Pemprov Kepri Terima Penghargaan dari Mendagri RI sebagai Pemda dengan Realisasi Belanja APBD Tertinggi di 2021

Pemprov Kepri Terima Penghargaan dari Mendagri RI sebagai Pemda dengan Realisasi Belanja APBD Tertinggi di 2021

Jakarta, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, atas keberhasilannya membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tertinggi di Tahun 2021.

Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan langsung oleh Mendagri RI, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022), dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022.

Ada pun tema yang diangkat dalam Rakornas adalah ‘Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri’.

Terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu:
1. Kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi,
2. Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi,
3. Kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan,
4. Kategori realisasi Program Taspen (Taspen Award).

Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota.

Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi, sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang.

Namun demikian, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambungan dan baik pula.

“Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi,” kata Tito Karnavian.

Sementara itu, usai menerima penghargaan, Ansar Ahmad mengaku senang dan berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Kepri, dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri di Tahun 2021 dengan sangat baik.

Menurut Ansar Ahmad, berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemprov Kepri, sehingga menjadi salah satu Pemerintah Daerah Provinsi yang meraih Penghargaan dengan Kategori Realisasi Anggaran Belanja Terbaik Tahun 2021.

“Artinya, tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD. Penghargaan ini hasil kerja sama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun,” kata Ansar Ahmad.

Sebagaimana diketahui, bahwa APBD Provinsi Kepri pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.918 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.809 triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.

Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar, dengan jumlah silpa audited Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK Tahun 2021).

Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode dan mantan anggota DPR-RI ini pun membeberkan berbagai strategi yang dilakukannya dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD, yakni dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja  pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian, mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lebih awal, kemudian penunjukan pejabat pengelola keuangan seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lainnya.

“Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD, agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik,” ungkap Ansar Ahmad.

Hal tersebut tentunya dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD mendapat Persetujuan dari DPRD, tujuannya agar bisa selesai tepat waktu.

Strategi lainnya yang disampaikan oleh Ansar Ahmad adalah dengan mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termin) pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.

Kemudian, percepatan penyelarasan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di penghujung tahun, terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik,” tegas Ansar Ahmad.

Dan yang terpenting, lanjut Ansar Ahmad, rapat evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh OPD, sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat.

Editor: Antoni

Ansar Ahmad Beserta Forkopimda Ikuti Upacara Peringatan Harlah Pancasila Secara Virtual

Ansar Ahmad Beserta Forkopimda Ikuti Upacara Peringatan Harlah Pancasila Secara Virtual

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tingkat Nasional secara virtual di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu (1/6/2022) pagi.

Secara terpusat, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan Harlah Pancasila Tahun 2022 di Lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tema yang diusung dalam peringatan Harlah Pancasila Tahun 2022 ini adalah ‘Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia’.

Pancasila menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk bisa bangkit menjadi lebih kuat dalam menghadapi pergolakan dunia dewasa ini.

Dalam pidatonya, Jokowi mengajak seluruh anak bangsa Indonesia untuk membumikan Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Dari Kota Ende, saya mengajak untuk seluruh anak-anak bangsa di mana pun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Pancasila tidak hanya sekedar mempersatukan bangsa, tapi Pancasila telah menjadi sebuah bintang penuntun ketika Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian.

“Ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, agar seluruh anak bangsa mengamalkan dan memperjuangan Pancasila. Menjadi tugas bersama, tugas seluruh komponen bangsa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Tapi saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan dan memperjuangkan Pancasila, kita wujudkan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa,” tegas Jokowi.

Usai mengikuti upacara peringatan Harlah Pancasila, Ansar Ahmad melanjutkan kegiatan dengan memberikan kenang-kenangan untuk melepas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang memasuki usia pensiun.

Salah satu diantaranya adalah Mariayani Ekowati, yang terakhir menjabat sebagai Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kepri.

Ansar Ahmad juga menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kepri.

Terakhir, Ansar Ahmad menutup rangkaian kegiatan upacara peringatan Harlah Pancasila dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II kepada dua orang perwakilan guru PPPK. Sebanyak 264 orang guru SMA diterima menjadi PPPK yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri.

