Kunjungi  Petani Sawit KOPSA-M Riau,  Ketum  SMSI Ingatkan Komitmen Presiden ke Moeldoko, Kapolri  dan Erick Thohir

Kunjungi Petani Sawit KOPSA-M Riau, Ketum SMSI Ingatkan Komitmen Presiden ke Moeldoko, Kapolri dan Erick Thohir

Bogor, jurnalkota.online

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kunjungi 2 petani sawit dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau, di Bogor, (7/10/2021).

Usai mengunjungi petani dan pengurus koperasi tersebut, Firdaus mengatakan “petani dan pengurus koperasi tersebut masih proses masuk dalam perlindungan saksi dan Korban (LPSK). Dua petani sawit dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau tersebut memohon perlindungan dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah,” kata Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, usai bertemu 2 orang petani sawit Kopsa-M, Kamis (7/10/2021) di Jakarta.

Terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah tersebut, Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan di Istana Bogor, Rabu (22/9/2021).

Pada kesempatan tersebut, dengan tegas Presiden menyampaikan komitmennya dengan memerintahkan kepada jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas mafia-mafia tanah.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah,” ujar Jokowi saat memberikan penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

“Oleh karenanya kami mendesak Kapolri untuk melindungi rakyat dan pengurus Kopsa-M Riau di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah yang sedang memperjuangkan hak-haknya dari ancaman kriminalisasi,” kata Firdaus.

Apa yang disampaikan Firdaus tersebut, merupakan perwujudan dari konsisten SMSI mengawal arahan dan penegasan Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah, sebagaimana disampaikan Jokowi akhir September lalu.

Sebagaimana diketahui saat ini 997 petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau sedang menuntut hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang telah diambil oleh PTPN V sebagai bapak angkat, dalam skema pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), namun meski Kebun Kelapa Sawit dinyatakan kebun gagal tetapi petani tetap dibebani hutang yang terus membesar diduga kuat dana petani dan koperasi dikorupsi oleh oknum-oknum di PTPN V.

Buntut dari perjuangan ini, diduga dua orang petani dikriminalisasi sebagai langkah pelemahan terhadap perjuangan para petani tersebut.

Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2003 dengan ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola KKPA untuk anggota koperasi seluas 2.000 ha antara KOPSA—M Riau dan PTPN-V. Antara tahun 2003 sampai 2009, PTPN-V melaksanakan pembangunan kebun KKPA. Selama pembangunan berjalan Pengurus diminta untuk menandatangani surat pengakuan hutang pada Bank Agro untuk pembangunan kebun KKPA seluas 2050 ha dengan total hutang Rp. 52 milyar.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh Ketua Umum SMSI Pusat saat Ketua Kopsa-M Riau Dr. Anthony Hamzah berkunjung ke kantor pusat SMSI (11/12/2020), diketahui Pengelolaan kebun dengan jumlah lahan tertanam seluas 2.050 Hektar tersebut dilakukan dengan pola Singel Management dimana PTPN V (persero) bertindak selaku pengelola penuh mulai dari perawatan kebun hingga pengelolaan hasil kebun. Namun, pengelolaan kebun tidak dilakukan secara optimal sesuai standar yang seharusnya, sehingga menurut hasil penilaian fisik kebun oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, kebun yang dimitrakan dengan PTPN V tersebut dinyatakan sebagai kebun gagal.

Namun ironisnya per tahun 2017 para petani yang tergabung di Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau ditagihkan hutang pembangunan kebun secara utuh dan bunga berbunga yang saat ini mencapai Rp. 136 Milyar.

“Persoalan menjadi lebih pelik manakala diketahui bahwa dari total 2.050 hektar lahan yang dikerjasamakan ternyata sekitar 750 hektar telah beralih ke pihak lain, diduga akibat telah dijual oleh oknum di PTPN V,” kata Firdaus.

