Ansar Ahmad Sebut Pembangunan BTS di Wilayah 3T sebagai Tol Langit

Ansar Ahmad Sebut Pembangunan BTS di Wilayah 3T sebagai Tol Langit

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang tahun ini kebagian 77 titik pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baik melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) maupun Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama provider swasta akan diawasi penyediaannya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri.

Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan Kepri akan melakukan Survei Pendahuluan Pengawasan Penyediaan BTS dan Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet pada Provinsi Kepri.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, yang terus menggesa percepatan pembangunan BTS tersebut menerima tim Survei BPKP Kepri dalam Entry Meeting terkait Survei Pendahuluan tersebut di ruang kerjanya, Senin (8/8/2022).

Tim Survei BPKP dipimpin oleh Nunung Nurhayati, akan melakukan survei pendahuluan selama 11 hari kerja mulai tanggal 2-16 Agustus 2022.

Nunung menyampaikan, dalam survei pendahuluan ini, timnya ingin melihat sudah sejauh mana progres pengerjaannya. Kemudian terkait perizinan, pembebasan lahan, hingga kendala-kendala yang dihadapi.

“Dilihat dari Program BAKTI di Kementerian Kominfo, Kepri termasuk provinsi yang mendapat jumlah titik terbanyak pembangunan BTS-nya oleh BAKTI di Sumatera. Di survei ini kami juga ingin melihat peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menjembatani dan mengkoordinir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Kota (Pemko) dengan Pemerintah Pusat terkait hal teknis seperti pembebasan lahan,” ujar Nunung.

Nunung menjelaskan, timnya saat ini sedang dalam tahap pengumpulan data dan belum sampai ke tahap pengawasan di Lapangan.

Menurut Nunung, setelah data dihimpun di tahap awal, maka akan di himpun di BPKP Pusat untuk memperdalam ke daerah mana-mana saja akan melakukan peninjauan secara langsung.

“Saat ini di Kementerian Kominfo sudah cukup banyak data yang dihimpun terkait proses perencanaan, penyediaan lahan pembangunan, dan kendala serta hambatan secara umum,” ungkap Nunung.

Sementara itu, Ansar Ahmad yang beberapa waktu lalu juga sempat mendiskusikan pembangunan BTS di Kepri bersama BAKTI di TV Nasional mengaku cukup senang dengan progres yang telah dicapai sampai saat ini.

Dimulai sejak awal-awal masa pelantikannya, bertemu langsung dengan Menteri Kominfo hingga diberikan kuota pembangunan BTS yang cukup banyak seperti saat ini.

“Mudah-mudahan tambahan 34 titik yang kita ajukan untuk tahun depan direstui, maka hampir seluruh wilayah Kepri akan bebas dari blank spot. Tinggal nantinya kita sisir lagi daerah-daerah yang masih ada blank spot-nya,” harap Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad berkomitmen untuk terus menggesa percepatan pembangunan BTS yang telah disetujui dan terus melobi tambahan titik BTS yang telah diusulkan.

“Intinya, kita kejar ini supaya memudahkan kita bekerja, lebih efisien dan efektif. Supaya kita dapat jaga kedaulatan di wilayah terdepan. Kalau ada istilah tol laut, maka kita sebut pembangunan BTS ini sebagai ‘Tol Langit,” kata Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad mengaku prihatin, karena melihat sendiri siswa-siswa sekolah yang kesulitan mencari sinyal saat pemberlakuan pembelajaran daring. Dengan pemerataan jaringan, Ansar Ahmad berharap, hal tersebut dapat dieleminir.

“Termasuk layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintahan. Dinas-dinas akan kita dorong untuk membuat modul-modul yang memudahkan pelayanan yang memakai sistem elektronik,” ujar Ansar Ahmad.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan mengatakan, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Dirjen PPI Kominfo, dari ke 35 titik BTS yang dibangun oleh BAKTI Kominfo yang dititikberatkan pada daerah 3T, sebanyak 17 titik di Kabupaten Natuna telah selesai 100 persen dengan jaringan 2G, namun telah diakomodir BAKTI untuk ditingkatkan ke jaringan 4G.

