Subsidi Bunga Pinjaman UMKM Solusi Cerdas di Tengah Pandemi

Subsidi Bunga Pinjaman UMKM Solusi Cerdas di Tengah Pandemi

Oleh : Suyono Saeran
Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepri

Kebijakan publik, seperti yang ditulis oleh William Dunn, merupakan serangkaian pilihan-pilihan kegiatan yang dibuat oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang merupakan bagian dari tugas pemerintah itu sendiri.

Sementara Clander dan Plano, menggarisbawahi kebijakan publik tidak terlepas dari bagian intervensi pemerintah terhadap sebuah persoalan publik.

Dari berbagai teori yang berkembang, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang dalam ranah publik.

Dalam implementasinya, kebijakan publik sering kali dihadapkan pada kompleksitas persoalan karena berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dan persoalan ini akan bertambah kian rumit mana kala sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas akibat kompromi-kompromi politik selama perumusan dan penyusunan kebijakan publik.

Akibatnya, sebuah kebijakan tidak jarang menimbulkan deviasi atau pembiasan tujuan bahkan kecenderungan gagal dalam proses implementasi sebuah kebijakan atau pun program.

Karenanya, salah satu faktor penting yang sangat perlu diperhatikan dalam perumusan dan penyusunan sebuah kebijakan adalah peran aktor di semua tingkatan.

Aktor-aktor yang terlibat, baik dalam proses penetapan agenda setting, perumusan, penyusunan, legitimasi, implementasi dan evaluasi, harus mempunyai kapasitas terukur dan professional sehingga sebuah kebijakan mempunyai dampak positif ketika diimplementasikan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para aktor yang baik serta tidak terpengaruh pada intervensi politik kelompok kepentingan, seringkali melahirkan kebijakan yang baik dengan outcome seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum, aktor dalam formulasi kebijakan adalah pihak-pihak (bisa orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu) yang terlibat dalam suatu proses sebuah kebijakan publik dan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan tersebut.

Karena itu peran aktor sangat penting, baik dalam tatanan perumusan dan penyusunan maupun pada level implementasi serta evaluasi.

Secara keseluruhan peran aktor memegang sebuah kunci berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan publik.

Dalam contoh kasus, bisa dilihat bagaimana sebuah kebijakan disusun yang melibatkan aktor-aktor dengan kapasitas SDM yang baik dan tidak terpengaruh pada intervensi kepentingan politik dan memberikan outcome serta dampak yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal ini bisa dilihat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) ketika Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian pinjaman modal tanpa bunga terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kepri.

Pinjaman yang besarannya maksimal Rp20.000.000,00 dan bekerja sama dengan Bank Riau-Kepri tersebut menggunakan mekanisme sistem kerja sama antara Pemprov Kepri dengan Bank Riau-Kepri.

Dalam proses perumusan kebijakan mengenai pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Kepri tersebut, setidaknya ada tiga aktor yang terlibat yakni state (Pemprov Kepri), private (Perusahaan) dan civil society (Masyarakat).

Ketiga aktor tersebut menjalankan perannya sesuai kapasitas yang dimiliki untuk melahirkan sebuah kebijakan yang diharapkan mempunyai pengaruh yang sangat positif bagi UMKM dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Aktor State

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan melaksanakan sebuah peraturan, hukum dan undang-undang dalam sebuah wilayah tertentu.

Dalam konteks ini, Pemprov Kepri merupakan bagian dari state dalam perumusan kebijakan pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM tersebut.

Sebagai bagian dari state, ada beberapa pihak yang ditunjuk sebagai tim penyusun perumusan kebijakan oleh Pemprov Kepri.

Tim tersebut selain terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, juga terdiri dari Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Unsur Private Sebagai Aktor Kebijakan

Dalam penyusunan kebijakan pinjaman modal tanpa bunga atau kebijakan subsidi bunga terhadap pinjaman modal bagi UMKM di Provinsi Kepri juga terlibat adanya aktor private yang dalam hal ini adalah Bank Riau-Kepri.

Peran Bank Riau-Kepri sebagai pihak penyedia modal pinjaman dalam perumusan kebijakan menyertakan syarat dan ketentuan bagi UMKM yang mengajukan modal pinjaman yang bunga pinjamannya ditanggung oleh Pemprov Kepri.

Karena sifat kebijakan ini bagaimana membantu UMKM bangkit paska pandemi Covid-19, Bank Riau-Kepri memberikan syarat dan ketentuan yang tidak terlalu membebani dan memberatkan bagi pelaku UMKM.

Syarat serta ketentuan dibuat standar normatif, mudah dan sangat mudah diakses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal pinjaman dari Bank Riau-Kepri yang bunganya dijamin oleh Pemprov Kepri tersebut.

Unsur Civil Society Sebagai Aktor Kebijakan

Dalam pembuatan sebuah kebijakan keterlibatan unsure civil society tidak bisa dielakkan. Unsur ini mencakup masyarakat luas yang terdiri dari kalangan akademisi, pers, UMKM dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan.

Dalam system Negara Demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya juga terwakili oleh lembaga legislatif karena itu dalam kebijakan subsidi bunga pinjaman modal bagi UMKM tersebut juga dilakukan koordinasi dengan DPRD Kepri.

Subsidi bunga pinjaman modal UMKM ke Bank Riau-Kepri sebelum ditetapkan sebagai sebuah kebijakan oleh Ansar Ahmad, juga dilakukan sosialisasi baik melalui media masa maupun di berbagai pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan oleh Pemprov Kepri.

Tentu sosialisasi dilakukan untuk memperoleh masukan dan analisis yang tepat agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya betul-betul tepat dan mempunyai dampak yang positif bagi UMKM serta masyarakat secara luas.

Karena itu model kebijakan subsidi bunga pinjaman UMKM yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kepri tersebut lebih mengarah pada Model Elit-Massa yang sinergitas hubungan antara keinginan elit (Pemprov Kepri) dengan kepentingan kelompok sasaran (pelaku UMKM) terjalin hubungan yang searah.

Implementasi Kebijakan

Di Tahun 2021 lalu, lebih dari 2000 UMKM yang memanfaatkan kebijakan pinjaman modal tanpa bunga dari Pemprov Kepri ini.

Dan untuk Tahun 2022 ini masih banyak UMKM yang mengajukan hal yang sama ke Bank Riau-Kepri untuk mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga.

Evaluasi dari kebijakan Pemprov Kepri tentang pinjaman modal tanpa bunga tersebut dari tahap penyusunan agenda sampai implementasi kebijakan ternyata berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan agenda, ketika pada Tahun 2021 lalu banyak UMKM yang tidak bisa bertahan bahkan menutup usahanya akibat hantaman pandemi Covid 19.