“Saya kira sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan Bapak Moeldoko selaku kepala KSP, Bapak Kapolri dan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, untuk mengawal komitmen Bapak Presiden untuk memberantas mafia tanah dan sekalian bersih-bersih di PTPN,” ungkap Firdaus.

Ini juga sejalan dengan penegasan Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI akhir September lalu. Pada saat itu Menteri Erick Thohir mengatakan, adanya perilaku koruptif dibalik utang jumbo yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN, Ini merupakan penyakit lama, yang sudah dia tahu, dan ini seperti suatu korupsi terselubung yang memang harus dibuka dan harus dituntut orang yang melakukan. Ungkapnya saat itu.

“Oleh karenanya kami mendesak Pak Menteri untuk membuka kasus-kasus korupsi terselubung di PTPN V terkait Kerjasama antara PTPN V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau,” kata Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, usai bertemu 2 orang petani sawit Kopsa-M, Kamis (07/10/2021) di Jakarta.

Penulis: Djoko/Rifqi Drs/Gari S

 

Pemerhati Kepolisian Suryadi, M.Si: Dari Rutan, NB Berpolitik Cari Simpati Masyarakat

Pemerhati Kepolisian Suryadi, M.Si: Dari Rutan, NB Berpolitik Cari Simpati Masyarakat

Jakarta, jurnalkota.id

Tersangka suap Irjen Pol BN, mantan Kadiv Interpol Polri ternyata “pintar” juga bermain politik untuk mengundang sentimen mayoritas warga negara Indonesia (WNI), demi kian dikatakan
Pemerhati Kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Rabu (23/9/21).

Menurutnya, terlepas dari sangkaan penganiayaan yang ia lakukan terhadap tersangka penista agama, MK, dari balik jeruji Rutan Mabes Polri NB dapat dibaca mulai bermain-main politik.

“Jangankan berlama-lama, sebaik apa pun sel tahanan sudah pasti jauh-jauh dari rasa nyaman. Mungkin dia pikir ini kesempatan untuk undang simpati mayoritas dari masyarakat,” kata Suryadi.

Seperti dilansir sejumlah media, BN telah menganiaya MK, sesama penghuni rutan sel Mabes Polri. Hal ini telah dilaporkan MK kepada polisi sebagai penganiayaan.

Dari media pula diketahui, NB melalui surat terbukanya terang-terangan mengaku telah menganiaya MK di dalam Rutan Mabes Polri

Alasan NB antara lain, ” Dia boleh menghina saya, tapi jangan hina agama saya”.

Dari alasan ini, patut diduga, NB telah bermain politik untuk mengundang simpati mayoritas WNI.

Meskipun demikian, Suryadi yakin, permainan sandiwara NB itu takkan berhasil dan dampaknya cepat atau lambat justru berbalik kepada dirinya sendiri. “Terlalu dangkal, apalagi dia bukan tokoh politik atau tokoh agama,” kata Suryadi.

Selama ini, lanjut Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu, sebelum terbongkar kasus suap terpidana Djoko S Tjandra, lebih banyak orang tidak tahu siapa dia.

Tiba-tiba saja publik baru tahu ada nama NB yang pejabat tinggi Polri. Selain dia, dalam kasus suap yang sama, juga terlibat seorang Pati bintang satu.

Suryadi menduga, tidak akan banyak orang terundang bersimpati kepada NB, karena motivasinya memang mudah diduga.

“Apalagi kan dia pelaku penerima suap, dan sampai saat ini masyarakat juga belum bersih dari suka menstigma tentang adanya oknum ‘polisi kotor’,” kata Suryadi.

Satu hal yang perlu diingat, lanjutnya, tindakan NB Itu tergolong konyol.

Suryadi yakin, polisi akan lanjut memeriksa kebenaran penganiayaan yang dilakukan NB sampai tuntas.

Jadi, kata Suryadi, boleh dikatakan tindakan NB menganiaya sesama penghuni Rutan itu akan sia-sia alias betul-betul konyol.