Turut hadir dalam upacara peringatan Harlah Pancasila, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Kas Kogabwilhan I Mayor Jenderal TNI Lismer Lumban Siantar, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Kemas M Ikhwan Madani, dan Kasrem 033/WP Kolonel Inf Enoh Solehudin.

Editor: Antoni

Ansar Ahmad Bahas Kerja sama dengan Republic Polytechnic of Singapore

Ansar Ahmad Bahas Kerja sama dengan Republic Polytechnic of Singapore

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, berkomitmen untuk mendukung penuh kerja sama dengan Republic Polytechnic of Singapore (RPoS) terkait pemberdayaan petani, nelayan dan bidang pendidikan.

Ansar Ahmad menerima audiensi perwakilan Republic Polytechnic of Singapore di Ruang Kerjanya, di Lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (30/5/2022).

Ansar Ahmad menyambut langsung kedatangan Director Terence Chong beserta rombongan, yang terdiri dari Manager Jason Tey, Progamme Chair Teh Kim Yew dan Steven Fong dari Republic Polytechnic of Singapore terkait kerja sama di beberapa sektor yang ada di Kepri.

“Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Provinsi Kepri. Tentunya, kerja sama ini sangat kita dukung untuk saling belajar dan menambah pengetahuan kita bersama. Ada pun ke depannya juga untuk meningkatkan mutu dan mendapatkan pasar di Singapura dari hasil tani dan olahan laut masyarakat Kepri,” ujar Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menjadikan kesempatan ini sebagai peluang kepada pelaku usaha di Kepri, agar dapat meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dipasarkan ke pasar internasional.

“Pemerintah akan dorong dan fasilitasi kerja sama ini dengan baik, sehingga pelaku-pelaku usaha di Kepri dapat memahami bagaimana hasil tani, ternak, dan nelayan dapat di olah menjadi produk yang inovatif dan modern,” kata Ansar Ahmad.

Terakhir, Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa kerja sama ini juga sebagai bentuk pemberdayaan petani dan nelayan dari Pemprov Kepri bekerja sama dengan Singapura, agar tingkat ekonomi masyarakat Kepri semakin bertumbuh.

Sementara itu Director Republic Polytechnic of Singapore Terence Chong menyampaikan, bahwa implementasi terhadap program-program dari Pemprov Kepri terhadap kerja sama ini sangat baik dan akan di dukung penuh oleh Republic Polytechnic of Singapore.

“Kami sangat senang dengan implementasi program-program dari Pemprov Kepri, tentunya kami sangat siap dan semangat untuk kemajuan program ini ke depannya,” kata Terence Chong.

Program awal dari Politeknik Republik dari Singapura ini akan berlangsung selama dua pekan ke depan yang dicanangkan dari sektor pendidikan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepri.

Manager Republic Polytechnic of Singapore Jason Tey mengatakan, tujuan akhir dari kerja sama ini ialah meningkatnya hasil mutu dari hasil pertanian, peternakan, dan modernisasi olahan laut, agar tumbuh dan berkembang dan mendapatkan pasar internasional yang tidak hanya di Singapura.

“Kita akan bantu dan membagikan pengetahuan terkait teknologi, cara, dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, agar menembus pasar internasional dan tidak hanya untuk Singapura,” pungkas nya.

Editor: Antoni

Terkait Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Kepri, Moeldoko: Harus Ada Kepastian Hukum

Terkait Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Kepri, Moeldoko: Harus Ada Kepastian Hukum

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, meminta agar percepatan legalisasi tanah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) untuk disegerakan.

Menurut Moeldoko, harus ada kepastian hukum bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut dan negara wajib hadir di situ.

“Itu kita rapatkan di sini, agar semua bergerak bersama, memiliki misi yang sama untuk menyelesaikannya,” tegas Moeldoko, dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jum’at (27/5/2022).

Mantan Panglima TNI tersebut mengaku, persoalan sertifikasi masyarakat pesisir ini berawal dari diskusinya dengan Kakanwil BPN Kepri. Moeldoko menyampaikan, setidaknya ada 2 persoalan yang diidentifikasi dari hasil rapat.

