Pastikan Ketersediaan Solar untuk Nelayan, Ansar Ahmad Tandatangani MoU BBM Bersubsidi

Pastikan Ketersediaan Solar untuk Nelayan, Ansar Ahmad Tandatangani MoU BBM Bersubsidi

Batam, jurnalkota.online

Pemerintah akan terus memberikan kemudahan akses kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk para nelayan.

Dengan kemudahan ini, diharapkan para nelayan tidak akan kesulitan lagi memperoleh BBM solar bersubsidi.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, usai menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan, bertempat di Hotel Marriott, Kota Batam, Jumat (24/6/2022).

Penandatanganan MoU masing-masing dilakukan oleh perwakilan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pertamina Patra Migas, BPH Migas, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Wali Kota Bitung, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Bupati Cilacap yang diwakili oleh Asissten Ekonomi dan Pembangunan.

Dikatakan Moeldoko, kegiatan kali ini memang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan yang ada, agar mereka menerima solar bersubsidi secara benar dan tepat.

Hal ini mengingat persoalan BBM jenis solar bagi nelayan, banyak terjadi permasalahan. Mulai dari keberadaannya yang tidak tersedia, persoalan kelangkaan hingga permasalahan lain, seperti terlambat dan tidak tersedia stok di tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Kita tidak mau persoalan ini terus terjadi, terlebih hal ini terus menjadi isu yang berulang. Karenanya, kita hadir di sini duduk bersama untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan diskusi yang menghadirkan pemateri dari Tenaga Ahli Utama KSP Alan Koroptan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementiran Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurahman, dan Direktur Perencanaan PT Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso.

Terungkap dari hasil diskusi, bahwa saat ini ada kurang lebih 2,7 nelayan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

Alan Koroptan mengatakan, merekalah yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi solar. Mengingat para nelayan inilah yang paling rentan menghadapi permasalahan solar bersubsidi.

“Hanya saja, kita perlu mendata jumlah nelayan kecil, khususnya yang memiliki kapasitas kapal tangkap di bawah 5 Gros Ton (GT). Mengingat  jenis kapal ini tidak diwajibkan berijin. Sehingga kita butuh data riil, berapa sebenarnya jumlah nelayan pemilik kapal di bawah 5 GT tersebut,” kata Alan Koroptan.

Alan Koroptan melanjutkan, ada pun untuk kepemilikan kapal ukuran 10 GT, 20 GT hingga 30 GT secara umum pun dikategorikan nelayan kecil juga, keberadaan mereka tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi. Karena memiliki kecukupan dana untuk membelinya.

Namun demikian, pemerintah dan masyarakat tetap berharap, dengan berbagai kebijakan yang terus dilakukan, persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak terjadi lagi.

Apalagi dalam pertemuan kali ini mengusung tema ‘Gigih Layani Negeri Solusi bagi Rakyat’. Di mana kita saat ini telah mengeluarkan program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan (Kartu Kusaka) khusus bagi nelayan.

“Mudahan-mudahan, dengan program Kartu  Kusuka, para nelayan tidak akan kesulitan lagi mendapatkan BBM solar bersubsidi. Karena sasarannya adalah mereka nelayan kecil di bawah 5 GT,” jelas Alan Koroptan.

Editor: Antoni

Menko Perekonomian Yakin Masjid Tanjak jadi Ikon Batam dan Kepri

Menko Perekonomian Yakin Masjid Tanjak jadi Ikon Batam dan Kepri

Batam, jurnalkota.online

Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto yakin Masjid Tanwirun Naja (Masjid Tanjak) Batam akan menjadi salah satu ikon bagi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto saat meresmikan masjid yang dibangun tepat di depan Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Jum’at (24/6/2022).

Airlangga Hartarto yang hadir bersama Sekretaris dan para Eselon I Kemenko Perekonomian meresmikan Masjid Tanjak bersama Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Ketua DPR-RI Lodewijk Freiderich Paulus, dan Anggota DPR-RI Dapil Kepri Asman Abnur, ditandai dengan penanaman pohon, penandatanganan prasasti serta pemotongan pita.

Airlangga Hartarto meyakini, masjid dengan nuansa Melayu kental ini menjadi ikon Kota Batam dan Provinsi Kepri karena memiliki desain yang ‘out of the box’. Airlangga mengaku kagum dengan desain masjid yang dibangun dengan pewarnaan khas Melayu dan Islam.

“Desain masjid yang unik, penuh ornamen Melayu, serta bentuknya menyerupai tanjak yang menjadi salah satu ciri khas pakaian Melayu, akan menjadikan masjid ini ikon. Juga akan menjadi destinasi wisata religi yang cukup marak di Indonesia,” ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto menambahkan, dengan diresmikannya masjid ini juga sebagai penanda kembalinya Kota Batam menjadi kota industri dan investasi usai pandemi. Nama Tanwirun Naja diharapkan menjadikan masjid ini sebagai ‘penerang keselamatan’.

