Lika Liku Formula E Jakarta

Lika Liku Formula E Jakarta

Oleh: Nurhalisa Alfia
Mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

20 September 2019 menjadi tanggal resmi diumumkannya DKI Jakarta
sebagai tuan rumah ajang bergengsi Formula E pada 2020 di Jakarta.

Pernyataan ini dumumkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta pada Jumat 19 September 2019 pukul 16.00 WIB, di Lapangan Sisi Timur, Monas, Jakarta Pusat.

Untuk mendanai kejuaraan ini
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran sebesar 1 Triliun yang dimasukkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerak Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD 2020.

Perjalanan menjadi tuan rumah dalam ajang kejuaraan balap dunia
ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus melewati banyak rintangan dan opini
publik yang menjatuhkan.

Penyelenggaraan ajang bergengis ini tentunya menimbulkan pro dan kontra
di kalangan masyarakat. Situasi ini bermula sejak tahun 2019 yang lalu.
Pernyataan resmi bahwa Jakarta berhasil menjadi salah satu tuan rumah ajang balap internasional Formula E oleh Anies Baswedan melalui instagram pribadinya, berhasil membuat netizen Indonesia terkejut oleh berita tersebut.

Beberapa pengikut Anies memberikan selamat melalui kolom komentar di postingan  tersebut. Tidak ada salahnya jika masyarakat turut bangga dengan kehebatan Anies yang berhasil menjadikan Jakarta sebagai salah satu kandidat ajang  bergengsi ini. Hanya saja belum adanya kepastian dari pihak penyelenggara  Formula E sendiri, yaitu Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) perlu  menjadi perhatian khusus saat itu.

Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI juga melapor kepada Presiden terkait
hal ini. Pada pertemuan yang membahas agenda penyelenggaran Formula E di
Jakarta, Presiden mengapresiasi dan bersedia mendukung Anies. Rupanya
dukungan seperti ini juga turut diberikan oleh ketua DPRD Jakarta periode 2014-2015, Edi Marsudi dan Sadikin Aksa selaku ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Tampaknya setelah mendapat banyak dukungan, Anies dan Pemprov DKI Jakarta  semakin semangat untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Sampai pada akhirnya usaha Pemprov DKI berhasil menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E.

Namun karena terlalu mengutamakan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI kurang memperhatikan masalah banjir yang menjadi langganan
bencana alam bagi Jakarta. Hal ini memunculkan dugaan bahwa dana untuk menangani banjir di Jakarta sebesar Rp. 500 miliar telah dipangkas demi  membangun sirkuit untuk Formula E.

Dugaan ini bahkan diperkuat dengan petisi  yang ditandatangani lebih dari tiga ribu orang. Padahal urgent DKI Jakarta saat  itu adalah bencana banjir yang kerap melanda DKI Jakarta, bukan Formula E.

Situasi yang tidak menguntungkan itu juga turut diperburuk dengan
masuknya pandemi di Indonesia pada awal 2020. Fokus Pemprov DKI kini
terbagi tidak hanya pada kesuksesan penyelenggaraan Formula E dan banjir saja.

Adanya pandemi menambah daftar panjang tugas yang harus diselesaikan oleh Pemprov. Akibat situasi tidak menguntungkan ini, penyelenggaraan Formula E yang telah direncanakan sejak tahun 2019 harus ditunda hingga tahun 2021.

Penundaan yang dilakukan oleh Pemprov membuat tanda tanya besar bagi publik, terkhusus warga DKI Jakarta. Dari mana Pemprov mendapat dana sebanyak itu  hanya untuk membangun sirkuit, yang pada akhirnya tertunda? Atau jangan-jangan Pemprov turut mengalokasikan dana Covid-19 dalam penyelenggaraan Formula E?.

Kritik demi kritik tidak henti-hentinya ditujukan untuk penyelenggaraan
Formula E. Meski mendapat persetujuan dari banyak pihak yang berpengaruh,
seperti Presiden, tidak menjamin penyelenggaraan Formula E ini dapat berjalan lancar.

Selain masyarakat salah satu partai politik PSI (Partai Solidaritas
Indonesia) turut memberikan kritik pedas terhadap Pemprov DKI Jakarta, khususnya kepada Anies Baswedan. Melalui video yang diunggah pada laman twitter PSI, Giring Ganesha selaku ketua Plt partai mengkritik, bahwa Anies tidak transparan dalam
mengalokasikan dana.

Ia menambahkan bahwa Anies hanya berfokus pada penyelenggaraan Formula E saja, bukan pada penanganan Covid 19 yang jauh lebih penting. Tak segan-segan Giring bahkan mengatakan Anies pemimpin yang suka berbohong terhadap masyarakat. Pernyataan tersebut bahkan menjadi salah
satu trending twitter yang banyak diperbincangkan warga net.

Sejalan dengan pendapat Giring, kritikan lain dari PSI melalui Tsamara
Amany selaku ketua DPP PSI mengatakan, bahwa Anies hanya sibuk mengurusi penyelenggaraan Formula E dibanding Covid-19. Ia menambahkan bahwa Anies lebih mementingkan hal yang tidak penting dibanding membantu masyarakat yang mengalami kesusahan selama pandemi.

Sejak awal penyelenggaran Formula E, Pemprov seharusnya memikirkan
matang-matang bagaimana dampak yang bermunculan ketika ajang ini diputuskan akan digelar di DKI Jakarta. Opini publik yang turut memberikan kritik kepada Pemprov, juga perlu menjadi perhatian khusus sebagai bahan evaluasi dalam putusan selanjutnya.

Meskipun ajang bergengsi ini bisa mengenalkan DKI Jakarta
dan Indonesia di mata dunia, sehingga menambah devisa negara, bukan berarti
mengabaikan tugas penting dan membiarkan masyarakat bertanya-tanya serta kebingungan dengan penyelenggaraan Formula E dan penanganan Covid-19
menjadi hal yang tidak penting.

Meskipun pada akhirnya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta ditunda hingga 2021 dan batal diadakan di Monas, tetap saja Pemprov perlu mempertimbangkan kembali putusan-putusan yang berkaitan dengan ini kedepannya.

Jangan sampai dampak putusan yang diambil membuat masyarakat
resah dan kebingungan. Selain itu ada baiknya Pemprov berfokus pada
penanganan Covid-19, terlebih penyelenggaraan Formula E ditunda diadakan, agar masyarakat dapat beraktifitas normal kembali.**

 

 

 

Dari  Banten, Hadiah Polri Terindah untuk Anak dan Ibu Indonesia

Dari Banten, Hadiah Polri Terindah untuk Anak dan Ibu Indonesia

Penulis: Suryadi
Pemerhati Kepolisian dan Budaya

“Katanya daerah ini, daerah santri. Tetapi,
anak-anak si sini bicara dengan orangtua saja, seperti sudah tak ada lagi adab, kemana sopan-santun itu. Sudah seenaknya saja.”

“Kekerasan seksual bahkan juga terjadi di dalam lingkungan pendidikan (agama) seperti yang pernah kami terima
laporannya.”

Lebih-kurang dua kalimat seperti itu, dilontarkan oleh dua orang
peserta diskusi asal setempat yang berlatar belakang intelektual
dalam ‘Focus Group of Discussion’ (FGD) “Mendorong Tumbuhnya Kelompok Peduli Lingkungan Rawan Kejahatan Terhadap  Anak dan Perempuan”, Selasa, 29 Juni 2021, di Mapolda
Banten, Serang. Peserta FGD pun rata-rata dari Banten.

Ketika kalimat pertama dilanjutkan dan dihubungkan dengan kalimat kedua, kental terasa adanya stigma atau mungkin stereotip.

Akan tetapi, catatan penting dari event ini, ternyata tak ada
peserta yang reaktif lantaran tersinggung. Bahkan, ada yang
mengangguk-anggukan kepala sembari melempar tawa. Tampaknya, semua memahami dan dewasa.   Lantas, apa sesungguhnya yang terjadi?

Secara kebahasaan stigmatisasi dapat diartikan, “Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subyektif dan tidak tepat”.

Sementara stereotip dapat diartikan “Ciri negatif yang menempel pada seseorang karena pengaruh lingkungannya” (KBBI, 2002: 1091).

Terkait stigma atau stereotip, mengingatkan saya pada ceramah kebudayaan “Manusia Indonesia” (Sebuah Pertanggungjawaban) oleh Mochtar Lubis, 44 tahun silam. Ceramah ini dipidatokan Mochtar, budayawan, sastrawan, dan wartawan,  di Taman Ismalil Marzuki (TIM), Jakarta, pada 6 April 1977.

Isi utama ceramah itu membicarakan enam sifat manusia Indonesia, di samping sifat-sifat lainnya. Keenamnya yaitu Munafik atau hipokrit, yang di antaranya menampilkan dan menyuburkan sikap ABS,  asal bapak senang; Enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya; Bersikap dan berperilaku feodal; percaya takhayul; Artisitik, berbakat seni; Lemah watak.

Meski Mochtar menyatakan, “Ciri artistik manusia Indonesia  adalah yang paling menarik dan memesonakan, dan merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan manusia Indonesia” (2017: 33), tak urung masih saja mengundang polemik sengit, terutama dengan intelektual Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, seorang psikolog.

Sarlito menuding Mochtar tidak ilmiah. Pernyataannya tidak didasarkan pada data hasil penelitian. Maka, hal yang dipaparkan Mochtar bisa terjadi pada bangsa mana pun di dunia (Kompas, 17 April 1977).

Polemik intelektual secara opini berlanjut tak hanya antara Mochtar dan Sarlito,  tapi juga mengundang “rasa tidak terima” Margono Djodjohadikoesoemo, intelektual Jawa dan pendiri Bank BNI. Margono berpendapat tentang aristokrasi yang dihubungkan dengan pernyataan Mochtar yang mengecam keras berlangsungnya feodalisme di Indonesia. Jangan hanya dilihat dari segi negatifnya. Aristokrasi menunjukkan pula sikap dan budi mulia (Mochtar, 2017: vi). Margono adalah anak seorang Wedana Banyumas di masa lalu dan cucu buyut dari Raden Tumenggung Banyakwide, seorang pengikut setia Pangeran Diponegoro

Seorang pengajar dan biolog, Dr. Wildan Yatim pun ikut berpendapat. “Saya beranggapan segala tabiat buruk yang diketengahkan Mochtar Lubis itu hanya bersifat sementara manusia Indonesia. … Lebih-lebih jika dipikirkan dalam kalbu kita ada rasa keagamaan…”, tulis lanjut Wildan, yang juga novelis dan cerpenis. (Kompas 24/5/77 dalam Manusia Indonesia, 2017: 109).

Akan tetapi, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Jakob Oetama yang berlatar pendidikan tinggi sejarah, secara arif menengahinya tanpa mengunakan kata “stigma”, melainkan “stereotip”. Menurut Jakob:

“Stereotip tidak seluruhnya benar, tidak pula seluruhnya salah.
Stererotip tumbuh dalam benak orang karena pengalaman, observasi,
tetapi juga oleh prasangka dan generalisasi. Tetapi saya cenderung
berpendapat, stereotip  bermanfaat sebagai  pangkal tolak serta
bahan pemikiran serta penilaian secara kritis, maka aktual dan
relevanlah buku ini” (pengantar Manusia Indonesia, 2017: vii).

Baik Sarlito, Margono, Wildan maupun Jakob, semua sudah berpulang seperti halnya juga Jakob. Akan tetapi, pemikiran kelimanya, setidaknya menurut penulis, tetap berguna. Jalan tengahnya, adalah seperti dikatakan oleh Wildan dan Jakob tadi.

Ayah Kandung dan Ayah Tiri
AGAR tidak mengada-ada, seputar kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan, ada baiknya simak data-data dan uraian selanjutnya, baik secara nasional maupun  contoh dari beberapa daerah di Tanah Air. Ada pula riset yang penulis lakukan pada pemberitaan sejumlah media dalam 2018, tahun 2019, dan  hingga November 2020.

Pada pada 2020 secara nasional telah terjadi 11.637 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan seksual menempati urutan tertinggi, 7.191 kasus. Di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi dari perlindungan perempuan dan anak, hingga 3 Juni tercatat 1.902 kasus dari total 3.122 kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus kita waspadai,” Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar mengingatkan dalam sebuah diskusi, Jumat, 4 Juni 2021, di Jakarta.  (Antara pada Bali Post.com. 4/6/21, 17:33:32)

Komnas Perempuan sebelumnya (Jumat, 5/3/21) mengungkapkan, sepanjang 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Sang Ketua, Andry Yentriany, bentuk kekerasan di pringkat I di ranah pribadi adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%), kemudian kekerasan seksual 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%). Di ranah publik, kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebanyak  962 kasus (55%), yang terdiri atas kekerasan seksual lain (tidak disebutkan secara spesifik) tercatat 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan lima kasus, dan sisanya 10 kasus percobaan perkosaan.

Terungkap pula, sepanjang 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan perempuan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, dengan persentase mencapai 45 persen. (Tempo.co,Jumat, 5/3/21, 20:40).

Tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengaku pihaknya selama 2020 – 2021 memberikan perlindungan kepada 14 korban tindak pidana dengan status penyandang disabilitas. Satu di antara korban kekerasan seksual tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu anak perempuan difabel.

Pelakunya tiga orang pria dewasa. Pada peristiwa kerasan seksual lainnya, seorang anak perempuan penyandang disabilitas, masih di Sulsel, yaitu di Soppeng. Di Makassar ada lagi korban dari peyandang disabilitas rungu. Ia diperlakukan hingga hamil dan melahirkan. Bahkan, di Enrekang, masih di Provinsi Sulsel, korban berhari-hari disekap dan diperkosa. Sebagian besar dari mereka yang dilindungi LPSK, diungkapkan Wakil Ketua LPSK, Livia Iskandar, Minggu (24/1/21), adalah korban kekerasan seksual.(gatra.com, 24/1/21, 23:21)

Di Sulawesi Tenggara (Sultra), seperti disiarkan Antara, Kepala Seksi Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra, Darwin mengungkapkan, jumlah laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak pada 2020 tercatat 240 kasus. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan 140 laporan yang masuk dalam setahun sebelumnya. Dari jumlah  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di 17 kabupaten/ kota itu, di antaranya pertama, Kota Kendari 48 laporan dengan rincian 22 kekerasan fisik, 11 psikis, 16 seksual, enam penelantaran, dan satu kasus lainnya. Kedua di Kota Baubau 44 laporan dengan rincian 24 kekerasan fisik, 12 psikis, 10 seksual, tiga penelantaran, dan tiga kasus lainnya.