“Ada sekitar 560,33 Ha wilayah yang didiami masyarakat pesisir yang harus disegerakan untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang kedua, sejumlah lahan di Natuna yang menjadi pemukiman transmigrasi dan lahan yang bisa dioptimalisasi penggunaannya secara ekonomis,” jelas Moeldoko.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, telah mengusulkan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri, seluas 560,31 Ha, serta usulan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi seluas 1.461 Ha dan untuk pemanfaatan kegiatan ekonomi masyarakat lokal seluas 30.000 Ha di Natuna.

Untuk itu, Moeldoko secara khusus meminta kehadiran perwakilan Kementerian ATR/BPN, KKP, KLHK dan KSP dalam Rakor ini dengan maksud usulan-usulan tersebut dapat disegerakan.

“Ini juga karena respon Pemerintah Daerah (Pemda) sangat cepat. Terima kasih Pak Gubernur, selanjutnya semoga dengan Rakor ini percepatan legalisasi tanah pesisir serta usulan pelepasan kawasan hutan di daerah transmigrasi dapat disegerakan,” tutup Moeldoko.

Sementara itu, Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa Kepri sebagai wilayah kepulauan dengan 70 persen desa dan kelurahannya mempunyai pemukiman di atas air atau berada di daerah pesisir, menjadikan percepatan legalisasi ini suatu hal yang urgent.

“Maka kita mendapat perhatian khusus dari KSP. Pak Moeldoko hari ini hadir langsung memimpin Rakor. Perintah beliau tadi, agar ini disegerakan, agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Kita di daerah mengapresiasi kebijakan ini,” ungkap Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad berharap, Rakor tersebut menghasilkan langkah-langkah konkrit yang dapat dijadikan rujukan. Sehingga selanjutnya merupakan langkah-langkah realisasi.

Editor: Antoni

Dewi Kumalasari Hadiri MoU antara BNN-RI dan TP-PKK Pusat Secara Virtual

Dewi Kumalasari Hadiri MoU antara BNN-RI dan TP-PKK Pusat Secara Virtual

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dewi Kumalasari, menghadiri acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) dengan TP-PKK Pusat dan acara Workshop Ketahanan Keluarga Anti Narkoba secara virtual dari Kantor Sekretariat TP-PKK Kepri, Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (24/5/2022).

Penandatanganan MoU antara BNN-RI dengan TP-PKK Pusat dan acara Workshop Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilakukan di The Sunan Hotel, Solo, Provinsi Jawa Tengah.

Acara ini dihadiri oleh seluruh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Se-Indonesia dan seluruh TP-PKK Se-Indonesia baik secara langsung mau pun melalui video conference.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Tim Penggerak PKK Pusat dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 / SKB / PKK Pst / III / 2022 Nomor : NK / 3 / III / HK.02 / 2022 / BNN tanggal 8 Maret 2022 lalu, tentang Penguatan Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Ada pun ruang lingkup dari Perjanjian Kerja sama antara BNN dengan TP-PKK Pusat ini, antara lain penguatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Juga penguatan sumber daya TP-PKK dalam program kegiatan pencegahan, rehabilitasi, pengawasan dalam lingkungan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika, deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam sambutannya, Dewi Kumalasari mengatakan, TP-PKK Kepri sebagai mitra dari pemerintah siap untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNN mau pun TP-PKK Pusat.

“Nanti program ke depannya TP-PKK Kepri dengan kader-kadernya siap menjalankan tugas yang diberikan oleh BNN mau pun TP-PKK Pusat,” kata Dewi Kumalasari.

Dewi Kumalasari menambahkan, karena PKK memiliki program kerjanya yang langsung ke keluarga, dari TP-PKK Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten, Kelurahan, Kecamatan dan yang terkecil Dasawisma semua program kerjanya langsung ke keluarga. Untuk Itulah kenapa BNN mengajak PKK untuk bekerjasama.

Selanjutnya, Dewi Kumalasari menyampaikan, program intervensi ketahan keluarga anti Narkoba akan berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan pengasuhan orang tua terhadap anak serta penurunan perilaku yang negatif kepada anak-anak.

Ini sesuai dengan indikator kerja BNN-RI melalui Direktorat Advokasi yang mempunyai indikator kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan fokus untuk peningkatan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.

