Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bersatu (GMB) meresmikan sekretariat baru dengan menggelar acara pemberian santunan kepada 200 anak yatim dan duafa. Kegiatan tersebut bertempat di kantor sekretariat LSM GMB DPC Cileungsi Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Minggu (23/01/2022).
Acara tersebut juga dihadiri perangkat desa setempat, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta dari LSM dan Ormas se-Kecamatan Cileungsi.
Umar Bule selaku Ketua DPC LSM GMB saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan, kegiatan rutin santunan akan terus diadakan setiap tahunnya dengan memberi santunan terhadap anak yatim dan duafa.
“Ini dilakukan untuk menjalin kebersamaan antara lembaga dengan masyarakat yang dirasa sangat penting. Dikarenakan tanpa masyarakat LSM GMB tidak mungkin seperti sekarang ini,” katanya.
Umar Bule berkeinginan untuk membuat sekretariat di 12 desa yang ada di Kecamatan Cileungsi. “Agar meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat,” tandasnya.
Salah satu penerima, Rohadi 40 tahun warga Desa Limus Nunggal , mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bersatu (LSM GMB) yang memberikan santunan kepada dirinya.
“Lumayan Mas, bisa dibuat beli kebutuhan sehari-hari,” ucap pria yang bekerja serabutan tersebut.
Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Sawangan kembali kembali mendapat sorotan miring. Sebelumnya disoroti akibat berpotensi mangkrak akibat tidak selesai pengerjaannya hingga batas waktu 120 hari kerja, proyek tersebut kembali menjadi perhatian setelah ditemukan indikasi dugaan pencurian listrik dalam penggunaan tenaga listriknya untuk keperluan pekerjaan proyek.
Proyek senilai Rp. 7.468.230.000 yang dikerjakan CV. Baja Putih, dan sampai berita ini diturunkan masih dalam proses pengerjaan. Indikasi pencurian listrik, awalnya terpantau saat Jurnal Kota ke lokasi proyek dan menemukan kejanggalan, adanya sambungan kabel langsung dari tiang listrik PLN yang berada di belakang lokasi proyek, di mana kabel tersebut mengarah ke sebuah MCB (Miniatur Circuit Breaker) tanpa di lengkapi meteran listrik yang menempel di belakang toilet.
Penelusuran lebih lanjut dari MCB tersebut mengarah ke warung makan di samping toilet, dimana kemudian di temukan kabel putih besar yang mengarah ke areal bangunan proyek pasar. Pantauan Jurnal Kota, selain untuk penerangan, tenaga listrik digunakan salah satunya untuk menjalankan mesin pemotong keramik. Pemakaian tenaga listrik untuk hal lain tidak terlihat saat Jurnal Kota di lokasi.
Syukron Makmun, Kepala Unit PLN Sawangan yang dihubungi via telpon Kamis (20/01/2022) sore, memberikan penjelasan bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan izin Penerangan Sementara untuk pemakaian tenaga listrik dari pihak kontraktor proyek pembangunan Pasar Rakyat Sawangan yang berlokasi di lahan bekas Terminal Sawangan kepada PLN Unit Sawangan.
Lebih lanjut, Kepala Unit PLN Sawangan ini menjelaskan, Izin Penerangan Sementara adalah izin yang diajukan kepada PLN untuk pemakaian listrik sementara yang biasa digunakan oleh masyarakat yang memerlukan penggunaan tenaga listrik, seperti hajatan, pasar malam dan lainnya. Untuk keperluan pembangunan proyek juga biasa diajukan pihak kontraktor.
“Sampai saat ini tidak ada pengajuan izin Penerangan Sementara pemakaian tenaga listrik untuk keperluan proyek, yang ada pada tanggal 19 Januari 2022 kemarin ada pengajuan pasang baru dari pihak Pasar Rakyat Sawangan sebesar 10.600 Kwh,” ujar Kepala Unit PLN Sawangan.
Menindaklanjuti informasi pemakaian listrik tanpa izin di proyek pembangunan Pasar Rakyat Sawangan, pihak PLN Unit Sawangan langsung saat itu juga menurunkan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ke lokasi proyek pada Kamis (20/01/2022) malam.
