Hukum dan Kriminal Arsip

Tim Kejaksaan Negeri Tigaraksa Lakukan Pendataan dan Penyelidikan Terhadap 230 KPM

Hukum dan Kriminal·Januari 20, 2022

Tangerang, jurnalkota.online

Tim Kejaksaan Negeri Tigaraksa secara diam-diam melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap 230 Bantuan Langsung Tunai (KPM) Dana Desa yang terdampak Covid-19 pada Tahun 2020/2021.

Dalam hal tersebut, pihak kejaksaan mengundang langsung para warga KPM untuk melakukan penyelidikan, dengan meminta tempat di kantor desa Pasanggrahan, untuk melakukan pemeriksaan dari beberapa warga yang akan dilakukan setiap hari. Dalam pemeriksaan per hari 20 KPM yang akan menjalani pemeriksaan, pada Selasa (18/1/2022).

Pihak penyidik jaksa intelejen dari Kejari Kabupaten Tangerang, turun langsung ke lapangan dengan memanggil sejumlah saksi – saksi untuk dimintai keterangan.

Soal adanya informasi dugaan BLT yang tidak terserap tersebut, terindikasi pihak pemerintah Desa Pesanggarahan, yang sebelumnya diduga tidak sepenuhnya menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahun anggaran 2020/2021.

Menurut keterangan dari salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, kalau dirinya mendapat bantuan pada tahun 2021 hanya 2 kali, dan itu diberikan oleh pemerintah desa atau kepala desa yang baru “Sebelumnya saya tidak pernah dapatkan bantuan, padahal nama saya ada,” jelasnya di lokasi.

Dikatakan, dia menghadiri undangan dari kejaksaan. “Saya jelaskan apa adanya soal BLT, kalau saya hanya mendapatkan cuma 2 kali,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejari Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan dana desa dalam program bantuan langsung tunai (BLT), yang dialokasikan bagi warga terdampak Covid-19. Dari informasi yang didapat, ada 230 warga yang rencananya secara bertahap dimintai keterangan sebagai saksi.

Saat dikonfirmasi, Kasi intel Kejari Kabupaten Tangerang Nana Lukmana membenarkan informasi tersebut. Menurut Nana, dugaan penyimpangan BLT Dana Desa tersebut jelas merugikan masyarakat yang terdampak Covid.

Dari data yang ada kata Nana, sebanyak 230 warga yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. “Baru kita selidiki, jaksa dari Intel Kejari Kabupaten Tangerang akan bertahap melakukan pemeriksaan, dan hari ini kita datang ke Desa Pesanggrahan,” terang Nana, Selasa (18/1/2022).

Lebih jauh dikatakan, tidak menutup kemungkinan hal ini akan lakukan di wilayah desa yang lain. “Dan apa bila hasil penyelidikan fakta terjadi, maka hal ini masuk ke ranah pidana murni,” tutupnya.

Sementara di lain tempat, Ahmad Suhud selaku Direktur Exsekutif Lembaga BP2A2N mengapresiasi aparat penegak Hukum Tim Pidum Kejari Tigaraksa, yang nerespon cepat penanganan dugaan tindakan melawan hukum di anggaran batuan langsung tunai dana desa. “Karena masyarakat wajib diberikan guna membantu warga yang terdampak Covid-19, jelasnya. DWR/TIM

Miliki Sabu, Satresnarkoba Polres Tanjungpinang Amankan Seorang Pria

Hukum dan Kriminal·Januari 18, 2022Januari 18, 2022

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang mengamankan seorang pria yang diduga memiliki sabu.

Kejadian bermula pada Minggu (9/1/2022) anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai bahwa diduga ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tanjungpinang.

Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Kemudian pada Senin (10/1/2022) sekira pukul 01.00 WIB, laki laki tersebut ada di parkiran Kolam Renang Dendang Ria, Jalan Ir. Sutami, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tidak lama kemudian Satresnarkoba Polres Tanjungpinang langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama MA.

Disaksikan warga setempat, ditemukan di tangan kanan MA barang bukti 1 paket diduga narkotika jenis sabu.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, SH, SIK melalui Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang, AKP Ronny B, SH mengatakan, saat diinterogasi MA mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya.

“Paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu itu dibungkus plastik transparan. Total berat kotor 0.30 gram,” terang Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang, Selasa (18/1/2022).

MA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku melanggar pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman pidana minimal 5 tahun,” jelasnya.

Editor : Antoni

Satresnarkoba Polres Bintan Serahkan 3 Tersangka Pengguna Sabu ke BNNK Tanjungpinang

Hukum dan Kriminal·Januari 15, 2022Januari 15, 2022

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Bintan menyerahkan 3 orang tersangka pengguna narkotika jenis sabu asal Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungpinang, Selasa (11/1/2022) lalu.

Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono, melalui Kasat Narkoba AKP Iwan Novriawan membenarkan, bahwa ketiga tersangka pengguna narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan ke BNNK untuk menjalani proses rehabilitasi.

Sebelumnya, personil Polsek Tambelan bersama Babinsa koramil 07/Bintan telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu (29/12/2021) sekitar pukul 01.00 WIB di Belakang Balai pertemuan Desa Kukup.

Kedua pria tersebut berinisial IR (26) dan HRY (17). Lalu, kedua orang tersebut dibawa ke Polsek Tambelan dan dilakukan pemeriksaan. Dari pengakuan tersangka, didapatkan narkotika jenis sabu dari ES (39).

Kemudian, petugas menuju kediaman ES dan melakukan penangkapan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan tempat tinggal ES untuk mencari barang bukti lainnya.

Namun, tidak ada ditemukan barang bukti lain di rumah ES. Dan ES juga dibawa ke Polsek Tambelan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada saat diamankan, IR dan HRY serta barang bukti yang diamankan berupa 2 set alat hisap sabu/bong, 2 buah mancis modifikasi, dan 2 gunting.

Sedangkan narkotika jenis sabu tidak ada ditemukan saat penangkapan, demikian juga terhadap ES juga tidak ada didapatkan barang bukti sabu untuk menjerat ke tiga orang tersebut dalam perkara narkotika.

Namun, untuk tindak lanjut terhadap ketiga orang tersebut, mereka diserahkan kepada BNNK untuk melakukan rehabilitasi, karena ketiga orang tersebut sebagai pengguna narkotika. Alat bukti lainnya untuk menjerat tersangka juga tidak mendukung, seperti hasil pemeriksaan urine juga negatif.

“Kami dari Polres Bintan sudah berkomitmen, bahwa akan memberantas segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kabupaten Bintan. Kami bukan Super Man, tapi kami Super Tim,” ujar Iwan Novriawan.

Iwan Novriawan mengatakan, dengan keterbatasan yang dimiliki polisi, dirinya berharap, bantuan dan informasi dari masyarakat.

“Jadi, dimohon kepada masyarakat, apabila ada informasi terhadap peredaran Narkoba agar segera melaporkan atau menginformasikan kepada kami. Dan akan kami tindak lanjuti informasi tersebut dan menjamin akan melindungi sumber informasi tersebut sesuai dengan undang-undang,” pungkas Iwan Novriawan.

Editor : Antoni

OTK Catut Nama Dandim 0315/Bintan Hubungi Pejabat, Minta Sejumlah Uang

Hukum dan Kriminal·Desember 13, 2021

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Kembali terjadi lagi bahwa didapati adanya Orang Tak Dikenal (OTK) kembali melakukan dugaan aksi penipuan dengan mencatut nama Dandim 0315/Bintan Kolonel Inf I Gusti Ketut Artasuyasa, Senin (13/12/2021).

Aksi tersebut dilancarkan oleh OTK yang mengaku Dandim 0315/Bintan dengan menggunakan Nomor WhatsApp +6281221919996 yang menghubungi salah satu pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tanjungpinang yang mana Instansi tersebut sebagai penentu lelang dan pengadaan langsung terkait semua proyek Pemko Tanjungpinang, dengan dalih menawarkan Proyek Pembangunan Rumah Dinas dan Kantor.

Diketahui bahwa OTK tersebut menyatakan memerlukan akomodasi anggaran untuk Pejabat Mabes dan Pejabat Kementrian PUPR yang dikatakannya akan datang meninjau pelaksanaan Proyek tersebut.

