Sudis Kehutanan dan Pemakaman Jakbar Perpanjangan Kontrak Karena Kesalahan PPK

Sudis Kehutanan dan Pemakaman Jakbar Perpanjangan Kontrak Karena Kesalahan PPK

Jakarta, jurnalkota.online

Suku Dinas Kehutanan dan Pemakaman Jakarta Barat memberikan perpanjangan waktu terhadap Kontraktor (penyedia) CV Ertani Putri Kembar atas Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampung Gombol Jalan Paaris No,17 RT 17/RW /07 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi, Jakarta Barat, yang telah habis masa waktu sampai tanggal (8/8/2022).

Suku Dinas Kehutanan dan Pemakaman Romy mengatakan, Pemberian perpanjang waktu pada penyedia, pada saat masuknya penyedia ke lokasi pekerjaan, lapangan itu belum bersih.

“Sampai hari Jumat ( 5/8) pekerjaan itu sudah mencapai 42 persen, Kita berikan kesempatan perpanjangan waktu selama 30 hari kalender karena ada kesalahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” ungkap Romy, Senin (8/8/2022) di ruang kerjanya.

Syarat-syarat perpanjangan waktu diatur dalam lampiran Perpres 54 Tahun 2010 pada Lampiran III tentang perpanjangan waktu pelaksanaan yang menyatakan bahwa:
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: pekerjaan tambah, perubahan disain, keterlambatan yang disebabkan oleh PPK, masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan akibat keadaan Kahar.

Dalam Bill Quantity ada pembersihan lapangan sebagai tanggung jawab penyedia, kenapa pembersihan lapangan itu sebagai tanggung jawab PPK ?. Romy menjelaskan, untuk membersihkan gubuk gubuk liar yang ada di lokasi kita memberikan ke Pihak Kecamatan, sehingga lokasi itu bisa bersih.

“Kesalahan PPK membersihkan lapangan dari gubuk gubuk liar, sehingga kesempatan terhadap penyedia diberikan, karena kami menilai masih bisa sanggup untuk menyelesaikan sampai batas waktu yang kita tentukan, dan itu tidak kita denda 1/1000 ( satu per seribu) dari nilai keterlambatan,” jelas Romy

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Adanya pekerjaan lapangan serba guna yang pecah pecah dan bergelombang, Romy mengatakan akan ada perbaikan tentang lapangan yang pecah.

“Kita sudah bersurat untuk memperbaiki pekerjaan yang kita nilai cacat mutu untuk diperbaiki,” jelas Romy

Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 dan peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, adalah dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun dan sanksi berupa tidak dibayarkan uang retensi atau pencairan surat jaminan pemeliharaan. Romy menegaskan, semua itu kita ikutkan sesuai aturan.

“Pada saat penyerahan pekerjaan nanti akan kita periksa, kalau memang masih ada penemuan cacat mutu dalam pekerjaan tersebut masih ada perawatan dan tidak akan dibayar semua kita lihat aja nanti,” ungkap Romy.

Adanya pekerjaan pagar yang diduga tidak memasang pondasi, sedangkan dalam Bill Quantity pekerjaan pagar tipe 2 kedalam pondasi sedalam 1m, Romy menjelaskan, akan di kroscek ulang ke lapangan.

“Pekerjaan Proyek Strategis Gubernur, dan ini dikawal oleh Kejaksaan Tinggi, jangan karena di kawal Kejaksaan Tinggi sehingga penyedia asal asalan, kita tidak mau itu,” tegas Romy.

Adanya pondasi pagar lama yang diikutkan oleh penyedia, Romy mengatakan, memang benar itu ada tapi semua itu sudah di kaji.

“Sebelum di lanjutkan pekerjaan pondasi yang lama, pihak PPK berikut pengawas sudah mengkaji kekuatan pondasi tersebut, tapi kita tidak akan membayar apa yang tidak kerjakan,” tutupnya.

Penulis: Iwan / Haris

Pemkab Kepulauan Seribu Sosialisasi Penataan Blad TPU Pulau Karya

Pemkab Kepulauan Seribu Sosialisasi Penataan Blad TPU Pulau Karya

Pulau Seribu, jurnalkota.online

Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi penataan Blad Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pulau Karya kepada para ahli waris, yang diselenggarakan di Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Selasa (2/8/2022).