Tindakan penganiayaan yang dilakukan NB terhadap MK itu, lanjutnya, akan merugikan dirinya sendiri.

NB bisa terkena sangkaan menganiaya dan dilanjutkan proses hukumnya. Kemudian, perkaranya akan naik sampai ke pengadilan.

Kelak jika pengadilan memvonisnya bersalah, lanjut Suryadi, berarti akan membuat NB lebih lama lagi mendekam di Rutan atau Lapas.

Terpenting bagi Polri saat ini, Suryadi mengingatkan, serius mengungkap kebenaran penganiayaan oleh NB tersebut.

Sebab, lanjutnya, seseorang di Rutan itu bukan semata-mata sebagai tahanan, tapi demi perlindungan tersangka dari berbagai kemungkinan. Red

 

Kapolri Minta Jajaran Terus  Gelorakan ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’

Kapolri Minta Jajaran Terus Gelorakan ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’

Jakarta, jurnalkota.online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara bakti sosial yang diselenggarakan alumni angkatan kepolisian (Akpol) 1993, Selasa (31/8/2021) di Polsek Tambora. Kegiatan yang dalam rangka merayakan hari jadi Akpol 1993 itu, dilakukan di wilayah Jawa dan Bali kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Dalam sambutannya, Sigit mengapresiasi apa yang dilakukan para alumni Akpol 93. Ia pun mengajak seluruh rekan-rekan dari Polri untuk terus berkarya dan berkontribusi melakukan kegiatan yang dapat membantu masyarakat.

“Saya selaku pimpinan Polri dalam kesempatan ini mengajak dan gelorakan kepada seluruh rekan-rekan di kepolisian untuk terus berkarya dan berkontribusi melakukan kegiatan, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang terdampak COVID-19,” ungkap Kapolri.

Selain itu, Sigit juga meminta kepada seluruh personel Polri untuk terus bekerjasama dan bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjauhkan virus corona dari Bangsa Indonesia. Upaya itu bisa dilakukan sesuai dengan Tagline Pemerintah ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’.

“Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu melawan Covid-19, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita, selamatkan saudara-saudara kita. ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini juga menambahkan, pemerintah baru saja memperpanjang PPKM dengan berbagai level hingga 6 September mendatang. PPKM ini kata Sigit adalah upaya menanggulangi laju pertumbuhan COVID-19, namun di satu sisi juga memberikan ruang agar sektor perekonomian tumbuh.

Eks Kabareskrim Polri ini menegaskan, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dalam perpanjangan PPKM ini tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Karena apabila tidak, Sigit menyebut ada potensi laju COVID-19 kembali meningkat.

“Karena memang terkait kelonggaran yang ada apabila masyarakat tidak melaksanakan prokes secara benar maka potensi laju pertumbuhan COVID akan muncul kembali. Oleh karena itu saya imbau kepada seluruh masyarakat dan tempat-tempat yang diberikan kelonggaran untuk betul-betul melaksanakan prokes,” kata Sigit.

Ia pun memaparkan Indonesia sempat dalam fase angka positif harian COVID-19 mencapai 56 ribuan. Sementara saat ini angka COVID-19 harian sebanyak 5 ribuan. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan Prokes di tengah pelonggaran-pelonggaran yang diberikan agar ekonomi kembali bangkit.

“Laju COVID bisa dikendalikan dan ekonomi bisa dijaga,” ujar Sigit. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyosialisasikan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendeteksi masyarakat yang tengah beraktivitas sehingga semuanya bisa terjaga dan selalu dalam keadaan sehat.

Langkah lainnya, lanjut Sigit, adalah peningkatan tracing dan traking kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 sehingga bisa dilakukan treatment yang benar apakah melakukan isolasi terpusat (isoter) atau dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat.