Melihat kenyataan tersebut, Gubernur Provinsi Kepri mengumpulkan seluruh stakeholder untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam rangka penyelematan UMKM di Kepri.

Setelah mendapatkan berbagai masukan dan melalui pertimbangan hukum yang kuat, mulai disusun Peraturan Gubernur Provinsi Kepri mengenai pinjaman modal tanpa bunga dalam rangka membantu UMKM untuk bisa bangkit dan eksis kembali.

Dalam perumusan dan penyusunan kebijakan tentang pinjaman tanpa modal yang dilakukan oleh Pemprov Kepri selain berdasarkan fakta dan data di lapangan juga mengadopsi kebijakan dari daerah lain tentang hal yang sama.

Setelah melalui serangkaian mekanisme perumusan kebijakan tentang pinjaman modal tanpa bunga maka secara legitimit kebijakan pinjaman modal tanpa bunga dibuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dari penetapan agenda sampai proses legitimasi kebijakan tersebut dari evaluasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan melibatkan semua unsur-unsur yang berkepentingan.

Kemudian setelah Pergub tentang kebijakan subsidi bunga bagi usaha mikro dan industri kecil tersebut dibuat dan disahkan secara hukum kemudian diimplementasikan dan dijalankan.

Hasilnya, respon positif dari masyarakat terutama pelaku UMKM di Kepri terhadap kebijakan tersebut sangat luar biasa.

Dari data yang diperoleh di Bank Riau-Kepri dari bulan Juli Tahun 2021 ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, hanya dalam waktu tiga bulan (Oktober 2021) sudah ada 1.575 UMKM yang mengajukan pinjaman modal ke Bank Riau-Kepri.

Dan pada Desember Tahun 2021 sebanyak 2032 UMKM yang terealisasi mendapat pinjaman modal tanpa bunga dari Bank Riau-Kepri dengan total nilai pinjaman secara keseluruhan yang diterima oleh UMKM yang mengajukan sebesar Rp 6 milyar.

Dari evaluasi waktu pelaksanaan baik menyangkut pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan ternyata berjalan dengan baik.

Dalam tahap perencanaan, penentuan skala prioritas agenda sudah tepat karena saat pandemi Covid-19 dengan banyaknya UMKM yang mengalami kebangkrutan, kebijakan suntikan modal tanpa bunga bagi UMKM merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut juga dinilai tidak terlalu sulit untuk direalisasikan karena secara teknis dan hukum tidak terlalu banyak hambatan.

Kemudian dalam evaluasi pelaksanaan juga pelaku UMKM ternyata tidak mendapatkan kesulitan dalam pengajuan subsidi bunga dari Pemprov Kepri atas pinjaman modal yang diajukan ke Bank-Riau Kepri.

Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal yang bunganya disubsidi oleh Pemprov Kepri ternyata juga tidak memberatkan bagi pelaku UMKM. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah dalam implementasi kebijakan soal subsidi bunga oleh Pemprov Kepri terhadap pinjaman modal UMKM ke Bank Riau-Kepri ini tidak tersosialisasi dengan masiv sehingga banyak UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang detail, utuh dan jelas.

Salah satunya adalah kesulitan UMKM untuk mengakses informasi tentang tata cara mendapatkan subsidi bunga dari pinjaman yang diajukan.

UMKM harus datang sendiri ke Bank Riau-Kepri yang cabangnya juga dibuka di berbagai Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepri.

Dalam era teknologi digital mestinya UMKM tidak perlu datang ke Bank Riau-Kepri untuk mengakses informasi tentang tata cara memperoleh pinjaman modal tanpa bunga tersebut.

Pemprov Kepri dan Bank Riau-Kepri seharusnya menyediakan akses khusus secara digital sehingga pelaku UMKM mudah untuk memperoleh segala macam informasi tentang kebijakan tersebut.

Kemudian dalam evaluasi pasca pelaksanaan, ternyata kebijakan tersebut memberikan outcome yang baik.

Target pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank-Riau Kepri terpenuhi. Begitu juga realisasi pengembalian pinjaman oleh UMKM ke Bank Riau-Kepri juga terpenuhi dengan baik.

Dan kebijakan subsidi bunga pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro dan industri kecil yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri tersebut juga ternyata mampu membangun eksistensi UMKM bahkan menjadikan UMKM di Kepri makin berkembang.

Karena respon positif, outcome dan manfaat dari kebijakan tersebut sangat baik maka sudah selayaknya kebijakan Pemprov Kepri mengenai subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dan insdustri kecil layak diteruskan dan ditingkatkan kapasitasnya.

Peran Aktor Kebijakan

Jika melihat struktur aktor yang terlibat dalam penyusunan kebijakan subsidi bunga pinjaman UMKM ke Bank Riau-Kepri tersebut, sudah mencakup berbagai pihak dengan posisi tawar yang saling menguntungkan.

Aktor elit menawarkan permintaan ke swasta (Bank Riau-Kepri) dengan jaminan keuntungan sementara kelompok sasaran (UMKM dan Masyarakat) secara positif memperoleh asupan modal dengan mudah dan murah untuk kepentingan kelanjutan usaha.

Karena itu secara umum, apa yang dilakukan oleh para aktor dalam kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kebijakan yang cerdas dalam rangka membantu UMKM untuk bangkit setelah terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dari respon masyarakat yang disampaikan melalui media masa yang menilai kebijakan tersebut sangat positif.

Dalam kebijakan subsidi bunga pinjaman UMKM ke Bank Riau-Kepri tersebut, secara umum peran masing-masing aktor sudah memainkan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Kedudukan Pemprov Kepri sebagai aktor utama, sementara pihak perusahaan dan masyarakat dalam kedudukannya hanya sebagai aktor sekunder kebijakan.

Sebagai aktor utama, Pemprov Kepri mempunyai kewenangan menentukan pihak swasta dan masyarakat sebagai partner pemerintah melalui kerja sama yang baik dan memberikan kontribusi keuntungan bagi semua pihak.

Karena itu dalam implementasi kebijakan ini ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan baik di tingkat elit, perusahaan dan masyarakat.

Elit dianggap mampu memberikan solusi terbaik di tengah kekalutan UMKM yang banyak gulung tikar akibat pandemi dan sekaligus memperoleh citra yang positif di mata masyarakat, perusahaan memperoleh margin keuntungan dari perputaran modal yang dimilikinya dan masyarakat UMKM merasa sangat terbantu dengan suntikan dana segar untuk modal bagi kelangsungan usaha.