“Dari latar belakang tersebut TP-PKK Kepri akan bersinergi dan berkolaborasi dengan BNNP Kepri untuk berperan aktif dalam rangka untuk menurunkan kasus penyalahgunaan Narkoba di Kepri,” tutur Dewi Kumalasari.

Terakhir, Dewi Kumalasari percaya, bahwa kader-kader TP-PKK Kepri bisa menggerakkan dan bisa memberikan support kepada BNNP Kepri untuk mendorong kualitas keterampilan hidup anggota keluarga tentang pola asuh orang tua terhadap anak, keterampilan hidup anak terkait bahaya Narkoba dan penerapan pola hidup sehat dalam keluarga.

“Karena yang namanya keluarga ini adalah inti dan pembangunan karakter dimulai dari keluarga,” tutup Dewi Kumalasari.

Sementara itu, Direktur Advokasi BNN Jafriedi berharap, kegiatan workshop ini berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga ibu-ibu nantinya mendapatkan bekal pengetahuan dari workshop ini tentang bagaimana membentuk pertahanan keluarga anti Narkotika.

“Nantinya ibu-ibu peserta workshop ini bisa menerapkan di keluarganya masing-masing dan menularkan ke lingkungan sekitar, baik di tingkat RT mau pun RW dan menyebar luar sampai ke tingkat Nasional, sehingga nantinya Indonesia benar-benar menjadi Indonesia bersih dari Narkoba,” harap Jafriedi.

Editor: Antoni

Buka Kejurnas Drag Bike Region Sumatera, Ansar Ahmad: Bangkitkan Wisata Sport Tourism

Buka Kejurnas Drag Bike Region Sumatera, Ansar Ahmad: Bangkitkan Wisata Sport Tourism

Batam, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Region Sumatera Putaran 1, yang dilaksanakan di Sirkuit Non Permanen (NP) Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Kota Batam, Ahad (22/5/2022).

Selain menggelar Kejurnas Motor Bike Region Sumatera, secara bersamaan juga digelar Barelang Motor Sport (BMS) Drag Rice Champhionship Putaran 1 Tahun 2022, yang ditaja oleh penyelenggara Ikatan Motor Indonesia (IMI) melalui BMS.

Menurut Ansar Ahmad, dirinya dan seluruh masyarakat Kepri tentu bersyukur, karena kegiatan olahraga otomotif kembali bisa dilaksanakan, setelah hampir dua tahun lebih vakum akibat hantaman pandemi Covid-19 yang melanda.

“Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan olahraga otomotif motor sport,” ucap Ansar Ahmad.

Masih kata Ansar Ahmad, kembali diperbolehkannya berbagai kegiatan saat ini, tidak terlepas dari kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah melonggarkan berbagai peraturan, termasuk saat ini telah diperkenankan melepas penggunaan masker di ruang terbuka.

Kegiatan Kejurnas yang dilaksanakan kali ini, kata Ansar Ahmad, akan sangat memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga otomotif di Kepri itu sendiri. Bahkan kegiatan seperti ini juga berdampak pada kemajuan kembali sektor pariwisata, khususnya sport tourism.

“Terlebih kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Sumatera termasuk ada yang dari Jawa. Saya yakin, Kejurnas ini akan melahirkan pembalap yang akan membanggakan Kepri, sekaligus membangkitkan kembali sektor pariwisata,” ujar Ansar Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Ansar Ahmad juga berkenan memberikan hadiah kepada para pemenang BMS Drag Rice Championship Putaran 1 Tahun 2022 untuk berbagai kategori kelas rode rice yang dipertandingkan.

Sementara itu, Ketua panitia Kejurnas Drag Bike Region Sumatera 1 Willy Octra mengatakan, untuk Kejurnas Drag Bike kali ini, Wilayah Sumatera mendapat 6 putaran, di mana 3 putaran dilaksanakan di Kepri, yakni putaran pertama, putaran kelima dan grand final nasional.

Berikutnya, putaran kedua akan digelar di Pekanbaru, Riau, putaran ketiga akan dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat, putaran keempat dilaksanakan di Jambi dan putaran kelima kembali digelar di Kepri.