“Sisanya sebanyak 12 titik di Kabupaten Kepulauan Anambas tinggal menunggu pembangunan fisik, di mana infrastruktur seluruhnya telah ada di lokasi. 5 titik di Kabupaten Bintan, dan 1 di Kabupaten Karimun juga sedang berproses,” papar Hasan.

Sedangkan 42 titik BTS yang dibangun oleh Dirjen PPI Kominfo bersama Provider Swasta yang terbagi atas 11 titik BTS di Kabupaten Natuna, 28 titik di Kabupaten Lingga, dan masing-masing 1 titik di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam juga saat ini sedang dalam proses pembangunan oleh provider.

“Jadi secara keseluruhan pembangunan 77 titik BTS diawasi dan dievaluasi, kita targetkan semua selesai di Desember 2022. Secara keseluruhan kita evaluasi tidak ada permasalahan. Hanya ada 2 titik yang kita lakukan relokasi karena tidak sesuai koordinat tapi saat ini sudah selesai,” terang Hasan.

Editor: Antoni

Kemendagri dan Kemenkominfo Gelar Monev Tentukan Calon Penerima Bantuan STB TV Digital

Kemendagri dan Kemenkominfo Gelar Monev Tentukan Calon Penerima Bantuan STB TV Digital

Jakarta, jurnalkota.online

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo, meminta Pemerintah Desa (Pemdes) memvalidasi data penerima program bantuan Set Top Box (STB).

Kemendagri meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, terkait dukungan program bantuan STB kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai amanat Surat Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 978/3406/SJ tanggal 15 Juni 2022 dan Surat Radiogram Nomor 978/3639/SJ tanggal 27 Juni 2022 berkaitan dengan penegasan data yang digunakan, yaitu Program Pen-sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Di mana sebelumnya, merujuk Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A ayat (2) yang mengatur migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, sehingga tanggal 2 November 2022 menjadi tanggal batas akhir migrasi siaran televisi analog ke digital dan penghentian siaran analog.

Menindaklanjuti itu, Tim Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta pengambilan Data Calon Penerima Bantuan STB kesembilan Wilayah Prioritas, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Hal ini karena, siaran TV Analog pada 9 wilayah tersebut akan dihentikan pada Agustus 2022.

Tim monitoring dan evaluasi serta pengambilan Data Calon Penerima Bantuan STB ke 9 Wilayah Prioritas bertemu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Program Penerima Bantuan STB, baik Dinas PMD (Sekretariat Daerah Kota), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), maupun Dinas Kominfo.

Berdasarkan laporan dari masing-masing Tim yang diturunkan ke 9 wilayah tersebut, baru 2 wilayah yang telah menyampaikan Data Calon Penerima Bantuan STB dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.

Sedangkan 7 wilayah lainnya belum menyampaikan Data Penerima Calon Bantuan STB, yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.

Adapun berbagai kendala yang menyebabkan pelaporan Data Penerima Bantuan STB masih belum dapat dilaporkan oleh mayoritas wilayah prioritas, di antaranya yaitu masih terdapat kabupaten/kota yang belum mengetahui kriteria calon penerima bantuan STB, belum adanya koordinasi berkaitan dengan penggunaan data di tingkat kabupaten/kota dalam hal verifikasi dan validasi data.

Selain itu, masih terdapat kabupaten/kota yang belum mengetahui, bahwa data yang digunakan sebagai data dasar Calon Penerima Bantuan STB menggunakan data Program Pen-sasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bukan menggunakan DTKS.

Kemudian, kendala lainnya, yaitu Data P3KE baru diterima oleh Disdukcapil kabupaten/kota per tanggal 5 Juli 2022 melalui jalur File Transfer Protokol (FTP) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Selain itu, kendala lainnya ialah Petugas Administrator Database (ADB) terlambat dalam memberikan informasi kepada pimpinan; dan rentang kendali dan penyelesaian verifikasi/validasi pada tingkat desa/kelurahan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data di tingkat Daerah, di antaranya Pemerintah Pusat beserta Pemda agar selalu melakukan pemantauan dan sosialisasi terkait dengan teknis dan mekanisme Program Penerima Bantuan STB guna mempercepat proses verifikasi dan validasi Data Calon Penerima Bantuan STB, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendistribusikan data P3KE perlu segera mendistribusikan data tersebut ke desa/kelurahan, sehingga Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan kriteria Program Penerima Bantuan STB.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menentukan waktu batas akhir pengumpulan Data Calon Penerima Bantuan STB di tingkat desa/kelurahan.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan data yang telah dihimpun di setiap masing-masing wilayah untuk segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kominfo.