Karena itu dalam kebijakan subsidi bunga bagi pinjaman modal UMKM ke Bank Riau-Kepri ini baik dari sisi peran aktor, substansi kebijakan dan formulasi yang diterapkan, memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas.

Kebijakan-kebijakan seperti ini perlu diperluas agar persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat selalu mendapatkan solusi yang terbaik dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan.**

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa UTM Lakukan Inovasi Kembangkan Pariwisata Desa

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa UTM Lakukan Inovasi Kembangkan Pariwisata Desa

Lamongan, jurnalkota.online

Pengembangan Desa Wisata kian gencar dilakukan sejumlah daerah di Indonesia. Selain Jawa Barat, Kabupaten Lamongan di Jawa Timur pun saat ini tengah mengembangkan desa wisata.

Suasana asri nan sejuk pun bisa didapatkan di desa yang memang agak jauh dari pusat Kota Lamongan ini. Wisata Bumi Ganjaran Desa Pajangan berada di tengah-tengah persawahan desa nan asri yang sebelumnya tidak banyak yang menyangka akan ada tempat wisata didalamnya.

Dahulu, Wisata Bumi Ganjaran Desa Pajangan merupakan hasil cipta dan karsa manusia Pajangan untuk membangun pembangunan ekonomi satu Langkah kedepan.

Namun kini Eksplorasi WBG sudah mulai sirna, tidak seperti sebelum dilanda COVID-19 dimana banyak orang ber bondong-bondong datang untuk menikmati suasana asri nan sejuk. Padahal pada waktu itu lokasi wisata belum sepenuhnya jadi, sedangkan selama dilanda COVID-19 pengurus WBG terus memutar otak dan menambahkan banyak fasilitas demi keberlanjutan Wisata Bumi Ganjaran agar tetap bertahan.

Dalam rangka membantu memulihkan dan memperkenalkan WBG yang mulai sirna para mahasiswa KKN ini mendukung penuh dan memberikan inovasi baru untuk membantu pengembangan Wisata Bumi Ganjaran diantaranya Melakukan Penghijauan dengan Menanam 100 bibit pohon, Dekorasi Gazebo bernuansa Bali, Pembuatan peta wisata, dan Penambahan Wahana baru Gantungan Cinta yang Terinspirasi dari ‘Pont des Arts Bridge, Paris’ dimana disana para pasangan memasangkan gembok bertulisan nama mereka untuk melambangkan rasa cinta mereka. (5/7/22).

Meskipun kontribusi Mahasiswa KKN untuk membantu memulihkan lagi Wisata Bumi Ganjaran yang mulai redup tidak seberapa, Setidaknya harapan Mahasiswa, Wisata Bumi Ganjaran semakin dikenal oleh publik demi keberlangsungan Wisata dan pembangunan ekonomi satu Langkah

Penulis : fathulnizar

Sosialisasi Media Pembelajaran Yang Menarik Minat Anak SDN Tambegan Oleh Mahasiswa KKN 114 UTM

Sosialisasi Media Pembelajaran Yang Menarik Minat Anak SDN Tambegan Oleh Mahasiswa KKN 114 UTM

Bangkalan, jurnalkota.online

Mahasiswa KKN 114 dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah melaksanakan sosialisasi media pembelajaran disebuah Sekolah Dasar yang terletak di Kabupaten bangkalan, kecamatan Arosbaya Desa Tambegan. (3/6/2022).

Sosialisasi ini dilaksanakan susuai dengan tema yang yang diangkat yaitu Kebangkitan sosial dan Ekonomi, mengingat anak-anak adalah penerus masa depan bangsa menjadikan kita harus memberikan yang terbaik dalam berbagai aspek, Memfasilitasinya dengan memberikan media pembelajaran yang efektif dan dapat menarik minat anak dalam belajar dan memberikan penyampaian yang menarik.

Sosialisasi ini dilaksanakan tepat pada pukul 08.00 WIB, Anggota kelompok KKN Dwi Sabrina sebagai pemateri dalam menyampaikan cara kerja dari Media Pembelajaran yang telah disediakan, Media pembelajaran itu sendiri memiliki 2 tipe dalam pembagiannya.

Media Pembelajaran yang pertama ini diberikan nama “Rumah Bentuk bangun Ruang” dimana alat ini berbentuk sebuah rumah mini, dalam rumah tersebut tersedia 7 bangun ruang yang meliputi Tabung, Kubus, Balok, Segitigas besar, Segitiga kecil, Prisma segilima, Prisma Trapesium, Pada sisi Rumah mini tersebut dibuat lubang sesuai dengan bangun ruang yang ada pada Rumah mini tersebut. Dibuatnya alat tersebut bertujuan agar anak dapat dengan mudah mengenali bentuk bangun ruang dan mengenali nama dari bangun ruang.

Mahasiswa KKN 114 dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah melaksanakan sosialisasi media pembelajaran disebuah Sekolah Dasar yang terletak di Kabupaten bangkalan, kecamatan Arosbaya Desa Tambegan. 3 juni 2022.

Sosialisasi ini dilaksanakan susuai dengan tema yang yang diangkat yaitu Kebangkitan sosial dan Ekonomi, mengingat anak-anak adalah penerus masa depan bangsa menjadikan kita harus memberikan yang terbaik dalam berbagai aspek, Memfasilitasinya dengan memberikan media pembelajaran yang efektif dan dapat menarik minat anak dalam belajar dan memberikan penyampaian yang menarik.

Sosialisasi ini dilaksanakan tepat pada pukul 08.00 WIB, Anggota kelompok KKN Dwi Sabrina sebagai pemateri dalam menyampaikan cara kerja dari Media Pembelajaran yang telah disediakan, Media pembelajaran itu sendiri memiliki 2 tipe dalam pembagiannya.

Media Pembelajaran yang pertama ini diberikan nama “Rumah Bentuk bangun Ruang” dimana alat ini berbentuk sebuah rumah mini, dalam rumah tersebut tersedia 7 bangun ruang yang meliputi Tabung, Kubus, Balok, Segitigas besar, Segitiga kecil, Prisma segilima, Prisma Trapesium, Pada sisi Rumah mini tersebut dibuat lubang sesuai dengan bangun ruang yang ada pada Rumah mini tersebut. Dibuatnya alat tersebut bertujuan agar anak dapat dengan mudah mengenali bentuk bangun ruang dan mengenali nama dari bangun ruang.

Media Pembelajaran yang kedua diberi nama ‘Cerita bersambung’. Media Pembelajaran ini terbuat dari Triplek berukuran sedang yang berisa 4 gambar tersusun secara Horizontal, Anak diminta merangkai cerita sesuai dengan 4 gambar yang tertera pada alat tersebut. Dibuatnya alat tersebut bertujuan agar anak dapat dengan mudah dalam merangkai cerita se-kreatuif mungkin.