Ketiga, Kabupaten Kolaka 30 laporan dengan rincian kekerasan fisik dan psikis masing-masing delapan, 17 seksual, satu eksploitasi, dan satu kasus lainnya. (antaranews.com, 18/4/21, 14:33)

Peristiwa kekerasan terhadap anak dan perempuan juga terjadi di wilayah Provinsi Banten. Dari data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum (PPA Ditkrimum) Polda Banten terungkap, kompilasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang 2019 – Juni 2021 berdasarkan laporan yang masuk di Polda dan enam Polres/ Polresta cukup tinggi, yaitu sebanyak 571 kasus.

Dari jumlah ini, 458 kasus di antaranya kasus persetubuhan dan pencabulan yang korbannya anak di bawah umur. Jumlah kasus tertinggi di wilayah hukum Polres Pandeglang. Catatan lain dari 571 kasus tersebut, 98 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan 15 kasus tindak kekerasan terhadap anak (data PPA pada Ditreskrimum Polda Banten, Kamis, 24/6/2021).

Catatan lainnya yang memrihatinkan muncul dari Polres Pandeglang, Banten, Senin (17/5/21) ketika Polsek Bojong mengamankan tiga laki-laki dewasa pemerkosa gadis 16 tahun. Pemerkosaan terhadap anak perempuan disabilitas ini terjadi berkali-kali di tahun-tahun yang berbeda. Para pelaku orang-orang yang sangat dekat dengan korban. Pertama kali dia diperkosa oleh JM (51), ayah kandungnya sendiri, pada 2013. Pemerkosaan kedua pada 7 April 2021 dengan pelaku UK (30), tetangga korban. Terakhir pada 14 Mei 2021 terulang kembali dengan pelaku yang berbeda, yaitu SK (35).

Laki-laki yang terakhir ini tak lain paman korban sendiri. SK adalah adik JM. Kejadian pertama yang dialami korban ketika ia baru berusia delapan tahun, sebenarnya, segera diketahui pihak keluarga. Namun, berakhir dengan permintaan maaf JM belaka. Sang ayah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bejat terhadap anak kandungnya yang disabilitas itu.

Kepiluan serupa juga dialami seorang anak perempuan di Cipocok, Kota Serang. Perempuan difabel yang kini duduk di bangku SMA ini, diperkosa ayah tirinya, AY (47) ketika berusia 16 tahun di tahun 2017. Di tahun 2019, korban sempat melahirkan seorang bayi hasil perbuatan bejat AY. Peristiwa ini terungkap setelah dilaporkan paman korban ke Polres Kota Serang, awal Februari 2021. Dalam pemeriksaan polisi, awalnya pelaku mengaku memerkosa puteri tirinya pada 2018, namun pada pemeriksaan lanjut terungkap sudah sejak korban berusia 16 tahun pada 2017.

Perbuatan pertama korban, sebenarnya sempat diketahui Ibu kandung korban. Anehnya, sang Ibu malah memaksa korban menyaksikan ia sedang bersetubuh dengan AY (kompas.com, 03/02/21, 14:46).

Pada kejadian lain, seorang anak perempuan berusia 17 tahun dicabuli oleh ayah tirinya, AD (43), pada 2018 dan 2019. Ayah kandung korban, AW yang mendapat cerita dari korban mengadukan AD ke Polsek Wanasalam, Lebak, Sabtu (13/3/21. AW Kepada polisi menjelaskan, AD melakukan pencabulan terhadap puterinya lima kali dalam kurun 2018 dan 2019. Pertama kali ia lakukan ketika AT masih duduk di bangku SMA. Saat itu, AD beralasan mengobati AT yang gatal-gatal pada kulitnya. Tetapi, yang kemudian terjadi, adalah pencabulan yang pertama dialami AT. Perkara ini, kemudian ditangani unit PPA Polres Lebak.

Catatan berbeda penulis angkat dari riset sendiri berbasis sejumlah pemberitaan media tentang peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Banten. Catatan ini, tentu saja, berbeda dengan catatan pihak-pihak lainnya, baik Polri maupun instansi-instansi yang berkompeten seperti Kemen-PPPA, Komnas Perempuan, P3APPKB, dan LPSK. Dari yang diriset atas pemberitaan media didapati kekerasan seksual di Banten sampai November 2020 sebanyak 17 kasus, dan 20 kasus pada 2019, sedangkan 2018 sebanyak 15 kasus.

Dilihat dari pelaku, sampai pada November 2020 yaitu lima orang dekat terdiri atas ayah, ayah tiri, dan paman; sembilan orang dekat seperti teman, tetangga, kenalan di medsos; satu orang guru agama; dua orang tak dikenal. Tahun sebelumnya, tiga pelakunya merupakan orang dekat yaitu ayah, ayah tiri, dan paman; 13 orang dekat yang merupakan teman, tetangga, kenalan melalui medsos; satu orang guru; dua orang guru agama; satu orang tak dikenal. Di tahun 2018 teriset dua orang dekat yaitu ayah dan ayah tiri;  delapan orang dekat terdiri atas teman, tetangga, dan kenalan di medsos; satu orang guru; dan empat orang tak dikenal.

Pada 2020, tepatnya hingga November, riset media itu juga memunculkan 17 korban yang terdiri atas satu orang  anak-anak; 13 orang di bawah umur; satu orang dewasa; dua orang tak diketahui usianya. Pada tahun sebelumnya,  sebanyak 20 orang korban terdiri atas dua orang anak-anak; sembilan orang di bawah umur; lima orang dewasa; empat orang tak diketahui usianya. Pada 2018 teriset 15 korban terdiri atas satu orang anak-anak; sembilan anak di bawah umur; empat orang dewasa; dan satu orang tak diketahui dengan pasti.

Data-data tersebut mengungkapkan peristiwa kejahatan kekerasan, khususnya kejahatan seksual bahkan terhadap anak dan perempuan difabel dan disabilitas, yang terjadi Tanah Air. Jadi, bukan cuma di Sulsel, Sultra,  dan Banten.

Bagi daerah-daerah yang merasa adanya ironisme berbasiskan identitas keagamaan, etnis, ada-istiadat, atau budaya, tak perlu malu atau tersinggung, lantas menuding hal itu sebagai stigmati atau stereotip. Masyarakat atau pemerintah daerah juga tidak perlu menutup-tutupi atas nama alasan aib atau memalukan daerah. Sebab, makin tertutup, akan makin membuka peluang bagi para pelaku untuk leluasa  melakukan tak terpujinya. Setidaknya, ketertutupan akan membuat terbangunnya potensi kejahatan yang sewaktu-waktu bisa saja meletupkan terjadinya bebagai kekerasan.

Masa Covid-19 menyerbu sejak Februari 2020 hingga kini yang berakibat lanjut banyaknya orang menganggur dan tinggal di rumah, juga tidak bisa dijadikan alasan langsung terjadinya perbuatan sangat tercela itu. Alasan seperti ini, jelas tindakan “mengkambinghitamkan” Covid. Tak ada hubungan langsung antara musim Covid-19 dengan perbuatan seseorang menyetubuhi atau mencabuli anak dan perempuan. Apalagi, para korban sudah seharusnya dilindungi, seperti mereka yang di baeah umur dan memiliki kecacatan seperti difabel atau disabilitas.

Alasan yang menghubungkan musim Covid-19 dengan tindakan menyetubuhi atau mencabuli anak dan peremuan, dapat dianalogkan lewat pertanyaan, “Apakah korban kecelakaan lalu-lintas (KLL) yang beberapa hari kemudian meninggal dunia  dalam perawatan, dapat divonis “meninggal langsung” akibat KLL?

Salah satu jalan terbaik yang dapat dipilih untuk pemecahan efektif terhadap peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dan perempuan, adalah dengan menemukannya di lingkungan pemukiman berbasis masyarakat dan keluarga. Dari situ, dapat diharapkan adanya tindakan cegah dini terhadap peluang terbangunnya potensi kejahatan seksual. Jika pun bukan cegah dini, setidaknya dapat dilakukan pencegahan agar tidak sampai terjadi sehingga angka-angka dapat kejahatan seksual dapat dicegah atau bahkan ditiadakan. Mungkinkah?

Inisiasi Polri

TINDAKAN cegah dini dan pencegahan, ampuh bila dilakukan dengan keterpaduan upaya secara dini pula. Pihak-pihak yang paling berkepentingan sesuai peran masing-masing adalah Pemerintah Daerah (provinsi, kabutaen, kota) yang memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduang Anak (PPPA).

Sebagaimana diketahui, adanya Dinas PPPA. memnberi arti bahwa tangan-tangan jangkauan pembinaan Pemda –termasuk dengan kemampuan APBD-nya–   menjangkau  sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan/ desa, bahkan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Di wilayah itu pula, dapat dibangun kekuatan dini oleh Pemda mengingat adanya potensi kekuatan dari masyarakat,  seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan keluarga sebagai “sekolah pertama” bagi setiap anak anak dalam menapaki pertumbuhan fisik dan mentalnya .

Polri adalah institusi yang paling berkepentingan menciptakan rasa aman bagi warga. Untuk itu, tindakan hukum (baca: represif) merupakan langkah terakhir. Polri seusaha mungkin mendahulukan tindakan cegah dini, jika bukan pencegahan agar sesuatu potensi tidak meletup berubah menjadi peristiwa. Sebab, bila suatu kriminal sudah terjadi, dapat dipastikan akan melelahkan.  Dalam kalimat lain dapat dikatakan, “Lebih baik mencegah ketimbang sudah terjadi sesuatu.”

Berangkat dari pemikiran semacam itu, keterpaduan Pemda, masyarakat, dan Polri dalam menangani ancaman terus terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, sudah selayaknya terlembagakan secara baik di tingkat lingkungan pemukiman. Bahwa kemudian Polri  melalui 34 Polda di Tanah Air menginisiasi, tentu merupakan suatu hal yang patut didukung dan kemudian lebih jauh.

Jalan pembuka yang ditempuh Polri, bisa bermacam-macam. Semisal yang diinisiasi oleh Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H. yaitu dengan mengadakan Focus Group of Discussion (FGD) yang diakhiri oleh peng-embrio-an Kampung Pelopor Peduli  Perempuan dan Anak (PPPA).  Maraknya tindak kejahatan dan penyimpangan seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah hukum Polda Banten, justru telah memicu munculnya gagasan kreatif membentuk Kampung PPPA.

Dari FGD yang telah dijalankan Selasa (29/6/21), akan dilanjutkan dengan diskusi tim kecil yang membahas pengawalan terbentuknya percotohan Kampung PPPA.  Percontohan ini diharapkan, pada gilirannya akan mendorong bertumbuhnya Kampung PPPA yang lain di setiap lingkungan permukiman. Pengoperasian Kampung PPPA, tentu butuh pembinaan Pemda dan langkah-langkah praktis dari para praktisi sosial di bidangnya.

Mengingat tingginya kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tanah Air di satu di sisi, dan padahal di lain sisi terdapat potensi kepedulian masyarakat yang layak dibangkitkan, maka langkah yang ditempuh Polda Banten, sangat mungkin oleh Polri dikembangkan menjadi program bagi setiap Polda di Tanah Air. Mungkin ini akan menjadi hadiah terindah bagi masyarakat dari Polri yang merayakan Hari Bhayangkara ke-75 pada Kamis, 1 Juli 2021 ini.

Catatan yang patut menjadi perhatian bahwa, sinergi peran agama dan keagamaan, kearifan lokal termasuk adat dan budaya kesetempatan, serta terpenuhinya porsi asuh dari para orangtua, akan membuat anak peka terhadap potensi kekerasan yang mengancam keselamatan mereka. Di situlah ajaran-ajaran moral dan keadaban, disertai kearifan, keteladan nyata dari orangtua dan pola asuh penuh kasih-sayang, akan  membuat kokoh anak baik secara mental maupun spiritual. Bila yang terjadi sebaliknya, dapat diduga upaya semaksimal apa pun, cuma akan bicara Polri dengan tindakan represifnya. Cegah dini atau pencegahan makin menjauh!.**

Garut Kehilangan Seorang Jurnalis yang Gigih

Garut Kehilangan Seorang Jurnalis yang Gigih

Oleh: H. Ujang Selamet/Saepul Zihad

Berita duka datang dari kalangan jurnalis di Garut, seorang teman seprofesi, dari Media Kontras, Nanan Gunawan telah meninggal dunia, Senin (21/6/2021) sekitar pukul 20.15 WIB.

Nanan Gunawan meninggal di kediamannya Perum Bumi Margawati Permai Blok J-10 Rt 02 Rw 17 Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota Jawa Barat.

Wartawan Kabupaten Garut ikut dalam iring-iringan mengantarkan jenazah almarhum yang dimakamkan di Taman Makam Umum (TPU) Pale Jambe Kelurahan Sukanegla.

Kabar duka meninggalnya wartawan yang dikenal baik dan ramah juga humoris ini, menyisakan duka yang mendalam, ucapan duka mengalir dari berbagai pihak, baik itu kalangan pejabat, sahabat dan tentunya dari kalangan wartawan.

Almarhum meninggal dunia di usia 49 tahun, meninggalkan seorang Istri dan empat orang anak yakni, Rihan Dean Gunawan (21), Firman Nugraha (17), Desi Putri Gunawanc(14) dan Wasiatul Akmal Gunawan (5).

Semasa hidupnya, almarhum yang kerap disapa Ugun ini telah melanglang buana di dunia Jurnalis, kurang lebih 15 tahun setelah berjuang melawan sakit yang dialami, yaitu sesak nafas, Ia juga merupakan sosok pribadi yang baik di kalangan instansi.

Keterangan Istri almarhum, Nia Yuliana Devi (39), kepada penulis, pada hari Selasa (27/6/2021) di rumah duka, dirinya mengaku kaget dan tak menyangka atas kepergian suami tercinta.