“Orang itu ujung-ujungnya meminta sejumlah uang senilai 20 Juta Rupiah kepada pejabat tersebut dengan alasan membayarkan tiket akomodasi untuk pejabat dari Mabes dan PUPR, dan hal itu adalah penipuan,” ucap Plh. Pasintel Kodim 0315/Bintan Lettu Inf Maswendra, SH.

Pasintel juga mengatakan jika ada orang yang menghubungi dengan nomor tidak dikenal dan meminta uang mengatasnamakan Dandim 0315/Bintan agar jangan pernah dipercaya karena itu jelas penipuan.

“Diharapkan kepada siapapun tidak langsung percaya bila ada orang yang menghubungi melalui telepon ataupun pesan WA yang mengatasnamakan Dandim dan ujung-ujungnya meminta uang. Untung pejabat yang ditelpon OTK tersebut langsung cross chek ke pihak kami, sehingga jelas bahwa itu merupakan aksi penipuan,” jelasnya.

Menurutnya, bila ada pihak yang terlanjur melakukan transfer uang kepada OTK tersebut, diharapkan segera menghubungi bank yang digunakan untuk melakukan transfer.

“Tujuannya agar rekening penipu tersebut bisa diblokir. Bila ada laporan dari beberapa orang, biasanya pihak bank akan melakukan pemblokiran,” terangnya.

“Dan kepada masyarakat juga kami imbau agar tidak langsung percaya bila ada telepon dari seseorang yang mengaku Dandim 0315/Bintan, sebaiknya pasca menerima telepon tersebut, sesegera mungkin melakukan konfirmasi kebenarannya pada perwira Kodim yang dikenal,” tambahnya.

Editor : Antoni

Pengacara M.Ali, S.H, M.H Mundur Sebagai Penasehat Hukum Kokom, Demi Menjaga Citra Profesi

Hukum dan Kriminal·November 30, 2021

Tangerang, jurnalkota.online

Pengacara M. Ali, S.H.,M.H. menyampaikan surat pengunduran diri sebagai penasehat hukum Siti Komariah, dalam perkara kekisruhan arisan online sistem menurun yang dikuasakan kepadanya.

Hal ini disampaikan Pengacara Muda tersebut ke media, di kantornya, di bilangan Jatiuwung Kota Tangerang, Selasa (30/11/2021). Dikatakan, dirinya tidak ingin lagi terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara kekisruhan arisan online yang dihadapi oleh klien-nya.

Selanjutnya dia sepenuhnya menyerahkan kepada pihak keluarga, dan atau team lain yang semula ikut menangani kasus tersebut, dan tidak mau ikut andil dalam melanjutkan kasus tersebut, yang semula dikuasakan oleh siti komariah kepadanya.

Alasan pengunduran dirinya, karena selama berjalannya perkara tidak ditemukan kata sepakat dalam peroses penyelesain perkara tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mencederai citra profesinya sebagai Advokat apabila terus dilanjutkan.

“Saya mundur sebagai kuasa hukum saudari Kokom, adalah karena tidak ditemukan kata sepakat antara saya dengan pihak ibu Kokom, sehingga saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan surat pengunduran diri saya sudah saya tanda tangani dan segera disampaikan kepada pihak bu Kokom.
Saya berharap semoga para pihak yang terlibat dalam perkara ini dapat segera berdamai, dan menyelesaikan permasalahan secara bijaksana,” katanya.

Penulis: Dawiri

Peran Kejari Tangani Kasus Valencya Dipertanyakan, Ketua Peradi Sarankan Copot Kajari Karawang

Hukum dan Kriminal·November 17, 2021

Karawang, jurnalkota.online

Terkait istri dituntut 1 tahun gegara omeli suami, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang dukung pembebasan terdakwa Valencya.

Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian mengatakan dukungan pembebasan terdakwa Valencya. “Kepada majelis hakim agar Valencya bisa dibebaskan sesuai hati nurani,” kata pria yang sering disapa Asep Kuncir ini, Selasa (16/11/2021).

Ia menjelaskan, perkara Valencya ini seharusnya ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan.