Selanjutnya, Tepat pukul 09.30 Sosialisasi pembelajaran ini telah selesai, Media pembelajaran yang diperuntukkan untuk kelas 1 Sekolah Dasar Tambegan ini diserahkan pada pihak sekolah yang diharapkan berguna dan bermanfaat dalam pembelajaran yang dilakukan kedepannya.

Penulis : Dwi Sabrina

 

Menggali Potensi Kekayaan Lokal Desa Glagga

Menggali Potensi Kekayaan Lokal Desa Glagga

Bangkalan, jurnalkota.online

Pengabdian Masyarakat Kelompok 120 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Wartiningsih, SH., MHUM melakukan penyuluhan desa yang bertempatan di Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jum’at (24/6/2022).

Desa ‘Glagga’ berasal dari kata galak dan gah yang berarti gagah dan berani menghadapi rintangan dan musuh. Desa ini memiliki luas 6.153 km2 dan merupakan desa paling luas di Kecamatan Arosbaya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.873 jiwa dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.424 jiwa dan perempuan sebanyak 2.449 jiwa.

Desa ini memiliki dusun terbanyak dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Arosbaya. Memiliki 10 dusun yaitu Karang Malaka, Kroje, Kebun Larangan, Gunung Malang, Laok Gunung, Besambih, Morsabe, Mongmong Timur, Mongmong Barat, dan Karang Candih.

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Beberapa kegiatan yang menghasilkan pendapatan desa adalah berwirausaha dan pengiriman tenaga kerja luar negeri. Pembangunan desa merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan agar tercipta desa yang tenteram, aman, dan sejahtera.

Hal Tersebut tentu tidak terlepas dari pengolahan aliran dana desa yang bijak oleh apratur desa. Anggaran dana pembangunan yang diterima masing-masing desa berdasarkan kepadatan jumlah penduduk desa. Semakin banyak populasi, maka dana dari desa pun semakin banyak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun mata pencaharian dari penduduk desa Glagga antara lain petani, kerajinan meuble dan pedagang.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat desa Glagga terbilang masih sangat minim. Keadaan ekonomi yang rendah dan tingginya minat masyarakat dalam merantau untuk mencari rezeki termasuk salah satu faktor minimnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya Pendidikan.

Kondisi ini didukung dengan minimnya fasilitas Pendidikan yaitu 3 Taman kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Mengengah Atas (SMA), serta terdapat 4 Madrasah dan 1 Pondok Pesantren .

Berbeda dengan kondisi Pendidikan, kondisi kesehatan di desa Glagga sudah tertata dengan rapi, tersebarnya pos-pos Kesehatan yang terletak di tengah-tengah masyarakat dan 1 PUSTU (Puskesmas pembantu) sangat membantu dan mendukung terciptanya budaya sehat masyarakat Glagga.

Kebudayaan sosial yang menjadikan ciri khas di desa Glagga salah satunya adalah kerapan kelinci. Kerapan kelinci adalah sebuah acara yang melibatkan kelinci yang dipaksa untuk berlari dengan cara di jepit menggunakan alat penjepit agar kelinci tersebut berlari sekencang mungkin.

Terdapat beberapa komoditas yang ada di desa Glagga yaitu kacang tanah, padi, singkong, kacang Panjang dan jagung. Tetapi diantara komoditas tersebut, kacang tanah lah yang menjadi komoditas unggulan dari desa Glagga.

Dengan adanya profil desa ini, Tim Pengabdian Masyarakat Kelompok 120 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berharap supaya Pemerintah desa dan masyarakat bisa memahami seluruh aspek data yang berkenaan dengan desa, masyarakat juga bisa mengkontrol sehingga pembangunan desa yang lebih baik tidak hanya berdasarkan keinginan kepala desa saja serta berharap bahwa desa Glagga dikenal tidak hanya di sekitar desa saja, melainkan juga pada masyarakat luar desa Glagga.

Penulis: Eva Sabrina

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa UTM Adakan Sunday Challenge And Competition Antar Dusun

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa UTM Adakan Sunday Challenge And Competition Antar Dusun

Jombang, jurnalkota.online

Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan Albitar Septian Syarifudin, S.Pd.,M.Pd. dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengadakan kegiatan Adakan Sunday Challenge and Competition (Turnamen Badminton) antar Dusun se Desa Carangwulung Wonosalam Jombang, pada Jumat (3/6/22) babak penyisihan dan Minggu (5/6/22) babak semi final serta final.

Turnamen Badminton antar Dusun ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Kelompok 11 yang dilaksanakan di Segunung Carangwulung, Wonosalam, Kab. Jombang yang

Kegiatan ini bertujuan untuk merekatkan kembali hubungan antar masyarakat Desa Carangwulung yang sempat renggang karena adanya pandemic Covid-19 yang terjadi 2 tahun lalu. Yang mana akibat adanya pandemic Covid-19 ini mengharuskan semua masyarakat melakukan social distancing serta membatasi aktivitas mereka saat diluar rumah.

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman rumah salah satu warga Dusun Segunung. Yang mana tempat tersebut merupakan Kesekretariatan Kampung Adat Segunung yang biasanya digunakan warga untuk berkumpul.

Kegiatan turnamen badminton dengan kategori ganda putra ini diawali dengan menyebar pamflet melalui media social. Kemudian setalah sekitar 2 minggu, tercatat sudah ada 12 tim yang mendaftarkan diri. Mereka berasal dari berbagai dusun yang ada di Desa Carangwulung.

Pada saat hari H kegiatan, terlihat bahwa semua masyarakat sangat antusias dengan diadakannya kegiatan ini. Kegiatan ini dipilih selain untuk membatu merekatkan kembali hubungan antar masyarakat Desa Carangwulung juga sebagai sarana dari kami kelompok 11 pengabdian masyarakat UTM untuk bias lebih saling mengenal dan akrab dengan masyarakat Desa Carangwulung terutama Dusun Segunung.

“Dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjadi lebih akrab dan mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Desa Carangwulung,” ucap salah satu penanggung jawab kegiatan ini.

Dalam turnamen badminton ini kita hanya mengambil dua pemenang. Yang mana setelah babak penyisihan yang cukup sengit, akhirnya juara 1 Turnamen Badminton Ganda Putra antar Dusun se Desa Carangwulung ini dimenangkan oleh tim yang berasal dari Dusun Segnung yakni Atfan – Huda. Serta juara 2 diraih oleh tim dari Dusun Banyon yakni Bian – Rizaldi.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan yang baik antara kami kelompok pengabdian masyarakat UTM dengan masyarakat Desa Carangwulung baik saat kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung maupun nanti seletah kegiatan pengabdian masyarakat selesai. Begitu juga dengan semua masyarakat Desa Carangwulung, semoga bisa terus solid dalam hal apapun.