“Ya gak menyangka ditinggal pergi oleh suami saya, sebelumnya sudah dua minggu suami saya merasa sakit terutama sesak nafas, tapi pernah dua kali di bawa ke dokter namun tak ada perubahan, malah akhir-akhir ini suami terus mengigau merasa sudah tidak kuat lagi,” terangnya penuh kesedihan

Nia yuliana menyampaikan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah menaruh perhatian kepada almarhum suami saya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan bapak/ibu yang sudah peduli dan perhatian kepada almarhum, apabila almarhum ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya,” ucap Nia Yuliana D.

Sementara itu dari beberapa insan pers menuturkan, mereka mengaku merasa kehilangan dengan kepergian Jurnalis terbaik di Kabupaten Garut ,


Dari ketua Amni Garut Wahyudin mengatakan, mewakili rekan-rekan wartawan Kabupaten Garut dirinya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum dan permohonan maaf apabila ada kesalahan/kekhilafan,

“Semoga amal ibadah almarhum diterima Alloh SWT dan husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dimudahkan menuju surga,

Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran, Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Nanan Gunawan dan keluarga besar. Selamat jalan Ugun,” katanya. **

 

Tafsir Tunggal Hari Lahir Pancasila

Tafsir Tunggal Hari Lahir Pancasila

Oleh: Dr. USMAR. SE.,MM

SETELAH dilantiknya anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada hari Senin, tgl 28 Mei 1945, pukul 15.35 Wib, dengan anggota sebanyak 62 orang. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai Ketua, di dampingi dua orang Wakil Ketua, yaitu R.P.Suroso dan Ichibangase.

Selanjutnya panitia BPUPK memutuskan bahwa sidang pertama BPUPK, akan dilangsungkan dari tgl 29 Mei s/d 1 Juni 1945.

Adapun agenda terpenting dalam sidang pertama itu adalah mencari jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia dr.Radjiman Wediodiningrat, *“Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk itu, apa dasarnya ?”*.

Dalam sidang pertama ini, yang berlangsung sejak tgl 29 Mei – 1Juni 1945, tercatat ada 46 orang pembicara yang menyampaikan pemikirannya.

Namun dari para tokoh yang berbicara itu, belum ada yang menyampaikan sebagai jawaban yang pas atas pertanyaan Ketua Panitia BPUPK tersebut.

Barulah ketika Bung Karno, mendapat giliran untuk berbicara, pada hari terakhir sidang, yaitu hari Jumat, tgl 1 Juni 1945, pukul 11.00 Wib, selama sekitar satu jam, memberikan uraian secara lengkap yang berisi tentang Lima Sila, tentang dasar negara, untuk menjawab pertanyaan Ketua Panitia BPUPK tersebut.

Seperti kita ketahui, Bung Karno membuka pidatonya dengan mengatakan bahwa “Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya”.

“Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini”.

Pidato Bung Karno yang disampaikan secara lisan tersebut, dicatat oleh Notulen dengan menggunakan tulisan Stenografi sistem karundeng.

Selanjutnya sebelum sidang pertama ini berakhir dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan kembali PANCASILA sebagai dasar negara, berdasarkan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

*PERKEMBANGAN RUMUSAN PANCASILA*
Dalam Pidato Bung Karno tgl 1 Juni 1945 itu, rumusan dan urutannya adalah: 1).Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3)Mufakat atau Demokrasi; 4)Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan tersebut, bahwa terlihat Pancasila terdiri atas dua lapisan fundamen, yaitu; pertama; Fundaemen Politik; kedua; Fundamen Moral (etik Agama).

Dan baru pada perkembangan berikutnya, oleh panitia kecil yang dibentuk berdasarkan amanat saat hari terakhir BPUPK, mengubah dengan meletakkan fundamen Moral di atas fundamen politik, maka susunannya pun ber-ubah, menjadi seperti Pancasila saat ini, yaitu :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5) Keadilan Sosial bagi selururh rakyat Indonesia.

DINAMIKA DIALEKTIS HARI LAHIR PANCASILA

Di era pemerintah orde baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila pada tahun 1970.

Kemudian polemik makin menajam, dan makin menjauh dari riilnya jalan sejarah kelahiran Pancasila, ketika tahun 1981 Prof.Dr.Nugroho Notosusanto melakukan rekayasa Politik melalui bukunya “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara” yang menggunakan dan menganggap tafsir Pancasila Versi Muh.Yamin sebagai satu-satunya sumber yang sah.

Meski tidak menggunakan metodelogi penggalian sejarah sebagaimna mestinya, terutama dalam tahap “Heuristik” (mencari sumber), Prof.Dr.Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa penggali Pancasila itu ada tiga orang, yaitu : Moh.Yamin, Supomo, dan Soekarno.

Dan sebagai ilmuwan yang juga politikus, untuk mengamankan pendapat kelirunya ini, Prof.Dr.Nugroho Notosusanto memberikan embel-embel yang seakan bijak terhadap pendapatnya tersebut dengan mengatakan bahwa “Seorang sejarawan yang baik, Tidak akan malu mundur, kalau kemudian ditemukan bahan bukti yang lebih kuat dari yang dimilikinya”

Tentu saja keputusan sesat ini, ditentang oleh pelaku sejarah dan saksi sejarah, seperti Bung Hatta, Prof.AG.Pringgodigdo.SH, Prof.Soebarjo.SH, AA.Maramis.SH, dan Prof.Soenarjo.SH, Sejarawan A.B.Kusuma, dan A.Dahlan Ranuwihardja.SH

UPAYA MENCARI KEBENARAN SEJARAH

Ketika Prof.Dr.Nugroho Notosusanto berkesimpulan, dengan menggunakan buku Moh.Yamin sebagai sumber primer, yang sebenarnya Moh.Yamin meminjam arsip BPUPK dari Mr.AG.Pringgodigdo yang kemudian dinyatakan hilang, mendapat protes keras dari para ahli sejarah.

Padahal tahun 1983 dalam Disertasinya J.C.T. Simorangkir. SH, menyatakan bahwa ada arsip BPUPK di Alglemeen Rijks Archief, Nederland.

Selanjutnya dalam upaya mencari kebenaran sejarah tersebut, lalu pada tahun 1991 Sejarawan A.B.Kusuma, berangkat ke Nederland dan Amerika Serikat untuk mencari arsip BPUPK tersebut.

Waktu di Nederland, A.B.Kusuma mendapat keterangan bahwa, arsip BPUPK dengan kode *“Pringgodigdo Archief”*, telah di kembalikan ke Indonesia.

Untuk memastikan ini, Sejarawan A.B.Kusuma menanyakan ke Arsip Nasional, ternyata pernyataan itu benar, bahkan dengan keterangan tambahan, bahwa “Koleksi Yamin”, yakni arsip BPUPK yang di pinjam oleh Moh.Yamin dari Mr.A.G.Pringgodigdo dan dinyatakan hilang, secara tidak sengaja ditemukan kembali di Pura Mangkunegara, Surakarta, oleh seorang petugas Arsip Nasional yang diminta bantuannya untuk membereskan manuskrip Prof.Mr. Moh.Yamin yang dibawa oleh menantunya *G.R.A. Satuti* ke Pura Mangkunegaran.

Hanya saja memang sampai dengan tahun 1993, baik Arsip Pringgodigdo dan Koleksi Yamin yang disimpan di Arsip Nasional belum boleh di buka untuk Umum, sehingga menyebabkan tidak ada buku yang menggunakan sumber tersebut dalam penulisannya, hingga tahun tersebut.

SAKSI SEJARAH DARI PELAKU SEJARAH

Jika kita cermati secara teliti dan melihat pernyataan dari beberapa saksi sejarah dan juga pelaku sejarah, maka kini kebenaran itu terungkap sudah.

Pertama, dalam seminar Angkatan Darat tahun 1966, yang dikenal dengan sebutan *“Catur Dharma Eka Karma”* yang di hadiri oleh 124 Perwira dalam rangka menggodok strategi pertahanan, dalam diktum pendahuluannya dinyatakan bahwa lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945.

Kedua, Keputusan MPRS No.XX tahun 1966, menyebut bahwa “Penyusuanan pembukaan UUD 1945, sesungguhnya dilandasi oleh Jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh Jiwa Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945”.

Ketiga, kita dapat melihat ketika Soeharto, pada tgl 1 Juni 1967, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Presiden, memberikan sambutan mengenai hari Lahinya Pancasila mengatakan “…….Marilah kita, pada hari Lahirnya Pancasila ini, sekali lagi dan untuk kesekian kalinya mawas diri sejujur-jujurnya apakah sikap dan perbuatan kita telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila…..”.
Dari kutipan ucapan Pak Soeharto di atas, jelas tersurat dan tersirat, bahwa beliau mengakui hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945.

Keempat, adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Lima, sebagai pemungkas upaya mencari kebenaran sejarah lahirnya Pancasila.

Adapun Panitia Lima tersebut, adalah saksi sejarah yang juga pelaku sejarah, yaitu: 1). Dr.Mohammad Hatta; 2).Mr.Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo; 3). Prof.Mr.Sunario; 4)Prof.Mr.A.G.Pringgodigdo, dan 5). Mr.A.A.Maramis.

Panitia Lima tersebut, telah menyusun buku “Naskah Asli Uraian Pancasila”, pada tanggal 18 Februari 1975.

Kemudian melalui delegasi Dewan Harian Nasional Angkatan 45, yang dipimpin oleh Jenderal Surono, pada tgl 23 Juni 1975 menyerahkan Naskah tersebut kepada Presiden Soeharto.

Dengan berbagai uraian di atas jelas tak terbantahkan, bahwa hari lahir Pancasila adalah berangkat dari Pidato Bung Karno di depan Sidang BPUPK tgl 1 Juni 1945.

Kelima, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa 1 Juni 2016, menetapkan bahwa *Tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.*

Karena itu sekarang hanya ada *Tafsir tunggal* tentang hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945.

Penulis: Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional.

 

Renungan Pelayanan Anarki No! Perbaiki Komunikasi Yes!

Renungan Pelayanan Anarki No! Perbaiki Komunikasi Yes!

Oleh: Suryadi

Ketua Dewan Pembina PUSKOMPOL (Pusat Studi Komunikasi Kepolisian)/
Wasekjen LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional)

Massa mendemo, merusak, dan melakukan pembakaran
di Kompleks Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan.
Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
dan beberapa bagian lainnya, rusak terbakar.
Berita media tentang peristiwa tersebut di-WhatsApp(wa)-kan
kepada seorang Jenderal, dua Komisaris Jenderal, dan satu Inspektur
Jenderal (Irjen) Polisi di Mabes Polri. Tiga irjen yang kini
sedang menjabat Kapolda, juga menerima wa tersebut.
Tiga Kepala Bidang Humas berpangkat komisaris besar
(kombes) di tiga Polda juga tak luput dari wa itu.
Dua Brigjen Polisi yang kini bertugas di luar strukur Polri pun
menerimanya. “Sharing” berita diikuti kalimat yang lebih
kurang berbunyi: ini momen bagus untuk mempertinggi sosialisasi
SP2HPOnline yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri). Apa itu SP2HP? Apa respons mereka terhadap
berita perusakan Mapolsek tadi? Bukankah komunikasi sekaligus
sosialisasi yang efektif akan mampu menengahi terpicunya
eksplosivitas kemarahan warga yang berbuntut anarki?

 

Mendemo dan Membakar
IDUL Fitri 1442 Hijriyah/ 2021 belum sepekan berlalu. Selasa malam (18/5/21) sekira jam 21.00 WIB, masa berkumpul di sekitar Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan. Dua jam kemudian, sekitar pukul jam 23.00 WIB, massa masuk ke Markas Polsek. Bagaimana pun dua polisi, Kepala Unit Reserse Kriminal dan Intelkam yang berjaga di situ, juga punya perasaan takut. Mereka pun bersicepat pergi. Setelah lebih dulu melempari dengan batu dan membuangi sejumlah benda dari dalam kantor Polsek itu, massa memulai aksi brutalnya. Membakar! Satu setengah jam kemudian, jilatan api baru bisa dipadamkan oleh pihak petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan (Damkar Lamsel). Terakhir diketahui, bangunan (SPKT) dan beberapa bagian lain nya di Mapolsek Candipuro rusak atau terbakar.

Mengutip Camat Candipuro, Wasidi, Tribunnews.com (18/5/21) mewartakan, sebelum peristiwa anarki itu, hampir setiap hari ada penodongan dan pembegalan di wilayah kecamatan ini. Dalam sehari pernah terjadi lima kali. Disebutkan, masyarakat Candipuro kecewa terhadap polisi yang dinilai lamban menangani. Di lain pihak, polisi mengklaim tidak tinggal diam dan sedang berupaya mengungkap dan berharap warga memercayakan penanganannya kepada polisi (Tribunnews.com, 19 Mei 20201, 05:06). Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Rabu (19/5/21) mengatakan, tuduhan bahwa polisi tidak bekerja, jelas tidak berdasar. Sebab, dalam rentang Januari – April 2021 Polsek Candipuro telah mengungkap sedikitnya tujuh pencurian kendaraan bermotor, baik itu pembegalan maupun pencurian dengan pemberatan. Empat di antaranya sudah P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan (Kompas.com, 19/05/2021, 10:47).

Sementara Kapolda Lampung, Irjen Pol. Hendro Sugiatno meminta agar provokator pembakaran menyerahkan diri. Ia berkomitmen untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penegakkan hukum kepada provokator dan pelaku perusakan Mapolsek Candipuro. Kapolda juga meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang merugikan masyarakat sendiri karena pelayanan kepolisian menjadi terganggu (antaranews.com, Rabu, 19/5/21, 20:33).

Lantas apa sebenarnya yang terjadi di balik pembakaran Mapolsek Candipuro? Sejauh ini, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan, ada delapan orang yang menjadi provokator aksi pembakaran, sedangkan yang terlibat banyak itu hanya ikut-ikutan. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Zaky Alkazar Nasution mengaku telah mengamankan kedelapan orang yang diduga sebagai dalang perusakan dan pembakaran Polsek Candipuro (tribunnews.com. Kamis, 20/04/21, 07:32).