Pada kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kepulauan Seribu, Iwan Samosir, Lurah Pulau Panggang, Muhammad Fakih, Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota, Unit Kerja Teknis (UKT) 2 Kepulauan Seribu, Amrullah dan para ahli waris.

“Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka penataan makam di Pulau Karya, dimana tujuannya untuk menata makam agar lebih teratur, karena dengan membuat jalan diantara makam sehingga ada keteraturan dan keindahan di makam tersebut,” kata Iwan Samosir.

Iwan menjelaskan, Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga tidak terlepas dari menata dan mempercantik semua makam di Kepulauan Seribu, dimana pada tahun ini dilaksanakan di Pulau Karya.

“Pada saat penataan pasti ada pergeseran dan perpindahan, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi agar terinformasikan kepada seluruh ahli waris terkait kegiatan ini, sehingga jika ada yang harus digeser dan dipindahkan maka harus seijin ahli waris dan disaksikan oleh ahli waris,” tutur Iwan.

Iwan menambahkan, dalam sosialisasi tersebut semua ahli waris yang hadir hari ini menyetujui dan mendukung kegiatan tersebut dengan dilakukannya tanda tangan surat persetujuan. (Hrs/Iwan)

Terpilih sebagai Ketua DPC PBB Jakbar, Ronal Sihotang: Senang Namun Tidak Bangga

Terpilih sebagai Ketua DPC PBB Jakbar, Ronal Sihotang: Senang Namun Tidak Bangga

Jakarta, jurnalkota.online

Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu (Ormas PBB) meresmikan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Jakarta Barat terpilih Ronal Sihotang. Kegiatan ini, diselenggarakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (31/7/2022).

Ronal, selaku Ketua DPC PBB Jakbar terpilih mengaku dirinya sangat senang namun tidak merasa bangga. Sebab, kata dia menjadi seorang pemimpin sangat tidak mudah.

“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat, yang telah mempercayakan saya menjadi ketua cabang Jakarta Barat. Disamping senang namun saya tidak merasa bangga. Sebab, menjadi seorang pemimpin tentu harus siap segala-galanya, baik dari segi waktu maupun solidarita kita terhadap anggota yang jumlahnya tidak sedikit,” ujar Ronal pada saat pelantikan, Minggu (31/7/2022).

Ronal menuturkan, Ormas PBB dibawah kepemimpinannya, diharapkan, bisa terus berbaur bersama ormas-ormas lainya.

“Saya harapkan, Ormas PBB bisa menyatu dengan Ormas lain, sehingga tercipta rasa toleransi sesama ormas, dan itu sesuai Visi Misi Ormas PBB sendiri adalah menjaga toleransi, menjaga NKRI dan menjaga keamanan lingkungan,” harapnya.

Ormas yang terbentuk sejak tahun 2019 ini sudah menyebar se- Indonesia dengan jumlah anggota hingga mencapai 800 ribu orang.

Ditempat yang sama, Kasat Bimas Polres Jakarta Barat Kompol Nando Fernando menyampaikan agar Ormas PBB kedepanya dapat berkolaborasi bersama Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat khususnya.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak Ronal Sihotang. Saya mewakili bapak Kapolres untuk menyampaikan pesan kepada Ormas PBB, agar kedepan bisa berkolaborasi dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum polres metro jakarta barat,” ujar Nando.

Kegiatan tersebut tidak lepas dengan menjalankan protokol kesehatan.

Dari pantauan media dilokasi, tampak hiburan musik dan tarian adat batak mewarnai kegiatan tersebut. Hal itu merupakan petanda acara pelantikan Ketua DPC Jakarta Barat Ormas PBB sampai di penghujung acara.