“Pendemi Covid-19 membuktikan kita tidak dapat hanya bergantung pada satu sektor saja. Maka ke depan kita juga harus memajukan sektor-sektor lain. Dengan diresmikannya masjid ini mudah-mudahan menjadi penanda bangkitnya industri dan investasi di Batam dan Kepri,” ungkap Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Kepri, saat ini jumlah masjid yang tercatat sebanyak 1.947 Masjid. Ada pun jumlah masjid di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, yaitu Kota Batam sebanyak 880 masjid, Kota Tanjungpinang 185 masjid, Kabupaten Bintan sebanyak 198 masjid, Kabupaten Lingga sebanyak 202 masjid, Kabupaten Karimun sebanyak 248 masjid, Kabupaten Natuna sebanyak 137 masjid dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 97 masjid.

Ansar Ahmad usai acara menyampaikan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap keberadaan masjid di Kepri ini yang dapat dilihat dari adanya perhatian melalui bentuk hibah yang diberikan kepada 215 masjid dan 17 surau yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepri di sepanjang Tahun 2022.

“Artinya ada 11 persen dari jumlah total masjid di Kepulauan Riau ini yang telah menerima hibah dalam kurun waktu setahun ini. Ke depannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memperhatikan masjid-masjid yang belum tersentuh” ujar Ansar Ahmad.

Editor: Antoni

Ansar Ahmad Terima Penghargaan Kategori ‘Inovatif untuk Negeri’

Ansar Ahmad Terima Penghargaan Kategori ‘Inovatif untuk Negeri’

Jakarta, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, dinilai telah mampu memberikan inspirasi dengan berbagai inovasinya selama memimpin Kepri.

Tidak hanya menginspirasi masyarakat Kepri, namun mantan Anggota DPR-RI ini dinilai telah memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia.

Atas berbagai inovasinya, Ansar Ahmad yang juga mantan Bupati Bintan dua periode ini menerima penghargaan dengan kategori Inovatif Untuk Negeri dalam ajang Merdeka Award Tahun 2022 dengan tema Inspirasi Indonesia, Kamis (23/6/2022) bertempat di Gedung Smesco, Paviliun Provinsi, Jakarta.

Dalam sambutannya Ansar Ahmad mengatakan, penghargaan yang dirinya terima tersebut merupakan hal yang membanggakan dan membahagiakan dalam rangka mentransformasi berbagai informasi.

Dan penghargaan ini, oleh Ansar Ahmad akan didedikasikan kepada seluruh masyarakat Kepri, dengan harapan, penghargaan dimaksud bisa memacu untuk terus berinovasi-inovasi yang menginspirasi.

“Di era saat ini transformasi digital adalah sebuah keniscayaan. Sebagai daerah Kepulauan, Kepri memiliki 2408 pulau, 378 di antaranya berpenghuni dan sebanyak 22 pulau berada di garis terdepan. Jika kita tidak kreatif, tidak inovatif dan produktif, kita akan tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” kata Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad juga berterima kasih kepada Merdeka.com atas apresiasinya melalui kegiatan tahunan yang dilakukan berupa Merdeka Award.

“Semoga kegiatan ini berlanjut terus, dan setiap apresiasi yang diberikan bisa menjadi pendorong bagi lembaga yang menerima. Sekali lagi terima kasih atas apresiasinya dan jadilah media yang lebih profesional, independen dan berimbang dalam pemberitaan,” harap Ansar Ahmad.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sebagai penerima penghargaan kategori award ‘Inovasi Anak Negeri’ dinilai dari beberapa kriteria yang meliputi, pertama Program Inovasi Penggerak Ekonomi.

Dalam hal ini yang paling menonjol adalah program Subsidi Bunga Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan bunga nol persen.

Pelaku UMKM hanya mengembalikan pinjaman pokok. Bunga dari pinjaman modal ditanggung oleh Pemprov Kepri.

Kedua, Program Inovatif di bidang Pelayanan Publik. Keberhasilan program pelayanan publik di Pemprov Kepri bisa dinilai secara digital, seperti layanan Japri Gub (Jaring Aspirasi Gubernur), yakni sebuah Aplikasi pengaduan, wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Gubernur Kepri.

Kemudian Aplikasi Video Conference yang dapat dimanfaatkan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kepri untuk berhubungan dengan masyarakat

Penilaian lainnya adalah Program Inovatif Pendukung Digitalisasi. Adapun Proses Izin Dengan Jarimu atau SI JEMPOL sebuah Aplikasi dibuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Aplikasi ini dinilai baik, familiar, memudahkan dalam pelayanan dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kemudian ada aplikasi Mi Bedil SIMA-PK (Media Informasi Berbasis Digital Sistem Manajemen-Pendidikan Kepri).