Arif Budi, salah satu petugas dari PLN Unit Sawangan yang berada di lokasi proyek menjelaskan, malam ini belum ada kesimpulan terkait hasil penyelidikan yang dilakukan tim P2TL di lokasi proyek.
Menurut Budi biasanya secara prosedur dari pihak pengguna listrik yang terkena operasi dari tim P2TL akan dipanggil ke kantor Unit PLN Sawangan.
Senada dengan Budi, Syukron Makmun Kepala Unit PLN Sawangan mempertegas akan memanggil pihak kontraktor hari Jumat (21/02/2022).
“Akan kami panggil besok Jumat dan jika terbukti ada pemakaian listrik tanpa izin akan di kenai denda” tegas Syukron Makmun, Kamis 20/1/2022).
Pada saat operasi dari tim P2TL terpantau ada para pekerja proyek.
Guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, di mana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) diselenggarakan Aula Kantor Kelurahan, Jumat (14/01/2022).
Adapun untuk Musrembang ini dihadiri Lurah Bojongsari Baru H Subandi, Camat Bojongsari, H Mursalim, Perwakilan dari Bappeda, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Mad Arif, dari Fraksi Gerinda Priyanti Susilawati, Anggota DPRD Provinsi Fraksi Gerinda Rizki Apriwijaya, LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan para Ketua RT/RW serta Karang Taruna.
Fraksi Gerinda Priyanti Susilawati,SE juga menyatakan, dari anggaran kelurahan 2,5 M pihaknya bisa bagi salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan-pelatihan. “Sehingga masyarakat mempunyai keahlian dalam perekonomian,” tuturnya.
Ia menambahkan, Musrenbang ini yang diprioritaskan yaitu perekonomian karena UMKM harus digalakkan seperti kelompok-kelompok tani, budidaya ikan hias dan lain-lain.
“Selain itu kita punya pokir dan kami bersama teman-teman akan bantu anggaran berapa yang harus kita alokasikan dan akan mengawal kegiatan tersebut untuk masyarakat jangan sampai tidak ada pemerataan,” pungkasnya.
Warga pengguna Jalan Raya Mauk, Kabupaten Tangerang dikabarkan sudah terbiasa mengalami kemacetan yang mengekor hingga berkilometer. Meski disiasati berangkat lebih pagi tetapi masih kerap tetap terjebak macet.
Andrea Utomo warga Emerald Residence Sepatan (ERS) pada Senin, (17/1/2022) mengaku harus menempuh perjalanan sekitar dua jam lebih untuk tiba di kantor tempatnya bekerja.
Padahal dia sudah memperhitungkan berangkat lebih awal karena hari Senin, selain menjadi jam sibuk, ditambah dengan sistem WFH dianggap sudah berkurang. Dia memprediksi arus lalulintas bakal lebih padat.
Ternyata, Andrea mengklaim tetap terjebak macet di tiga titik, yakni di pertigaan Oja, pertigaan Pasar Sepatan dan di Jembatan Kedaung wilayah Sepatan Timur perbatasan Kabupaten dan Kota Tangerang.
“Sampe kantor sekitar jam 09.20 Wib, padahal dari rumah jam 06.40 Wib,” kata Andrea Utomo kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
Dia menyayangkan minimnya petugas saat arus kendaraan sedang padat ramai. Seoalah kami pun dibiasakan oleh kondisi lalin yang macet.
“Yang di pertigaan pasar sepatan dan jembatan tidak ada (petugas, red), baik dari polisi maupun Dishub,” ucap pria yang biasa disapa Andre ini.
Lalu, persoalan tidak sampai disitu, kondisi pedagang yang nyaris berdekatan dengan bahu jalan membuat arus kendaraan tidak lancar.
Andre juga menambahkan, kondisi ini diperparah dengan pengguna jalan yang tidak taat aturan lalulintas. Tidak sedikit warga yang menggunakan roda dua mengambil sisi jalan yang berlawanan arah. Akhirnya kemacetan sukar terurai alias semakin krodit.
