Garda NTT Gelar Aksi Kemanusiaan Seribu Lilin Keadilan For Ansel di Depan Istana Negara

Garda NTT Gelar Aksi Kemanusiaan Seribu Lilin Keadilan For Ansel di Depan Istana Negara

Jurnal Kota, Jakarta – Aksi kemanusiaan ‘We need Justice For Ansel’ berlangsung di depan Istana Negara RI Jalan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat. Aksi dari berbagai Organisasi diantaranya, Garda NTT, Koresta, TPDI, IMEJ, AMNTT, AMNTT Pamulang, Asosiasi Advokat NTT, PMMJ, Batu UBK, KOMPAK, KALIMALANG, GIJ, SOLMET, PRN, dan Masyarakat NTT, Sabtu, (29/02/2020).

Ratusan peserta aksi kemanusiaan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbagai elemen ini menyampaikan, bahwa telah terjadi ketimpangan hukum dihadapan kita. Sehingga rasa kemanusiaan dan keadilan dirobek oleh kekuatan dan kepentingan sekelompok kaum borjuis.

Diketahui pada tanggal 21 Februari 2020 Polisi Daerah (Polda) NTT mengumumkan Penghentian Penanganan Kasus Dugaan Pembunuhan alm. Anselmus Wora seorang ASN pada dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang ditemukan tewas secara tidak wajar, diduga dibunuh pada tanggal 31 Oktober 2019.

Koordinator aksi Garda NTT, Ebiet yang didampingi Pengacara Garda NTT, San mengungkapkan, “Satu Minggu ke depan untuk melakukan koordinasi ke pihak Mabes Polri terkait kasus kemanusiaan ini,” ucap Ebiet.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa aksi sekarang adalah aksi seruan kemanusiaan yang dilakukan Garda NTT dan dari berbagai elemen organisasi NTT.

“Sudah semua instansi kami surati agar mengetahui hal ini, dikarenakan keadilan itu akan nyata. Ini masalah kemanusiaan, jika kita diam maka persoalan ini akan tenggelam,” ungkap San di lokasi aksi.

Pengacara Garda NTT, San berharap keadilan dan kebenaran akan terungkap. Dengan aksi yang dilakukan pada hari Sabtu ini, kami melakukan aksi seruan kemanusiaan.

“Penegak hukum tidak punya hati nurani dan pemerintah buta hati,” tegas San dalam orasinya di depan Istana Negara RI Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

“Atas dasar kejanggalan-kejanggalan ini, kami mendesak beberapa tuntutan,” :

1. Meminta Mabes Polri membuka kembali kasus kematian Ansel Wora yang dihentikan Polda NTT karena kasus ini benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat NTT.

2. Meminta Mabes Polri mencopot Kapolres Ende AKBP Achmad Muzayin dan Kapolda NTT Irjen Pol H. Hamidin karena tidak mampu menuntaskan kasus ini. Bahkan yang bersangkutan diduga berkolaborasi dengan kelompok tertentu untuk menutup kasus ini.

3. Meminta Presiden Joko Widodo memberi atensi khusus terkait kasus kematian alm. Ansel Wora dan kasus-kasus hukum lain yang merobek rasa keadilan masyarakat NTT selama ini.(Nvd/Red)

Rapat Pembukaan BKND Se Indonesia dengan Tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II

Rapat Pembukaan BKND Se Indonesia dengan Tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II

Jurnal Kota, Jakarta – Badan Komunikasi Nasional Desa (BKND) Se Indonesia gelar Rapat koordinasi Nasional dengan tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II’ berlangsung di Grand Cempaka Jalan Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kamis, (27/02/2020).

Hadir dalam pembukaan BKND Se Indonesia antara lain instansi Polri, TNI, para Kades Se Indonesia, Dewan Kota, Ketua Forum Santri, dan para anggota jajaran BKND Se Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Badan Komunikasi Nasional Desa Se Indonesia Isra A. Sanaky, S, Hi, MH pada kesempatan yang sama mengatakan,” Badan Komunikasi Nasional Desa (BKND) Se Indonesia di gelar untuk bersilaturahmi juga bersinergi.” Paparnya.

“BKND ini adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan BKND hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujarnya menambahkan kepada wartawan. Kamis, (27/02/2020).

Lebih lanjut Isra memaparkan, pengelokasian dana desa itu banyak yang tidak tepat sasaran karena ada desa yang sudah maju diberikan dan ada juga desa yang belum maju diberikan dengan rincian anggaran yang sama.

“Sistem dibawah terlalu lemah sering Kepala Desa (Kades) di tangkap, seharusnya Kades diberikan pengetahuan, managemen, dan pelatihan,” imbuhnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Badan Komunikasi Nasional Desa Se Indonesia Isra A. Sanaky, S, Hi, MH berharap kepada para Kepala Desa (Kades) tidak perlu untuk membangun desanya. (Nvd/Red).