Kemudian ada SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja), E-DISPOSISI yang berguna untuk Aplikasi disposisi surat beserta catatan yang diperintahkan pimpinan kepada instansi terkait.

Hal lainnya yang mengantarkan Ansar Ahmad menerima penghargaan adalah dari unsur penilaian Program Kolaborasi. Hal ini mengingat, kolaborasi yang baik antara Pemprov Kepri dan Tokopedia menghadirkan fitur layanan Tokopedia E-Samsat.

Dengan cara ini pembayaran pajak kendaraan lebih cepat dan efisien. Selain itu kolaborasi antara  Pemprov Kepri dan Bank Riau-Kepri, di mana semua bentuk transaksi di Pulau Penyengat menggunakan metode Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

Perbelanjaan UMKM, pembayaran transportasi penyeberangan dan keliling Pulau Penyengat, pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

Hadir dalam kesempatan ini untuk menerima penghargaan yang sama, diantaranya Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, Sesmenko Bidang Kemaritiman Kemenkomarves Ayodya GL Kalake, Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang RR Dwi Setyowati dan Direktur BTN Andi Nirwoto.

“Sekali lagi terima kasih. Apresiasi ini jelas memberi nilai lebih bagi kami dan masyarakat Kepri. Juga akan menjadi motivasi kita semua agar terus berinovasi dan berkreasi,” tutup Ansar.

Editor: Antoni

Sirkuit F1 Diberi Gelar Bintan Internasional Green Circuit

Sirkuit F1 Diberi Gelar Bintan Internasional Green Circuit

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Ketua IMI untuk membahas perkembangan Sirkuit F1 di Kabupaten Bintan.

Jakarta, jurnalkota.online

Proyek pembangunan Bintan Internasional Circuit (BIC) untuk gelaran balap mobil Formula1 (F1) tampaknya semakin jelas.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, bertemu dengan Ketua MPR-RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu (18/6/2022), guna membahas perkembangan terbaru soal sirkuit yang akan dibangun di Kawasan Wisata Lagoi, Kabupaten Bintan.

BIC diproyeksikan akan menjadi sebuah sirkuit dengan konsep hijau, sebab berdekatan dengan wilayah konservasi hutan bakau yang ada di Lagoi.

Dengan begitu sirkuit F1 Bintan bisa selaras dengan upaya mengedepankan ramah lingkungan sesuai dengan prioritas pokok bahasan G20 di Indonesia.

“Uniknya, sirkuit di Bintan ini karena ada hutan bakau atau konservasi mangrove, itu yang bisa menjadi daya tarik utama kita dengan konsep green circuit,” kata Bambang Soesatyo.

Ansar Ahmad juga menjelaskan, jika konservasi hutan bakau juga menjadi perhatian utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Jokowi sempat menanam bakau di Pulau Setokok, Kota Batam, pada 28 September 2021 yang lalu.

Hutan bakau atau mangrove dapat berfungsi untuk memperbaiki ekosistem di pesisir pantai, mengurangi abrasi air laut, dan mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan hutan-hutan tropis di darat.

Ada pun pemerintah menargetkan merehabilitasi 34.000 hektare hutan mangrove pada tahun ini dan 600.000 hektare hingga Tahun 2024.

“Hutan mangrove di sekitar sirkuit itu memang sangat luas, bisa satu setengah jam kalau kita berkeliling, jadi konsep sirkuit ini sangat berwawasan eco tourism,” ujar Ansar Ahmad.

Nantinya, Sirkuit F1 di Bintan tersebut akan digelari dengan Bintan Internasional Green Circuit. Total panjang sirkuit itu sepanjang 5,2 Km dengan 17 tikungan dengan menawarkan suasana hutan konservasi bakau yang masih asri.

General Manager Bintan Resort Cakrawala Abdul Wahab, sangat optimis Bintan International Green Circuit bisa menjadi daya tarik wisatawan asing di kawasan Indonesia Barat. Terlebih Lagoi sudah dikenal sebagai kawasan wisata terpadu yang banyak menawarkan eco tourism dan sport tourism.

“Adanya Bintan International Green Circuit ini semakin melengkapi fasilitas yang sudah ada di Lagoi, jadi pasar wisatawan internasional kita akan semakin tertarik datang ke Bintan,” kata Wahab.

Pertemuan tersebut dihadiri mantan pembalap mobil nasional Tinton Soeprapto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri Ikhsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hasan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kepri Dody Sepka, dan sejumlah konsultan yang ahli di bidang perbalapan.

Editor: Antoni

Usulan Ansar Ahmad Dikabulkan Pemerintah Pusat, Harbour Front Singapura Dibuka Kembali

Usulan Ansar Ahmad Dikabulkan Pemerintah Pusat, Harbour Front Singapura Dibuka Kembali

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Upaya dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, mendorong Pemerintah Pusat untuk melobi Pemerintah Singapura agar membuka pelabuhan utama Singapura, yakni Harbour Front, membuahkan hasil. Harbour Front direncanakan akan dibuka kembali pada Rabu (15/6/2022) mendatang.