Adapun undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni dari unsur Polri, TNI dan Camat setempat. Ada juga dari Ormas Pemuda Pancasila, Forkabi, Grib, dan Maluku Bersatu. (Haris)

Pintu Gerbang SDN Sunter Agung 09 Tertutup Pedagang Kaki Lima

Pintu Gerbang SDN Sunter Agung 09 Tertutup Pedagang Kaki Lima

Jakarta, jurnalkota.online

Pintu akses keluar kendaraan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sunter Agung 09 Jalan Sunter Permai Raya no 21 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, tertutup tenda Sponsor yang digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut dikeluhkan beberapa wali murid, yang menumpuk didepan pintu gerbang sekolah untuk menjemput anaknya pulang sekolah.

“Kalau kita melihat sekolah ini memang bagus, cuma akses penjemputan anak-anak berdesakan, karena akses pintu satunya tertutup pedagang kaki lima,” kata salah satu wali murid saat dikonfirmasi di depan gerbang sekolah, Jum’at (29/7/2022).

Dia juga mengatakan, kalau pintu keluar itu tidak dihalangi pedagang kaki lima, kemungkinan tidak terjadi penumpukan penjemputan.

“Kalau pintu satunya bisa dibuka, tentu tidak numpuk seperti ini dan ini sangat membahayakan, karena dekat dengan jalan raya,” tuturnya.

Dengan adanya keluhan tersebut, beberapa awak media mencoba konfirmasi ke Sugiana selaku kepala Sekolah SDN Sunter Agung 09.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala sekolah SDN Sunter Agung 09 Sugiana membenarkan, akses tersebut tertutup pedagang, dengan demikian terjadi penumpukan atau desak-desakan.

“Kita tidak melarang pedagang, tapi kalau bisa di luar jam belajar,” ucapnya. (Haris/Iwan)

Dekab Kepulauan Seribu Apresiasi Kinerja Kabupaten

Dekab Kepulauan Seribu Apresiasi Kinerja Kabupaten

Pulau Seribu, jurnalkota.online

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak akibat kinerja ASN yang selalu siap dan responsif terhadap masyarakat yang di Pulau Seribu.

Hal ini dikatakan oleh Dewan Kabupaten (Dekab) Robin, dia menilai Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam hal ini, tiap tahun ada peningkatan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pelayanan, maupun terhadap aduan masyarakat, ini sebagai penilaian positif.

“Kita bisa lihat sejauh ini, semua aduan masyarakat direspon oleh Kabupaten, baik sifatnya pemenuhan fasilitas umum atau kebutuhan pelayanan,” kata Robin di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Robin menjelaskan, salah satu contoh responsif yang sudah diwujudkan Kabupaten adalah dengan kehadiran Kapal Jenazah serta Kapal Ambulance.

“Kita bisa lihat, kapal jenazah yang telah lama diimpikan masyarakat Kepulauan Seribu akhirnya bisa terwujud, begitu juga kehadiran kapal ambulance,” tuturnya.

Robin menilai, Kabupaten Kepulauan Seribu terus berkomitmen memberikan pembangunan yang merata layaknya masyarakat di daratan Jakarta.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu menghadirkan pelayanan publik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, hingga kehadiran kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Keliling yang menjamah pulau penduduk,” jelasnya.

Namun, Robin tetap  mengimbau warga dan menyampaikan saran dan masukan dalam forum demi terciptanya perbaikan.

“Kita kan ada laporan di CRM, JAKI atau pengaduan langsung ke Dewan Kabupaten juga bisa,” tambahnya. (Haris/Iwan)

Kebutuhan Masyarakat Pulau Seribu Diwujudkan Oleh Kabupaten

Kebutuhan Masyarakat Pulau Seribu Diwujudkan Oleh Kabupaten

Pulau Seribu, jurnalkota.online

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memasuki usia ke 20 tahun, secara konsisten terus melakukan perubahan dan inovasi, untuk memudahkan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.

Melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Sekab) Eric Lumbun mengatakan, penyediaan fasilitas dan layanan bagi masyarakat Kepulauan Seribu terus dilakukan Kabupaten, semua dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Semua mimpi masyarakat Kepulauan Seribu setahap demi setahap diwujudkan Kabupaten, mulai dari bidang pendidikan, pangan, kesehatan, listrik, layanan internet hingga kehadiran Kapal Jenazah,” ungkap Eric Lumbun, Rabu (27/7/2022)

Dia juga menjelaskan, pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten, pada bidang pendidikan kini ada fasilitas kapal dinas pendidikan, bidang pangan ada kehadiran JakGrosir serta Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, bidang kesehatan dengan kehadiran unit layanan yang layak serta kapal Gawat Darurat, kehadiran air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari melalui BWRO dan SWRO, kehadiran Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menjaga ekosistem laut, kehadiran listrik yang diterima 11 Pulau Penduduk hingga pulau terjauh, Pulau Sebira dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, ada juga kehadiran layanan internet gratis melalui JakWifi. Tidak hanya itu, ada juga sarana transportasi melalui kapal Dishub yang murah, Plaza Kabupaten serta kehadiran Kapal Jenazah.

“Segala pembangunan dan inovasi yang dilakukan Kabupaten ini, juga diimbangi dengan komitmen kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Seribu, dimana setiap seluruh ASN Kabupaten tersebar di setiap Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, yang secara komitmen melayani kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Eric menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan itu, Kabupaten Kepulauan Seribu memberlakukan tugas kedinasan bagi ASN Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu di Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, maupun di Gedung Mitra Praja, Sunter Jakarta Utara.

“Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Seribu, Sekretaris Kabupaten harus siap ada dalam 2 kantor yang berbeda tempat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksaaan dan Kepegawaian (HKK) Kepulauan Seribu, Denny Harnoko mengatakan, tugas kedinasan tersebut dihadirkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN dilingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu.

“Telah diatur jadwal tempat melaksanakan tugas di Kantor Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka dan Kantor Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja Sunter,” ujar Denny Harnoko.

Denny juga menjelaskan, melihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinisi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bahwa Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya memiliki kewenangan melaksanakan koordinasi setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

“Tugas kedinasan itu sendiri telah berjalan lama dan sudah diterapkan secara konsisten oleh seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu,” jelas Deny

Deny menegaskan, namun hal tidak cukup, karena penyediaan fasilitas pelayanan juga dihadirkan Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara langsung melalui tatap muka, secara online, jemput bola, maupun melalui Customer Relationship Management (CRM) yang merupakan sistem terintegrasi untuk SKPD/UKPD/BUMD agar dapat berkoordinasi dan menyelesaikan laporan warga secara lebih mudah,” tegasnya

Sejalan dengan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Erwin

“Pelayanan yang dilakukan PTSP ada pelayanan perizinan atau non perizinan, itu bisa dinikmati warga dengan mendatangi kantor-kantor PTSP di Kabupaten atau Kelurahan, yang dinamakan service poin PTSP, dimana semua sudah ada di enam Kelurahan petugasnya,” tuturnya.

Erwin menjelaskan, inovasi pelayanan PTSP juga dihadirkan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, yaitu pelayanan secara online yang bisa diakses melalui aplikasi yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat ada aplikasi Online Single Submission atau OSS di https://oss.go.id, dimana seluruh perizinan usaha masuk ke OSS. Selain dari OSS, perizinan itu ada di aplikasi daerah yaitu aplikasi JakEVO di https://jakevo.jakarta.go.id. Jadi masyarakat tidak ada alasan pelayanan sulit, bisa diakses di handphone atau komputer sendiri. Tapi jika ada kesulitan dalam mengakses, bisa konsultasi atau minta tolong ke petugas PTSP terdekat,” jelasnya.

Erwin menambahkan, PTSP juga menghadirkan pelayanan yang melibatkan perizinan lintas sektoral, seperti pembuatan paspor, konsultasi, SKTM, pengadilan agama, NPWP, Pas Kapal, Sudin Dukcapil, PBB, BPHTB, Kartu Nelayan dan lainnya.

“Kita adakan Pelayanan Terpadu Keliling atau PTK, yang menghadirkan semua petugas pusat, sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik datang ke darat atau pulau tertentu. PTK ini kita lakukan rata-rata sebulan dua kali. Kami juga menghadirkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB untuk konsultasi permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan dokumen izin/non izin diterbitkan,” ucapnya.

Semua fasilitas dan layanan yang dihadirkan Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri, mendapat respon positif dari masyarakat Kepulauan Seribu, bahkan merasa sangat dimudahkan.