Selain itu, terkait penetapan calon penerima bantuan STB dilakukan oleh Kemenkominfo setelah Pemda menyampaikan data yang telah diverifikasi dan divalidasi.

Editor: Antoni

Infrastruktur Telekomunikasi Digital sebagai Jaminan Kedaulatan di Daerah Terdepan

Infrastruktur Telekomunikasi Digital sebagai Jaminan Kedaulatan di Daerah Terdepan

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menjadi pembicara di Newsline MetroTV, Kamis (28/7/2022).

Jakarta, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad sadar betul kedaulatan negara di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sangat bergantung pada infrastruktur digital.

Untuk itu, mengusulkan percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di Kawasan 3T dan Non 3T akan tetapi tertinggal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu prioritas utama dalam satu bulan pertama kepemimpinannya.

Hal tersebut disampaikan Ansar Ahmad, saat menjadi pembicara di Newsline MetroTV bersama Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Feriandi Mirza, Kamis (28/7/2022).

Acara yang dipandu oleh Tantri Moerdopo, sebagai host ini bertajuk ‘Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terdepan’.

Menurut Ansar Ahmad, usulannya tersebut direspon baik oleh Menteri Kominfo dan BAKTI, sehingga Kepri mendapat alokasi sebanyak 77 titik pembangunan Base Tranceiver Station (BTS), yaitu pembangunan 35 titik BTS oleh BAKTI Kominfo dan 42 lainnya oleh Operator Komersial selama 2 tahun ke belakang ini.

“Kita di daerah memberikan jaminan kemudahan perizinan, penyediaan lahan. Maka saya segera tindaklanjuti dengan rapat bersama para bupati dan BAKTI kita berikan jaminan itu. Kemudian bersama Pak Menteri kita melaksanakan ground breaking di Natuna waktu itu dan Alhamdulillah sekarang sedang berjalan baik dan sebagian besar juga sudah selesai tinggal hanya kita mendapatkan izin untuk operasionalnya,” ungkap Ansar Ahmad.

Hasilnya, saat ini kemajuan perkembangan infrastruktur digital di Kepri sangat pesat yang dibuktikan dengan masuknya Kepri sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa dalam 7 besar Indeks Competitiveness Digital di Indonesia, di mana peringkat 1 sampai 6 diisi seluruhnya oleh provinsi di Pulau Jawa.

Ansar Ahmad menambahkan, Kepri sebagai provinsi dengan pulau terbanyak di Indonesia, dengan total 2.408 pulau menyeluruh dan 397, di antaranya berpenghuni sampai ke wilayah-wilayah perbatasan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.

Kepri memiliki 22 pulau terdepan yang menurutnya bicara ketersediaan infrastruktur digital ini bukan hanya bicara soal ekonomi dan budaya akan tetapi jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara.

“Karena kehadiran infrastruktur yang memadai di kawasan Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga jadi satu keniscayaan untuk memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi ke pemerintah, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di Kepri seperti illegal fishing, kemudian masuknya jaringan Narkoba sampai ke perdagangan manusia dan banyak lagi mungkin kejahatan transnasional. Karena wilayah kita 96% laut, dan laut itu open access, maka memudahkan orang untuk masuk ke wilayah Kepri memang kita antisipasi dengan ketersediaan jaringan internet yang cukup,” papar Ansar Ahmad.

Ditanya soal kecukupan alokasi pembangunan BTS? Ansar mengaku, berdasarkan hasil identifikasi di kawasan-kawasan blindspot tersebut, Kepri masih membutuhkan sekitar 34 titik pembangunan BTS lagi.

“Oleh karena itu, ketika nanti tahun ini selesai ke 77 titik pembangunan BTS dari BAKTI dan operator komersial kita akan mengusulkan lagi 34 titik. 34 titik itu sebagian besar tentu kita masukkan ke BAKTI, karena juga berada di kawasan 3T yang masih harus dipenuhi,” ujar Ansar Ahmad.