Untuk putaran keenam atau pun final Drag Bike Region Sumatra putaran 1, akan dilaksanakan di Bangka Belitung.

“Kepri akan menjadi tuan rumah grand final nasional dari seluruh rangkaian kejurnas yang dilaksanakan di Indonesia, yang pelaksanaannya kemungkinan pada akhir November 2022 mendatang,” jelas Willy Octra.

Ditambahkan Willy Octra, BMS Drag Rice Championship Putaran 1 Tahun 2022 kali ini, kegiatannya sengaja dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Kejurnas.

“Dengan harapan pelaksanaan kali ini makin meriah,” kata Willy Octra, seraya mengatakan, bahwa hadiah utama BMS Drag Rice Championship 1 kali ini sangat menarik.

Dihadapan Gubernur Kepri, Willy Octra juga berharap, Kepri yang saat ini akan membangun Sirkuit Formula One di Pulau Bintan, juga berkenan membangun sirkuit nasional untuk road rice motor sport yang tergabung dalam IMI. Di mana Temenggung Abdul Jamal layak sekali untuk dibuat sirkuit nasional.

“Mudah mudahan Bapak Gubernur berkenan, dan Kepri segera memiliki sirkuit nasional,” pinta Willy Octra mengakhiri.

Editor: Antoni

Pemprov Kepri Raih Opini WTP dari BPK RI, Ansar Ahmad: Bukti Transparansi dan Akuntabilitas

Pemprov Kepri Raih Opini WTP dari BPK RI, Ansar Ahmad: Bukti Transparansi dan Akuntabilitas

Auditor Utama Investigasi BPK RI Heri Subowo, memberikan LHP BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA. 2021, kepada Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri.

Tanjungpinang  jurnalkota.online

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2021, termasuk Implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti rekomendasi, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 12 tahun berturut-turut.

Opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Auditor Utama Investigasi BPK RI Heri Subowo, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri T.A 2021, dari BPK RI kepada DPRD Provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Jumat (20/5/2022).

Menurut Heri, capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Kepri, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” ujar Heri.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemprov Kepri Tahun 2021, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, dalam pidatonya mengatakan, setelah BPK RI melaksanakan pemeriksaan selama kurang lebih 2 bulan, BPK RI menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA. 2021 dengan opini WTP yang merupakan tahun ke–12, Pemprov Kepri secara berturut-turut memperolehnya.

“Atas pencapaian ini kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kepri sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan daerah, DPRD Provinsi Kepri serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan perhatian dan dukungannya. Opini WTP yang diraih 12 tahun berturut ini merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ucap Ansar Ahmad.

Dengan Opini WTP yang telah diterima ini, Ansar Ahmad berharap, pengelolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel. Juga pencapaian ini agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

“Kemudian terhadap hasil temuan, Pemprov Kepri akan sungguh-sungguh memberi perhatian dan melaksanakan tindak lanjut dalam waktu 60 hari ke depan, sehingga temuan itu dapat segera di selesaikan,” pungkas Ansar Ahmad.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin langsung paripurna mengucapkan selamat kepada Gubernur Kepri dan jajarannya atas prestasi yang diraih.

“Namun disebalik predikat WTP tersebut, masih ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD Provinsi Kepri akan melaksanakan pengawasan melalui Badan Anggaran terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK RI tersebut,” ungkap Jumaga.

Turut menghadiri Rapat Paripurna tersebut, Kepala Perwakilan BPK Kepri Masmudi, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kepri, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, Pimpinan Instansi Vertikal, para Staf Khusus Gubernur Kepri, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Pemprov Kepri.

Editor: Antoni

138.661,42 Hektar Perairan di Bintan Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi

138.661,42 Hektar Perairan di Bintan Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi

Untuk Melestarikan Sumber Daya Perairan dan Perikanan

Jakarta, jurnalkota.online

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menyambut gembira atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan. Keputusan tersebut telah ditandatangani dan dicatat dalam Lembaran Negara pada tanggal 5 April 2022.

Luas total Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan ini seluas 138.661,42 hektar yang terbagi dalam tiga wilayah, masing-masing di Kecamatan Teluk Sebong seluas 4.500 hektar, di Kecamatan Gunung Kijang 23.300 hektar, dan di Kecamatan Bintan Pesisir 110.700 hektar.

