yang jelas memberikan kepastian sebab berdasarkan Wahyu Allah SWT. Masihkah kita bertahan dengan sistem yang buruk kemudian mencampakkan hukum Allah? Padahal, sebenarnya tak ada pilihan bagi kaum Muslim ketika Allah SWT telah menetapkan sesuatu, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya,” Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. [Qs al-Ahzab:36). Wallahu a’lam bish ashowab. **

 

 

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Desa Wisata, Strategi Handal Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi?

25 February 2024 - 17:53 WIB

Program Indonesia Pintar, Siapa Yang Jadi Semakin Pintar ?

15 February 2024 - 07:42 WIB

Potret Buram Generasi, Membunuh Jadi Solusi

13 February 2024 - 07:33 WIB

Ilusi Orientasi Mahasiswa Entrepreuner dengan Mall UMKM USU

6 February 2024 - 17:22 WIB

UU PDP, Perlindungan Data Masih Ada Masalah, Mengapa?

4 February 2024 - 04:43 WIB

Peringatan Hari Gizi Nasional, Bukan Hanya Masalah Stunting

28 January 2024 - 09:05 WIB

Trending di Kolom