Kabandiklat; Hindari Budaya Korup di Lingkungan Jaksa

Kabandiklat; Hindari Budaya Korup di Lingkungan Jaksa

Jurnal Kota, Nusa Tenggara Barat – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MH sambangi Kejaksaan Tinggi NTB untuk mengecek kesiapan menuju zona integritas. Sabtu, (22/02/2020).

Kabandiklat mengatakan, untuk menuju pencapaian tersebut, pihaknya meminta seluruh jaksa di NTB menjauhi perilaku korup.
Perilaku mempermainkan perkara, menerima suap dan gratifikasi dalam kasus tertentu.

Menurut mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini adalah, perilaku kolot yang harus ditinggalkan. Masyarakat sudah kritis. Lembaga Adhyaksa sudah transparan, sehingga semua perilaku dapat terpantau.

“Kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus ditinggalkan,” kata Untung, biasa di sapa.

Lanjut Untung, dengan menjaga sikap, menjaga integritas bekerja sebagai jaksa, akan jadi bagian penilaian tim Kemen PAN RB. Jaksa yang mampu secara personal dan kelembagaan bekerja sesuai prosedur, akan jadi modal meraih predikat zona integritas dan bebas korupsi.

Kebiasaan lama yang diminta ditinggalkan, salah satu contohnya, penanganan berkas perkara dinaikkan ke tahap penyidikan hingga penuntutan atas dasar kepentingan.

“Jangan sampai ada faktor X, ini yang saya ingatkan kepada jaksa-jaksa di sini, supaya bekerja sesuai SOP,” tegas mantan Kasi Pidsus Kejari Mataram tahun 1991 ini.

Setia Untung Arimuladi pada kesempatan itu, membawa Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI, didampingi Sesjamintel Kejagung RI, Dr. Sunarta, SH., MH selama dua hari, Senin (17/2/2020) dan Selasa (18/2/2020) lalu, mengecek kesiapan Kejati NTB, Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah persiapan perangkat Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Rombongan didampingi langsung Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Wakajati NTB, Dr. Anwaruddin Sulistiono, SH, MH. Hadir para asisten dan seluruh Kejari se NTB.

Pada kesempatan tersebut, Untung meminta Kajati NTB dan jajaran Kejari serius menerapkan zona integritas. Sesuai hasil pengecekannya selama dua hari, ia memberikan beberapa catatan.

Seperti, perlunya ditingkatkan perangkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan tilang dan layanan antar barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap kepada yang berhak. Segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi, membentuk agen perubahan serta meningkatkan layanan yang berbasis teknologi informasi.

“Perlu juga diadakan rotasi internal pegawai. Agar para pegawai jangan terlalu asik di zona nyamannya. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pintanya

Merespon itu, Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto mengaku akan memperbaiki pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara. Semua masukan dari Kaban Diklat akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas secara internal. Target kami meraih predikat WBK/WBBM ini. Ini harus, harus kita dapatkan, meyakinkan.

Terkait sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Kejati ini, Setia Untung berharap agar secepatnya menjadi agen perubahan sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin, khususnya program kelima Pak Jaksa Agung, tertulis “menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas WBK/WBBM.

Karenanya saya menghimbau agar secepatnya, setidaknya dua bulan kedepan sudah siap, minimal yang harus dibangun, komitmen, dan konsistensi dari jajaran internal dulu, agar dapat menjalankan dengan komitmen dan Konsisten, ujar Untung.

“Karena itu, saya mengajak jajaran Kejaksaan untuk merubah mindset dengan pradigma baru ditengah kemajuan jaman dan era teknologi ini dengan membangun sistem kerja cepat, tepat dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para pencari keadilan.” Pungkasnya.

Karenanya, dia menghimbau jajaran Kejati dan Kejari di wilayah itu harus bisa meraih predikat zona integritas menuju WBK/WBBM dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, disisi lain diinternalpun harus juga bisa saling melayani. (Nvd)

Deputi Pemberantasan BNN RI ; Seratus Sepuluh Ribu Anak Bangsa Terselamatkan dari Penyalahgunaan Narkoba

Deputi Pemberantasan BNN RI ; Seratus Sepuluh Ribu Anak Bangsa Terselamatkan dari Penyalahgunaan Narkoba

Jurnal Kota, Riau Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan lintas negara di depan sebuah minimarket di Jalan Gatot Subroto, Bukit Timah, Dumai Baru, Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 17 Februari 2020. Petugas menangkap 4 (empat) orang tersangka dan menyita barang bukti berupa tas berisi 10 bungkus sabu seberat 10 kg dan ekstasi sebanyak 60 ribu butir.