“Pedagang jualan juga sudah menyalahi aturan sampai ke badan jalan. Motor para pembeli parkir juga seenaknya,” tuturnya.
Andre berharap pemkab Tangerang segera mencari solusi karena kerugian akibat macet di Jalan Raya Mauk tidak hanya untuk akses menuju kantor saja, tetapi distribusi ekonomi serta kepentingan siswa yang ingin ke sekolah juga mengalami kendala.
Informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah testimoni warga dan pemberitaan persoalan macet di wilayah yang dilintasi warga menuju Kota Tangerang, Tangerang Selatan (Tangsel) dan Jakarta ini sudah berlangsung lama.
Sementara Rudi Rehan, dalam akun youtube pribadi yang sempat diposting beberapa waktu lalu mengeluhkan soal kesadaran pemilik kendaraan di Jalan Raya Mauk tersebut.
Angkutan Kota (Angkot) yang melewati trayek Jalan Raya Mauk dianggap Rudi tidak sabar. Sopir mengambil sisi kanan jalan kendaraan yang berada di depan. Sehingga semakin menambah kemacetan karena dari arah sebaliknya tidak melewati jalan.
Selain ada sejumlah titik kemacetan, Dia juga mengatakan tidak ada petugas yang mengatur lalulintas saat akses utama itu mengalami kepadatan. Yakni saat jam aktivitas warga untuk berangkat kerja.
“Ada penumpukan (kendaraan) di Jembatan Sulang. Seharusnya di jalur ini (Sulang, Sepatan) ada petugas yang mengatur,” kata Rudi Rehan di akun Youtubenya. Untuk informasi lebih lanjut terus diupayakan konfirmasi ke pihak terkait.
Perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, perlu dicermati oleh pelaku usaha media dan wartawan. Dimana wartawan harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini.
Dimana insan Pers memiliki peran strategis dalam mengawal perubahan, dan kemajuan negara. Terlebih Tugas utama pers yang paling mendasar, yakni sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atas informasi yang dipublikasikan.
Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk menjawab tantangan perubahan. Hanya pers yang profesional lah yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. Untuk itu, diperlukan wartawan-wartawan profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.
Menurut Syaffei Tuan Kotta SH MH
Sebagai Advokad praktisi hukum dan media,
untuk mendukung kerja jurnalistik yang profesional, Dia sepakat jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominikasi dan Informasi (Kemenkominfo), menyelenggarakan ujian sertifikasi jurnalis. Sertifikasi ini penting, dan menjadi perlambang apakah seorang wartawan pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak.
Sama seperti sertifikasi untuk guru, sertifikasi wartawan ini penting sehingga profesional kerja jurnalis lebih terjamin. Dengan adanya standar kompetensi atau sertifikasi, wartawan terbekali dengan ilmu jurnalistik yang baik.
Selama ini, amat banyak laporan dari masyarakat yang kerap terganggu dengan adanya wartawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan cenderung merugikan nara sumber, sehingga dihinggapi paranoid dengan wartawan.
Sudah seharusnya, aturan tentang uji kompetensi dan sertifikasi wartawan dilakukan, namun harus diimbangi dengan kesejahteraan wartawan yang telah memiliki sertifikasi. Kesejahteraan ini penting, agar wartawan bisa hidup layak sebagaimana mengacu pada UUD 1945.
Pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dituliskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kalimat ini sudah cukup jelas bahwa setiap orang yang berada hidup berdasar UUD 1945 dan di bawah naungan Pancasila berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
‘Sudah saatnya pemerintah, ikut memikirkan kesejahteraan wartawan dengan mengatur tunjangan profesi, sehingga memiliki dasar untuk memberi tunjangan kepada wartawan, mengingat peran wartawan dalam menyuarakan pesan-pesan pembangunan sangat besar.” Tutup Syaffei.
Perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Depok, Selasa (18/1/2022), yakni data kasus Covid-19 di Kota Depok per tanggal 10 Desember 2022 menunjukan tren peningkatan laju kasus konfirmasi, jumlah kasus aktif menjadi 37 (0.03%) dan akumulasi akumulasi kasus menjadi 105 922 kasus
Berdasarkan Inmendagri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level I Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, level situasi pandemi Kota Depok berada pada Level 2, sementara Zonasi berdasarkan BNPB pada aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Satgas Pusat tanggal 2 Janurai 2022, berada dalam Zona Risiko Rendah atau Zona Kuning, dengan score 2.86.
Berdasarkan Laporan SIRS Online keterisian Tempat Tidur Covid-19, baik ICU maupun Isolasi mengalai tren yang terus menurun. Periode 10 Januari 2022 didapatkan baliwa BOR ICU 0% dan BOR TT Isolasi adalah 4,29%
Dalam rangka mencapai Herd Immunity Covid-19 di Kota Depok, upaya Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok mencapai 1.327.255 sasaran (82.269%) untuk Dosis 1 (satu), 92 449 sasaran (77,07%) untuk Dosis I pada Lansia dan 159.052 sasaran (80.45%) untuk Dosis I pada Anak-anak. Kota Depok telah melakukan berbagai upaya percepatan target vaksinasi di Puskesmas, Rumah Sakit, Sentra Vaksin, Vaksinasi TNI/POLRI dan inovasi kegiatan percepatan vaksinasi, diantaranya DVAJAR (Depok Vaksinasi Jemput Warga). Pos Vaksinasi, Vaksinasi Keliling dan Gebyar Vaksin Massal di 11 Kecamatan se-Kota Depok. Adapun jenis vaksin yang digunakan antara lain, Coronavac, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Astrazeneca dan Pfizer.
Berdasarkan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kota Depok, didapatkan hasil validasi data dan tracing adalah 4 (empat) kasus Covid 19 varian Omicron dengan keterangan sebagai berikut :
Terdapat 2 (dua) orang kasus berdomisili di Kecamatan Limo, klaster keluarga, terdeteksi setelah melakukan perjalanan keluar kota, mereka adalah warga DKI Jakarta Tinggal di Limo hanya untuk isolasi mandiri sejak 3 Januari 2022 dan pada tanggal 9 Januari 2022 mereka kembali ke DKI Jakarta setelah hasil swab PCR negatif;
Terdapat 1 orang kasus berdomisili di Kecamatan Sukmajaya, ber KTP DKI Jakarta, pekerja migran Indonesia yang baru pulang dan Luar Negeri, langsung melakukan karantina di Wisma Atlet sejak tanggal 22 Desember 2021. Dinyatakan Positif varian omicron saat karantina di Wisma Atlet. Tanggal 4 Januari 2022 Hasil PCR sudah negatif dan diperbolehkan pulang
– Terdapat 1 (satu) orang kasus KTP Kota Depok (Kecamatan Sawangan), merupakan pekerja dan tinggal di Luar Negeri yang melakukan kunjungan ke Indonesia, setelah karantina di Wisma Atlet 10 hari (19 Desember sd 29 Desember 2021) selesai dan hasil PCR negatif, kemudian tinggal di rumah wilayah Kec Sawangan selama 3 hari. Saat akan kembali ke Luar Negeri, dilakukan tes PCR dan hasil WGS dinyatakan positif. Hasil WGS keluar setelah yang bersangkutan sudah tiba di Luar Negeri. Saat ini sedang dilakukan tracing kepada keluarga yang kemungkinan berkontak
Dengan telah ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron, maka kepada warga yang telah divaksinasi agar tidak mengabaikan protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak fisik, selalu mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, patuhi kebijakan PPKM terutama untuk menghindari kerumunan dan kepatuhan terhadap persentase kegiatan di tempat umum. Keberhasilan melawan pandemi Covid-19 ini sangat tergantung kepada kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan secara optimal, dan yang paling utama senantiasa menjalankan norma norma agama, meningkatkan ibadah dan memperbanyak do’a kepada Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.
Demikian siaran pers yang dapat kami sampaikan, semoga segala do’a dan ikhtiar kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Alloh SWT Tuhan Yang Maha penolong.