Sebelumnya, Ansar Ahmad telah menyurati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengenai Penyampaian Usulan dalam rangka Meningkatkan Kunjungan Wisman di Kepri.

Surat tertanggal 23 Mei 2022 tersebut berisi usulan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), khususnya yang berasal dari negara Singapura dan Malaysia ke wilayah Kepri.

“Mendorong dibukanya Pelabuhan Harbour Front Singapura guna menambahkan Pintu Keluar-Masuk dari negara Singapura ke wilayah Kepulauan Riau, sehingga dapat menggairahkan wisatawan dengan berbagai alternatif tujuan kunjungan,” ujar Ansar Ahmad, mengusulkan dalam suratnya.

Setelah 2 tahun terakhir sejak pandemi Covid-19 melanda, pelabuhan Harbour Front memang ditutup untuk akses masuk dari luar Singapura.

Namun, kini pemerintah setempat memutuskan untuk membuka pelabuhan tersebut di samping Tanah Merah Ferry Terminal yang lebih dahulu dioperasikan kembali.

Menanggapi hal tersebut, Ansar Ahmad bersyukur, karena usulannya ke Pemerintah Pusat membuahkan hasil. Menurut Ansar Ahmad, pembukaan kembali Harbour Front akan semakin meningkatkan antusiasme wisman asal negara Singapura untuk berlibur ke Kepri.

“Dibukanya kembali Harbour Front menjadikannya sebagai alternatif titik keberangkatan wisman ke Kepri, sehingga wisman yang akan berangkat tidak hanya terfokus di Tanah Merah saja,” kata Ansar Ahmad, di Kota Tanjungpinang, Senin (13/6/2022) lalu.

Ansar Ahmad pun optimis, dengan dibukanya Pelabuhan Harbour Front akan membuat angka kunjungan wisman asal Singapura akan melonjak.

Ansar Ahmad berharap, dalam waktu dekat jumlah kunjungan wisman ke Kepri akan dapat mendekati angka sebelum pandemi.

Ansar Ahmad juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas berbagai upaya dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

“Untuk itu, saya kira upaya-upaya strategis guna meningkatkan kunjungan wisman, khususnya yang berasal dari negara Singapura dan Malaysia ke wilayah Kepulauan Riau memang perlu kita maksimalkan,” tutup Ansar Ahmad.

Re-opening Pelabuhan Harbour Front juga dikonfirmasi oleh operator kapal cepat Singapura Majestic Fast Ferry dalam pengumuman di laman resminya.

“Terminal Feri Harbour front International telah ditutup sejak Maret 2020 karena pandemi Covid. Dengan semua pelonggaran tindakan perbatasan dari Singapura dan Indonesia, Majestic Fast Ferry dengan bangga mengumumkan, bahwa kami akan membuka kembali Konter Harbourfront Centre kami mulai 15 Juni 2022, dengan 9 perjalanan pulang pergi setiap hari antara pukul 08.10 pagi hingga 09.20 malam” isi pengumuman tersebut.

Editor: Antoni

GTRA Summit 2022 Resmi Ditutup, 2023 Provinsi Kepri Jadi Tuan Rumah

GTRA Summit 2022 Resmi Ditutup, 2023 Provinsi Kepri Jadi Tuan Rumah

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, yang mengikuti GTRA Summit dari Awal hingga acara penutupan mendapat kesempatan membacaka deklarasi oleh Pemerintah Daerah, Kamis (9/6/2022) malam.

Wakatobi, jurnalkota.online

Perhelatan Puncak Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 resmi ditutup oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, secara virtual pada Kamis (9/6/2022) malam.

Sebelumnya, pagi di hari yang sama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung di Wakatobi untuk membuka acara yang akan dijadikan event tahunan ini.

Acara diwarnai dengan pembacaan Deklarasi Wakatobi 2022 yang isinya terbagi atas 3 bagian besar, yaitu:
1. Deklarasi oleh Pemerintah Daerah.
2. Deklarasi oleh Pemerintah Pusat.
3. Deklarasi bersama.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, yang mengikuti GTRA Summit dari awal hingga acara penutupan mendapat kesempatan membacakan deklarasi oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Deklarasi Wakatobi 2022 berisi pernyataan ke publik mengenai komitmen dan rencana aksi GTRA. Pada deklarasi bersama, GTRA Summit 2023 disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Kepri.

Pada kesempatan itu, Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa baginya bicara persoalan masyarakat pesisir dan perairan merupakan hal penting, karena Kepri memang Provinsi Kepulauan dengan jumlah pulau terbesar.