Terakhir, Ansar Ahmad berpesan kepada masyarakat Kepri untuk memanfaatkan semua infrastruktur digital yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif.

“Kalau ini dimanfaatkan secara positif pasti akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi sosial budaya masyarakat. Kemudian pesan kita kepada BAKTI tentunya sekali lagi mudah-mudahan BAKTI bisa memenuhi kebutuhan kita yang kita sampaikan, karena memang Kepri merupakan provinsi yang potensinya sangat besar sebagai gerbang negara,” tutup Ansar Ahmad.

Editor: Antoni

Pemprov Kepri Teken MoU Pelatihan Food Industry 4.0 Bersama CEO RP Singapore

Pemprov Kepri Teken MoU Pelatihan Food Industry 4.0 Bersama CEO RP Singapore

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misbardi, menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) Pelatihan Food Industry 4.0 dan Supply Chain Programme (SCP).

Kerja sama Food Industry 4.0 dan SCP ini ditandatangani langsung pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang dalam hal ini diwakili oleh Rektor Umrah Agung Dhamar Syakti, bersama CEO Republic Polytechnic (RP) Singapore Yeo Li Phew, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (21/7/2022) kemarin.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Misbardi, Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, Analis Kebijakan Ahli Utama Provinsi Kepri Syamsul Bahrum, dan Direktur Politeknik Negeri Batam, yang diwakili Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Daniel Sutopo Pamungkas.

Ansar Ahmad, melalui Misbardi dalam sambutannya menyebutkan, bahwa kerja sama Pelatihan Food Industry 4.0 dan SCP ini merupakan momentum bagi Pemrov Kepri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong pelaku usaha dan hasil olahan laut dari masyarakat pesisir tembus ke pasar internasional.

“Ini adalah momentum bagi kita semua, Pemerintah Kepri dan Jajaran Vertikal-nya dapat turun di tengah-tengah masyarakat, melihat langsung dan mempelajari, serta dapat memberikan inovasi-inovasi terbaru yang bermanfaat untuk pelaku usaha, dan juga produk-produk hasil olahan laut masyarakat Kepri dapat masuk ke ranah pasar Internasional,” sebut Misbardi

Misbardi juga mengajak seluruh Aparatur Pemprov Kepri untuk ikut mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan yang dikembangkan Temasek Foundation dan RP Singapore.

“Dalam mewujudkan Provinsi Kepri yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Tentunya memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, sebagaimana prinsip Penta Helix memerlukan unsur pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri serta Pembangunan Daerah,” kata Misbardi.

Sementara itu, menurut Kedubes RI untuk Singapura Suryo, kerja sama Pelatihan Food Industry 4.0 dan SCP yang di jalin oleh Pemprov Kepri bersama RP Singapore dan Temasek Foundation merupakan kesempatan yang tidak bisa dilakukan oleh banyak daerah-daerah lainnya.

“Kerja sama antara Pemprov Kepri bersama RP Singapore dan Temasek Foundation merupakan kerja sama yang tidak banyak daerah bisa melakukannya, apresiasi dan dukungan akan kami berikan dalam hal ini. Kami juga berharap Pemprov Kepri dapat terus mengembangkan daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,” gagas Suryo.

Dalam kesempatan tersebut, Yeo Li Phew selaku CEO RP Singapore juga turut memberikan pendapat.

Menurut Yeo Li Phew, kerja sama ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Kepri dan Singapura untuk menemukan solusi dalam mengembangkan teknologi pertanian dan aquaculture.

“Kami sangat antusias dan juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerja sama, semoga kesepakatan ini dapat menjadikan solusi dalam mengembangkan teknologi pertanian dan aquaculture untuk masyarakat Kepri dan Singapura tentunya,” harap Yeo Li Phew.

Yeo Li Phew menambahkan, dalam Pelatihan Food Industry 4.0 dan SCP ini telah dilaksanakan dalam beberapa teknologi, di antaranya Kapal Wisata Bertenaga Surya, Mesin Pengering Ikan, Mesin Pengering Teripang, Pakan Ikan Berbasis Pengolahan Hasil Sampingan Produk, Obat Herbal Parasit Ikan, Budidaya Udang Vaname Keramba Jaring Apung, dan Mesin Pencacah Sampah.