Kawasan Konservasi ini berbatasan langsung dengan Negara Singapura, kawasan pariwisata yang berkembang pesat dan berada pada jalur perlintasan perniagaan laut yang ramai, serta menghadap ke Laut Cina Selatan yang memiliki potensi perikanan dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo, melalui siaran pers yang terbit pada 25 April 2022 mengatakan, bahwa penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan habitat asuhan ikan.

”Penetapan Kawasan Konservasi Wilayah Timur Pulau Bintan ini untuk mendukung hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, yang termasuk dalam zona penangkapan ikan untuk industri yang dibatasi jumlah penangkapannya dengan berbasis pada kuota penangkapan. Prinsip dari kawasan konservasi adalah spill over effect atau dampak limpahan, di mana pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawasan yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi,” beber Victor.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa penetapan Kawasan Konservasi Perairan ini penting, karena sebagai bagian dari upaya mencapai visi terwujudnya ‘Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’.

“Keberadaan kawasan konservasi perairan ini diharapkan dapat melestarikan sumber daya perairan dan perikanan yang ada, yang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian misi Provinsi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat,” ucap Ansar Ahmad, Rabu (18/5/2022).

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Arif Fadillah mengharapkan, pihak-pihak yang akan berperan serta dalam pengawasan Konservasi Bintan memiliki pengetahuan tentang potensi serta ancaman terhadap Kawasan Konservasi Bintan, baik di dalam mau pun di luar kawasan serta tujuan dan strategi yang akan diterapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi Bintan nantinya.

Sejumlah mitra yang terlibat dalam proses pembentukan dan dukungan dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, antara lain Yayasan Ecology Kepri dan Konservasi Indonesia yang berkontribusi dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Zonasi, survey potensi sumber daya, dan kegiatan lainnya.

Yayasan Ecology Kepri yang berdiri sejak Tahun 2019 memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai program di Kepri, diantaranya konservasi laut, konservasi spesies, rehabilitasi lahan kritis, pengurangan limbah plastik dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Konservasi Indonesia, Yayasan Nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, akan memberi pendampingan teknis dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, serta mendukung penguatan pengelolaannya ke depan sesuai rencana pengelolaan yang akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kepri. Pendampingan dari Konservasi Indonesia dalam proses ini dimulai sejak Januari 2022.

Ketua Dewan Eksekutif Yayasan Ecology Tri Armanto menyampaikan harapannya, agar dapat berperan bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Mewakili Konservasi Indonesia, Senior Ocean Program Lead Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw menyampaikan, bahwa Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan ini memiliki nilai strategis tinggi, karena posisi geografis dan potensi yang dapat dikembangkan ke depan.

“Penetapan kawasan konservasi di Perairan Bintan ini dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui program konservasi ekosistem blue carbon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata, pengelolaan produksi dan pascaproduksi perikanan yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal lainnya, dan  peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengelolaan kawasan yang efektif,  serta melalui riset kelautan dan perikanan,” tutup Victor.

Editor: Antoni

BIAN 2022, Hasan: Maaf, Informasi Terakhir Presiden Tidak Bisa Hadir di Tanjungpinang

BIAN 2022, Hasan: Maaf, Informasi Terakhir Presiden Tidak Bisa Hadir di Tanjungpinang

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hasan mengatakan, bahwa bersama Tim Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dirinya baru saja mengikuti rapat tertutup dengan Tim Protokol Kepresidenan yang sudah hadir di Kota Tanjungpinang, Selasa (17/5/2022).

Dari hasil rapat tersebut disampaikan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa hadir di Kota Tanjungpinang untuk mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 di Kota Tanjungpinang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada Rabu (18/5/2022) besok.

“Kami mohon maaf harus menyampaikan, jika Bapak Presiden tidak bisa hadir di Kota Tanjungpinang besok. Namun acara tetap berjalan sesuai rencana. Saya rasa masyarakat Kepri khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang dapat memaklumi ini, karena kesibukan Bapak Presiden memang sangat padat dan semuanya sangat penting,” terang Hasan.