 

Penulis: Nur Lelly Mellania

Waka DPC Kota Tangerang BPPKB Banten Gelar Open House

Waka DPC Kota Tangerang BPPKB Banten Gelar Open House

Kab.Tangerang, jurnalkota.online

Open house menjadi salah satu tradisi yang kerap dilakukan masyarakat saat merayakan Idul Fitri.

Salah satu Waka DPC Kota Tangerang BPPKB Banten, Abah Rojali juga melakukan tradisi open house.

Waka DPC Kota Tangerang BPPKB Banten yang akrab disapa Abah Jali mengadakan open house, sudah menjadi semacam keharusan.

Mengingat banyaknya sanak Saudara dan semua seluruh Anggota dan jajaran BPPKB Banten dari Kota Tangerang maupun sampai Kabupaten Tangerang yang datang bersilaturahmi ke kediamannya.

“Alhamdulillah Tahun ini akhirnya bisa mengadakan Open house secara nyaman dan tetap kita juga harus selalu patuhi Protokol Kesehatan,” katanya kepada Media Jurnalkota.online, Sabtu, (7/5/2022).

Dia mengungkapkan, kegiatan open house dirumahnya sudah dimulai sejak Hari Idul Fitri sampai saat ini dan seiring bergantian berdatangan kerumah kediaman Abah Jali.

“Kalau sekarang sudah bisa dari Pagi. Karena kemarin saya hanya bisa ada waktu di Rumah itu Ba’da Ashar karena harus silaturahmi kerumah Orang Tua dan Saudara tertua saya,” ucapnya.

Open House dilakukan sebagai bentuk menjaga silaturahmi dan Ukhuwah dengan sanak Saudara dan Sahabat maupun Anggota dan jajaran kepengurusan BPPKB Banten.

Di lain sisi dalam open house ini dia juga bisa saling bertukar pikiran untuk mendengarkan keluh kesah Anggota dan seluruh jajaran BPPKB Banten DPC Kota Tangerang maupun BPPKB Banten Kabupaten Tangerang.

“Saya bukan orang politik, tapi Insha Allah setiap Anggota dan jajaran BPPKB Banten yang datang untuk meminta pertolongan semampu saya untuk memberikan solusi untuk mereka,” tuturnya.

Dari awal open House, banyak yang berkunjung, mulai dari Masyarakat biasa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lain serta sejumlah Anggota dan semua seluruh jajaran BPPKB Banten.

“Alhamdulillah dengan hati ikhlas dan penuh kehangatan kami saling Bermaaf-maafan di Hari yang Fitri ini dan saling berkomitmen untuk bahu membahu membangun BPPKB Banten yang lebih maju dan lebih baik lagi kedepannya,” Bebernya.

Dia berharap, dimomen yang Fitri ini Ayooo kita Sama-sama semua BPPKB Banten dibawah komando Prof. H. Dudung Sugriwa bisa lebih maju lagi dan jaya terus selalu untuk kedepannya.

Penulis: M. Andika Putra

PWDI Mengadakan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim

PWDI Mengadakan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim

Kab.Tangerang, jurnalkota.online

Dipenghujung Ramadhan ini Persatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (PWDI) mengadakan Syukuran dan Santunan Anak Yatim Piatu sebanyak 15 Anak yang bertempat di Kantor Sekretariat Kp. Grubuk RT.01/05, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang. Kamis (28/4/2022) Pukul 17.00 WIB.

“Kami sangat berterimakasih atas kerjasamanya kepada Rekan-rekan wartawan yang tergabung di Organisasi PWDI, semoga menjadi wadah yang mampu memperjuangkan dan membantu tugas dan fungsi profesi wartawan bersama-sama membangun kreatifitas dalam bidang Jurnalistiknya,” ungkap Ketua Umum PWDI, Rusli Hamdani.

Rusli Hamdani juga menyebutkan bahwa kegiatan sosial ini terlaksana atas bantuan dari berbagai donatur. Ia juga mengucapkan banyak terimakasih Bank Jawa Barat-Banten (BJB), keluarga besar Widiya Muin Rizma Reni, Dokter Tri dan Dokter Budi, PDAM Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang, Kepala SDN Kamp. Bambu 2, Utuy Masturo, dan Donatur lainnya.

”Alhamdulillah, acara terlaksana atas bantuan dari beberapa donatur, sehingga acara Syukuran dan santunan anak yatim piatu berjalan dengan lancar. Semoga bantuan yang diberikan dapat balasan dengan rezeki yang berlipat dan keberkahan dari Allah SWT,” lanjutnya.

Selanjutnya Sekretaris Umum PWDI, Soleh, menerangkan bahwa dengan digelarnya acara ini, “Semoga menjadi awal perjalanan Organisasi lebih bermanfaat dan mendapatkan jalan keberkahan untuk kita semua yang melaksanakan maupun yang membantu dari pihak donatur yang selama ini dimudahkan usahanya.” Ujar  Soleh.

kehadiran Organisasi PWDI yang menjadi wadah wartawan yang dapat berperan serta memberikan manfaat bagi Rekan-rekan wartawan yang bergabung dari susunan pengurus saat ini.

Penulis: Rusli H, M.Andika P

Setahun Kepemimpinan Ansar-Marlin, Bekerja Amanah, Serius, Fokus dan Tuntas

Setahun Kepemimpinan Ansar-Marlin, Bekerja Amanah, Serius, Fokus dan Tuntas

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024, maka genap satu tahun kepemimpinan H. Ansar Ahmad, SE, MM dan Hj. Marlin Agustina menakhodai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ketika itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri disejalankan dengan pelantikan  Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu.

Sejak awal memimpin Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina langsung dihadapkan dengan berbagai ujian yang berat. Dunia bahkan Indonesia, termasuk Kepri sedang porak-poranda dihantam badai pandemi Covid-19.

Kehidupan sosial tidak tertata dengan baik, dunia wisata hancur dan perekonomian masyarakat terjun bebas hingga titik terendah.

Melihat kondisi Kepri yang sedemikian menyedihkan, Ansar bersama wakilnya Marlin, kompak untuk tidak berlama-lama larut dalam uporia pelantikan.

Bahkan, keduanya bagai lupa atas semua lelah yang habis terkuras pasca menjalani beratnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keduanya langsung mengumpulkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menggali data untuk menyesuaikan fakta.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Provinsi Kepri ketika itu. Komunikasi dan koordinasi dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, hingga ke kabupaten/kota.