Editor: Antoni

Diskominfo Kepri Dukung Penuh Penggunaan Aplikasi SIAP untuk Pemko Tanjungpinang

Diskominfo Kepri Dukung Penuh Penggunaan Aplikasi SIAP untuk Pemko Tanjungpinang

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Aplikasi Sistem Informasi Aktivasi Presensi (SIAP) yang dibesut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai aplikasi untuk pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melakukan presensi kerja yang akan diadopsi oleh Diskominfo Kota Tanjungpinang untuk melakukan hal serupa di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Hal ini sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan digitalisasi bagi Pegawai di Pemko Tanjungpinang dalam melakukan presensi kehadiran kerja.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SIAP, jajaran Diskominfo Kota Tanjungpinang mengunjungi Kantor Diskominfo Provinsi Kepri pada Selasa (12/7/2022), untuk melakukan studi banding agar aplikasi SIAP bisa segera digunakan di Pemko Tanjungpinang.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kepri Hasan, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Tanjungpinang Soemantri, melakukan penandatanganan kerja sama terkait penggunaan aplikasi SIAP, bertempat di Kantor Diskominfo Provinsi Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang.

Hasan menyebutkan, jika penggunaan aplikasi SIAP terbukti mampu meningkatkan disiplin pegawai, karena presensi melalui aplikasi tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan sesuai unit kerja masing-masing pegawai. Sehingga pegawai harus berada di kantor untuk melakukan presensi kerja.

“Kita juga bisa memantau secara real time jam berapa saja pegawai melakukan presensi karena di aplikasi SIAP semuanya terekam dengan jelas di dalam server,” ujar Hasan.

Selain itu, aplikasi SIAP yang diinstal di masing-masing smartphone pegawai juga memudahkan mereka untuk melakukan presensi.

Karena pegawai tidak perlu lagi mengantri untuk presentasi seperti yang sering terjadi apabila presensi menggunakan finger print.

Adapun dalam kerja sama tersebut, antara Diskominfo Provinsi Kepri dan Diskominfo Kota Tanjungpinang bersepakat untuk saling mendukung dalam pengembangan aplikasi SIAP di Pemko Tanjungpinang.

Beberapa hal yang diatur diantaranya adalah Diskominfo Provinsi Kepri bersedia menyerahkan aplikasi SIAP berserta kode sumbernya untuk digunakan Diskominfo Kota Tanjungpinang.

Akan dilakukan juga transfer pengetahuan dari Diskominfo Kepri tentang operasional dan perawatan berkala dengan aplikasi SIAP kepada Diskominfo Kota Tanjungpinang.

Selain itu, Diskominfo Kota Tanjungpinang berkewajiban untuk menyediakan server pengoperasian aplikasi SIAP.

“Kami dari Diskominfo Provinsi Kepri juga sudah menetapkan personil kami untuk turun langsung membantu Diskominfo Kota Tanjungpinang selama transfer aplikasi SIAP ini berlangsung,” ungkap Hasan.

Tidak hanya itu, Hasan mengaku, Diskominfo Provinsi Kepri selalu siap membantu dan mendukung seluruh Diskominfo Kabupaten dan Kota lainnya di Kepri untuk melakukan pengembangan aplikasi serupa atau melakukan percepatan digitalisasi di lingkungan pemerintah.

“Memang dengan perkembangan teknologi yang semakin masif tentunya digitalisasi pemerintahan akan terus kita lakukan, sebagai ujung tombaknya Diskominfo Kepri selalu bersedia membantu Kabupaten dan Kota lain di Kepri,” pungkas Hasan.

Editor: Antoni

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menghubungi (021) 54337557

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai 

Jl. Gunung Pangrango Blok D 17 No. 3  Cengkareng Jakarta Barat 11730

Telp. (021) 54337557 Fax. (021) 54337557

  jurnalkota03@gmail.com 

About Jurnal Kota Online

Jurnal Kota Online
(021)54337557

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com