Tentu saja, tak cuma itu yang bisa diungkap. Harus ada pengungkapan sampai ke akar-akar persoalan yang bersemayam akut baik di internal Polri hingga di garis terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu Polsek-polsek termasuk Polsek Candipuro. Selain juga, berusaha mengungkap apa yang membasis pada masyarakat sehingga mereka mudah terprovokasi. Mungkin diperlukan pelibatan para ahli tak cuma di bidang hukum, melainkan juga sososilogi dan psikologi. Hal ini agar Polri peka dan prediktif jitu membaca bakal potensi dan potensi kerawanan atau kemungkinan yang bakal terjadi termasuk pemicu eksplosivitas kemarahan masyarakat yang berpuncak pada tindakan anarki berupa perusakan harta negara.

Respon
SEPUTAR “sharing” berita peristiwa pembakaran Mapolsek Candipuro kepada sejumlah jenderal polisi di Mabes Polri, Kapolda serta perwira menengah Polri yang kini menjadi Kabid Humas di Polda tadi, mereka memberi respon. “Sharing” berita tersebut dihubungkan dengan SP2HPOnline yang bertujuan agar pelapor perkara pidana kepada polisi dapat secara kontinu mengetahui perkembangan penyidikan langsung dari penyidik atau atasannya. Di antara mereka yang merespon lewat wa, yakni:
Dua jenderal bintang dua masing-masing membalas: “tks” dan “Ok tks sarannya”, sedangkan seorang lagi balas me-wa, “Betul sekali Pak Suryadi, itu pelajaran yang berharga bagaimana merespon dan langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus yang meresahkan”.
Seorang Kabid Humas di salah satu Polda terang-terangan menyatakan: “Siap Pak Sur”, sedangkan sejawadnya di Polda lain merespons pendek, “Trims Pak”. Akan tetapi, seorang Kabid Humas di Polda yang berbeda dan kepadanya ditambahkan pertanyaan, “Apakah SP2HPOnline sudah merata ke Polsek-polsek?”, ia menjawab: “Kami sudah presisi Pak”. Kemudian, sosok kombes yang terakhir ini, cuma membuka wa-nya ketika dikomentari balik, “Ini momen untuk mempertinggi intensitas sosialisasi SP2HPOnline….”

PRESISI, dan Teknologi
KINI Polri tergolong “manula” di usianya yang sudah 76 tahun (pinjam istilah manusia di atas usia 60 tahun). Kehidupan Polri seperjalanan dengan berdirinya Republik Indonesia tercinta dari masa ke masa. Jenderal yang berada di puncak pimpinan silih berganti seiring dengan rupa-rupa kepemimpian negara sejak:
• Sukarno, 20 tahun sejak proklamasi kemerdekaan hingga perjalanan bangsa yang penuh gejolak nyaris tiada henti;
• Soeharto, 32 tahun masa otoriter Orde baru ditandai tingginya tingkat represivitas, Polri yang menurut konvensi dunia (Genewa) adalah sipil malah menjadi bagian dari tentara;
• BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Pada masa ketiganya memimpin Negara, Polri berada di masa-masa krusial peralihan dari Orde Baru ke era reformasi ditandai oleh konsolidasi demokrasi berkepanjangan yang tak kunjung mendewasakan;
• Presiden SBY (dua kali lima tahun), sampai kepada Joko Widodo sebagai Presiden yang kini memasuki lima tahun kedua masa kekuasaannya, penuh tantangan politik. Hal itu diperparah oleh beratnya beban perekonomian akibat serbuan pandemi Covid-19 dengan sejumlah sikap yang berubah-ubah untuk mengatasinya (juga dialami oleh ratusan negara dan belum diketahui kapan akan berakhir).

Kini Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri yang ke-26. Setiap Kapolri bukan cuma ingin kepemimpinannya berjalan dengan baik tanpa dekil-dekil, bahkan mungkin tanpa koreng yang mencacati. Meski, fakta menunjukkan hal tersebut mustahil. Sebab, terlalu banyak faktor yang bisa dijelaskan terkait bahwa yang menjadi anggota Polri termasuk para pemimpinnya adalah juga manusia yang harus mampu membedakan “sistem yang mengendalikan Polri atau sebaliknya”.

Belum lagi persoalan kelayakan sistem yang berelasi dengan realitas kehidupan anggota Polri itu sendiri dan masyarakat yang amat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melingkarinya. Selalu ada dominasi kepentingan pribadi-pribadi di eksternal yang memengaruhi, meski terpengaruh atau tidak adalah sangat ditentukan oleh konsistensi berkomitmen pada penegakkan moral, integritas dan profesionalisme seorang polisi.

Suka tidak suka, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, semua itu terbangun sebagai suatu “legacy” yang pantas dinikmati saja, diteruskan, disempurnakan, atau kah sama sekali dihentikan? Yang pasti bahwa di setiap peralihan kepemimpinan Polri, nyaris tak ada suatu hasil evaluasi yang terpublikasi secara representatif kepada publik. Saya yakin, suatu analisa dan evaluasi (anev) mendalam telah dilakukan mendahului setiap akhir masa jabatan Kapolri, namun mungkin hal itu dianggap bukan untuk konsumsi publik. Maka, jadilah “itu cuma untuk internal”. Artinya, Polri harus memahami bahwa publik bebas berinterpretasi atas fakta-fakta berjalan. Maka, Polri sendiri secara kelembagaan atau person-personnya tidak perlu buru-buru merasa terfitnah oleh interpretasi masyarakat yang terpublikasi. Bukankah kehendak terbuka sudah dicanangkan lewat tranparansi dalam PRESISI?

Terlepas dari sinambung atau tidak program dan kerja-kerja antara satu pemimpin Polri dengan pemimpin Polri berikutnya, sejumlah Kapolri menggelar visi dan misi, sistematis membingkai atau langsung berupa kerja-kerja implementatif. Misalnya, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang selama 14 tahun menjadi Kapolri (29 Sept. 1945 – 14 Des. 1959). Pahlawan nasional bermental baja ini teruji konsisten. Kepada Presiden sekali pun, ia hadapkan sikap Polri yang tidak boleh dipengaruhi oleh politik. Ia bergeming menghadapi segala macam tantangan “kenakalan politik” dan “sikut-menyikut” internal dan berusaha menggunakan pengaruh Presiden Sukarno, sampai ia harus dicopot. Ia menerobos lewat pentingnya pendidikan dan pembentukan fungsi-fungsi dalam tubuh Polri.

Di masa Orde Baru, Anton Sudjarwo (4 Desember 1982 – 6 Juni 1986) membenahi memutar roda organisasi Polri dengan menggulir Rekonfu singkatan dari Reorganisasi, Konsolidasi, dan Fungsionalisasi.

Sebelum Anton, Kapolri Prof. Awaloedin Djamin merigit kerja-kerja reserse dengan keharusan adanya statistik kriminal. Melalui mekanisme ini, antara lain dapat terbaca kecenderungan “crime rate” sehingga dapat pula diketahui jenis kejahatan dan fluktuasinya. Selain, tentu saja, dapat diketahui juga tingkat penyelesaian penyidikannya sebelum menuju ke tahap selanjutnya. Sejak itu (atau mungkin bahkan jauh-jauh sebelumnya) hingga kini terbentuklah atau memang sengaja dibentuk, seiring melajunya angka-angka pertumbuhan kejahatan, imej bahwa reserse adalah ujung tombak utama Polri dalam menjamin keamanan masyarakat dari beragam kejahatan. Meski, sebenarnya tanpa sinergitas fungsi-fungsi di internal, Polri hanya akan lebih berperan sebagai “pemadam kebakaran” yang sulit mengatasi persoalan-persoalan mendasar terjadi dan membiaknya beragam kriminalitas sebagai buah dari masalah-masalah sosial yang memagut kehidupan masyarakat.

Kini di puncak nomor 1 Polri Sigit kapolrinya. Masa bakti lulusan Akpol 1991 ini masih akan lebih panjang daripada para pendahulunya di masa (katanya) reformasi ini. Ia sosok junior lulusan Akpol yang “butuh” dilingkari para senior (1987, 1988, 1989), seperti dapat dibaca dari realitas yang kini mengisi puncak-puncak kepemimpinan Polri. Jika tak diganti di tengah jalan, sangat mungkin ia menjadi Kapolri sampai kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir pada 2024. Bahkan, ketika kepemimpinan Presiden Jokowi (yang menjadikannya Kapolri) berakhir, Sigit masih anggota Polri aktif. Ia menjadi Kapolri didahului oleh Idham Azis, sosok yang cuma 14 bulan menjalankan kepemimpinan dengan gaya lugas pragmatis. Di lain sisi Idham dapat dikatakan sosok “pelanjut” rekan seiringnya semasa di pasukan antiteror Densus 88, jenderal intelektual Prof. M. Tito Karnavian (kini mendagri). Jika Tito menggulir cita-cita mewujudkan Polri yang Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) yang kemudian dimantapkan oleh Idham Azis, giliran Sigit menggulir konsepsi PRESISI untuk Polri dalam menjalankan kepemimpinannya.

PRESISI dari segi bahasa adalah kata yang diserap dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, yaitu “precision” yang artinya “kesaksamaan”, “ketelitian” (Echols dan Shadhily, 1993: 442). PRESISI dalam bahasa Indonesia diartikan “ketepatan”, “ketelitian” (KBBI, 2002: 895). Sigit menggulir konsep PRESISI untuk memutar sistem untuk kerja-kerja organisasi Polri sebagai kristalisasi dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan.

Setidaknya saya melihat PRESISI tepat dilihat dari arti kata baik dalam bahasa Indonesia maupun “precision” dalam bahasa asalnya. Dengan Demikian PRESISI hendaklah dimaknai oleh kerja-kerja organisasi dan segenap insan Bhayangkara dari fungsi yang manapun (bukan cuma reserse), sebagaimana nilai yang dikandung oleh prinsip keterbukaan. Keterbukaan itu mengundang tanggung jawab semua pihak, baik di dalam tubuh Polri maupun masyarakat.

Dengan PRESISI yang betul-betul dijalankan, masyarakat akan merasakan bahwa Polri memiliki kepekaan membaca kebutuhan masyarakat akan rasa aman hari ini, masa berjalan, dan yang patut diduga berkembang di kemudian hari (Prediktif). Semua itu berlangsung secara terbuka sehingga bukan hanya kontrol internal yang berfungsi, tapi kontrol sosial pun menjadi efektif (Transparansi). Masyarakat tidak hanya bisa dengan ketinggian emosinya mengontrol, melainkan juga harus mampu memberikan partisipasinya, kapan harus aktif dan kapan pula pasif memberi ruang bagi polisi untuk membuktikan kerja-kerja dan pelayanannya. Inilah, agaknya, gagasan yang melahirkan pemolisian masyarakat (“community policing”).

Selanjutnya kemudian, diharapkan akan tumbuh sifat dan konkret sikap tindak cepat tanggap Polri, bahkan di saat sebelum sesuatu terbangun menjadi potensi gangguan (Responsibilitas). Akhirnya (bukan penghabisan) dari terwujudnya cita-cita Polri yang PRESISI, tercipta masyarakat yang merasakan adanya keadilan. Ini berkait erat dengan Polri yang senantiasa dapat dikontrol baik oleh internal maupun eksternal secara terbuka (berkeadilan), selain Polri yang membuka diri bagi masuknya partisipasi masyarakat. Pinjam istilah pemasaran, dapat dikatakan setara dengan terjaminnya “kepuasan pelanggan” (kepuasan masyarakat).

Dalam memulai kepemimpinannya, Sigit di satu sisi mencoba secara proporsional mamadukan upaya-upaya memperkecil sentuhan langsung polisi dengan masyarakat, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan yang dapat dipandang rawan mengundang permainan alias “kong-kalingkong” antara polisi dan masyarakat. Ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah familiar dan dikuasai masyarakat, semisal gawai (telepon genggam pintar). Di lain sisi, ia juga “care” terhadap pentingnya tatap muka langsung antara polisi dan masyarakat, semisal keberadaan polisi-polisi Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, ia telah mencanangkan Polsek-polsek percontohan yang tidak menangani penyidikan sehingga penyidikan dinaikkan ke Polres sebagai atasan Polsek. Artinya, Polsek-polsek ini diberi peran lebih pada mekanisme cegah, tentu insklusif di dalamnya menjadi “hidung, mata, dan telinga polisi”.

Di antara rencana-rencana yang telah diwujudkan Kapolri, selain sistem tilang elektronik (E-TL, belum di semua lokasi lalu lintas) yang membuat para pelanggar lalu-lintas tak berkutik, yaitu SP2HP Online, dan Hotline110. SP2HPOnline merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang mereka laporkan ditangani oleh penyidik Polri. Layanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online yang menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan ini, diresmikan oleh Kapolri di Mabes Polri, Senin (26/4/21). Hotline 110 diresmikan di Mapolda Jabar pada Kamis 20 Mei 2021 untuk merespon cepat setiap aduan masyarakat kepada kepolisian.

Ketika peresmian SP2HPOnline, Kapolri menguraikan, “Masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik berikut atasannya. Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan di tempat. Masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.” (antaranews.com, Senin, 26 April 2021 17:47 WIB). Tentang penyelenggaraan Hotline110, Kapolri menegaskan, “Hotline 110 ini merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat. Ke depan masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza.” (news.detik.com. Kamis, 20 Mei 2021, 19:03)

Anarki Terlarang dan Nirmanfaat
KEBRUTALAN jelas merupakan perilaku paling primitif dan bukan saatnya lagi ada di abad modern yang keberadabannya ditandai oleh kemajuan teknologi, khususnya bidang informasi berciri efektif dan cepat. Maka apa pun alasannya, tindakan anarki jelas terlarang dan nirmanfaat. Apalagi, sampai merusak harta negara seperti di Markas Polsek Candipuro, Lampung.

Akan tetapi, hendaklah dicermati perbantahan sejalan dengan terjadinya peristiwa Candipuro tadi. Terkesan sederhana, tapi tak boleh diabaikan. Peristiwa ini harus berhikmah bagi Polda-polda lain di Tanah Air bahwa, teknologi bukanlah apa-apa, mengingat: 1) Pada banyak belahan di bumi Indonesia yang cenderung patriarkart dan masih mengedepankan hal-hal bersifat emosional (dalam contoh lain: betapa sulitnya mengajak masyarakat konsisten bermasker untuk kepentingan keselamatan diri sendiri di masa Covid-19), dan 2) berkomunikasi hendaklah efektif dan komunikatif serta menjalankan sosialisasi yang tidak elitis, jauh dari jargonistis cenderung “iklanism” menjebak atau malah mengajak masuk ke dalam sikap yang multiinterpretatif.