Senin 17 Januari 2022 telah digelar sidang ketujuh lanjutan kasus dugaan kriminalisasi perkara perdata menjadi pidana atas nama terdakwa MNW, sidang tersebut kembali digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang.
Sidang ketujuh yang digelar hari Senin ini, yang masih selaku Hakim Ketua yaitu Indira Patmi, agendanya adalah menghadirkan saksi A de Charge dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa MNW.
Dua saksi A de Charge yang akan meringankan terdakwa MNW, dari Penasehat Hukum terdakwa MNW menghadirkan yang pertama Ketua Umum Perlindungan Konsumen Tajali
bernama Suganda, S.H., dan yang kedua seorang mahasiswa dari Universitas Pamulang (Unpam) bernama Krisyanto yang masih kuliah di Unpam semester tujuh Fakultas Hukum jurusan S1 Hukum.
Dalam pantauan media, keterangan dari saksi A de Charge yaitu Krisyanto. Penasehat Hukum terdakwa MNW mempertanyakan pengetahuan saksi tersebut tentang penanganan kasus perlindungan konsumen, kemudian Penasehat Hukum terdakwa MNW menguji saksi terkait UU Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 18 huruf h tentang pencantuman klausul baku.
Kemudian, Penasehat Hukum terdakwa MNW langsung diingatkan Hakim Indira Patmi.
Dikatakan Hakim Indira Patmi, bahwa pertanyaan itu mestinya untuk ahli, kepada Penasehat Hukum terdakwa MNW jangan bertanya yang bukan kapasitas saksi A de Charge.
Sempat terjadi perdebatan sengit antara Penasehat Hukum terdakwa MNW dengan Hakim Indira Patmi.
Advokat Ujang Kosasih, S.H., yang juga Penasehat Hukum terdakwa MNW, ia protes kepada Majelis Hakim.
Masih kata Ujang Kosasih, jika kami Penasehat Hukum tidak boleh bertanya, silahkan keluarkan saksi tersebut dari ruang sidang ini, dan tentunya ini akan menjadi catatan buat kami.
Kemudian Majelis Hakim berunding, lalu Hakim Indira Patmi menyampaikan kepada Penasehat Hukum terdakwa MNW agar melanjutkan pertanyaan.
“Tetapi jangan mengarah kepada pertanyaan yang bukan kapasitas saksi,” ucap Indira Patmi.
Kemudian Advokat Ujang Kosasih menjawab, ijin Majelis Hakim, pertanyaan saya terkait perlindungan konsumen dan UU Fidusia yang berkaitan dengan perkara ini.
Akhirnya Penasehat Hukum terdakwa MNW diperbolehkan oleh Hakim Indira Patmi untuk melanjutkan pertanyaan kepada saksi Krisyanto.
Dilanjutkan saksi kedua, saksi A de Charge dari Penasehat Hukum terdakwa MNW yaitu Suganda, S.H.. Ia menerangankan, bahwa terkait perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 tentang kepastian hukum, bahwa konsumen dijamin dan dilindungi.
Namun, Hakim Indira Patmi lagi lagi mengingatkan Penasehat Hukum terdakwa MNW agar pertanyaannya tidak menggiring seolah-olah saksi ini ahli.
Penasehat Hukum terdakwa MNW melanjutkan pertanyaan kepada saksi Suganda, begini, ketika terjadi perselisihan atau sengketa maka harus diselesaikan di
manakah. Saksi Suganda menjawab di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Masih kata Suganda, bahwa BPSK itulah yang berwenang.
Lanjut, saksi Suganda, menerangkan, selain BPSK ada Perma Nomor 1 Tahun 1956, apabila perdata muncul pidana, maka pidananya harus dipertangguhkan. Selesaikan perdatanya dahulu di Pengadilan, ada atau tidak ada unsur perdata tersebut.
Hakim Indira Patmi bertanya kepada saksi Suganda, apakah Saudara saksi selama menjadi Ketua Perlindungan Konsumen pernah menerima pengaduan dari konsumen terkait laporan Polisi. Kemudian, saksi Suganda menjawab pernah.