Percepatan vaksinasi juga menjadi kunci untuk menekan angka COVID-19. Ia menuturkan, target Presiden Jokowi dimana dalam satu hari sebanyak 2 juta vaksinasi harus dicapai dengan berkolaborasi dari semua elemen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ormas, OKP, relawan dan masyarakat.

“Jangan bereuforia karena kita saat ini masih menekan angka COVID. Maka dari itu seluruh strategi baik 3M, 3T dan vaksinasi harus berjalan dengan baik,” tutup Sigit.

Penulis:Agi/Red

Kapolri Tekankan Momentun Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

Kapolri Tekankan Momentun Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

Jakarta, jurnalkota.id

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama dengan Forkopimda Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (8/8/2021).

Dalam pengarahannya, Sigit mengungkapkan bahwa, Provinsi DIY mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11,81 persen di saat Pandemi Covid-19. Sementara, di tingkat nasional atau keseluruhan, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sekira 7,07 persen.

Meskipun demikian, Sigit menekankan, untuk tetap menjaga momentum peningkatan perekonomian tersebut, harus diiringi dengan penerapan strategi pengendalian Covid-19.

“Perekonomian DIY sudah tumbuh 11,81%. Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga dengan Kesehatan sebagai modal dasar. Jika kasus Covid-19 bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Maka perlu dilakukan strategi pengendalian Covid-19 dengan tetap memperhatikan keseimbangan,” kata Sigit dalam pengarahannya ke Forkopimda DIY.

Sigit memaparkan, strategi pengendalian Covid-19 diantaranya adalah, protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan memjaga jarak), harus secara disiplin dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Dan terakhir, adalah melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi.

“Hal ini menunjukkan optimisme bahwa Indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan siap melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi. Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga dengan Kesehatan sebagai modal dasar, jika kasus Covid-19 bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali berjalan normal,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Sigit, segala upaya ini juga telah sesuai sebagaimana dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan untuk melakukan, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat dan kegiatan testing, tracing, isolasi dan treatment secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Eks Kabareskrim Polri ini juga mengimbau untuk Pemprov, Pemda, TNI, Polri dan instansi terkait bersama masyarakat agar dapat bersinergi memastikan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin dan ketat, khususnya di sentra ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Sigit meminta di tengah penerapan PPKM Level 1-4 ini, sinergi 4 Pilar juga melakukan penguatan peran dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Diantaranya, mengoptimalkan 5M, memaksimalkan 3T, dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Disisi lain, Sigit juga menyoroti soal
Bed Occupancy Rate (BOR) di DIY, yang menempati peringkat tiga nasional sebesar 74 persen, dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes per tanggal 6 Agustus 2021.

Menurut Sigit, untuk mengantisipasi keterisian tempat tidur itu, Forkopimda harus meningkatkan konversi tempat tidur di rumah sakit menjadi 40 sampai 60 persen. Kemudian, menambah tempat tidur di isolasi terpusat dengan memanfaatkan Balai Diklat,
GOR dan gedung sekolah.

“Penemuan kasus harus dilakukan lebih dini agar terapi dapat dilakukan lebih awal. Pemanfaatan isolasi terpusat di level kecamatan dan kab/kota agar pasien gejala ringan dapat dirawat, dipantau, dan segera dirujuk bila terjadi perburukan gejala,” ucap Sigit.

Penerapan pelaksanaan isolasi mandiri juga harus melakukan sejumlah protokol, yakni, melakukan penempelan stiker dengan mencantumkan nomor Hp Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan tenaga kesehatan.

Lalu, melarang penghuni melakukan mobillisasi di luar rumah dan dilakukan patroli secara intensif, membuat grup WhatsApp khusus bagi warga yang terpapar untuk mempermudah komunikasi dengan petugas, lakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah secara berkala.

“Mendistribusikan kebutuhan hidup dasar, dan obat-obatan ke rumah warga, dan melakukan treatment khusus dan pengecekan kesehatan secara rutin guna mempercepat penyembuhan,” tutur Sigit.