Mengitung jarak antara saat diluncurkannya SP2HPOnline dan Hotline110 dengan “Peristiwa Mapolsek Candipuro” (PMC) atau jika ada yang sejenisnya di Tanah Air, tidak bisa dijadikan alasan bahwa keduanya baru saja diluncurkan, sehingga belum tersosialisasi dengan baik. Keduanya bukan segala-galanya. Keduanya alat bantu yang harus ditempatkan pada proporsi masing-masing. Keduanya tidak tepat untuk dikatakan sebagai segala-galanya yang dapat menuntaskan jawaban dari segala segi tinjauan. Sebab, sebelum SP2HPOnline dan Hotline110 digulir, hubungan langsung antarmanusia yang terbina sejak lama hingga kini, sudah lebih dahulu dapat terselenggara.

Penyelenggaraan keduanya dapat ditangkap dari keberadaan dan pelembagaan fungsi Humas (hubungan masyarakat) Binmas (bimbingan masyarakat termasuk Bhabinkamtibmas) dalam tubuh Polri. Kebinmasan dan kehumasan sudah seharusnya tidak cuma bergantung pada fungsi Binmas dan Humas, tapi inklusif dalam kapasitas pelembagaan fungsi-fungsi dalam tubuh Polri serta para pelakunya. Lebih daripada itu adalah terbangunnya hubungan antarfungsi dalam tubuh Polri yang benar-benar berfungsi sehingga terbangun sinergitas yang jauh dari sekadar jargonistis.

Hal tersebut hanya bisa terjadi ketika bagi semua fungsi dibukakan ruang sinergi secara sistematik dan terorganisasi dengan baik. Gambaran sederhananya adalah selarasnya musik yang lahir dari sebuah orkestrasi nan harmoni. Dari sini, saya ingin mengatakan, mungkin di tingkat pusat, kedua fungsi tersebut cukup terperhatikan dengan baik. Tetapi, sebuah langkah korektif perlu dilakukan segera terutama dalam hal penempatan sumber daya manusia (SDM), pembinaan karir orang-orangnya, dan anggaran di Polda-polda, Polres-polres, apalagi di Polsek-polsek. Tanpa itu, keduanya cuma fungsi yang akan diforsir pada saat diperlukan. Selebihnya, tergantung pada kegigihan si penanggung jawab masing-masing fungsi. Ujung-ujungnya, bukan mustahil akan melahirkan mereka yang apatis alias “asal jangan ‘nggak’ berbuat saja.”

Pada persoalan kehumasan dan kebinmasan (bukan sekadar fungsi humas dan binmas) tersebut, setidaknya saya melihat ada persoalan “ketersumbatan kecil” dalam mengomunikasikan perkembangan suatu penanganan perkara, terkait persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dibaca pada “perbantahan” yang sudah dikemukakan di awal-awal tulisan ini. Satu sisi ada pernjelasan Camat Candipuro, Wasidi. Eksplisit ia mengatakan, pembakaran di Mapolsek tersebut berawal dari kekecewaan warga lantaran polisi dinilai lamban menangani peristiwa penodongan dan pembegalan yang sudah sering terjadi di wilayah kecamatan Candipuro. Tetapi, di lain sisi pihak kepolisian punya versi lain. Menurut Kapolsek Candipuro, polisi sebenarnya tengah melakukan penyelidikan. Sejalan dengan itu, bahkan Kabid Humas Polda Lampung menegaskan, menuduh bahwa polisi tidak bekerja jelas pernyataan yang tidak berdasar. Terbukti, dalam rentang Januari – April 2021, Polsek Candipuro telah mengungkap sedikitnya tujuh pencurian kendaraan bermotor, baik pembegalan maupun pencurian dengan pemberatan. Bahkan, empat di antaranya sudah P21 dan sudah pula dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kini perusakan dan pembakaran sudah terlanjur terjadi. Biarlah Polisi bekerja. Itu sudah menjadi persoalan hukum. Tetapi, polisi hendaknya bekerja bukan saja untuk mengungkap siapa-siapa para tersangka provokator dan pelaku peristiwa tersebut. Sepanjang penyelidikan dan penyidikan, tentu akan terendus alasan-alasan mendasar sehingga peristiwa itu tersulut menjadi tindakan anarki. Dengan demikian, bukan cuma akan ditemukan para tersangka, melainkan alasan yang paling basis bahwa warga gampang “dikipas-kipas” oleh provokator sehingga menjadi matang untuk digerakkan kepada kemarahan yang berujung perusakan dan pembakaran.

Gampangnya, penulis ingin mengatakan, tindakan anarki harus diproses secara hukum. Tetapi, sosialisasi dan komunikasi terkait perkembangan penanganan suatu perkara yang meresahkan masyarakat, menjadi tuntutan agar khususnya fungsi terkait langsung dalam tubuh Polri, mempunyai kepekaan dalam hal kehumasan dan kebinmasan. Lebih daripada itu, adalah bagaimana pemungsian kelembagaan fungsi humas dan binmas, betul-betul dihidup-hidupkan sehingga tidak sekadar berfungsi “pematut-matut diri (institusi) agar terlihat terus cantik”.

Ariflah hendaknya merespon pandangan bahwa, “Untuk perkara-perkara yang urgen dan meresahkan, kecil sekalipun, sangat pantas Polri hingga di tingkat terdepan, segera menginformasikan kepada masyarakat secara cepat dan efektif mengena”. Tanpa itu, masyarakat takkan menjadi akrab dengan SP2HPOnline, Hotline110, atau yang sejenisnya yang sesungguhnya memang diperuntukkan melayani masyarakat. Sesungguhnya semua aparatus itu adalah pelayan. Memang menjadi pelayan yang baik diperlukan kerendahan hati!***

Kemana “Raibnya” Pancasila dari PP 57/2021?

Kemana “Raibnya” Pancasila dari PP 57/2021?

Oleh: Dr.Usmar.SE.,MM

Ironi kembali terjadi. Disaat para elit Politik gemar berteriak *“Saya Pancasila”*, tapi disisi lain, mereka entah dengan sadar, setengah sadar atau tak sadar, justru mengeluarkan peraturan teramat penting di sektor Pendidikan, menghilangkan mata pelajaran PANCASILA.

Ini dapat kita lihat dan cermati, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan* yang di tanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan di undangkan mulai berlaku pada 31 Maret 2021.

Dalam PP 57/2021 ini di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketika dalam batas dan konteks minimal pun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam menetapkan kurikulum pelajaran seperti di cantumkan dalam Pasal 40 dalam PP No.57/2021, tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan bagi kita, bagaimana bisa ketidak konsistenan apa yang di kampanyekan dan di ucapkan “saya Pancasila” tidak linear dengan tindakan dalam pembuatan aturan.

*PENGHILANGAN TERSENGAJA* ?

Dari awal konsideran menimbang PP 57/2021 tidak memuat dan merujuk sama sekali UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tapi hanya merujuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Padahal jelas kita ketahui bahwa dalam UU No.20 tahun 2003 di pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, TIDAK memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang pelajaran PANCASILA

Kemungkinan, nantinya ini akan menjadi alasan pembenar dari apa yang ada dalam PP 57/2021 ini.

Namun, sebetulnya jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi WAJIB memuat mata kuliah Pancasila.

Atau kalau kita mau merujuk UU No.20 tahun 2003, di BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

*REVISI UU No.20 Tahun 2003*

Dengan melihat peristiwa ini, agar tak berulang, memang sudah seharusnya UU No.20 Tahun 2003 di revisi, mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar.

Mungkin saja saat lahirnya UU No.20 Tahun 2003 itu, masih dalam suasana eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

*PENGUATAN SEMANGAT KEBANGSAAN SEKNEG*

Terjadinya peristiwa kekeliruan berulang, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga penting negara sekelas Sekneg dalam beberapa peristiwa lahirnya regulasi.

Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Maret 2015. Lalu pada 8 April 2015, Jokowi menerbitkan Perpres No 42/2015 tentang pencabutan Perpres No 39/2015 tersebut.

Selanjutnya Perpres No 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014, Kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterbitkan, Presiden Jokowi merevisi lembaga baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015.

Terjadinya pembuatan aturan yang harus direvisi dan bahkan harus dicabut, karena desakan publik, menjadikan kita bertanya ada apa dengan Sekneg ?

Padahal Sekneg sebagai lembaga Penting dalam pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan, mempertaruhkan wibawa Presiden dan Wibawa Negara.

Karena itu, menurut saya, penguatan komitmen kebangsaan personel di Sekneg, sangat penting dan mendesaknya seperti revisi UU No.20 Tahun 2003, dan merevisi PP No.57/2021 di atas.

Mungkin ini peluang terakhir merevisi sebuah PP atau Perpres di era Pemerintahan Jokowi yang tinggal tiga tahun lagi. Untuk sebuah tindakan perbaikan, tidak ada kata segan dan sungkan, yang dibutuhkan adalah tindakan perbaikan.

Seperti dalam pepatah melayu “Kalau Sesat di ujung Jalan, Mengapa Tidak kembali ke pangkal Jalan”.

Penulis: Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Covid, Jangan Gotong-royong Tergerus

Covid, Jangan Gotong-royong Tergerus

Oleh: Suryadi

Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Menyusul serbuan si misterius Corona penebar pandemi Covid-19, muncul seruan pembatasan sosial (PS) dan
pembatasan fisik (PF), di samping upaya cegah lainnya  yang populer dengan 3M. Perilaku dan kebiasaan yang selama
ini sudah “mengkultur” mendadak berubah, berkepanjangan
berlarut-larut hingga mendekati setahun. Entah akan berapa  lama lagi memanjangnya, entah seberapa kuat pula pertahanan dan ketahanan nasional termasuk pada individu dan masyarakatnya.

“Jawaban” yang kini ada baru sebatas vaksin, sedangkan obat (kuratif)
belum ditemukan. Terkait PS dan PF, adakah yang mengendus “potensi
ancaman” perubahan dari kehidupan yang guyub menjadi individualis?

MUNGKIN sejak 1.000-an tahun lalu orang sudah mengenal wilayah kepulauan yang  17 Agustus 1945 berdaulat dengan nama Indonesia. Indonesia kaya-raya akan keanekaragaman hayati di permukaan, perut bumi, dan lautannya. Magnitude itu pula yang antara lain membuat bangsa asing Eropa seperti Belanda dan Inggris, selain Jepang yang sesama Asia, tak cuma pernah singgah di sini. Mereka mengeksploitasinya sebagai wilayah jajahan.

Sejarah umumnya menyebut, Belanda saja menjajah Indonesia selama 3,5 abad, sedangkan Jepang 3,5 tahun. Tetapi, lamanya Belanda menjajah, sudah ada yang mengoreksi. Logis, mengingat wilayah yang dulu disebut Nusantara kemudian menjadi Hindia Belanda ini, saat itu belum merupakan satu kesatuan wilayah negara. Masih terpecah-pecah dengan para penguasa daerah setempat di pulau-pulau terpisah  lautan. Dengan demikian, praktis dalam upaya menguasai, penjajah menghadapi kendala berupa dinamika mobilitasnya sendiri di satu pihak, dan perlawanan penguasa setempat bersama penduduk di lain pihak.

Hal itu mengakibatkan tidak segera secara merata penjajahan bisa diterapkan  serentak bersamaan di semua wilayah. Bahkan, sejarawan asing G.J. Resink menulis buku dengan judul “Bukan 350 Tahun Dijajah”. Sejarawan terkemuka Indonesia A.B. Lapian (alm) menutup kata pengantarnya untuk buku ini, “… Resink hanya berusaha membawa kembali penulisan sejarah Indonesia  ke dalam proporsi yang lebih tepat (Komunitas Bambu, Jakarta, 2012).

Hasil sensus September 2020 menunjukkan negara yang terbagi menjadi 34  provinsi ini, dihuni oleh 270,20 juta jiwa. Sungguh beban berat.  Sepuluh tahun terakhir,  pertambahan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), sangat mungkin jauh dari terkendali, seiring penerapan otonomi daerah pasca 1998. Kemudian, yang terjadi adalah lompatan pertambahan penduduk sekitar 32,56 juta jiwa dari jumlah penduduk hasil sensus 2010. Jika dirata-rata, berarti negeri ini terbebani pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekitar  3,5 juta jiwa. Padahal, sebaran penduduk tidak merata. Terdapat provinsi amat padat penduduk, khususnya di Jawa, tapi juga ada provinsi yang sebaliknya. Kenyataan seperti ini juga bisa ditemukan di kabupaten-kabupaten dan kota-kota (bagian dari provinsi) yang baru lahir pasca 1998.

Jika di masa silam negeri ini berikut manusianya dieksploitasi oleh penjajah, kini sudah setahun pertama Indonesia juga “dijajah” tanpa tahu wujud “penjajahnya”. Wujud musuh bersamanya itu tak senyata wujud penjajah asing. Indonesia tidak sendirian, memang. Tercatat 222 negara di dunia dilanda Covid-19 yang bermula Desember 2020 dari Wuhan, Cina. Laman resmi “Covid10.go.id” tanggal 4 Februari 2021 menyajikan data Sebaran Covid-19 sudah meliputi 510 kabupaten/ kota (dari seluruh 514 kabupaten/ kota, pen) dalam 34 provinsi.

Dari daerah-daerah tersebut terdata, jumlah kumulatif atau pasien terkonfirmasi positif sejak kasus pertama hingga kini, mencapai 1.123.105 kasus. Sementara jumlah terkonfirmasi negatif Covid-19 dari hasil periksa laboratorium, mencapai 5.199.245 kasus, termasuk tambahan di hari yang sama sebanyak 30.734 kasus. Kemudian,  terakhir pada  5 Februari 2021 terdata, sebanyak 1.134.854 terkonfirmasi Covid-19 orang (termasuk tambahan baru 11.749 orang), sembuh 926.980 (penambahan sembuh 9.674 orang), dan meninggal 31.202 orang (termasuk terakhir meninggal 201 orang).