“Perkara Valencya ini hanya perkara sangkut paut rumah tangga antara istri dan suami, di balik itu ada apa kepentingannya apa seeh?. Dan saya sudah berulang kali kepada media menyampaikan, bahwa hukum itu bukan alat untuk menakuti-nakuti orang, hukum itu bukan memenjarakan orang, hukum itu adalah perbuatannya tapi tidak perbuatan yang merugikan negara. Jadi kenapa tidak mengedepankan azas praduga tidak bersalah, tidak mengedepankan Restorative Justice (RJ), padahal perkara masih bisa mengedepankan yang terbaiknya seperti apa terhadap perempuan itu sendiri,” katanya.

Asep juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, karena dinilai tidak mampu menerapkan RJ hingga, ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mencopotnya.

“Sebenarnya perkara Valencya ini ecek-ecek dan kemudian viral dan hanya perkara sangkut-paut rumah tangga (RT) antara istri dan suami, namun di balik itu ada apa, ada kepentingan apa?, JPU dan Aspidum dicopot. Kenapa tidak mengedepankan Retorative Justice saja!. Kalau tidak bisa berarti Kejagung harus mempertanyakan peran Kejari Karawang. Kalau memang tidak bisa menerapkannya dicopot saja Kajari,” tegas Askun.

Penulis: Heri

Pasca OTT, Polda Banten Tetapkan 2 Tersangka Oknum Pegawai BPN Lebak

Hukum dan Kriminal·November 14, 2021

Serang, jurnalkota.online

Polda Banten sampaikan hasil gelar perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 4 oknum pegawai di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) dan 1 oknum lurah di Kabupaten Lebak pada Jumat (12/11/2021) malam.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Banten telah secara intens melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, diantaranya pihak yang merasa dirugikan dan pihak terkait dalam pengurusan SHM. “Selain itu, 5 orang yang telah diamankan pada Jumat lalu juga telah diperiksa oleh penyidik,” kata Shinto Silitonga pada Minggu (14/11).

Kemudian, penyidik juga telah menyita 3 amplop berisi uang senilai Rp36 juta, uang ini diketahui merupakan bagian dari total uang yang diminta kepada korban untuk pengurusan sertifikat tanah. “Ditemukan 3 amplop berisi uang Rp.36 juta dalam OTT, diketahui uang tersebut merupakan bagian dari sejumlah uang yang diminta tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Banten, KBP Dedi Prasetyo.

Penyidik Ditreskrimsus juga melakukan penyitaan terhadap beberapa unit handphone, DVR CCTV dan beberapa berkas pengajuan pengukuran tanah, bahkan beberapa ruang kerja di Kantor BPN Lebak juga disegel dengan police line untuk kepentingan penyidikan.

“Benar, ruang Kepala Kantor BPN dan ruang kerja lainnya untuk sementara waktu kami police line, guna
pendalaman penyidikan,” kata Dedi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan 2 tersangka yaitu RY (50) dan PR (41), keduanya sebagai staf pada Kantor BPN Lebak.”Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten telah menetapkan 2 tersangka yang bekerja sebagai staf kantor BPN Lebak,” kata Shinto Silitonga.

Praktek pungutan liar dan koruptif seperti yang diungkap Ditreskrimsus tersebut memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto telah memerintahkan jajaran untuk tidak ragu melakukan operasi tangkap tangan sebagai shock therapy sekaligus memberi detterence effect bagi yang lain. “Saya sudah perintahkan jajaran Reserse untuk tidak ragu lakukan penindakan tegas terhadap pungutan liar, sangat meresahkan masyarakat, bahkan dengan operasi tangkap tangan untuk beri efek cegah dan warning keras kepada pelayan publik,” kata Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto juga menegaskan Polda Banten akan mengevaluasi hasil OTT ini. “Apabila memang dibutuhkan maka saya tidak pernah segan perintahkan jajaran untuk lakukan OTT terhadap kasus-kasus korupsi yang lainnya. Kami sangat serius dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Banten,” kata Rudy.

Sementara itu Dirreskrimsus Polda Banten KBP Dedi Supriadi menyampaikan bahwa penyidik menerapkan persangkaan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu dengan ancaman 4-20 tahun penjara dan denda Rp200 juta – Rp1 miliar. “Atas perbuatannya para pelaku dikenakan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” kata Dedi.

Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan sejak Sabtu (13/11) malam selama 20 hari ke depan di Polda Banten.