Selain itu, kata Sigit, melakukan percepatan penyaluran bansos dan paket obat-obatan juga harus dilakukan. Hal tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, menurut Sigit, akselerasi vaksinasi juga harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lapisan elemen masyarakat. Tujuannya, agar target Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona dapat segera terwujud.

“Polri telah melaksanakan 604 kegiatan vaksinasi massal dan 2.916 kegiatan bantuan sosial bersama berbagai elemen masyarakat. Secara kumulatif Polri melaksanakan pemberian bantuan sosial yang melibatkan 332 Ormas melalui kegiatan membagikan 163.466 Paket sembako dan 749.171 Kg beras, serta 371.941 sasaran vaksinasi bersama dengan elemen masyarakat,” kata Sigit.

Penulis : Agi

 

Saatnya Presiden Perintahkan Kapolri Cegah Predator Seks Pemangsa Anak

Saatnya Presiden Perintahkan Kapolri Cegah Predator Seks Pemangsa Anak

Jakarta, jurnalkota.id

Sudah saatnya sekarang Presiden menginstruksikan Kapolri menggelar langkah pencegahan besar-besaran menutup peluang predator seks “memangsa” perempuan dan anak. Hal ini penting, mengingat Ibu sangat berperan menyiapkan anak sebagai generasi penerus.

Pemerhati kepolisian dan budaya, Suryadi, M.Si, dan akademisi UIN Sultan Hasanuddin (SMH) Serang, Banten, Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H mengungkapkan hal itu secara terpisah di Jakarta dan Serang,  Banten, Jumat (2/7/21).

Dr. Ade Fartini adalah salah satu pemateri dalam Focus Group of Discussion (FGD) bertajuk “Mendorong Tumbuhnya Kelompok Peduli Lingkungan Rawan Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan” di Mapolda Banten, Serang. FGD ini digagas oleh Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugoroho, S.H., M.H., M.B.A. sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-75, dengan tujuan membentuk tim kecil perumus pembentukan percontohan Kelompok Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA).

Kampung pelopor berikut kelompok di dalamnya, usai FGD menjadi perbincangan serius narasumber Ade Fartini dan psikolog Dra. Psy. Entin Kurniatin Koswara dengan Suryadi, M.Si sebagai peserta. Mengetahui hal itu, Kapolda Irjen Pol Rudy melalui pesan singkatnya merespons positif dan meminta agar, “Ditindaklanjuti, terima kasih ya”.

Sebagaimana secara nasional, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda Banten cukup tinggi. Data Ditkrimum Polda Banten menunjukkan, selama kurun 2019 hingga 2021 kini, telah terjadi 571 kasus. Sebanyak 458 kasus di antaranya adalah tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, 98 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan 15 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Di sini juga terjadi pemerkosaan terhadap perempuan di bawah umur penyandang difabel dan disabilitas.

Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan,  di tahun 2021, seperti dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, hingga 3 Juni terdapat 1.902 kasus dari total 3.122 kekerasan seksual. Tahun sbelumnya, tercatat 11.637 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah ini, kekerasan seksual adalah yang tertinggi dengan  7.191 kasus.

“Kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus kita waspadai,” imbau Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar seperti dikutip Antara (4/6/21) dari sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

Sebelumnya (Jumat, 5 Maret 2021), Komnas Perempuan mengungkapkan, sepanjang 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Andry Yentriany seperti disirarkan Tempo.co (4/3/21), bentuk kekerasan yang paling menonjol di ranah pribadi adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%), disusul kekerasan seksual 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Di ranah publik, kata Yentri, paling menonjol kekerasan seksual, yaitu 962 kasus (55%) yang terdiri dari atas kekerasan seksual lain (tak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya 10 kasus percobaan perkosaan. Lebih memrihatinkan lagi terungkap, sepanjang 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, yaitu mencapai sebesar 45 persen.