Hanya melalui beberapa kali pertemuan rapat, Ansar sudah dapat mendeteksi, bahwa Kepri sedang ‘sakit’, semua indikator data telah mendiagnosa dan membuktikan jika Kepri memang sedang ‘sakit’.

Pertumbuhan ekonomi Kepri terjun bebas, hingga minus 3,8 persen di tahun 2020. Penyebabnya jelas, yakni akibat intimidasi Covid-19 yang tak dapat ditolerir.

Dengan kondisi Kepri yang sedemikian parah, kemampuan Ansar-Marlin diuji untuk membuktikan kemampuannya. Pemimpin baru Kepri ini harus bekerja keras, cerdas, fokus, konsisten dan berorientasi pada azas manfaat bagi masyarakat banyak.

Setelah mendeteksi permasalahan, langkah selanjutnya yang dilakukan Ansar adalah mencoba menggali sisa-sisa strength (kekuatan) yang ada. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dibangun bersama segenap instansi vertikal yang ada di daerah. Menyusun langkah, agar bisa selalu seirama.

Kebangkitan ekonomi Kepri pasca pandemi adalah satu hal mutlak yang disepakati untuk digesa. Namun, mengingat pandemi belum usai, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah diawali membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh masyarakat, agar tidak mudah di serang Virus Corona.

Salah satu caranya dengan memaksimalkan pemberian vaksin bagi masyarakat Kepri, baik dosis I, dosis II hingga dosis III (vaksin booster). Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Kemasyarakatan, Pers dan Stakeholder lainnya ambil bagian dengan mengadakan vaksinasi massal, sehingga hasilnya secara nasional tingkat vaksinasi di Kepri masuk dalam 3 besar yang terbaik capaiannya.

Puncaknya, pada akhir 2021 lalu telah dilakukan survey serologi di Kepri. Survey ini untuk mengukur kekebalan tubuh masyarakat Kepri. Dan hasilnya, kekebalan tubuh masyarakat mencapai 89.6 persen.

Artinya kekebalan tubuh masyarakat Kepri sudah cukup baik, sehingga upaya pemerintah menggesa vaksinasi dinilai hasil.

“Berdasarkan survey serologi, hasilnya memang tinggi. Namun, kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun. Terutama, di tempat-tempat ramai,” ujar Ansar.

Dengan membawa visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’, perlahan dan pasti, selama setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Ansar-Marlin mulai memperlihatkan hasil kinerjanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan perekonomian Kepri mulai menggeliat dan selama tahun 2021 naik mencapai 3,4 persen.

Lima misi yang diemban selama kepemimpinannya berjalan secara terintegrasi. Walaupun tidak terlalu mulus, karena masih dibayang-bayangi momok pandemi Covid-19.

Namun, setiap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di bawah kepemimpinan Ansar-Marlin sudah memperlihatkan hasil yang positif.

Adapun lima misi yang dimaksud adalah, pertama  percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, kedua, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan, ketiga, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa, keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dan kelima, mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan.

Sebagai Gubernur, Ansar mengakui, bahwa Pemprov Kepri tidak memiliki cukup banyak anggaran untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.

Namun, dengan kepiawaian berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, Ansar telah berhasil meletakkan pondasi untuk segera dibangunnya sejumlah proyek strategis di Kepri dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dan proyek-proyek strategis tersebut menyebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri.

“In Syaa Allah, dengan hubungan yang baik dan dengan komunikasi yang intens, kita bisa meyakinkan pemerintah pusat, bahwa Kepri ini ruang tamunya Indonesia yang perlu di poles hingga cantik dan menunjukkan kewibawaan bangsa,” kata Ansar.

Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri diantaranya, pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimun, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan, Pelabuhan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan, penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, integrasi Pelantar I dan Pelantar II Pelabuhan Kuala Riau di Kota Tanjungpinang dan Pelabuhan Pengumpan Regional Kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.

Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin, juga telah berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian.

Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kepri.

Dalam hal ini Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp.2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.

“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemi banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya di tanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi,” harap mantan Anggota komisi V DPR RI ini.

Untuk sektor pariwisata, Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri.

Mengingat sektor pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemi muncul. Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan dirumahkan.

Saat ini, pandemi belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Dan bagaimanapun juga, sektor pariwisata harus dihidupkan kembali.

Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka, agar perekonomian bergeliat. Namun, kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan.

Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble.

Yang mana, melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Kabupaten Bintan dan di Nongsa di Kota Batam.

“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga, seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,” kata Ansar.

Adapun kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Pemprov Kepri terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang.

Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir di Kota Batam untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP-Kepri ).

Berita baik untuk masyarakat Kepri ini didapatkan langsung oleh Ansar, saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada awal Februari.

Ansar menanggapi ini sebagai sebuah anugerah bagi masyarakat Kepri, karena kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Alasannya jelas, yakni akan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan bisa diserap ke depannya.

Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penetapannya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M².

Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M² dan KM nomor 223 tahun 2019 dikelola oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari, zona A seluas 18.808. 877 M², zona B seluas 9.641.965 M² dan zona C seluas 16.818.965 M².

Kemudian, wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama dengan luas area 251.308.785 M².

Wilayah labuh Perairan Kabil (Selat Riau) sesuai KM nomor 216 tahun 2020 yang pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama PT Pelabuhan Kepri (perseroda), dan luas areanya 18.867.197 M².

Juga wilayah labuh Tanjung Berakit sesuai dengan  KM Nomor 30 tahun 2021, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri (perseroda) dengan luasan area meliputi, zona A seluas 185.325.246 M² dan zona B seluas 84.005.592 M².

Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di Pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar dan terminal Sekupang sesuai KP nomor 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing, zona A seluas 6.709.960 M² dan zona B seluas 12.187. 566 M².

Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelolaannya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri, atau dalam hal ini oleh PT. Pelabuhan Kepri.

Seperti wilayah labuh di Perairan Kabil dan Tanjung Berakit. Dan bahkan pemerintah pusat menyarankan, agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir di Kota Batam, juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi kita semua di awal 2022 ini. Dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Kita belum ke tahap membicarakan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang jelas, akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini,” kata Ansar.

Pria kelahiran Tanjungpinang ini selalu menunjukkan kesungguhannya tatkala menghadapi suatu permasalahan di daerah. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, Ansar juga selalu berusaha untuk menjadi teladan.

Ansar berharap, kepada seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kepri supaya menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Sebagai pemimpin, kita semua harus selalulah memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Ansar.

Sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kepri tercatat terbanyak ke-2 setelah Bali.

Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Pasca pandemi, jumlah kunjungan wisman sepi dan bahkan nyaris tidak ada. Dengan adanya skema travel bubble ini, Ansar berharap, menjadi salah satu stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.

Mendulang Prestasi

Berbekal pengalamannya berkiprah dari bawah (grass root) sebagai Bupati Bintan, hingga menjadi Anggota legislative di Senayan Jakarta, Ansar menjadi gubernur di Indonesia yang dinilai cukup visioner, kreatif dan aktif.

Bahkan di tahun 2021, Ansar membuktikannya dengan menerima banyak penghargaan, diantaranya dinobatkan sebagai Inovator Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Proses Izin dengan Jarimu (SIJEMPOL) dari Menpan RB, karena mampu menata sistem pelayanan dan birokrasi di daerah.

Penghargaan lainnya adalah sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah 2021 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri, serta Anugerah Pelayanan Teknologi Tepat Guna Berprestasi Tingkat Nasional TTG ke-22 dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tidak hanya itu, Ansar juga berhasil menerima anugerah sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021.

Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Utama) pada 23 September 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penghargaan bergengsi lainnya yang Ansar terima adalah dari INews Indonesia Awards yang tidak segan-segan menganugerahi Ansar sebagai gubernur yang berhasil membawa daerahnya tercatat sebagai Integrated Digital Public Service System 2021, serta sebagai Best Governor For Empowerment and Education 2021 dari Metro TV.

Dan dari Ombudsman, Ansar juga menerima anugerah dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

Prestasi lainnya masih banyak lagi yang mengiringi perjalanan Ansar-Marlin selama 2021. Seperti penerima Anugerah Kebebasan Pers tahun 2021 dengan kategori khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Penganugerahan Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award 2021, serta pemenang Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri 2021.

Selanjutnya, anugerah sebagai provinsi yang Berkomitmen Tinggi dalam Program JKN dengan Cakupan Kepesertaan Tertinggi 2021 di Wilayah BPJS Kesehatan, peraih Opini WTP atas keberhasilan Pemprov Kepri Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dari BPK, dan anugerah dari BNPB Tangguh 2021, serta gubernur penerima Anugerah Meritokrasi LKASN tahun 2021.

Sejumlah prestasi tersebut menjadi bukti, bahwa Ansar serius bekerja untuk Kepri. Dan atas semua prestasi yang dia raih tersebut, dengan jujur Ansar mengakui, jika semua itu ada andil dari para pemimpin Kepri di masa sebelumnya, serta andil seluruh FKPD, OPD dan masyarakat Kepri.

“Setiap anugerah dan penghargaan yang saya terima adalah prestasi seluruh masyarakat Kepri. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kepri, tanpa terkecuali. Kita semua patut bangga terhadap Kepri dan kita patut mengisi Kepri ini dengan pembangunan-pembangunan yang kongkrit. Prestasi ini adalah bonus dari hasil jerih payah yang kita semua sudah lakukan. Yang terpenting adalah kita kerja amanah, sungguh-sungguh, serius, fokus dan tuntas,” ucap Ansar.

Selama setahun masa kepemimpinannya, Ansar mengaku cukup banyak menerima saran dan bahkan kritikan dari berbagai unsur masyarakat.

Sebagai pemimpin yang terbuka dan tidak anti kritik, setiap saran serta kritikan justru dijadikan oleh Ansar sebagai bumbu atau referensi dalam upaya memperbaiki  kinerja.

“Saya berterima kasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan selama ini. Sebagai manusia biasa yang tak bisa luput dari salah dan lupa, saya pribadi dan pemerintah sangat membutuhkan hal itu. Sampai kapan pun pemerintah akan selalu membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat, tujuannya, agar pembangunan Kepri berjalan lebih baik lagi,” pungkas Ansar.

Editor: Antoni
Sumber: Diskominfo Pemprov Kepri

Pertumbuhan Ekonomi Kepri Meningkat, Optimisme Pemulihan Terjawab

Pertumbuhan Ekonomi Kepri Meningkat, Optimisme Pemulihan Terjawab

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Kepulauan Riau (Kepri) meningkat dengan naik sebesar 3,43 persen (c-to-c) pada tahun 2021, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar minus 3,80 persen.

Hal ini diketahui berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri pada Senin (7//2/2022).

Kabar yang menggembirakan ini sekaligus menandai optimisme terhadap pemulihan ekonomi Kepri semakin terjawab.

Semangat pemulihan ekonomi Kepri telah menjadi prioritas dalam pembangunan Kepri sejak Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, dilantik pada awal tahun 2021, yang ditandai dengan masih tingginya gelombang pandemi Covid-19 pada saat itu.

Dari sisi perencanaan, kenaikan pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 3,43 persen pada tahun 2021 ini mampu menyentuh target capaian pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu pada kisaran 1,5-3,5 persen.

Masih menurut rilis BPS Kepri, gambaran menguatnya tren pemulihan ekonomi Kepri juga dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 Quartal to Quartal (Q-to-Q) sebesar 6,87 persen. Dan tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 tahun ke tahun (Y-on-Y) sebesar 5,27 persen.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, Kepri berpotensi kembali ke jalur asal sebagai barometer capaian perekonomian daerah di atas nasional.

Dari catatan pertumbuhan ekonomi 2021, hanya pertumbuhan ekonomi c-to-c yang selisih tipis dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 3,43% berbanding nasional sebesar 3,69%.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Q-to-Q dan Y-on-Y, Kepri berada di atas tingkat nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi Q-to-Q  pada tingkat 6,87% berbanding nasional sebesar 1,06% dan pertumbuhan ekonomi Y-on-Y pada tingkat 5,27% berbanding nasional sebesar 5,02%.

Dari komposisi sumber pertumbuhan, tren pemulihan ekonomi ini ditandai dengan andil tertinggi dari sektor Industri Pengolahan sebesar 2,63 persen; diikuti dengan kategori konstruksi sebesar 0,86 persen dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen.

Besarnya andil industri pengolahan tidak dapat dinafikan turut mempengaruhi porsi pertumbuhan ekonomi Kepri (Q-to-Q) dan Y-on-Y) masing-masing dengan andil sebesar 2,72 persen dan 2,95 persen.

Sedangkan dari segi pengeluaran, menguatnya komponen Ekspor Bersih dan Konsumsi Pemerintah turut mengirim sinyal positif akan berlanjutnya tren pemulihan ekonomi yang bisa berdampak terhadap meningkatnya daya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepri.