Jadi, dari seluruh kabupaten/ kota, tinggal tersisa empat saja yang tak terdata masuk dalam wilayah sebaran pandemi. Itu pun patut diragukan, mengingat virus Corona menyebar tak kenal batas wilayah administrasi, tapi beriringan dengan pergerakan manusia yang sulit dibendung. Motivasi pergerakan manusianya, bisa saja lantaran perilaku yang terkait dengan mobilitas berlatar ragam alasan seperti pekerjaan, tuntutan mencari nafkah, maupun sekadar ‘konkow’. Tetapi, tak bisa diabaikan juga kebauran antara “bengal dan sangsi”  atau “percaya dan tidak” bahwa Covid-19 memang ada dan sedang menebar kemana-mana.

Paling ironis adalah ketika kebandelan terhadap anjuran membiasakan hidup  dengan 3M (tetap mengenakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir). Selain, pembatasan sosial (PS) dan pembatasan fisik (PF) juga banyak diabaikan. Terbukti  sering ditemukan kerumunan pada sejumlah acara, di warung, kafe, tempat hiburan, antre di jalan, dan paling mencolok adalah di saat hari libur. Demikian juga dengan even kumpul-kumpul massa politik atau organisasi massa. Tak sedikit kemudian setelahnya, muncul kasus baru Covid-19  berupa klaster-klaster kerumunan, keluarga dan  rukun tetangga (RT). Jadi, ini bukan lagi sekadar berpotensi.

Pergerakan manusia secara sadar yang bertentangan dengan pencegahan, mungkin dapat dikatakan anomali. Sebab, pencegahan itu jelas untuk kepentingan mereka sendiri, menyelamatkan keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk skala lebih besar. Jika langkah ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pembangunan manusia Indonesia (di bidang kesehatan), layaklah disimak sifat-sifat kelemahan yang dikemukakan antropolog Koentjaraningrat yaitu,  tak percaya pada diri sendiri, tak berdisiplin murni, dan suka mengabaikan tanggung jawab sendiri (1984: 50). Hal serupa juga pernah disitir oleh budayawan Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan tentang sifat “Manusia Indonesia” di TIM, Jakarta, 6 April 1977 (“Manusia Indonesia ,Sebuah Pertanggung Jawaban ”, 2017)

Tulisan ini, dengan optimistik tinggi, secara relatif membahas antisipasi terhadap kemungkinan perubahan perilaku dan sikap pada manusia Indonesia menjadi individualistik ketika  Covid-19 tuntas teratasi. Bukankah  secara umum masyarakat Indonesia dalam sehari-hari terbiasa berkelindan sebagai masyarakat yang guyub? Tetapi, berbanding ekstrem dengan itu, kini manusia Indonesia yang terbiasa guyub,  dihadapkan pada pilihan berada dalam kebiasaan baru dengan PS dan PF.

Belum tahu lagi, entah sampai kapan dan seberapa kuat pula pertahanan dan ketahanan yang dimiliki untuk itu.

Lampaui Standar WHO
KINI Indonesia sudah 76 tahun berdaulat. Keadaan jauh berbeda. Secara administrasi pemerintahan dengan segala aspek pendukungnya banyak mengalami kemajuan, termasuk sistem data bagi keperluan negara. Laman  Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh Sabtu, 6 Februari 2021 menyebutkan, luas wilayah Indonesia  1.916.9066, 77 km persegi terdiri atas 16.056 pulau.

Melihat kasus Covid-19 di Indonesia, jangan buru-buru membandingkannya  dengan jumlah penduduk dan dampak yang mereka alami, termasuk kasus meninggal dunia. Persentasenya pasti  kecil. Tapi, lihat kasusnya yang terus menaik dari hari ke hari, membuktikan bahwa cepatnya sebaran yang beriringan dengan mobilitas manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, ‘mortality rate’ Covid-19 di Indonesia 0,34 per 100.000 penduduk. Bila dipersentasekan, maka angka kematian Covid-19 di Indonesia sebesar 3,4 persen. Data ini merupakan hasil analisis WHO pada periode 23 – 29 November 2020.

Padahal, menurut WHO persentase kematian akibat Covid-19 global sebesar 2,39 persen. Berarti di Indonesia  1,1 % lebih di atas itu. Saat ini sudah setahun Corona menyerbu Indonesia, data terakhir 5 Februari 2021 angka positif Covid-19 bertambah menjadi 1.134.854 (termasuk tambahan baru 11.749 orang), dipastikan persentase pun naik pula. Sekali lagi, jangan bandingkan jumlah penduduk dengan jumlah mereka yang terjangkit, tapi lihatlah laju kecepatan pertambahan kejangkitan yang beriringan dengan mobilitas manusia dan perilakunya termasuk tidak konsisten terhadap 3M serta PS dan PF.

Sudah setahun pertama berjangkit, ada ironi di lapangan. Penanganan yang gencar tak beriringan dengan perubahan perilaku manusianya. Paling menonjol adalah kebandelan sehingga mencipta kerumunan dan inkonsitensi menjalankan 3M. Di lain pihak, memang kebijakan dari Pemerintah cenderung bergerak seperti “cucuk-cabut, tarik ulur” dalam penerapan pembatasan. Jika melandai sedikit saja, terjadi pengenduran di lapangan. Mungkin saja ada pertimbangan perekonomian dan ketersediaan anggaran Pemerintah. Akibatnya, bisa dipahami bila hasil yang dikerjakan petugas lapangan seperti tak beringsut dari “aksi sosialisasi”  sambil terus berbagi masker dan menjatuhkan sanksi sosial, seperti mengalungi pembangkang dengan karton pengakuan “saya pelanggar 3M” sambil membersihkan sampah atau ‘push up’.

Kini sudah ada vaksin (bukan obat, tapi bibit penyakit yang sudah dilemahkan, kemudian  divaksinasikan untuk kekebalan). Jumlah ketersediaannya untuk dua kali vaksinasi bagi minimal 181 juta lebih orang Indonesia, masih berkejaran dengan pertambahan penderita baru Covid-19. Di antara bermunculannya klaim-klaim sudah ditemukannya obat, tapi belum teruji, obat sebagai upaya untuk mengobati (kuratif) hingga kini, belum ditemukan. Dalam kondisi seperti ini lah sosialisasi 3M, PS, dan PF, terus digalakkan secara besar-besaran terutama melalui pengawasan lapangan. Langkah-langkah yang melibatkan Satpol Pamong Praja, Polri, dan TNI ini, bahkan tak jarang sampai kepada penjatuhan sanksi baik sanksi sosial atau denda uang.

Kumpul-kumpul sekadar melepaskan kejenuhan dilakukan berkali-kali, di  saat serbuan Covid-19 masih tinggi, jika menggunakan pembenaran sebagai kebiasaan hidup ‘guyub’, jelas kesalahkaprahan. Secara bahasa ‘guyub’ dipadankan dengan ‘rukun’ yang diartikan ‘baik dan damai’, ‘bersatu hati’ atau  ‘bersepakat’ (KBBI, 2002: 378, 966), tentu dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan keadaan termasuk kemajuan teknologi informasi (TI). Media seperti ini sudah banyak digunakan, bahkan jauh-jauh sebelum Covid-19 menyerbu. Mereka sudah menggunakannya untuk sekadar ‘say hello’, percakapan sehari-hari, urusan kantor atau keperluan bisnis skala besar.

Paling dekat dengan guyub adalah secara konkret mengatasi kesulitan di masa serbuan Covid-19 dalam kebersamaan. ‘Gotong’ oleh masyarakat dikenal berasal dari kata bahasa Jawa. Oleh KBBI, ‘gotong’ dilanjutkan dengan ‘menggotong’ yang diartikan “membawa (barang yang berat) bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Maka, izinkan penulis menggunakan ‘gotong-royong’ sebagai ‘bekerja sama’, ‘tolong-menolong’, bantu-membantu’ (KBBI, 2002:370).

Meski pernah mendapat jawaban dari lexikograf ulung Prof. Zoetmulder bahwa dalam kesusasteraan Jawa Kuno dan Jawa Madya istilah ‘gotong-royong’ tidak ada, antropolog terkemuka Koentjaraningrat menyatakan, tentu belum berarti kenyataan bahasa sehari-hari antara rakyat di desa-desa, tidak ada. Bahkan, menurutnya,  ‘gotong-royong’ yang dinilai tinggi itu merupakan suatu konsep yag erat sangkut-pautnya dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris (1984: 56). Mengutip ‘founding father’ Indonesia Ir. Sukarno, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Yudi Latif mengatakan, “….Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan gotong-royong. Gotong-royong adalah lebih dinamis daripada kekeluargaan. ….Amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua  buat kebahagiaan semua….” (2015: 44).

Bersyukur di masa serbuan Covid-19 yang tak tahu kapan kan berakhirnya, kegotong-rotongan masih terpelihara. Di antara kebengalan menjalankan anjuran 3M, PS, dan PF, setidaknya gotong-royong masih hidup mana-mana. Kenyataan serupa ini  didapati ketika seorang kepala keluarga harus dirawat berminggu-minggu di rumah sakit menyusul serangan Covid-19 yang membuatnya tak berdaya. Ketika itu lah warga sekitar bergotong-royong mengatasi kebutuhan keluarga yang harus mengurung diri di rumah selama berminggu-minggu pula. Ini, antara lain bisa ditemukan beberapa waktu lalu di Blok D dan Blok G Legok Permai, Legok, Tangerang, Banten. Di dalam pemukiman berklaster-klaster ini, mereka yang berlatar etnis, profesi, agama, budaya, dan profesi  tetap hidup guyub dengan bergotong-royong.

Pertahanan Gotong-royong
BENCANA alam masif, senantiasa berdampak panjang pada penuruan kualitas hidup manusia. Tentu saja, yang lebih parah adalah mereka yang sebelumnya memang masuk dalam klasifikasi miskin atau nyaris miskin.  Bencana alam, akan cepat mengundang  solidaritas, mulai dari orang-orang dalam satu negara, bahkan antarnegara. Selain karena penyebabnya jelas, juga karena masih banyak orang berkehidupan normal di wilayah lain dengan tingkat solidaritas dan kemampuan ekonomi lebih bagus. Juga,  lebih banyak akibat bencana yang kasat mata, yang selalu muncul prakiraan kapan bencana dan ikutannya akan dapat teratasi secara lebih kalkulatif.

Individu, keluarga dan masyarakat merupakan basis pertahanan dan ketahanan nasional. Sampai kapan Covid-19 akan tuntas tertangani, belum ada yang bisa mempekirakan. Upaya yang dilakukan baru pada tataran pencegahan. Sementara,   mungkin tak disadari, bahwa PS dan PF, sedikit-banyaknya bermuatan ‘pengasingan diri’ disebabkan oleh adanya ‘ancaman musuh tak jelas wujud, bila datang dan perginya’. Bahkan, ada pula yang mengalami ‘diasingkan’ seperti pada kasus-kasus penolakan jenazah pasien Covid-19 dimakamkan oleh warga di pemakaman kampung mereka. Juga, tak sedikit kasus keluarga yang dijauhi oleh warga yang ketakutan terpapar. Padahal, cuma karena pengetahuan yang sepotong-sepotong.

Menjawab munculnya “potensi ancaman” tersebut, rekomendasi bagi  Pemerintah adalah agar bersama pranata-pranata sosial yang ada serta melibatkan langsung masyarakat, agar sekarang juga menghidup-hidupkan gotong-royong. Akan menjadi lebih baik gotong-royong terlambagakan, produktif berskala lebih masif, dan efektif hingga masa-masa ‘recovery’ pasca Covid-19 pergi.

Upaya-upaya yang selama ini lebih cenderung ‘given’ bagi si penerima, dengan demikian,  akan berubah menjadi gerak juang bersama dalam kegotong-royongan. Inklud di dalamnya adalah solusi relegius, manajerial, ekonomi, dan penguatan budaya gotong-royong. Inilah yang akan mampu membangun ketahanan. Tetap jalankan 3M, PS, dan PF!**

Dewasa untuk Menjadi Profesional

Dewasa untuk Menjadi Profesional

Oleh: Suryadi
Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Tak ada yang rumit, jika berpikir solutif. Ungkapan lama Latin
yang hingga kini tetap relevan: “A cane non magno
tenetur aper” —“Sering-sering, masalah-masalah besar justru
dipecahkan oleh mereka yang dianggap kecil.” Para penyandang
profesi apa pun, mungkin pernah mengalaminya.

DOKTER itu profesi. Demikian juga perawat, tentara, polisi, arsitek, pengacara, notaris, penulis, atau jurnalis, dan banyak lagi profesi yang lain.

Kewenangan, fungsi, tugas, dan kewajiban dari penyandang suatu profesi tidak bisa digantikan oleh penyandang profesi lainnya. Memang demikian adanya, baik karena keahlian khas yang dimiliki atau karena alasan aturan perundang-undangan yang menjustifikasi demikian. Selain itu, masing-masing juga mempunyai pedoman berperilaku dan kode etik.

Dengan demikian, misalnya, karena keahliannya dan sumpahnya, dokter untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, tidak bisa dan tidak boleh digantikan oleh penyandang profesi lainnya –yang mirip-mirip sekalipun–, seperti perawat atau bidan. Tentara juga tidak boleh digantikan oleh polisi; artsitek oleh pengacara; pengacara oleh notaris; notaris oleh penulis; penulis oleh jurnalis atau sebaliknya dan seterusnya.

Empirik saja, dulu ketika mulai masuk ke dalam profesi yang saya sandang dan tekuni hingga saat ini, saya belum bisa membedakan sesuatu antara yang sekadar pekerjaan dan profesi. Suatu ketika pernah pindah pekerjaan yang jauh lebih menjamin untuk menjadi mapan. Tetapi, tak lama kemudian, kembali ke pekerjaan semula.

Itulah saat mulai berada dalam aktivitas yang saya geluti hingga kini dan saya rasakan ini bukan sekadar pekerjaan, tapi profesi. Berbagai kepahitan dialami karena berbagai alasan termasuk kondisi pribadi yang lebih banyak disebabkan oleh masalah keuangan, lingkungan sosial, maupun “sikap memusuhi” dari eksternal. Toh saya bahagia menjalaninya. Seolah-olah ada yang terus memanggil-panggil untuk tetap terus bergelimang di dalamnya. ‘Involve!’