Hal itu disampaikan Zubaedah (40) warga RT 03/RW 04 Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, dirinya dengan mudah mengurus perizinan dokumen di kantor UPPM-PTSP Kepulauan Seribu.

“Kami mengurus perizinan sangat mudah, tidak berbelit-belit dan waktunya juga cepat, gratis lagi,” ujarnya secara terpisah.

Pelayanan yang cepat juga dirasakan Buhari (48) warga RT 01/RW 01 Kelurahan Pulau Kelapa, dirinya mengaku pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Kepulauan Seribu sejauh ini sudah rapih, baik dari tenaga medis maupun dokternya semuanya sudah bagus.

“Saya berharap ke depan layanan kesehatan itu ditingkatkan lagi, pelayanan lebih cepat, sehingga ke depanya lebih kondusif dalam melayani masyarakat Kepulauan Seribu,” tambahnya. (Haris/Iwan)

Bangunan Rumah Diduga Tidak Memiliki IMB dan Sembunyikan Papan Segel CKTRP

Bangunan Rumah Diduga Tidak Memiliki IMB dan Sembunyikan Papan Segel CKTRP

Jakarta, jurnalkota.online

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Sepertinya tidak di gubris, oleh beberpa masyarakat yang nakal, seperti bangunan di jalan Kayoa Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan jarak bebas belakang pun tampak habis.

Sebelumnya bangunan terebut, sempat berhenti lama dan kini di lanjutkan kembali, dengan menggunakan IMB tahun 2018, anehnya pada saat di konfirmasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Bangunan tersebut belum mengantongi IMB.

“Dapat di informasikan keberadaan bangunan pada lokasi tersebut di jalan Kayoa 3 Rt.04/05, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Belum terdaftar Izinnya di UPPMPTSP Kecamatan Gambir,” ucapnya, Rabu (27/7/2022).

Lalu lanjut konfirmasi kepada pemilik/penanggung jawab bangunan dengan menghubungi (Fery) dirinya mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah ada IMB.Tidak ada pelanggaran dalam bangunan ini, nanti akan menunjukkan IMB.

“Besok saya kasih lihat surat-surat IMB nya di lokasi bangunan, yang ngurus Izinnya saya sendiri di kecamatan,” ujar Fery.

Langkah dari Petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, menanggapi pelanggaran tersebut langsung mengambil tindakan seperti memberikan Surat Peringatan (SP) dan menyegel banguan tersebut.

Anehnya, meski sudah di Segel petugas CKTRP Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Pemilik bangunan masih tetap melanjutkan pengerjaan seperti biasa, terkesan pemilik bangunan tidak menghiraukan teguran. Berupa segel dari petugas Kecamatan dan terkesan juga, pemilik bangunan sengaja memasang papan segel di bagian yang tidak terlihat oleh masyarakat sekitar.

Penulis: Ahmad

Bangunan 5 Lantai Tanpa Izin, Terus Berjalan Tanpa Ada Tindakan

Bangunan 5 Lantai Tanpa Izin, Terus Berjalan Tanpa Ada Tindakan

Jakarta, jurnalkota.online

Bangunan 5 Lantai yang berada di Gg.Bidan RT 02/06 no.26, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta barat tampak sedang di kerjakan dan diduga bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas terkait.

Saat Media Jurnal Kota mendatangi Lokasi Bangunan tersebut, Selasa  (19/07/2022) kemarin, tidak menemukan adanya Plang IMB. Dugaan sementara, bangunan tersebut adalah Ilegal karena tidak di lengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 85 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Penertiban Perizinan Bangunan Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Pergub 85/2006, Pemberian IMB di terbitkan berdasarkan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/Penggunaan Bangunan yang di sampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

Menyikapi kejadian tersebut terdapat 2 Sanksi yang di berikan kepada Pemilik Bangun yang tidak memiliki IMB terkait (Pasal 115 ayat (1) PP 36/2005) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB di kenakan Sanksi Perintah Bongkar. Dan (Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005) Selain Sanksi Administratif, Pemilik Bangunan juga dapat di kenakan Sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai Bangunan yang sedang atau telah di bangun.