Gubernur Provinsi Kepri menyambut kabar gembira ini sembari mengajak semua komponen masyarakat Kepri untuk tetap optimis dan selalu berfikiran positif terhadap langkah-langkah yang telah dan akan terus diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini juga dapat dimaknai sebagai hasil pencapaian dari ikhtiar bersama dengan berbagai stakeholder selama ini, sehingga berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi.

Di samping itu, patut disadari, bahwa kata kunci lain dari keberlanjutan pemulihan ekonomi adalah dengan tetap konsisten menjaga dan mematuhi disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, termasuk salah satunya dengan mengikuti program vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Momentum pemulihan ekonomi Kepri yang telah ditandai dengan kenaikan pertumbuhan di tahun 2021 perlu terus dijaga bersama-sama dan sinergi antar pemerintah, dunia usaha, industri, kalangan profesi dan berbagai unsur masyarakat lainnya.

Hal ini akan tetap ditekankan sebagai strategi kolektif dalam merealisasikan target-target dalam agenda pemulihan ekonomi, seperti dalam hal  promosi dan pengembangan kawasan-kawasan unggulan, baik dalam skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mau pun Free Trade Zone (FTZ).

Program-program strategis lainnya untuk  menggerakkan perekonomian masyarakat juga terus dikembangkan pada berbagai sektor, seperti produktivitas dalam kegiatan produksi pertanian dan perikanan, kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tidak kalah pentingnya dengan peningkatan aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sumber: Diskominfo Kepri

Dari Bintan, Momentum Indonesia Sebagai Negara Industri Dimulai

Dari Bintan, Momentum Indonesia Sebagai Negara Industri Dimulai

Oleh: Suyono Saeran
Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepri

Sektor industri masih memegang peranan penting dan cukup mendominasi dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah dan Negara.

Karena besarnya kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), banyak Negara kemudian berlomba-lomba beralih ke Negara industri.

Catatan sejarah di abad 21 tentang keberhasilan revolusi industri yang memberikan output 400 persen pada PDB Negara Inggris saat itu, juga menjadi salah satu alasan kenapa sebuah Negara lebih mengandalkan pendapatan per kapitanya pada sektor industri.

Di  Indonesia sendiri sebenarnya gaung industrialisasi sudah dikumandangkan sejak pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam Repelita I sampai V, pemerintah Indonesia saat itu sudah menekankan bahwa sektor industri memegang peranan penting dan strategis dalam pendapatan per kapita nasional.

Hal ini juga terbukti ketika Indonesia memulai hilirisasi industri pada masa itu, PDB Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan.

Dari data yang terangkum, pada tahun 1980 kontribusi sektor industri mampu menyumbang 11,6 persen dari pendapatan Negara.

Tetapi sayangnya, di era Orde Baru kebijakan hilirisasi industry tidak dibarengi dengan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah (raw material) sehingga hilirisasi industri berjalan lambat dan tidak sesuai target yang diharapkan.

Semangat hilirisasi industri kemudian bangkit lagi di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Di beberapa kesempatan, Jokowi menegaskan pentingnya industri pengolahan bagi mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dalam pidato ketika meresmikan ekspor bubuk alumina oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, pada Selasa (25/1/2022) kemarin, saat ini Indonesia harus punya keberanian untuk menghentikan ekspor raw material dan memulai babak baru sebagai Negara industri.

Jokowi mendorong perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi dan setengah jadi untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah tersebut.

Sektor industri juga memberikan banyak keuntungan, tidak hanya dari segi pendapatan Negara yang diambil dari pajak pribadi dan perusahaan, tetapi yang jauh lebih penting sektor industri menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.

Di sisi lain, sektor industri punya multi player effect bagi hidupnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penegasan Jokowi tentang keniscayaan sebuah hilirisasi industri tersebut karena secara faktual, sektor industri masih memegang salah satu kunci keberhasilan perekonomian nasional.

Sektor industri dipandang sebagai kue manis dalam pembangunan perekonomian yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dari data di Kementerian Perindustrian, di tahun 2021 sektor industri pengolahan berkontribusi 26 persen terhadap PDB Indonesia.

Tidak hanya itu, industri manufaktur juga konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional.

Pada Januari-November 2021, nilai ekspor dari industri manufaktur mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional.

Angka itu telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp.131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen.

Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020.

Hal ini membuktikan aktivitas industri manufaktur Indonesia masih cukup menggeliat dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor.

Berdasarkan hasil survei IHS Markit, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember sebesar 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50).

Keberhasilan hilirisasi industri di era Jokowi juga ditunjukkan dengan pertumbuhan industry manufaktur yang melesat cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Dari data di PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2021 industri manufaktur Indonesia melampaui PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand (50,6), Filipina (51,8), Vietnam (52,2), dan Malaysia (52,8).

Bahkan juga mampu unggul terhadap PMI Manufaktur Korea Selatan (51,9), Rusia (51,6), dan China (49,9).

Tentu ini sebuah harapan yang optimistis bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Penegasan Jokowi tentang keberanian Indonesia untuk tumbuh sebagai Negara industri dengan menutup buku Indonesia sebagai Negara pengeskpor bahan mentah, harus jadi momentum untuk bangkit sebagai Negara besar dan mandiri.

Ketergantungan impor yang besar harus mulai dikurangi dan lebih memberdayakan potensi dalam negeri untuk tumbuhnya industri manufaktur yang besar dalam negeri.

Kesempatan Indonesia untuk tumbuh sebagai Negara industri yang besar cukup terbuka mengingat Indonesia sangat kaya dengan Sumber Daya Alam yang potensinya lebih dari cukup untuk mendorong tumbuhnya industri manufaktur.

Dalam dunia pertambangan Indonesia punya minyak, gas, emas, nikel, batu bara, bauksit, besi dan sebagainya. Laut kita yang luas menyediakan potensi penghasilan yang besar seperti ikan dan rumput laut.

Bumi Indonesia yang subur merupakan sentra pertanian dan tanaman industri yang terkenal di dunia.

Berbagai potensi yang dimiliki tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dengan berbagai inovasi dan kreativitas bagi terciptanya kemakmuran masyarakat.

Keberanian kita untuk keluar dari zona nyaman sebagai pengekspor bahan mentah dan beralih industri manufaktur dengan berbekal kekayaan sumber daya yang kita miliki tersebut, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan bargaining posisition Indonesia sebagai Negara besar dan kuat.

Langkah ini juga sekaligus upaya massif dalam menghentikan eksploitasi bumi Indonesia dari kerusakan lingkungan akibat pengerukan sumber daya alam yang tidak terkendali guna memenuhi kuota ekspor bahan mentah untuk memenuhi permintaan pasar dunia.**

 

 

 

 

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com