Dengan uraian tersebut, saya tidak ingin memonopoli arti dan makna profesi. Bagaimana kalau sampai dipertanyakan sudah profesionalkah?.

Senior dan Matang
SAYA tidak ingin ‘geer’ sendiri alias ‘gede rasa’. Rugi. Menyandang suatu profesi, “ya”, tapi apakah sudah profesional, tentu ini tak bisa cuma klaim dari diri sendiri. Karena, ada tentang keahlian di satu sisi, dan di lain sisi ada pengakuan umum/ dari pihak lain. Apalagi, sampai mengklaim diri senior.

Meskipun begitu, sebetulnya tak ada masalah dengan klaim sudah profesional plus senior sekalipun. Karena, yang terpenting memang senyatanya seperti yang akan kita bahas dalam tulisan ini. Itu pun masih boleh digugat sebagai ‘ngawur’, kalau memang ‘ngawur’. Untuk menemukan persesuaian, tak jadi soal. Moga saja dapat bertemu dalam sahut-bersahut sehat, sehingga tak menjebak diri dalam kepura-puraan. Jangan ada dusta di antara kita.

Kalau banyak penyandang profesi yang berbeda pendapat tentang profesional, senior, dan kematangan, saya syukuri saja, sambil menyorongkan doa “Moga mereka memang jauh lebih profesional, lebih senior, dan lebih matang daripada saya”. Untuk segala aspek!

Soal senior tak senior, saya teringat pada kalimat iklan ‘nyeleneh’ sebuah produk: “Tua itu pasti, tapi dewasa belum tentu.” Jadi, senior tak senior itu, urgensinya pada implementasi konkret dengan penuh kematangan atas suatu profesi sehingga dapat disebut profesional. Bukan klaim verbal atau sekadar menuliskannya sendiri. Sejunior atau sesenior apa pun, jauh-jauh lebih membahagiakan jika menjadi profesional, karena melekat kematangan di situ. Dalam bahasa Betawi pasaran, “kagak cuma numpang nimpe.”

Dari sudut bahasa, profesi bukanlah asli dari bahasa Indonesia, juga bukan dari rumpun bahasa Melayu. Profesional berakar pada kata dasar profesi. J.S. Badudu singkat mengurai ‘profesi’ sebagai: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keahlian, keterampilan), atau pekerjaan (tenaga ahli) yang daripadanya didapat nafkah untuk hidup. Sementara profesional yaitu bersifat profesi (2003: 286).

Senada dengan itu, mengutip Kamus Prancis-Prancis (Le Nouveau Petit Robert, Paris, 1996) Wibowo menulis, selain menekankan dimensi teknis pekerjaan (keahlian), juga memberikan wawasan lebih luas mengenai makna kata “profession”. Dalam rumpun makna teknis, kata profesi merujuk pada pekerjaan yang mendapatkan bayaran. Entah dimaknai positif seperti pekerjaan yang memiliki prestise sosial dan intelektual atau pekerjaan spesialis seseorang. Entah pula dalam makna yang peyoratif apa pun yang menguntungkan seperti profesi pembunuh dan pembohong (Hardiman, 2016: 3). Kata peyoritif berasal dari kata peyorasi yang menurut KBBI diartikan, “Perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dsb (2002: 869). Perubahan makna sehingga menjadi rendah.

Cukup sampai di situ kah? Tidak! “Profession’ merujuk pada “pernyataan umum, pernyataan di depan umum berkenaan dengan kepercayaan, opini, atau tingkah laku tertentu. Dalam makna yang lebih luas, demikian Wibowo, “Profesi ternyata tidak selalu berkaitan dengan bayaran uang atau keterampilan teknis apa pun! Profesi adalah pernyataan di depan umum, saat orang menyampaikan kepercayaan atau opini tertentu” (Hardiman, 2016; 4).

Perbincangan ini meluas hingga menyentuh batas kematangan dari si penyandang suatu profesi, sehingga dapat dikatakan profesional. Di sini ada unsur kematangan dalam menghadapi apa pun yang menantang profesinya. Tantangan itu, boleh jadi hal yang baik menaikkannya ke jenjang lebih baik, tapi bukan mustahil pula justru sebaliknya jatuh karena hal yang “menyenangkan”.

Intinya, bagaimana misalnya, para penyandang profesi dapat dikatakan profesional. Mereka itu boleh jadi para dokter, perawat, tentara, polisi, arsitek, pengacara, notaris, penulis, atau jurnalis, dan banyak lagi penyandang profesi yang lainnya. Semua itu penyandang profesi yang dituntut matang untuk dapat dijadikan profesional.

Pasti dibutuhkan kematangan untuk itu, mengingat kematangan sebagai salah satu ciri untuk dapat dikatakan atau mengklaim diri dewasa berprofesi. Unsur lain yang tak juga determinan menjadi dewasa dalam berprofesi adalah mandiri.

Suatu ketika saya diminta untuk berbagi dalam sebuah diskusi. Ada yang bertanya, “Kami kan di desa. Apakah nanti dengan profesi kami ini, akan ada perubahan kehidupan kami menjadi lebih baik?”

Jawabannya, terpulang kepada mereka. Matanglah dalam berprofesi agar dewasa menjadi profesional. Di masa yang ditandai kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi (TI) dewasa ini, jangan lupa banyak membaca, sabar, cermat menghadapi perubahan serta giat berinovasi, tanpa harus meninggalkan pikir, akal, dan hati. Itu pertanda penyandang profesi adalah manusia.

Jangan lupa selalu jadilah kekuatan ekonomi bersama rakyat yang merupakan basis hakiki yang senantiasa disetiai, sebagaimana kokoh berkomitmen pada kebenaran. Ibarat air, si penyandang profesi adalah air, sementara rakyat adalah mata airnya. “A fonte puro pra defluit aqua”, kata ungkapan Latin yang dapat diartikan: “Air jernih keluar dari mata air yang jernih.”

Untuk kaum jurnalis Indonesia, Selamat Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2021.**

Tongkat Komando Pelayanan Polri

Tongkat Komando Pelayanan Polri

Oleh: Suryadi
Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Pada banyak penampilan sering ditemukan petinggi militer dan polisi,
tegap gagah berseragam dilengkapi oleh tongkat komando
(Tokom). Ini umum di negara-negara di dunia. Demikian pula
di Indonesia. Tetapi, ada pula Panglima, Komandan atau Kepala
yang menenteng Tokom terbatas hanya pada momen seremonial.
Mereka bermaksud agar interaksi sosial baik ke dalam maupun
dengan masyarakat menjadi tidak terbatasi. Agaknya,
pas dengan semangat lebih mengedepankan sosok polisi
yang lebih ‘civilize’ daripada sebelumnya.

BENTUK Tokom dalam pengertian ukuran, warna, dan asesorisnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, baik militer maupun petinggi sipil seperti pada kepolisian dan kejaksaan.

Proklamator dan Presiden I RI, Ir. Sukarno (alm), yang bukan militer, saat tampil mengenakan ‘baju kebesaran’ sering dilengkapi Tokom. Sebagaimana Presiden-presiden berikutnya, ia adalah Kepala Negara RI yang juga Panglima Tertinggi (Pangti) militer di negeri ini. Gagah nian!

Tentu, ada aturan main untuk itu, meski bukan setingkat undang-undang. Mulai dari pangkat, pejabat setingkat apa, bagaimana bentuknya, sampai kepada kapan atau momen apa saja, sepantasnya si petinggi tampil menenteng tokom.

Kapolri (2016 – 2019) pada 22 Juni 2018 mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PKNRI) No. 8 Tahun 2018. PKNRI yang merupakan perubahan kedua atas PKNRI No. 19 tahun 2015 tentang “Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Isinya antara lain mengatur Tokom digunakan oleh Kapolri dan Pejabat Polri di tingkat pusat dan daerah. Penulis tidak membahas hal-hal terkait dengan aturan penggunaan Tokom. Biarlah ahlinya saja.

Polri kini adalah sipil. Tapi, Polri tetap mempraktikkan disiplin ketat ke dalam, demi tampil lebih melayani masyarakat. Maksudnya, agar Polri punya modal kuat untuk tujuan memberi pelayanan terbaik secara humanis di saat menjabarkan kewenangannya dalam menjalankan fungsi dan tugas pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Catatan pentingnya, itu semua tetap dalam bingkai pelayanan dan penegakkan hukum (gakkum). Ini sungguh suatu formulasi yang tidak sederhana. Minyak dan air ‘diblend’ ke dalam satu kesatuan diri, agar benar-benar tampil sebagai pelayan terbaik bagi masyarakat. Di satu sisi, di tingkat internal menjadikan disiplin ketat kental ‘komando’ sebagai kebiasaan sehari-hari, tapi pada saat yang sama memberikan pelayanan terbaik dan humanis kepada masyarakat (eksternal).

Humanis, menurut J.S. Badudu, dapat dipadankan dengan “orang yang yang mengabdi kepada kepentingan sesama manusia” (2003: 144). Terasa ambilvalen, memang. Tetapi, itulah reformasi membongkar secara kultural sehingga dapat berubah. Masa kini akan menjadi masa lalu. Tapi, ketika masa lalu dan “masa kini yang telah menjadi masa lalu” ternyata tetap buruk seperti di masa lalu, apa jadinya dengan Polri di masa mendatang? Setidaknya, menjadi tak ada perubahan. Ali Akbar dalam “Sembilan Ciri Negatif Manusia Indonesia” menulis, “Ciri buruk yang kini dimiliki, berdasarkan konsep kebudayaan, akan diturunkan ke generasi berikutnya, sehingga gambaran masa depan Indonesia mirip seperti masa kini (2011: 144). Artinya, bukan mustahil di masa depan akan menjadi lebih buruk lagi.

Pemaham dunia tentang polisi adalah polisi profesional, yaitu polisi yang tak lain adalah polisi dengan dua wajah tadi. Sosiolog hukum kenamaan, (alm) Prof. Satjipto Rahardjo menggambarkan, profesionalisme Polri sangat ditentukan oleh esensi doktrin yang dianutnya yang mengarah kepada pengayoman, “caring” dan sebagainya. Doktrin polisi yang sudah menjadi universal adalah doktrin sipil yang intinya adalah melindungi rakyat. Satjipto menunjuk semboyan Polisi Amerika “to Protect and to serve” (“melindungi dan melayani”), sedangkan Polisi Belanda, “Vigilat ut Quiscant” (“kami berjaga agar setiap orang dapat bersitirahat”). Tugasnya bukan untuk “menghadapi rakyat”, melainkan “berjabat tangan dengan rakyat” (Asy’ari, ed, 2002: 230).

Sekali lagi, sungguh memerlukan pembiasaan yang mustinya sudah dimulai dari dalam sejak kemarin-kemarin ketika reformasi 1998 dimulai, atau setidaknya segera setelah UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian diundangkan. Undang-undang ini memisahkan dua kultur yang berbeda secara ekstrem, militeristik dan “civilize”, pemisahan Polri dari TNI. Dengan tetap menggunakan disiplin yang ketat ala satu komando, tetapi tak bisa ditunda-tunda pada saat yang sama ke dalam lebih dahulu membiasakan bersikap melayani. Dengan begitu, diharapkan muncul kebiasaan yang bukan sandiwara. Psikolog terkemuka, (alm) Prof. Sarlito mengingatkan, “Perilaku atau perbuatan manusia itu tidak terjadi secara sporadik (timbul dan hilang begitu saja), tetapi selalu ada kelangsungan (kontinuitas) antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya” (2019: 52). Orangtua bijak sering pula mengingatkan kepada anak-anaknya, “Segala sesuatu itu dimulai dari rumah.”

Polisi itu memang sudah dari “sononya” adalah sosok “dua wajah”. Tentang hal ini, Satjipto menggambarkan, polisi merupakan bagian dari birokrasi, yang paling intensif melakukan pertukaran dengan lingkungan sosialnya. Hal itu karena dalam menjalankan tugasnya, polisi bergaul sangat intensif dengan orang-orang di sekelilingnya (Asy’ari, ed. 2002: 147). Secara sederhana, Irjen Pol. Tomsi Tohir (Kapolda Banten, 2018 – 2019) dalam Menjalankan Kepemimpinan Kepolisian Berbasis Silaturahmi di Banten menggambarkan, “…dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tidak menjadi urusan polisi? Orang mau tidur, dia patroli. Malam rumahnya kecurian, ketemu lagi dengan polisi. Nganter anak ke sekolah ketemu polisi. Mau daftar apa-apa perlu SKCK, ketemu polisi. …Frekuensi masyarakat ketemu polisi itu tinggi. Jadi, masyarakat paling mudah memotret institusi polisi” (Suryadi dkk, 2019: 45). Kian jelas lah sosok polisi. Selain merupakan bagian dari birokrasi, polisi juga sosok manusia yang intens bersama masyarakat lengkap dengan ragam persoalan. Tulisan ini mencoba membahas Tokom sebagai sebuah simbol pemimpin di Polri.

Jalan Tengah
JUMLAH anggota Polri kini sekitar 500 ribu orang, mulai dari seorang jenderal bintang empat sampai kepada mereka yang terendah berpangkat bhayangkara dua (bharada di Brimob). Mereka tersebar mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres) di kabupaten/ kota), Kepolisian Sektor (Polsek) di kecamatan, sampai Bhintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkamtibmas) di desa/ kelurahan, dan di lingkungan Korp Brimob (polisi dengan kapasitas tempur tertentu).

Serupa dengan instansi pemerintahan umumnya, meski bersifat langsung melayani masyarakat, makin berhadapan langsung dengan masyarakat, jumlah personel Polri makin menciut. Penumpukan personel terjadi pusat-pusat seperti Mabes Polri, Polda, dan Polres. Akibatnya, antara lain pengerahan sejumlah personel ke wilayah atau daerah-daerah sering dilakukan mendadak sesuai dengan skala kebutuhan kejadian seketika. Selayaknya, bila keberadaan polisi adalah pada area setempat, kehadirannya tidak akan lebih cepat saat tiba di lokasi kejadian. Kondisi ini, tentu selain membutuhkan “satu komando” pergeseran, juga tenggat waktu yang lebih berjarak, dan rupiah lebih besar.