Pembentukan Kelompok
Mengutip perumpamaan dari seorang psikolog, Suryadi mengemukakan, Ibu adalah perempuan pertama dengan degup jantungnya memperkenalkan (musik) kehidupan kepada anak.

“Ketika pertama kali menyusui, saat itulah Ibu memperkenalkan (musik) kehidupan kepada si bayi, apa pun jenis kelaminnya. Dengan kasih-sayang Ibu, si bayi bertumbuh. Nah, jika dalam pertumbuhannya si anak dimangsa predator seks, terganjal lah masa depannya,” urai Suryadi.

Akan pentingnya kepedulian keselamatan perempuan dan anak, Dr Ade Fartini mengingatkan, pada hakikatnya perempuan atau Ibu itu tiang negara, sedangan anak adalah generasi penerus bangsa.

“Maka, jika perempuan dan anak tidak mendapat perlakuan yang adil dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat, apa yang terjadi pada bangsa ini?”  Ade Fartini dengan risau mempertayakan.

Pertanyaan Ade dalam pandangan Suryadi, merepresentasikan kerisauan kaum Ibu sebagai madrasatul ula (sekolah pertama) bagi anak. Jadi, langkah cegah dini (preemptif) atau  pencegahan (pereventif) dibutuhkan secara terus-menerus sampai kapan pun, agar perempuan dan anak selamat dari predator “pemangsa” mereka.

Dari sudut tindakan hukum (represif), lanjut Suryadi, pasti Polri sudah banyak melakukannya di setiap kali ada (laporan) kejadian. Tetapi, kondisi sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan dibutuhkan langkah aktif pencegahan.

“Pencegahan jauh lebih penting dan harus diperbanyak, sejalan dengan prinsip polisi yang mengedepankan preemtif (sebelum potensi kejahatan terbangun) dan preventif. Represif itu kan yang terakhir di saat sudah terjadi,” urai Suryadi.

APBN dan APBD

Upaya-upaya preemptif dan preventif, Suryadi mengingatkan, memang memerlukan pelembagaan sealur dengan kontinuitas kehidupan yang terbina dan terlatih dengan baik di tengah-tengah lingkungan pemukiman masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, keterpaduan beberapa pihak, menjadi tuntutan yang tak terelakkan agar kelak yang terbentuk bukan sekadar kelompok konko-konko belaka. Utuk itu, kata Suryadi, selain unsur masyarakat itu sendiri, juga dibutuhkan peran utama  Kemendagri, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian  Pendidikan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Riset Dikti), dan Kemen PPPA.

Keterkaitan dengan Mendagri, urai Suryadi, berarti melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka dengan aparat yang ada sampai di tingkat kelurahan/ desa memiliki kewenangan meliputi monitoring, pembinaan, dan adminsitratif baik yang menyangkut kewilayahan, kependudukan, maupun penganggaran (APBN dan APBD).

Selain itu, juga diperlukan pelibatan Menteri Agama dan Mendikbud Risetdikti berikut aparatnya sesuai kewenangan bidang masing-masing di daerah-daerah.

Dengan pelembagaan dan pembinaan yang terus-menerus, Suryadi mengingatkan, instansi mana pun yang memiliki anggaran terkait PPA, tak hanya aktif mengumpulkan data dan memaparkannya dari seminar ke seminar .

Kalau tidak diikuti langkah pelembagaan, lanjut Suryadi, usai  diskusi setajam apa pun, selesai pula sampai disitu saja. “Mungkin saja sudah terbentuk kelompok  apa pun  namanya, tapi keberlanjutan aktivitasnya yang efektif bagi pencegahan, patut dipertanyakan. Memang, tidak satu faktor penyebab terus terjadinya kekerasan itu. Di situlah kelompok diperlukan,” kata Suryadi.