Menyikapi Hal tersebut Jurnal Kota Menghubungi Kasei Citata Kecamatan Tambora Ilham, melalui selularnya, tidak aktif. Kemudian dilanjutkan menghubungi Iwan selaku pengawas Citata Tambora namun sampai Berita ini di tayangkan tidak ada jawaban, Rabu (20/7/2022).

Hingga Berita ini di turunkan, Jurnalkota masih berusaha untuk mengklarifikasi Bangunan tersebut kepada pihak terkait termasuk dari Pihak Kelurahan, Kecamatan, maupun tingkat Wali Kota.

Penulis: Awal, Donald, Mulyadi.

Pembangunan Taman Interaktif Baru Mencapai 25 Persen

Pembangunan Taman Interaktif Baru Mencapai 25 Persen

Pulau Seribu, jurnalkota.online

Pembangunan Taman Interaktif salah satu Proyek Strategis Gubernur DKI Jakarta, di dermaga utara Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan Kota Administrasi Kepulauan Seribu, sudah mencapai 25 persen.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun pada saat melakukan monitoring tentang proses pembangunan Taman Interaktif (TI) di Kelurahan Pulau Tidung, Kamis (21/07/2022).

“Progres pembangunan saat ini, sudah terpasang tiang lapangan bola voly, pengecoran lokasi tempat bermain anak maupun alat fitness,” katanya.

Dia juga berharap, adanya Taman Interaktif di Kelurahan Pulau Tidung, dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya terutama sebagai tempat bermain ramah anak.

“Taman Interaktif ini dibangun untuk masyarakat, sebagai tempat olah raga dan  bermain ramah anak, saya berharap semoga masyarakat bisa memanfaatkan baik dan benar,” harapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pencahayaan Kota Unit Kerja Teknis (UKT) 2, Kepulauan Seribu, Wibi Abdi mengatakan, Taman Interaktif Pulau Tidung dibangun dari APBD DKI dan  menggunakan bahan-bahan pabrikasi, seperti alat bermain anak maupun alat olahraga.

“Semoga  target penyelesaian pembangunan Taman Interaktif pada bulan Oktober dan bisa segera dimanfaatkan oleh warga,” ungkap Wibi secara singkat. (Haris)

Pekerja Renovasi Kantor Kelurahan Kembangan Selatan Tidak Dilengkapi K3

Pekerja Renovasi Kantor Kelurahan Kembangan Selatan Tidak Dilengkapi K3

Jakarta, jurnalkota.online

Pekerja merenovasi Kantor Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas-jelas mengatur mengenai tenaga kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dari pantauan di lokasi terlihat yang berjumlah 4 orang pekerja renovasi Kantor Kelurahan Kembangan Selatan, tidak memakai alas kaki dan helem pada saat kegiatan pengecatan di bagian belakang Kantor Kelurahan Kembangan Selatan. Wanto S, sebagai pengawas pekerja mengatakan, saat ditannya tentang pekerja tidak dilengkapi K3.

“Kami tidak ada di berikan sebagai pelindung pada saat bekerja,” ungkap Wanto S, di lokasi kerja, Kamis (21/7/2022).

Saat ditannya badan usaha apa yang mengerjakan renovasi pekerjaan tersebut, Wanto S, mengatakan saya ini pihak ke 3 saya tidak tau PT apa mengambil Pekerjaan ini.

“Saya disini cuman menyediakan pekerja aja,” tegas Wanto.

Undang – Undang (UU) No 14/1969, mengenai tenaga kerja Bab IV, pembinaan perlindungan kerja. Dalam pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja, serta perlakukan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pada pasal 10, pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup diantaranya. Norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Begitu juga dalam UU No 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja. Pada pasal 1 tempat kerja ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja.

Lurah Kembangan Selatan Danang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat dikonfirmasi JK Kamis (21/07/22) melalui WhatsApp, tidak mau merespon atau menjawab apa yang ditanyakan, terkait pelaksanaan pembangunan renovasi sedang Kantor Kelurahan Kembangan Selatan.

Jawaban Lurah akan dimuat pada berita selanjutnya.

Penulis: Haris S

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com