“Ada 2408 pulau di Kepri dengan 379 pulaunya berpenghuni, jadi kalau kita bicara proporsi jumlah masyarakat pesisir dan di atas air, saya kira tidak lebih dari 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita semua yang punya kapasitas dan diamanahkan dalam berbagai profesi harusnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” ujar Ansar Ahmad.

Menurut Ansar Ahmad, hasil nyata GTRA Summit 2022 ini akan dapat terukur jika Deklarasi Wakatobi yang telah dibacakan bersama dan rekomendasi yang disampaikan dapat diimplementasikan, maka untuk mengevaluasi dan mengasistensi secara rutin akan ada evaluasi tahunan.

Untuk itu, Ansar Ahmad menyampaikan, siap untuk menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023 mendatang, dan mengundang seluruh Pemerintah Daerah Kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia untuk hadir di Provinsi Kepri.

“Kalau kita semua ini gila kerja, saya kira semua selesai, mudah-mudahan kerja mulia ini membuahkan hasil, jadi amal jariyah,” ungkap Ansar Ahmad.

Jumlah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir adalah sebanyak 333 kabupaten/kota serta 9 provinsi.

Ada pun agenda yang akan dilaksanakan adalah menindaklanjuti agenda GTRA Summit 2022 di Wakatobi dengan komitmen bersama melanjutkan Reforma Agraria sesuai dengan Deklarasi Wakatobi.

Adapun isi Deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022 dari Pemerintah Daerah yaitu, Badan Kerja sama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bebas Tumpang Tindih 2025 dan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari, mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat termasuk Pemetaan Wilayah Adat dan Pemberdayaan Masyarakat, secara pro-aktif mengakomodir kebutuhan perizinan guna pendaftaran tanah masyarakat di atas air dan pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tetap memperhatikan lingkungan dan investasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan mempercepat sertifikasi lahan masyarakat pesisir dan di atas air di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan, dan berperan aktif mencegah perubahan iklim melalui pengelolaan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Sedangkan Deklarasi oleh Pemerintah Pusat, GTRA Pusat berkomitmen untuk melakukan dialog secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sampai tingkat Pemerintah Desa untuk melaksanakan Reforma Agraria, mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy dengan baik, menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan menyelesaikan tumpang tindih untuk mendukung terwujudnya Provinsi dan Kabupaten/Kota Bebas Tumpang Tindih 2025, menyusun proses bisnis lintas Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang, penerbitan izin usaha, pendaftaran tanah, dan penetapan kawasan hutan guna mencegah munculnya potensi tumpang tindih untuk keberhasilan program Reforma Agraria, mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung tua masyarakat adat, lokal dan tradisional yang akan dilanjutkan dengan proses percepatan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dengan tetap memperhatikan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu berkomitmen untuk mengakomodir percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lokal dan tradisional, melalui integrasi data terkait antar Kementerian/Lembaga dan kemudahan pelepasan kawasan hutan, pemberian perizinan dan/atau penetapan hak atas tanah sesuai kebutuhan masyarakat adat, lokal dan tradisional, dengan tetap memperhatikan ketentuan berbagi pakai data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah perubahan iklim dengan menyusun proses bisnis lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan mangrove yang efektif dan terpadu dengan secara khusus mengakomodir kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan mangrove secara berkelanjutan, termasuk keterlibatan dan kepentingan perempuan, dan menjaga kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempercepat dilaksanakannya tindakan administratif bagi 25 pulau kecil terluar yang berada dalam kawasan hutan.

Terakhir Deklarasi Bersama yang dibacakan berisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendeklarasikan GTRA Summit 2022 sebagai momen kolaborasi lintas sektor untuk selesaikan masalah pertanahan di wilayah Indonesia, sepakat untuk melaksanakan Rencana Aksi hasil GTRA Summit 2022 sampai dengan tahun 2023, dan GTRA Summit 2023 disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Kepri.

Editor: Antoni

Ansar Ahmad: Hak Agraria Masyarakat Pesisir di Kepri Belum Sepenuhnya Terpenuhi

Ansar Ahmad: Hak Agraria Masyarakat Pesisir di Kepri Belum Sepenuhnya Terpenuhi

Wakatobi, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, dengan tegas mengatakan, bahwa sampai saat ini hak-hak keagrariaan masyarakat pesisir di Kepri belum terpenuhi secara utuh, rata-rata belum memiliki kepastian hukum terkait lahan yang didiami, termasuk bagi masyarakat pesisir yang berada di Kota Batam yang harus terus membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Sehingga, kata Ansar Ahmad, hal ini perlu diperjuangkan bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya hingga ke Pemerintah Pusat.

Ada pun untuk masyarakat pesisir di Kota Batam, karena terdapat otorisasi khusus terkait aturan agraria, Ansar Ahmad dalam hal ini mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan cara mendatangi Pemerintah Pusat (Kementerian Perekonomian) guna mencari jalan keluar.