Tentang sebutan “Kepala” untuk sejumlah pemimpin Polri sudah dimulai sejak 1990-an. Kini penggunaan Kepala terasa lebih merata dan konsisten. Perubah itu terjadi seiring pemisahan Polri dari TNI. Semua pimpinan menggunakan sebutan “Kepala”. Pada kurun masa sebelumnya, pimpinan tertinggi Polri pernah Menteri Muda/ Kepala Kepolisian Negara (Menmud/ KKN), tapi pejabat bawahannya menggunakan nomenklatur Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak). Ada pula Komandan Wilayah (Danwil) di satu provinsi. Bahkan di tingkat Resort disebut Komandan Resor (Danres) dan Komandan Sektor (Dansek) Kepolisan untuk (satu atau dua) kecamatan. Juga, demikian dengan mereka yang menjadi pemimpin satuan fungsi, digunakan sebutan Komandan Satuan (Dansat).

Ada satu hal yang tidak berubah pada beberapa pimpinan termasuk Kapolri, Kapolda, Gubernur Akpol, Gubernur PTIK, dan Kapolres, serta Kepala Korp Brimob berikut Kepala bawahannya. Dengan Tokom di tangan, penampilan mereka masih mengesankan seorang komandan. Tapi, ada beberapa di antaranya yang menenteng Tokom hanya pada acara seremoni tertentu saja seperti Hari Bhayangkara atau menghadiri udangan untuk seremonial di luar Polri.

Dari gambaran tersebut, tampak bahwa mereka yang berhak memegang Tokom adalah pemimpin Polri. Menurut Wirawan, “Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal oleh dan berupaya memengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung” (2013:9). Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin melalui suatu proses kepemimpinan. Untuk itu, Wirawan menyatakan, “Diperlukan waktu. Lamanya tergantung pada situasi, latar kepemimpinan, kualitas kepemimpinan, dan kualitas pengikut” (2013: 7). Hadari dan Martini yang melihat pemimpin dalam suatu organisasi menulis, “Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan/ kecerdasan mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama” (1992: 9).

Polri merupakan organisasi besar yang komandonya ada dalam satu rentang garis dari seorang Kepala (baca: pemimpin tertinggi) Polri. Kapolri dibantu oleh para kepala (para pemimpin) di jajaran bawahnya baik di Mabes Polri dan daerah-daerah. Oleh negara, para pemimpin Polri diberi wewenang, kekuasaan, fungsi dan tugas-tugas pokok (UU No.2 tahun 2002), sesuai tingkatan tanggungjawab masing-masing. Semua tugas diharapkan berjalan dalam satu sinergi sebagai satu institusi yang bermuara pada hadirnya Polri sebagai representasi negara berpemerintahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentang kekuasaan, terdapat banyak pandangan yang berbeda-beda. Namun, Miriam Budiardjo mengutip Laswell dan Kaplan mengatakan, ada satu inti yang nampak dalam satu rumusan, yaitu bahwa “Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan” (1986: 9).

Terkait dengan Tokom Polri, biasanya diserahkan oleh petinggi yang melantik kepada pejabat yang baru dilantik sebagai rangkaian seremoni pelantikan. Misalnya, saat Presiden melantik Kapolri baru Jenderal Pol. Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Demikian juga ketika Kapolri melantik sejumlah Kapolda seperti Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, dan Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H., M.B.A. Melihat momen penyerahan Tokom, diyakini benda ini adalah simbol seorang Pemimpin Polri (sesuai tingkatannya). Selain itu juga, Tokom sebagai identitas yang melambangkan kekuasaan dan kedudukan. Polri adalah lingkungan sosial. Di dalamnya orang-orang berprofesi polisi berinteraksi sosial. Menurut Wendts, identitas-identitas sosial adalah seperangkat makna di mana seorang indvidu menyematkan makna-makna tersebut untuk dirinya sekaligus memungkinkan dirinya bertindak berdasarkan cara pandang orang (Fearon, terj. Afif, 2020: 9).

Sosiolog Sindung menulis, manusia dapat berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Manusia mampu menciptakan dan mengembangkan simbol-simbol. Sementara, kebudayaan pada dasarnya terdiri atas gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya dan tindakan manusia (2013: 1). Menurutnya, makna simbol merupakan persoalan penting. Simbol merupakan pesan atau maksud yang ingin disampaikan atau diungkapkan oleh ‘creator’ simbol. Sebagai komunike ide, simbol merupakan media atau alat bagi sang ‘creator’ untuk menyampaikan ide-ide batin agar dapat dipahami atau bahkan dapat menjadi pedoman perilaku (code of conduct) bagi orang lain. Sebagai contoh, simbol “cabai merah” yang merupakan salah satu materi dalam gunungan kakung pada upacara Gerebeg Keraton Yogyakarta yang memiliki makna “Satria Utama” mengandung pesan agar masyarakat banyak memiliki sifat atau karakter layaknya kesatria utama seperti jujur, berani, dan tanggung jawab (2013: 7).

Membaca rangkaian pemimpin, kepemimpinan, kekuasaan, kewenangan, fungsi, tugas serta pemberian Tokom pada para pemimpin Polri, sangat terasa bahwa Tokom menjadi simbol. Di dalamnya terkandung makna mendalam baik bagi si pengemban amanah pemimpin, mereka yang dipimpin, serta masyarakat yang wajib diberi jaminan rasa aman dan pelayanan terbaik nan humanis dari Polri.

Tokom pada Pemimpin Polri bukan sekadar simbol hampa dan tanpa makna. Tokom sebagai simbol kewibawaan berpadu dengan kepemimpinan yang mengayomi, berbuah pada pelayanan dan penegakkan hukum yang melindungi. Akan tetapi, pada saat yang sama dengan penampilan berseragam yang cenderung berbau militer di tengah nuansa militer yang memang belum selesai pula, terasa penting ditempuh jalan tengah. Tokom sebagai suatu simbol penting untuk menggerakkan komando ke dalam untuk masuk ke dalam suatu pembiasaan yang melayani sesama anggota kelompok sosial berprofesi polisi. Pembiasaan melayani ke dalam, diyakini akan terbawa-bawa ke luar ketika memberikan ayoman dan pelayanan nan humanis kepada masyarakat.

Jadi, ada benarnya jika para Pemimpin Polri menenteng Tokom terbatas hanya pada even-even tertentu seperti seremoni kenegaraan dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan pengunaannya. Termasuk, pemaknaan simbolik saat meluncurkan komando ke dalam. Mereka bermaksud agar tidak terlalu berjarak dengan anggota sendiri, dan pada saat yang sama dapat berinterkasi sosial sefektif mungkin dengan masyarakat.

Dari suasana semacam itu akan muncul suasana dialogis dan terbuka. Mungkin akan seperti yang diungkap psikolog Sawitri kurang lebih begini: seseorang akan asertif (tegas) mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan, dan keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya dengan cara langsung melalui ungkapan verbal, jujur, dan dengan cara nyaman, tanpa mengabaikan orang lain (2005: 6 – 7). Dalam interaksi sosial yang tak terlalu terbatas-batasi oleh “tembok yang berkuasa dengan yang dikuasai”, rasanya memang akan banyak hal yang bisa digali. Inilah pembiasaan masuk ke dalam kemauan saling mendengar. Kemandegan akibat pembelengguan kreativitas termasuk kreativitas berpikir, berpotensi apatisme. Sungguh bernilai! **

Membedakan Kebebasan Berpikir dengan Kebebasan Berekspresi

Membedakan Kebebasan Berpikir dengan Kebebasan Berekspresi

 

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Kebebasan mengungkapkan berbagai keinginan dan perasaan yang diungkapkan di media sosial (medsos), kini sudah sangat maju bahkan berada pada titik yang cukup eksplosif.

Ketika berbagai kelompok masyarakat apapun dan dari manapun serta dalam strata apapun, mereka dapat menuangkan dengan mudah apa saja yang dipikirkan dan dirasakan dengan menggunakan medsos.

Sayangnya, hal tersebut tidak bertumbuh secara bersamaan dengan kedewasaan dalam mengendalikan hasrat yang memang fundamental dalam perspektif demokrasi.

Dalam kehidupan ini, baik sebagai pribadi maupun warga negara sebuah bangsa, meski setiap orang mempunyai ‘hak’, patut diingat juga sekaligus memikul tanggung jawab sosial untuk diri dan dunia tempat dia berada.

Maka, upaya terbaik untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam konteks kehidupan peradaban, berbangsa dan bernegara, menempatkan “Kebebasan Berpikir” dengan “Kebebasan Berekspresi” sesuai sebagaimana mestinya adalah keharusan. Inilah pertanda orang cerdas dan berpikir.

Akan tetapi, pada banyaknya kasus pelanggaran terhadap UU ITE No.11 Tahun 2008 yang menerpa berbagai kelompok masyarakat dan bahkan ‘tokoh masyarakat’, tergambarkan sejatinya masih banyak orang dan kelompok dari berbagai kalangan masyarakat kita, belum dapat secara jernih membedakan, antara “Kebebasan Berpikir” dengan “Kebebasan Berekspresi”.

Kebebasan Berpikir

Sebagai manusia, untuk dapat bertumbuh dalam mengembangkan pemikiran genuine dan kreatif membutuhkan “Kebebasan Berpikir” tanpa kekuatiran batasan yang terlampaui.

Memang hakikatnya berpikir adalah ranah kebebasan personal yang hakiki, yang melekat dalan eksistensi setiap orang, yang banyak dianut para filsuf yang beraliran “Eksistensialisme” yang menempatkan manusia pada titik sentrum dalam berbagai relasional kehidupan. Bahkan, Jean-Paul Sartre, filsuf Perancis menempatkan eksistensi di atas esensi.

Persoalan saat ini, ketika ada yang menuangkan opini di media sosial terkena pelanggaran UU ITE, lalu aparatus hukum berkerja sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku (terlepas dari perdebatan kualitas aturan hukum tsb), muncul penolakan terhadap tindakan hukum tersebut yang dengan lantang meneriakkan bahwa telah terjadi upaya kebiri proses demokrasi dengan mengkriminalkan suara-suara kritis.

Celakanya, respons tersebut kemudian dibenarkan dan direspon pula dengan emosional dari kelompok lainnya, tanpa mengkritisi dan mencari tahu lebih detail substansi permasalahannya.

Wajar saja, maka yang muncul lebih besar lagi malah eforia kontra produktif yang cukup menyita energi anak negeri terjadi.

Idealnya, sebagai ungkapan yang terlahir dari rahim pemikiran, buah pikiran adalah upaya kontribusi gagasan dari kecerdasan. Bukan emosi tanpa landasan.

Keinginan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam kesertaan membangun peradaban kehidupan manusia dan kemanusiaan, sebenarnya, adalah alasan utama dari tindakan berpikir yang dilakukan. Sehingga, kebermanfaatan diri berkontribusi positif dapat terjadi.

Kebebasan Berekspresi

Dalam Universal ‘Declaration of Human Rights’ utamanya di pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui apapun dan tanpa memandang batas negara”.

Merujuk ketentuan itulah, kini yang banyak digunakan sebagai landasan universal kebebasan dimaksud hingga melampaui proporsinya.

Jika untuk ketentuan nasional, kita dapat merujuk kepada UUD 1945 tentang kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Bahkan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, berkata bahwa: “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.

Berdasarkan rujukan hukum dan filosofis di atas, pertanyaan yang muncul adalah, apakah setiap orang dapat bebas tanpa batas dalam mengekspresikan apa yang terpikirkan?. Lanjutannya, apakah jika ada yang membatasi apapun alasannya, itu dapat dikatagorikan mengkebiri Demokrasi ?.

Perlu kita melihat dan menganalisa, bahwa saat ini jagat media sosial kita banyak diwarnai oleh pernyataan oleh orang yang hanya sekadar menuangkan gagasannya di media sosial, para tokoh yang semangat menyebarkan informasi dari perspektif demagogi yang didominasi semangat mencari sensasi dalam arus psikologi massa.

Ketika sebuah isue yang dihembuskan dan dikemas dengan narasi menarik, di tengah arus massa yang belum terlepas sepenuhnya dari sindrom ‘Melodramatik”, yaitu sebuah situasi di mana massa memiliki daya ingat yang relatif singkat, yang ditandai dengan sikap cepat marah, cepat sedih, cepat gembira, cepat kasihan dalam merespon sebuah peristiwa, tanpa mau bersusah payah mencari tahu (tabayun), akan substansi masalah sebenarnya, menjadikan para pengusung “Demagogi” tadi menemukan ladang pengikutnya.

Hal seperti itu tidak membantu mendorong kecerdasan dalam menebar informasi buat khalayak, bahkan ikut membebani dan menahan laju kemajuan pola pikir anak bangsa dalam merespon perkembangan peradaban.

Benar adanya ketika “Kebebasan Berpikir” harus tanpa batas dalam mengekplorasi berbagai keingintahuan manusia. Tetapi, ketika buah pikiran itu mau dan akan diekspresikan, tentu ada batasan yang harus dijadikan pertimbangan, baik itu batasan norma, adat, budaya, etika, moral dan hukum yang berlaku dimasyarakat atau di sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala sesuatu buah pikiran dan gagasan yang diekspresikan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan batasan-batasan normatif dan hukum yang berlaku, maka dengan sendirinya dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara ada rambu yang dilanggar yang berkonsekuensi beragam, dari mungkin dapat menyebabkan sanksi moral bahkan mungkin sanksi hukum, dan ini tentu saja sebuah bentuk logika kausalitas dalam kehidupan sosial, bahwa kita tidak hidup sendirian di bumi peradaban.

Hakekat sebenarnya, bahwa di ujung kebebasan seseorang ada hak orang lain yang juga harus dihormati, karena kalau tidak kita akan terjebak pada egoisme monopoli makna kebenaran dengan menegasikan hak orang lain itu tadi. Saya tertarik dengan ucapan yang pernah diungkapkan oleh mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang mengatakan bahwa “Aku belum benar-benar bebas jika aku mengambil kebebasan orang lain”.

Untuk itulah saya berpendapat bahwa “Kebebasan Berpikir” tidak sama sebangun dengan “Kebebasan Berekspresi”.

 

Penulis: Kepala LPPM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta/ Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

About Jurnal Kota Online

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota Online
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com