Editor: Red

PPKM Mikro Direvisi, Ganip Warsito: Pembatasan Dilakukan untuk Kendalikan Penyebara Covid-19

PPKM Mikro Direvisi, Ganip Warsito: Pembatasan Dilakukan untuk Kendalikan Penyebara Covid-19

Jakarta, kurnalkota.id

Penularan Covid-19 saat ini terus melonjak, bahkan dalam satu hari sudah tembus di atas 21.000 kasus, membuat Pemerintah segera merevisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Ganip Warsito, mengatakan perubahan ini merupakan hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo hari ini.

“Kemudian pembatasan aktivitas sosial, melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ini juga harus ditegakkan dengan baik,” katanya dalam dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Senin (28/6/2021).

“Sesuai dengan hasil Ratas, nanti akan diadakan perubahan-perubahan terhadap Imendagri 14 Tahun 2021, yang sampai dengan hari masih kita pedomani. Pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya Covid ini tidak semakin menyebar,” lanjut Ganip.

Ganip mengatakan untuk pelaksanaan revisi yang akan diberlakukan yakni work from home (WFH) di zona merah dan oranye sebesar 75%, sisanya work from office (WFO) 25%. “Contohnya nanti yang akan diterapkan adalah pelaksanaan untuk kegiatan PPKM-nya. WFH, WFO ini untuk akan diberlakukan 75% dan 25% untuk daerah yang merah dan oranye,” jelasnya.

Ganip pun mengatakan bahwa untuk sektor ekonomi seperti Mall, kegiatan operasionalnya akan dilaksanakan sampai pukul 17.00. Dan untuk restoran hanya diizinkan untuk take away dan dibatasi sampai pukul 20.00.

“Ini beberapa pembatasan yang akan diterapkan sebagai revisi dari Imendagri yang sudah di pedomani sampai dengan hari ini,” ujar Ganip.

Kemudian kegiatan-kegiatan non-esensial, kata Ganip, ini yang perlu dievaluasi terus sesuai dengan kondisi daerah. “Dan sekali lagi, untuk bisa melakukan pencegahan dan pembinaan ini, ketegasan di dalam melakukan aturan konsistensi dalam melakukan aturan ini sangat diperlukan di samping koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pihak,” pungkasnya.

Penulis : Agi/Red

Polri Targetkan Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia  Besok

Polri Targetkan Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia Besok

Jakarta – jurnalkota.id

Mabes Polri bakal menggelar vaksinasi Covid-19 massal serentak se-Indonesia dengan target 1 juta, pada esok hari Sabtu 26 Juni 2021. Kegiatan itu dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-75, pada 1 Juli.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi tersebut bakal dilakukan di 34 Polda jajaran. Menurut Argo, hal ini merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari.

“Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/6).

Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini juga sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah Pandemi Covid-19.

“Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju,” ujar Argo.

Argo menyebut, dengan diselenggarakannya vaksinasi dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau Herd Immunity terhadap virus corona.

Meski begitu, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari.

“Tentunya diharapkan tercapai Herd Immunity di lingkungan masyarakat,” ujar Argo.

Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 hand sanitizer. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021.

Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021.

Penulis : Agi/Red

 

Jelang HUT Bhayangkara 1 Juli, Polri Gelar Upacara Pencucian Pataka

Jelang HUT Bhayangkara 1 Juli, Polri Gelar Upacara Pencucian Pataka

Jakarta, jurnalkota.id

Mabes Polri menggelar Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata hari ini. Kegiatan itu melakukan pencucian terhadap pataka atau panji-panji Korps Bhayangkara.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, Upacara pencucian panji-panji tersebut merupakan tradisi wajib yang dilakukan Polri menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri yang jatuh pada tanggal 1 Juli tiap tahunnya.

“Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata merupakan suatu tradisi yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pencucian panji-panji Polri yang merupakan simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurut Argo, pencucian pataka tersebut menjadi pedoman dan semangat untuk setiap insan Polri, agar tetap memegang teguh kebenaran, melaksanakan tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan kukum, serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Argo menjelaskan, dengan dilakukannya tradisi wajib itu, menjadi momentum untuk introspeksi dan perenungan kepada seluruh prajurit Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga, kata Argo, kedepannya Polri bakal menjadi lembaga negara yang semakin dicintai oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini.

“Agar Polri kedepan dapat menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara professional,” tutup Argo. Agi

 

Belum Tindak Premanisme, Kapolri akan Tegur Kapolda dan Kapolres

Belum Tindak Premanisme, Kapolri akan Tegur Kapolda dan Kapolres

Jakarta, jurnalkota.id

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing.

Kapolri mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Mengingat, hal tersebut menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau belum action juga saya selaku Kapolri yang akan tegur, ini juga bagian dari program Harkamtbmas di program Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6).

Sigit menekankan, mengenai hal tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kapolda harus segera bergerak cepat untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada pelaku kejahatan.

“Semua Polda dan Kabareskrim untuk merespon cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya utk segera diberantas habis,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Sigit memastikan, dirinya yang bakal langsung melakukan pemantauan kepada seluruh jajarannya terkait pemberantasan pelaku kejahatan ataupun premanisme.

“Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum,” ucap Sigit.

Tak lupa, Sigit mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

“Untuk membuat rasa aman dan juga tenang bagi masyarakat, sudah ada aplikasi 110 dan Dumas Presisi, apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan terkait Kamtibmas dan kriminalitas, bisa hubungi nomor tersebut untuk segera bisa direspon anggota di lapangan,” tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, jajarannya juga harus merilis hasil penindakannya terhadap aksi premanisme. Tujuannya, untuk membuat efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rls/Red

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

Jakarta, jurnalkota.id

Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong melawan dan memerangi Pandemi Covid-19 atau virus corona dewasa ini.

Semangat gotong royong itu, kata Sigit, merupakan salah satu bentuk merefleksikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.

Dengan bergandengan tangan melawan Covid-19, hal tersebut merupakan wujud generasi penerus bangsa saat ini, untuk melanjutkan semangat Founding Fathers Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai Idiologi Bangsa ketika itu.

“Menanamkan nilai Pancasila di tengah Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan gotong royong, bersatu dan bergandengan tangan sebagaimana butir ketiga Pancasila ‘Persatuan Indonesia’ dalam melawan dan memerangi Pandemi Covid-19, yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Pancasila yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup berbangsa, menurut Sigit, menjadi landasan yang kuat untuk masyarakat dengan pemerintah bersatu menghadapi tantangan yang terjadi saat Pandemi Covid-19.

“Tingginya semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh lapisan masyarakat bersama dengan Pemerintah, maka dapat terwujud Indonesia yang tangguh ketika menghadapi virus corona saat ini,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu menyatakan, dengan adanya persatuan itu, maka efek domino yang dihasilkan dari Pandemi Covid-19, mulai dari perekonomian dan kehidupan sosial dapat teratasi dengan baik.

Refleksi Hari Lahir Pancasila saat ini, kata Sigit, juga dapat diimplementasikan dengan kesadaran kedisiplinan dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga harus memberikan dukungan dari seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona.

“Kedisplinan protokol kesehatan dapat menjadi kunci untuk Indonesia segera bisa keluar dari Pandemi Covid-19. Dukungan dari masyarakat untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan PPKM Mikro, vaksinasi nasional serta penguatan 3M dan 3T, juga bisa menjadi bentuk nasionalisme atau wujud kecintaan terhadap Pancasila,” papar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Adanya gotong royong masyarakat dan Pemerintah dalam memerangi Covid-19, maka akan terwujud Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh.  Sebagaimana tema Hari Lahir Pancasila 2021 yang diusung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun ini.  Hms/Red.

About Jurnal Kota Online

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota Online
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com