Kabidhumas Polda Banten menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi bila menemukan indikasi pungutan liar dan perilaku koruptif lainnya. “Mari berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi, laporkan informasi pungli ke pihak kepolisian, pasti kami akan tindaklanjuti,” tutup Shinto.

Penulis: Dawiri

Diduga Ada Oknum “Backingi” Penjual Obat Keras Tramadhol dan Exshimer di Kec. Teluknaga Tangerang

Hukum dan Kriminal·November 8, 2021

Tangerang, jurnalkota.online

Berkedok toko kosmetik menjual obat keras golongan G jenis Tramadhol dan Exshimer di Desa Belimbing Kecamatan Teluknaga, yang berada di wilayah Hukum Kota Tangerang.

Informasi di lapangan, diduga
ada oknum yang berperan lindungi atau “membekingi” para penjual obat terlarang tersebut.

Pantauan awak media di lapangan, Minggu (8/11/2021), hampir semua toko kosmetik di Desa Balimbing menjual obat golongan G, dan mengaku koordinasi dengan oknum aparat tersebut.

Pengakuan penjaga toko Mz, dia punya toko sendiri, tapi untuk memuluskan agar mereka terus bisa jualan, ada oknum yang jaga mereka. “Ya pak saya yang punya toko, tapi ada yang keamanannya Pak,” katanya.

Namun kata dia, saat itu obat keras tersebut lagi langkah. Tapi sekarang lagi kosong,” ujarnya.

Di toko lain, Rz penjaga toko mengatakan, dirinya juga berkoordinasi dengan oknum yang sama.

Sementara, jelas diketahui, obat keras golongan G tidak boleh dijualbelikan tanpa resep dokter, untuk menghindari penyalahgunaan, seperti obat tramadhol exshimer yang kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja.

Sampai berita ini diterbitkan, tim media belum bisa mengkonfirmasi terhadap oknum yang disebut para penjaga dan pemilik toko penjual tramadhol exshimer tersebut. DWR

Pengelola Galian Tanah Diduga Ilegal di Desa Buniayu, Jadi Tersangka

Hukum dan Kriminal·November 3, 2021

Kab. Tangerang, jurnalkota.online

Akhirnya teka-teki terkait galian tanah Ilegal di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya terjawab sudah. Unit Reskrim Polsek Balaraja Polresta Tangerang telah menetapkan satu orang tersangka kasus tambang Galian tanah ilegal yang berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Rabu, (3/11/2021).

Dalam keterangannya Kanit Reskrim Polsek Balaraja, Iptu Jarot Sudarsono mengatakan, tersangka diduga telah melanggar Pasal : 158 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” jelasnya

Ia juga mengungkapkan, belum adanya dokumen resmi izin ataupun surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB),” terangnya

“Kegiatan itu tidak ada izinnya. Kami sudah menahan pengelolanya satu orang dan untuk yang lain – lain hanya pekerja. Tidak hanya itu, alat berat satu unit dan 8 unit mobil truk tanah juga kami tahan,” paparnya

Iptu. Jarot juga mengatakan, tersangka sudah kami ditahan. Ancaman hukumannya 10 tahun dengan denda Rp.10 miliar. Sebenarnya kegiatan itu sudah satu tahun beroperasi kemudian berhenti dan mulai kembali pada 18 Agustus hingga 30 Agustus lalu. “Nah dari kegiatan beroperasinya kembali ini yang kita lakukan penyidikan. Kalau yang lalu karena tidak ada buktinya,” paparnya.

Ia memaparkan, pengelola yang merupakan tersangka awalnya membeli lahan dari warga seluas dua sampai tiga Hektare. Sejak operasi kedua dari 18 sampai 30 Agustus galian tanah tersebut sudah menjual sebanyak 220 Ritase dengan harga Rp.140 ribu per mobil ukuran 6,8 kubik. Bila dirupiahkan sebesar Rp.30, 8 juta.