Bagaimana caranya agar, khusus masyarakat pesisir yang berdomisili di Kota Batam juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kabupaten/kota lainnya.

Mengingat Pemerintah Pusat pun sudah memberikan perhatian yang cukup baik terhadap masyarakat Kepri sejauh ini.

“Dan kenapa hari ini saya ada di sini (Wakatobi), adalah untuk memperjuangkan hal itu salah satunya. Saya rasa melalui acara GTRA Summit ini adalah sangat tepat untuk kita menyampaikan problem di daerah kita. Kasihan masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, atas tidak adanya kepastian hukum terkait tempat domisili mereka. Khususnya di Kota Batam, masyarakat pesisir masih terbentur dengan aturan sehingga harus membayar UWTO. Ini harus kita pikirkan bersama, agar hak seluruh masyarakat pesisir di Kepri ini sama,” kata Ansar Ahmad, Kamis (9/6/2022) di Wakatobi.

Ansar Ahmad mengulangi ucapannya seraya mengajak BP Batam yang kebetulan Ex Officio-nya adalah Walikota Batam Muhammad Rudi, untuk bersama-sama memperjuangkan ini ke pusat.

“Ini demi masyarakat pesisir kita.Saatnyalah kita memberikan kepastian hukum bagi mereka, dengan memberikan sertifikat tanah, surat hak pakai dan HGB. Sertifikat itu diberikan gratis dari pemerintah. Yang mana, sampai saat ini hal itu belum bisa dilakukan di Kota Batam. Untuk daerah selain Kota Batam saya rasa tidak ada masalah, hanya mungkin perlu divalidasi saja data masyarakatnya yang akan diberikan hak-haknya seperti yang kita maksud,” ujar Ansar Ahmad.

Jika seluruh masyarakat pesisir yang ada di Kepri ini diberi hak penuh berupa sertifikat tanah dan sebagainya, lanjut mantan anggota DPR-RI ini, hal ini nantinya bisa membantu mereka untuk diajukan ke bank guna pengajuan modal dan membuka lapangan usaha baru.

“Tentu sertifikat itu akan banyak manfaatnya bagi masyarakat pesisir. Bisa diajukan ke bank untuk mengajukan modal usaha, sehingga mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan. Itu semua harus kita pikirkan. Dan masyarakat pesisir yang di Kota Batam juga, tidak lagi harus membayar UWTO seperti yang mereka lakukan selama ini,” kata Ansar Ahmad.

Bahkan baru-baru ini, kata Ansar Ahmad, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sempat datang ke Kepri dan termasuk diantaranya membicarakan terkait hal masyarakat pesisir.

“Artinya, daerah kita ini mendapat perhatian khusus dari pusat, maka kita harus berterimakasih dan bersyukur atas hal tersebut,” ujar Ansar Ahmad.

Serius untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat pesisir di Kepri, mantan Bupati Bintan dua periode ini, juga akan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat agar pelaksanaan GTRA Summit Tahun 2023 nanti dilaksanakan di Provinsi Kepri.

Dengan Kepri sebagai tuan rumah di tahun depan, hal tersebut akan menjadi momen baik bagi Pemprov Kepri untuk mengekspose kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Kepri.

Sementara itu, senada dengan Ansar Ahmad, Menteri KKP Wahyu Trenggono, dalam sambutannya dalam acara gala dinner GTRA Summit 2022 di Wakatobi pada malam harinya mengatakan, bahwa masyarakat di daerah kepulauan banyak yang tinggal di atas air bahkan telah hidup sebelum Republik Indonesia merdeka.

Masyarakat secara turun menurun telah tinggal di atas air, namun belum mendapatkan kepastian hukum terhadap rumah tinggalnya atas hak-hak nya.

Maka dari itu, pemerintah melalui Presiden Jokowi, memerintahkan agar hak-hak masyarakat yang tinggal di atas air dapat diberikan hak-nya melalui sertifikat HGB, agar dokumen ini dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Penambahan nilai ekonomi ini juga akan dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat setempat dalam mengembangkan ekonomi keluarga melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan dokumen sertifikat dapat dijadikan pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Editor: Antoni

Hadiri GTRA 2022, Ansar Ahmad Pastikan Masyarakat Pesisir Dapat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Hadiri GTRA 2022, Ansar Ahmad Pastikan Masyarakat Pesisir Dapat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Wakatobi, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, hadir langsung dalam Pembukaan dan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

Acara yang bertemakan ‘Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan’ ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ansar Ahmad mengaku, hadir langsung pada acara tersebut, karena selain memang Kepri menjadi salah satu anggota Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan yang ikut menandatangani Deklarasi Batam 2018.

Ansar Ahmad juga ingin, agar masyarakat pesisir Kepri yang tinggal di atas air atau ruang air atau ruang laut ikut mendapatkan kepastian hukum.