Lanjut Hakim Indira Patmi bertanya kepada saksi Suganda, dimana kejadiannya, jawab saksi Suganda di Polres Kota Tangerang Polda Banten.
Lanjut saksi Suganda, pasal yang diletakkan oleh penyidik pada konsumen saya adalah Pasal 36 UU Fidusia atau Pasal 372 KUHP. Kemudian sambung pertanyaan dari Hakim Indira Patmi, bagaimana kelanjutannya dari LP tersebut. Saksi Suganda menjawab saya mendatangi penyidik dan mengingatkan penyidik agar tidak menerapkan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP, karena pasal itu adalah tentang pidana umum.
“Sementara Pasal 36 UU Fidusia adalah bersifat khusus, hanya yang khususlah yang diterapkan, hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP,” jelas saksi Suganda, yang juga seorang Ketua Umum Perlindungan Konsumen.
Lanjut pertanyaan dari Hakim Indira Patmi, terkait pengaduan ke BPSK dari konsumen atau pelaku usaha. Lalu saksi Suganda menjawab sepengalaman saya, kebanyakan dari konsumen, kalau pelaku usaha kebanyakan ke Pengadilan Negeri.
Tambahan pertanyaan juga disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa MNW yang satunya yaitu Advokat Luqmanul Hakim, S.H.. Ia bertanya kepada saksi Suganda terkait dengan perjanjian kontrak, apakah perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris kah atau bagaimana tolong saksi berikan penjelasan. Lalu, Suganda memberikan keterangan lebih lanjut bahwa yang semestinya terlebih dahulu kedua belah pihak harus berhadapan dihadapan notaris, bukan menguasakan objek tersebut seperti halnya saudara saksi memberikan keterangan jual beli pengalihan.
*** Sebagai tambahan informasi, saksi yang meringankan atau A de Charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.
Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP yakni:
“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
Selain itu, dasar hukum saksi A de Charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP yang berbunyi:
“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”DWR
Kegiatan peduli anak yatim digelar di RT 04/05
Senin (17/01/2021). Dalam kata sambutannya Ketua RW 05, Cepi burhanudin mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan RT 04 tersebut merupakan acara rutin yang dilakukan setiap bulannya di lingkangan tersebut adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk saling berbagi dan menjaga tali silaturahmi.
“Kegiatan peduli anak yatim di RT 04 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Ini merupakan kegiatan rutin kami setiap bulannya,” ujar pembawa acara Ketua RW 05, Cepi burhanudin dalam sambutan pembukaan acara makan malam dan santunan anak yatim di Jalan Gang Masjid Alfalah RT 04/ 05, Senin (17/01/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Haji Rosadi selaku Ketua LPM Kecamatan Tangerang, turut mengucapkan terima kasih kepada ribuan tokoh masyarakat Kelurahan Babakan yang hadir dalam acara tersebut. Diantaranya, Ketua LPM Kelurahan Haji Jamari dan, Bppkb Banten Dpac Kecamatan Tangerang serta jajaran, Ketua RW 05 dan beberapa Ketua RT di RW 05 Kecamatan Tangerang.
“Tanda syukur kita kepada Allah adalah shalat, dan ibadah yang paling utama adalah shalat, karena shalat membuat orang selalu bersyukur, shalat juga membekali kita di dunia dan akhirat. Hindari sifat kesenangan, karena kesenangan dapat merusak pahala dan ibadah yang kami lakukan,” tandas Toger.
Menyinggung santunan anak yatim, kata Toger, itu kewajiban kita, karena kita semua orang tua adalah orang tua anak yatim.
“Tidak bisa dikatakan seorang anak sukses jika orang tua dari anak tersebut tidak bisa menikmati kesuksesan yang diperoleh anaknya, karena kita sebagai anak harus membahagiakan orang tua,” ujar Toger Ketua BPPKB Banten DPAC Kecamatan Tangerang. .
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan pemberian santunan berupa amplop berisi uang kepada masing-masing anak yatim piatu oleh tuan rumah dan Ketua LPM serta Ketua LPM Kecamatan Tangerang.