Selanjutnya, Hasan mengajak masyarakat Kota Tanjungpinang dan Kepri secara umum untuk terus bersama-sama mendoakan Jokowi agar senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam memimpin Negara Indonesia.

“Sekali lagi, kita agar bisa memaklumi hal ini karena Pak Presiden diinformasikan tidak bisa hadir di Kota Tanjungpinang besok. Ada kesibukan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Sedianya, beliau memang sangat ingin hadir,” kata Hasan lagi.

Bagaimana pun juga, lanjut Hasan, masyarakat Kepri patut bangga karena sekali lagi Provinsi Kepri dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan bertaraf nasional ini.

Kali ini untuk kegiatan pencanangan imunisasi anak yang dirangkum dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dipusatkan di Kota Tanjungpinang, tepatnya di Gedung Daerah, Rabu (18/5/2022).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, akan hadir langsung di Kepri untuk mencanangkan BIAN secara serentak ini.

Adapun secara video conference akan dihadiri sekitar 26  Provinsi Se-Indonesia selain Kepri. Seluruh Kabupaten/Kota di Kepri juga direncanakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kegiatan BIAN akan diselingi dengan peninjauan Posyandu yang ada di Kota Tanjungpinang guna melihat langsung pelaksanaan imunisasi anak.

Hasan mengatakan, Kota Tanjungpinang dipilih sebagai pusat pelaksanaan BIAN dikarenakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Tanjungpinang berhasil menerima penghargaan Juara Satu sebagai Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin Tertinggi Triwulan I Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Kita patut mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dalam memperluas cakupan imunisasi anak. Dengan penghargaan ini akhirnya Kepri sekali lagi dapat menjadi tuan rumah event nasional,” ujar Hasan.

Editor: Antoni

BIAN 2022 Dipusatkan di Kepri, Presiden dan Menkes Akan Hadir Langsung

BIAN 2022 Dipusatkan di Kepri, Presiden dan Menkes Akan Hadir Langsung

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Sekali lagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan bertaraf nasional.

Pencanangan imunisasi anak yang dirangkum dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) akan dipusatkan di Kota Tanjungpinang, tepatnya di Gedung Daerah, pada Rabu (18/5/2022) besok.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, direncanakan hadir langsung di Kepri untuk mencanangkan BIAN secara serentak di seluruh Indonesia.

Dan dari venue kegiatan, Jokowi akan menyapa beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan BIAN secara serentak melalui video conference (vicon).

Vicon akan dihadiri sekitar 26  Provinsi Se-Indonesia selain Kepri. Seluruh Kabupaten/Kota di Kepri juga direncanakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Selanjutnya, Jokowi akan meninjau sejumlah titik Posyandu di Kota Tanjungpinang untuk melihat langsung pelaksanaan imunisasi anak.

Jokowi juga akan meninjau beberapa titik lokasi lain di Kota Tanjungpinang sebagai agenda dari kunjungan kerjanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri Hasan mengatakan, Kota Tanjungpinang dipilih sebagai pusat pelaksanaan BIAN salah satunya dikarenakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Tanjungpinang berhasil menerima penghargaan Juara Satu sebagai Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin Tertinggi Triwulan I Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan .

“Kita patut mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dalam memperluas cakupan imunisasi anak. Dengan penghargaan ini akhirnya Kepri sekali lagi dapat menjadi tuan rumah event nasional,” ucap Hasan, Selasa (17/5/2022).

Hasan juga menyebut kegiatan yang dihadiri langsung RI 1 ini akan semakin membuat Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang semakin dikenal luas secara nasional.

“Ini sejalan dengan tujuan Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, untuk memperkenalkan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri. Di mana selama ini masyarakat lebih mengenal Kota Batam jika menyebut Provinsi Kepri,” kata Hasan.

Kehadiran Jokowi ke Kepri ini merupakan yang keempat kalinya selama Ansar-Marlin menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.

“Empat kali Presiden berkunjung ke Kepri, ini menandakan Kepri diperhatikan secara khusus dari Pemerintah Pusat. Hal ini harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai modal untuk membangun Kepulauan Riau,” ujar Hasan.

Editor: Antoni

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com