Dalam pengungkapan kasus ini, 3 (tiga) orang tersangka yang seluruhnya adalah laki-laki berinisial RZ, RRH dan HS  diamankan saat membawa tas berisi barang bukti sabu dan ekstasi di dalam mobil berwarna abu-abu, sedangkan tersangka lainnya yaitu seorang laki-laki berinisial RRP diamankan di mobil lain yang berwarna merah.

Deputi Pemberantasan BNN RI, Arman Depari menjelaskan bahwa barang bukti yang disita yaitu sabu dan ekstasi dibawa dari Teluk Kemang, Malaysia menuju ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkali, Provinsi Riau untuk selanjutnya dibawa ke Kota Dumai. Modus yang mereka gunakan adalah serah terima di tengah laut, atau ship to ship.

“Dari Dumai rencananya akan dibawa ke Pekanbaru untuk diedarkan di dua kota tersebut. Benar empat tersangka kita tangkap dan salah satunya oknum anggota kepolisian dan saat ini menjalani pemeriksaan di BNNP Riau untuk selanjutnya kita bawa ke BNN pusat,” ungkap Arman selaku Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kepada wartawan, Kamis, (20/02/2020).

Ke empat tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1), pasal 112 ayat (2), Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Melalui penyitaan sabu seberat 10 kg dan ekstasi sebanyak 60 ribu butir, setidaknya lebih dari 110 ribu anak bangsa dapat diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba.

Biro Humas dan Protokol BNN RI. (Nvd/Red).

Kepala BNN RI Berbagi Cerita Sukses Bina Petani Kopi Eks Ladang Ganja di Selandia Baru

Kepala BNN RI Berbagi Cerita Sukses Bina Petani Kopi Eks Ladang Ganja di Selandia Baru

Jurnal Kota, Selandia Baru Kunjungan Delegasi BNN RI ke Markas Besar Kepolisian Negara Selandia Baru diwarnai dengan suasana hangat dan cerita sukses Badan Narkotika Nasional dalam membina petani kopi di lahan yang sebelumnya merupakan ladang ganja menjadi lahan produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar melalui program Grand Design Alternative Development.

Hal tersebut dikemukakan Kepala BNN RI Drs. Heru Winarko, S.H saat bertemu dengan Kepala Kepolisian Selandia Baru Commisioner Mike Bush di Wellington, Selandia Baru, Rabu (19/02/2020).

Di sela-sela pertemuan, kedua pejabat tinggi di bidang hukum tersebut saling berbagi cerita tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan khususnya di bidang kejahatan narkotika.

Di depan para pejabat Kepolisian Selandia Baru tersebut, Kepala BNN RI menuturkan tentang sepenggal cerita sukses bagaimana peralihan bekas lahan ganja yang banyak ditinggalkan pemiliknya usai tersangkut dalam kasus kejahatan narkotika.

Menurut Heru, para petani sekitar lahan tersebut tetap membutuhkan pekerjaan dan salah satu solusinya adalah dengan memberdayakan tanaman produktif seperti kopi ditanaman di lahan tersebut.

“BNN senantiasa mendorong upaya untuk menjauhi narkoba dengan memberdayakan penduduk setempat yang terkena dampak transaksi narkoba” ucap Kepala BNN yang juga mantan Deputi Bidang Penindakan KPK.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan penjajakan kerjasama di berbagai bidang antara BNN RI dan Kepolisian Selandia Baru.
Heru Winarko mengakui bahwa Selandia Baru memiliki sejumlah kelebihan dalam penanganan narkoba, salah satunya adalah pengembangan breeding dan pelatihan anjing pelacak yang digunakan dalam pengungkapan kasus-kasus narkotika.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Selandia Baru Commisioner Mike Bush mengapresiasi berbagai upaya BNN dalam program pembinaan petani kopi dan strategi menggalang kerjasama regional anti narkoba di wilayah Asean dan Asia Pasifik.
Hal tersebut sangat membantu Selandia Baru dalam menjaga wilayahnya dari ancaman kejahatan narkoba yang diduga berasal dari luar negeri, khususnya wilayah Tiongkok.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Kepala BNN RI berupa Kopi Aceh hasil panen petani kopi di bekas lahan ganja serta souvenir yang dibuat oleh mantan pengguna narkoba. (Red)

RUU Ciptaker, Dewan Pers: End Of Press Freedom

RUU Ciptaker, Dewan Pers: End Of Press Freedom

Jurnal kota, Jakarta Pusat – Pemerintah telah mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ke DPR. Draf RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini.