“Inilah kesempatan kita untuk masyarakat nelayan di Kepri yang tinggal di atas air atau ruang laut untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanah, maka saya hadir langsung pada GTRA Summit ini untuk pastikan hal itu,” ungkap Ansar Ahmad.

Pada acara yang diagendakan berlangsung selama 3 hari sejak 8-10 Juni 2022 ini, Kepala Negara juga menyerahkan sertifikat tanah untuk 10 pulau terluar di Indonesia, dan 525 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk masyarakat Suku Bajo di Wakatobi.

Salah satu pulau kecil terluar di Kepri, yaitu Pulau Putri menjadi salah satu pulau terluar yang pada saat itu sertifikat tanahnya diserahkan oleh presiden.

Dalam sambutannya, Jokowi meminta, agar lembaga negara baik pusat mau pun daerah untuk saling terbuka dan bersinergi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

Ternyata, kata Jokowi, persoalan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah sendiri, yakni ego sektoral dari lembaga pemerintahan baik pusat mau pun daerah. Lembaga pemerintah tidak bekerja secara terintegrasi. Bekerja sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing.

“Persoalannya kelihatan. Solusinya kelihatan. Namun, tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, yang diharapkan bisa segera mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesaikan,” papar Jokowi.

Jokowi pun menginstruksikan agar lembaga negara baik di pusat mau pun daerah, semuanya harus membuka diri.

Jokowi berharap Forum GTRA Summit 2022 ini menjadi forum untuk menghancurkan tembok (ego) sektoral.

“Semua lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, baik kementerian mau pun lembaga, harus saling terbuka, saling bersinergi, dan riil pada tataran pelaksanaan. Jangan hanya bicara kita harus terbuka, tetapi prakteknya tidak,” tegas Jokowi.

Jokowi sebelumnya menjelaskan, bahwa sejak Tahun 2015, persoalan mengenai tumpang tindih pemanfaatan lahan telah berulangkali disampaikan olehnya.

Setiap ke daerah, Jokowi selalu menemukan persoalan sengketa tanah. Menurut Jokowi, dari 126 juta yang seharusnya memegang sertifikat, pada Tahun 2015 itu baru 46 juta.

“Artinya, ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang menempati lahan tapi tidak memiliki hak hukum atas tanah itu. Hal ini juga berpotensi buruk pada iklim investasi. Yang lebih menjengkelkan lagi, justru yang gede-gede kita berikan, tapi begitu yang kecil-kecil, misal 200 meter persegi saja, tidak dapat diselesaikan. Dengan kapasitas 500 ribu sertifikat per tahun pada Tahun 2015, berarti penduduk Indonesia harus menunggu 160 tahun untuk bisa semua memiliki sertifikat,” ujar Jokowi.

Melihat persoalan tersebut, di Tahun 2015, Jokowi lalu memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk meningkatkan kapasitas penerbitan sertifikat menjadi lima juta per tahun. Lalu, tahun berikutnya dinaikkan lagi menjadi tujuh juta per tahun, dan naik lagi menjadi sembilan juta sertifikat per tahun.

“Artinya kita ini bisa melakukan, bisa mengerjakan, tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu menjadi sembilan juta, nyatanya bisa, sehingga sampai sekarang ini dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dalam sambutannya mengemukakan, pada pertemuan GTRA Summit ini, akan dibahas peririsan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Alhamdulillah, kami sudah bekerja sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga masalah yang ditunggu oleh masyarakat yang tinggal di atas air, seperti Suku bajo, dan di Kepri ada Suku Anak Laut, selama ini kami tidak bisa memberikan hak kepada mereka sehingga mereka tidak memiliki akses ke finansial lembaga keuangan termasuk KUR,” ungkap Sofyan.

Turut menghadiri acara tersebut, Ibu Negara Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Wakatobi Haliana, serta para undangan yang hadir.

Editor: Antoni

Pejuang Batak Bersatu Resmikan Kantor DPD Jakarta Barat

Pejuang Batak Bersatu Resmikan Kantor DPD Jakarta Barat

Jakarta, jurnalkota.online

Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PBB) meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD), di Jalan Abdul Wahab RT 06/RW 06, Kelurahan Duri kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Dalam peresmian tersebut, dihadiri oleh ratusan anggota ormas yang berasal dari beberapa organisasi, diantaranya Organisasi Forkabi, dan Laskar Merah Putih (LMP) di Jakarta Barat. Acara berlangsung di kantor Sekretariat DPD Pejuang Batak Bersatu Jakarta Barat

Ketua Pejuang Batak Bersatu DPD Jakarta Barat, Sahman Sitio dalam sambutanya menyampaikan, puji tuhan kami panjatkan banyak terima kasih atas terlaksananya dengan baik acara peresmian Kantor Pejuang Batak Bersatu yang kita cintai ini.