Sementara itu, Dewan DPRD Kota Tangerang, Fraksi Gerindra Saiful Bahri, yang turut menghadiri acara, mengucapkan terimakasih. ” Saya ucapkan terima kasih atas undangannya R RT 04 Amir Floris, dan selamat atas terpilihnya ketua RT 04 RW 05, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Pandji / Dede
Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL) Komarudin, menyatakan siap menabuh genderang perang terhadap perilaku-perilaku kejahatan yang meresahkan masyarakat kususnya di wilayah Tangerang Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Kombes Pol Komarudin, usai memimpin apel gelar pasukan pada kegiatan rutin Patroli Cipta Kondisi gangguan Kamtibmas di lapangan Mapolres Metro Tangerang Kota, Senin (17/1/2022).
“Polres Metro Tangerang kota Menyatakan menabuh genderang perang terhadap perilaku-perilaku kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti aksi tawuran, geng motor, curas, curat dan curanmor, akan kami berantas di Kota Tangerang,” tegas Komarudin.
Kapolres menyampaikan, di beberapa bulan terakhir hingga awal tahun 2022 di Kota Tangerang terjadi kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), termasuk aksi tawuran dan aksi kejahatan geng motor.
“Kami sangat berharap peran dan bantuan masyarakat untuk menyampaikan informasi secepat-cepatnya dan setepat – tepatnya, sebab saat ini adalah era digitalisasi masyarakat dapat merekam, memfoto, kirim kepada kami, akan kami tindak lanjuti sekecil apapun informasi itu,” tandasnya.
“Terkadang kami kesulitan dengan laporan yang masuk dengan minimnya alat bukti, saksi dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Komarudin menyatakan, pada kegiatan patroli dalam skala besar di luar dari yang biasa dilakukan khusus di malam libur (weekend) melibatkan pasukan sebanyak dua kompi atau sebanyak 200 personel di sebar di Polsek – Polsek jajaran yang dianggap rawan aksi tawuran, geng motor dan kejahatan lainnya.
“Mulai hari ini dan seterusnya, kegiatan patroli dalam skala besar di luar dari yang biasa kami dilakukan akan semakin kami tingkatkan,” pungkas Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 satu per satu telah dilaksanakan. Sekarang giliran realisasi penyaluran kartu keluarga sejahtera (KKS). Penyaluran bantuan sosial tunai KKS ini disalurkan oleh Dinas Sosial dan diterimakan secara serentak di Kota Tangerang. Proses penyaluran kartu keluarga sejahtera di kecamatan Tangerang dilaksanakan pada hari Senin,10/01/ 2022, di mulai pukul 08:00.
Salah satu diantara 8 Kelurahan di Kecamatan Tangerang yang juga terjadwal bagi penyaluran KKS kemensos adalah Kelurahan Sukasari. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial KKS Kemensos ini sebanyak 1.999 KPM. Penyaluran bansos KKS Kecamatan Tangerang sudah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat KPM.
Sama halnya dengan bantuan sosial yang lainnya, bansos KKS inipun merupakan upaya penanggulangan dampak COVID-19. Dengan dialokasikannnya bantuan sosial dari berbagai sumber ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan masyarakat khususnya menengah kebawah yang terkena imbas baik usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari nya.
Selanjutnya, Kepala Kelurahan Sukasari
Adi Pratama, ketika di konfirmasi di lokasi pembagian KKS mengatakan Dirinya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik. “Saya berharap pembagian KKS ini tersalurkan dengan baik dan bisa di manfaatkan dengan sebaik baiknya oleh warga penerima PKM/KKS, dan terima kasih kepada Kementrian Sosial atas di laksanakan nya program KKS ini”,
Selain itu, Beliau pun menghimbau kepada warga penerima bantuan agar mematuhi protokol kesehatan, tidak berkerumun, agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid 19 terutama virus jenis baru omicron ujarnya. Hari
Penulis: Haris
About Jurnal Kota Online
Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.
Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420
Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com /
jurnalkota2020@gmail.com
Jurnal Kota Online (021)45874085
Mobile : 081218881273 – jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com
Bogor, jurnalkota.online