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang 40/1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana, serta sanksi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya angkat bicara melalui konferensi pers yang digelar hari ini di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

“Dari komunitas pers sekali lagi minta untuk dilibatkan. Karena sekali lagi seperti bunyinya UU Pers, kalau sampai tidak melibatkan komunitas pers saya rasa ini aneh,” ucapnya Selasa (18/2/2020) dikutip dari laman Eramuslim.

Agung menegaskan, Dewan Pers sepakat terkait penyederhanaan regulasi, namun karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan akhirnya menimbulkan asumsi yang beragam. Salah satu subtansi kemerdekaan pers adalah rezim self regulation. Pers diberi kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Itulah mengapa ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tidak diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang notabene merupakan produk pemerintah, tetapi dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers adalah peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi pers dan masyarakat atas fasilitasi dan atau diinisiasi Dewan Pers. Pembuatan peraturan dilakukan melalui serangkaian FGD dan diskusi. Setelah mengkristal baru dibawa ke Rapat Pleno Dewan Pers untuk disahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

RUU Ciptaker yang antara lain mengubah Pasal 18 UU Pers, kesannya atau memang awalnya  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketaatan perusahaan pers terhadap ketentuan administratif.

Namun, ketika RUU itu membuka pintu pada pemerintah untuk mengatur melalui PP maka ini bermakna bahwa pemerintah berusaha mencabut rezim self regulation.

“Ketika pemerintah bisa mengatur pers melalui PP maka selesai sudah kemerdekaan pers.” Tandasnya. (Nvd)

Pemukiman Padat Penduduk di Tamansari Jalan Kebon Jeruk Dilahap si Jago Merah

Pemukiman Padat Penduduk di Tamansari Jalan Kebon Jeruk Dilahap si Jago Merah

Jurnal Kota, Jakarta Barat – Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jeruk IV RY 03, 04, 05 RW 06 Kelurahan Maphar, Tamansari Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.

Personil Polsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat yang menerima adanya kebakaran di wilayahnya, dengan sigap langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 25 unit Damkar diterjunkan yang dipimpin langsung Tri Marjono.

“Api diduga berasal dari rumah salah seorang warga. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimintai keterangannya belum bisa dipastikan apa penyebab kemunculan api tersebut. Sampai saat ini personil Polsek Metro Tamansari masih mendalami kronologis tersebut,” Ujar Kapolsek Metro Tamansari Akbp Abdul Gofur.

Akibat amukan si jago merah, sebanyak 20 rumah warga hangus terbakar, namun dapat dipastikan tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa ini.

“Untuk jumlah kerugian materil belum bisa ditaksir. Kita juga memblokade jalan agar tidak menghambat arus lalin serta memperlancar kinerja dari Damkar tersebut guna pemadaman api,”tambahnya.

Berkat Kerja keras aparat dan dibantu oleh warga api dapat di padamkan pada pukul 22.00 WIB. Selanjutnya aparat setempat menyiapkan tempat penampungan korban kebakaran.

“Kita siapkan penampungan di dua tempat yakni di RPTRA Matahari yang berada di Jalan Kebon jeruk.13 RT.012 dan di Jalan Rata RT.09/06 kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.”Tandasnya. (NVD)

Dugaan Makar Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Polisi

Dugaan Makar Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Polisi

Jurnal Kota, Jakarta – Bareskrim Polri  menangkap pendiri Negara Rakyat Nusantara Yudi Syamhudi Suyuti. Yudi diduga melakukan makar.
“Tersangka Yudi Syamhudi Suyuti, dilakukan penangkapan,” ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Pol Ferdi Sambo kepada wartawan, Jumat (31/1/2020).

Brigjen Pol Sambo mengatakan Yudi dijerat dengan pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Berkaitan dengan tindak pidana makar dan atau menyebarkan berita bohong,” tutur Brigjen Pol Sambo.

Negara Rakyat Nusantara ini heboh di Youtube, video ini di-unggah oleh pria bernama Yudi Syamhudi Suyuti pada 27 Oktober 2015. Video ini suda dilihat oleh 18.000 orang dan disukai oleh 49 orang, yang menekan tombol tidak suka ada 214 orang.

Dalam video tu, terlihat seorang laki-laki yang sedang menggelar konferensi pers. Di belakang laki-laki itu ada bendera berwarna merah putih bergaris-garis dan juga ada lambang bintang yang berada di dalam kotak dipinggirannya berwarna hitam.

Laki-laki yang bernama Yudi Syamhudi Suyuti itu, menyampaikan beberapa arahan ke tamu yang hadir. Dalam pidatonya itu, Yudi menyampaikan sikap ‘Negara Rakyat Nusantara’ dan juga mengusulkan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibubarkan. (Nvd)

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com