Tanjungpinang, Jurnalkota.online
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah bulan November. Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Jl. Daeng Marewa, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (7/11/2023).
Pemilu 2024 merupakan pembahasan awal dalam Rakor yang dihadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Kota Tanjungpinang.
Hasan menjelaskan, bahwa salah satu cara untuk mensukseskan Pemilu adalah bagaimana dapat menciptakan situasi yang kondusif, artinya dari tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW dapat termonitoring oleh camat dan lurah.
“Alhamdullilah, saya melihat pergerakan tim kelurahan di RT/RW, yang mana di setiap aktivitas melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa berjalan, itu salah satu faktor penting,” ungkap Hasan.
Hasan menambahkan, yang terpenting dalam mensukseskan Pemilu adalah untuk memberantas isu-isu hoax yang memiliki potensi untuk membuat konflik di masyarakat.
“Yang terpenting adalah, kita mengantisipasi isu atau opini opini hoaks, menyebarkan kebencian, apalagi menyangkut SARA. Saya minta Pak Lurah, untuk dapat mengambil tindakan preventif bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila disinyalir terdapat berita ataupun isu hoax. Karena isu hoax, apabila tidak segera ditanggapi dapat membentuk opini masyarakat,” ujar Hasan.
Selanjutnya, dalam Rakor tersebut turut membahas terkait evaluasi realisasi belanja APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, realisasi pajak dan retribusi daerah, kesiapan Pemilu, juga terkait penyelenggaraan pengarustamaan gender.
Dalam Rakor, disampaikan capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober.
Untuk realisasi fisik sebesar 80,35%, realisasi keuangan sebesar 73,56%. Sedangkan progres kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK fisik triwulan IV (Oktober-Desember per 31 Oktober 2023) realisasi fisik sebesar 98,14℅, keuangan 64,70%.
Terkait hal tersebut, Hasan mengapresiasi capaian yang sudah terserap dan mengharapkan untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran hingga tutup tahun berjalan.
“Kepada para asisten untuk mengawasi dan mengontrol perangkat daerah sesuai alur koordinasi masing-masing. Selanjutnya, melaporkan setiap progres per minggunya, agar dapat diketahui perkembangan dan kendalanya,” tegas Hasan.
Hasan juga mengimbau kepada perangkat daerah yang penyerapan anggarannya masih 70% untuk dapat menjadi perhatian.
“Agar menjadi perhatian melalui sekretaris beserta kepala bidang, untuk lakukan koordinasi, agar mencapai target penyerapan. Hal ini untuk mengukur capaian realisasi anggaran, ditambah lagi APBD-P yang juga harus segera dijalankan,” ujar Hasan.
Menanggapi laporan pajak dan retribusi daerah, Hasan meminta untuk menginventarisasi dan pemeriksaan ulang tempat usaha restoran atau cafe yang belum membayar pajak restoran, dan di mana pajak tersebut dibayarkan.
Diakhir Rakor, Hasan juga mengingatkan terkait program-program yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 yang mengarah pada program-program prioritas serta kebijakan strategis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting dan juga stabilitas harga bahan pokok.
Editor: Antoni