“Dia jadi beli dari warga kemudian pengelola awal meninggal dunia pada bulan Juni karena terkena Covid-19 dan dilanjutkan oleh tersangka. Luas tanahnya sampai dua hingga tiga hektare. Kita tahan dan masih dilakukan penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

Penukis: Dawiri

Sudah Dua Kali Kemalingan, Kabiro Jurnal Kota Desak Polisi Segera Menangkapnya

Hukum dan Kriminal·November 3, 2021November 3, 2021

Garut, jurnalkota.online

H Ujang Selamet merasa geram, karena sudah kali rumahnya dimasukin maling.
Warga Kampung Babakan Palah, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut tersebut menegaskan, dia akan berusaha keras mencari tahu siapa malingnya.

Dikatakan Kabiro Media Jurnal Kota untuk wilayah Garut itu, pencurian itu terjadi pada Minggu dini hari (31/10/21). Pencuri berhasil masuk dari jendela belakang persis seperti kejadian pertama.

“Seolah pencuri itu sudah tahu tempat masuknya, dan memang diduga pelakunya merupakan orang yang sama.
Kali ini pencuri lebih nekat dengan mencungkil jendela yang sebetulnya sudah dipaku secara permanen,” katanya, Rabu (3/10/2021).

Diungkapkan, bukan soal materi yang disesalkan, namun rasa dipermainkan yang paling dirasakan. Karena pencuri berani-beraninya masuk ke rumahnya. Dan diduga pelaku yang kedua juga orang yang sama.

“Saya sudah yang kedua kali dibobol oleh pencuri. Jadi istri mau ke bawah mau ke air sekitar jam 3, terus masuknya lewat jendela sama waktu dengan dulu,” kata H Ujang.

Kalau kerugian gak seberapa tapi yang tidak enak adalah dengan ulah pelaku pencurinya. “Kami merasa dipermainkan merasa tidak dihargai. Karena di sini di tempat ini masih ada gembong yang berkeliaran,” ujarnya.

Ditanya perihal kerugian materi, H Ujang menyebut kerugian akibat pencurian ini tidak seberapa. Hanya burung Anis miliknya yang berhasil diambil oleh pencuri dan juga jaket kulitnya.

Diduga kuat pencuri itu gagal menggondol harta lainnya, karena sewaktu melakukan aksinya diduga pencuri itu telah melihat istri H Ujang yang kebetulan hendak ke toilet.

Cuma yang dibawa itu adalah burung Anis yang baru pertama dibeli seharga satu juta delapan ratus ribu. Kemudian jaket saya juga diembat. “Dompet saya juga diacak-acak, dikiranya ada uang tapi di sana cuma ada kartu anggota STNK, KTP, itu tidak dibawa bahkan kontak mobil semua dibuka,” ujarnya.

Atas kejadian yang berulang ini, H Ujang pun sudah melaporkannya kepada pihak Kepolisian. Ia pun berharap agar Kepolisian bisa segera menangkap pelaku.

“Jadi kami berharap kepada pihak institusi kepolisian, baik di tingkat Polsek Samarang dan Polres Garut, segera ciduk, tangkap pelaku tersebut,” ujarnya

Penulis: Saeful Jihad

Kategori: Hukum dan Kriminal

Tim Kejaksaan Negeri Tigaraksa Lakukan Pendataan dan Penyelidikan Terhadap 230 KPM

Miliki Sabu, Satresnarkoba Polres Tanjungpinang Amankan Seorang Pria

Satresnarkoba Polres Bintan Serahkan 3 Tersangka Pengguna Sabu ke BNNK Tanjungpinang

OTK Catut Nama Dandim 0315/Bintan Hubungi Pejabat, Minta Sejumlah Uang

Pengacara M.Ali, S.H, M.H Mundur Sebagai Penasehat Hukum Kokom, Demi Menjaga Citra Profesi

Peran Kejari Tangani Kasus Valencya Dipertanyakan, Ketua Peradi Sarankan Copot Kajari Karawang

Pasca OTT, Polda Banten Tetapkan 2 Tersangka Oknum Pegawai BPN Lebak

Diduga Ada Oknum “Backingi” Penjual Obat Keras Tramadhol dan Exshimer di Kec. Teluknaga Tangerang

Pengelola Galian Tanah Diduga Ilegal di Desa Buniayu, Jadi Tersangka

Sudah Dua Kali Kemalingan, Kabiro Jurnal Kota Desak Polisi Segera Menangkapnya

About Jurnal Kota Online