“Organisasi Pejuang Batak Bersatu ini, ibarat bayi yang baru lahir, namun berkat kesolidan dan kerjasama yang baik diantara semua anggota, sehingga terbentuk Pejuang Batak Bersatu di wilayah Jakarta Barat,” ungkapnya, Selasa (31/5/2022)

Dia juga menyampaikan, terima kasih juga kepada saudara saudara kami dari Organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi, (Forkabi) Jakarta Barat, beserta organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Jakarta Barat. Atas kehadiranya, kami dari Organisi Pejuang Batak Bersatu, mohon bimbingan dan kerjasamanya di bidang pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang sosial.

“Artinya, kita sesama anak bangsa saling peduli, dan berpedoman kepada Pancasila dan NKRI adalah harga mati,” jelasnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol Jakarta Barat H. Matsani yang diwakili oleh ibu Jaki menyampaikan, bahwa mendirikan satu organisasi cukup mudah, namun ketika ditengah perjalanan bisa berubah akibat perbedaan pendapat di dalam tubuh organisasi tersebut.

“Saya berharap Organisasi Pejuang Batak Bersatu ini semakin kompak dan solid, serta lebih banyak beraktivitas dikalangan masyarakat khususnya bidang sosial,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPC Jakarta Barat dari Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) Ronal Sihotang, sangat mengapresiasi dan pihaknya juga terbuka untuk bersinergi dan bekerjasama dengan Pejuang Batak Bersatu.

Sekretariat Daerah (Sekda) Pejuang Batak Bersatu DPD Jakarta Barat, Tangi Sihite menyampaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua undangan yang hadir, khususnya Ketua Dewan Pimpinan Wialayah Provinsi DKI Jakarta Pejuang Batak Bersatu beserta jajaranya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Oraganisisi Forkabi, LMP, dan Perwakilan Kesbangpol, serta tokoh masyarakat, RT, RW, dan warga sekitar.

“Berkat doa kita bersama hari ini kita bisa meresmikan markas besar Pejuang Batak Bersatu di wialayah Jakarta Barat,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara peresmian ini, perwakilan dari Kesbangpol Jakarta Barat, ibu Jaki, Dishub Jakarta Barat, dan tokoh masyarakat, RT, RW, serta Ormas Forkabi dan LMP. (Maulen Munthe/ Khairuddin Sinambela). (H, tupang)

Terkait Bandara Karimun dan Pelabuhan Malarko, Ansar Ahmad dan Aunur Rafiq Temui Menhub RI

Terkait Bandara Karimun dan Pelabuhan Malarko, Ansar Ahmad dan Aunur Rafiq Temui Menhub RI

Jakarta, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, menemui Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Menurut Ansar Ahmad, hal ini merupakan tindak lanjut dari upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan Bandar Udara Karimun dan juga Pelabuhan Malarko yang ada di Kabupaten Karimun.

Ansar Ahmad juga meminta kepada Menteri Perhubungan, agar jalur penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka, dan tentunya dengan membuka jalur penerbangan untuk Pesawat Wings Air. Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik.

“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat Boeing 737,” kata Ansar Ahmad.

Untuk Bandara Karimun, tahun ini Pemprov Kepri telah menghibahkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan Runway Bandara Karimun.

Saat ini, panjang Runway Bandara Karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter.

Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara yang dimaksud.

“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya, kita gak bakal bosan untuk terus datang ke pusat untuk menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua, agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat menjadi sejahtera,” kata Ansar Ahmad.

Selain itu, lanjut Ansar Ahmad, Pelabuhan Malarko sedang dalam tahap dilakukan design penataan pelabuhan kontainer, karena posisi Karimun sangat strategis dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan Kabupaten Meranti (Provinsi Riau). Kedua provinsi ini (Kepri-Riau) saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.

“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan di bidang kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi di dalamnya. Peluang ini harus kita tangkap, caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” ujar Ansar Ahmad.

Selesai bertemu dengan Menteri Perhubungan, Ansar Ahmad bersama Aunur Rafiq, Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafuddin Aluan dan Kadiskominfo Kepri Hasan, bergegas ke Kantor Kemenko Perekonomian.

Disana, Ansar Ahmad diterima langsung oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.

Di sini, Ansar Ahmad menjelaskan, jika sebagai daerah yang terintegrasi dengan Free Trade Zone (FTZ), Karimun sangat membutuhkan adanya fasilitas bandara yang memadai.

Saat ini, Bandara di Kabupaten Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu di perpanjang.

“Kita berharap, hingga akhir 2023 nanti Bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” kata Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad juga menjelaskan, jika untuk membenahi Bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp180 miliar.

Ada pun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp120 miliar dari Kementerian Perhubungan dan Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk pembebasan lahan.

Editor: Antoni

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com