Menu

Mode Gelap
Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023 How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Daerah · 2 Aug 2023 06:58 WIB ·

LKPJ Bupati Tahun 2022 Devisit Rp106,6 Miliar Disetujui, DPRK Agara Diduga Bungkam


					DPRK menerima Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pejabat Bupati pada tahun 2022, pada sidang paripurna, masa sidang III yang digelar oleh DPRK l. Perbesar

DPRK menerima Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pejabat Bupati pada tahun 2022, pada sidang paripurna, masa sidang III yang digelar oleh DPRK l.

Aceh Tenggara, Jurnalkota.online

Anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) pada tahun 2023 mengalami angka defisit yang sangat pantastis. Angka defisit itupun tak tanggung-tangung, mencapai Rp 106,6 milyar. Namun ditengah tingginya angka defisit, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Tenggara mengelar sidang paripurna masa sidang III tahun 2023, tentang rancangan qanun pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Tenggara tahun anggaran 2022 disetujui.

Dalam sidang paripurna masa sidang III yang digelar oleh DPRK pada Senin (31/07/23), DPRK menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pejabat Bupati pada tahun 2022. Seperti diketahui, ada 4 fraksi yang menyetujui tentang pembahasan Raqan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBK/ 2022, menjadi Qanun PP APBK/2023, adapun fraksi yang menyetujui yaitu, fraksi Piso Mesaloup, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan fraksi Golkar.

Sementara itu, Arafik Beruh, salah seorang aktivis Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (GAKAG) Aceh Tenggara kepada Jurnalkota.online menjelaskan, “Angka defisit APBK Aceh Tenggara pada tahun 2023 yang mencapai Rp106,6 miliar perlu dilakukan kaji ulang, siapa yang bertanggung jawab atas tingginya angka defisit APBK Aceh Tenggara,” tanyanya, Selasa (01/08/2023).

Dijelaskannya, defisit anggaran Kabupaten Aceh Tenggara ditengarai sudah melampaui batas kewajaran, meskipun defisit itu bukan barang haram. Sehingga diduga bahwa ada mafia APBK yang secara sengaja dibekingi oleh oknum DPRK.

“Diduga DPRK jadi aktor dalam defisit hal itu terlihat saat DPRK menerima LKPJ pejabat Bupati tahun 2022,” ucapnya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sidang paripurna masa sidang III, ada 4 fraksi menyetujui tentang pembahasan Raqan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBK/ 2022, menjadi Qanun PP APBK/2023, artinya, DPRK juga menyetujui angka defisit yang sudah melampaui batas.

“Apakah ada APBK bodong di Aceh Tenggara, untuk itu perlu kiranya BPK-RI dan KPK untuk segera turun guna melakukan audit terhadap realisasi APBK Aceh Tenggara pada tahun 2022 yang lalu.” pinta Arafik. (Yuda)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Selaraskan Program dengan Usulan Masyarakat, Pemko Tanjungpinang Gelar FPD

20 February 2024 - 09:12 WIB

Ansar Ahmad Terima Kunjungan GM PT PLN Persero WRKR yang Baru

19 February 2024 - 10:50 WIB

Adi Prihantara Lantik Kelengkapan Kwarda dan Buka Buka KMD 2024

17 February 2024 - 11:00 WIB

Bersama Forkopimda, Ansar Ahmad Sambut Kedatangan Pesawat Tempur Hawk 100/200

16 February 2024 - 08:33 WIB

Ansar Ahmad dan Keluarga Gunakan Hak Pilih di TPS 002 Tanjungpinang Timur

14 February 2024 - 06:08 WIB

Ketersediaan Stok dan Pasokan Beras di Kepri Aman hingga Lebaran 2024

13 February 2024 - 16:33 WIB

Trending di Daerah