Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Hari Raya Idul Fitri telah tiba, itu artinya, Indonesia khususnya akan menghadapi gelombang arus mudik dan balik selama libur hari raya. Ritual tahunan rakyat Indonesia untuk pulang kampung, bersilahturahmi kepada keluarga di kampung halaman adalah hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Setelah sempat viral video kritikan jalan di Lampung yang rusak parah oleh TikTokers Bima Yudho Saputro, ternyata di Hari Raya Idul Fitri tahun ini masih berlanjut, video itu bermunculan di reel Instagram di antaranya dari akun exploredolan.id dan travelmatesiantar yang menunjukkan betapa parahnya jalur Tanggamus menuju suoh, Lampung Barat. Ternyata layanan transportasi aman masih impian, apalagi menghadapi mudik lebaran.
Seolah kata berbenah adalah hal termahal di negeri ini, sehingga setiap tahunnya bukannya siap menghadapi arus mudik lebaran namun sebaliknya selalu menyisakan PR besar. Dan tahun 2023, keadaan tetap sama. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Tahun ini diperkirakan ada 12,9 juta pemudik akan memasuki wilayah Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengimbau para pemudik mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana.
Menurutnya, lebih dari 82 titik kemacetan paling banyak karena pasar tumpah sebanyak 42 titik. Selebihnya sejumlah exit tol, persimpangan jalan, perlintasan kereta api, dan penyempitan jalan (republika.co.id, 9/4/2023). Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Taufiq Muhammad menegaskan akan memfokuskan pengawasan pada titik macet saat periode libur Lebaran 2023. Beberapa titik yang akan menjadi fokus pengawasan yakni di objek wisata seperti Masjid Sheikh Zayed, Solo Safari, dan pusat perdagangan.
Taufik juga mengatakan, ada beberapa titik jalan yang sedang ditutup karena masih dalam proses pengerjaan yakni Simpang Tujuh Joglo, Viaduk Gilingan, dan Jembatan Jurug. Fakta ini seperti sudah menjadi kebiasaan, jika fasilitas berkaitan dengan pariwisata bisa dikebut sementara fasilitas umum yang benar-benar menjadi hak setiap warga negara dikerjakan sambil lalu, bahkan hingga beberapa Minggu menjelang hari raya ada yang belum kelar.Selain masalah infrastruktur dan moda transportasi, para pemudik juga harus bersiap menghadapi harga tiket yang mahal. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengatasi harga tiket jelang Lebaran. Baik moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat luas. Sebab, mudik memang merupakan agenda tahunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bagi mereka yang mampu memang harga tiket itu tidak berat. Namun, bagi orang yang berkemampuan ekonomi terbatas harga tiket ini tetap merupakan persoalan serius, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas (republika.co.id, 4/4/2023). Beberapa perusahaan juga pemerintah memang mengadakan program mudik gratis, namun hal ini terbatas dan tidak semua rakyat bisa menjangkaunya. Baik karena jauhnya tempat berkumpul, minimnya pengetahuan digital dan hanya di daerah-daerah tertentu. Dan terkadang pula hanya gratis mudiknya, sedangkan untuk arus balik tidak ada fasilitas.
Penguasa Fokus Profit Oriented Dalam Mengurusi Rakyat
Secara umum layanan transportasi yang ada belum bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Berbagai kecelakaan yang terjadi pada berbagai moda adalah buktinya. Terlebih saat mudik, resiko bertambah besar di samping harga yang melambung tinggi. Keterbatasan moda transportasi juga turut mendukung semakin keruhnya urusan mudik lebaran ini, terbukti antrean kendaraan di Pelabuhan Merak masih belum terurai dan ini terjadi setiap tahunnya. Pemudik yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni harus menunggu hingga lebih dari lima jam untuk mendapat giliran masuk ke kapal.
Mudik tak sekadar aspek ritual, tapi juga keagamaan sebagai manifestasi perintah agama untuk Birul Walidain maka tugas penguasa adalah memudahkan pelaksanaanya. Sebab fungsi penguasa adalah penerap syariat Kaffah dalam rangka mengurusi urusan masyarakat. Bukan sekadar fokus pada perputaran ekonominya semata dan kemudian menghitung untung rugi dari ritual tahunan ini. Namun hal demikian nyatanya tak bisa dinafikan, sebab penguasa kita memang menjalankan sistem ekonomi kapitalisme, yang benar-benar mengedepankan profit bukan riayah (pengurusan urusan rakyat).
Pengaturan Islam Pasti Lebih Baik
Islam memandang keamanan adalah tanggungjawab negara, termasuk dalam hal transportasi. Islam memiliki berbagai mekanisme untuk menjamin keamanan dan kenyamanan layanan transportasi dan menjaga agar terjangkau.
Semestinya, mudik lebaran berikut arus baliknya, karena telah menjadi adat dan budaya tahunan, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk menunda bahkan tidak fokus mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur yang berhubungan dengan keberangkatan dan kepulangan kembali para pemudik dengan selamat, nyaman dan murah. Tak perlu alarm pengingat lagi, untuk perbaikan di awal apa saja yang berhubungan dengan mudik dan arus balik. Beda dengan antisipasi bencana yang tak tentu kapan datangnya, mudik dan arus balik ini waktunya tetap yaitu setiap menjelang Ramadan hingga akhir Syawal.
Pemerataan kesejahteraan, penataan kota dan penyediaan sarana prasarana penunjang harus dipenuhi di setiap wilayah negara, meskipun itu wilayah pinggiran, hal ini untuk mencegah arus urbanisasi yang setiap tahun angkanya meningkat. Penyebab utamanya adalah adanya ketimpangan antara di kota dan di desa, yang nampak, mencari kesuksesan dan pemenuhan kebutuhan pokok lebih mudah di kota, padahal semua bahan kebutuhan pokok tersebut dari desa.
Kampanye hedonisme inilah yang meracuni pemikiran setiap orang sehingga tertanam dalam benaknya di kota kehidupan akan lebih baik, sementara di desa tidak ada harapan untuk lebih maju. Maka, penguasa dalam hal ini harus berpijak pada standar baku dalam setiap kebijakannya. Dan tidak ada yang lebih baik dari sistem yang berasal dari Allah SWT, yaitu syariat yang mulia.
Kapitalisme yang menjadi poros pengaturan urusan rakyat hari ini oleh penguasa, benar-benar telah mengebiri fungsi penguasa yang sebenarnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad). Dalam Islam, setiap pemimpin punya kewajiban untuk taat, tunduk dan patuh kepada syariat apapun risikonya. Sebab, setiap amanah kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Maka, negara, dalam hal ini Kholifah pertama akan memastikan kesejahteraan terwujud ditengah-tengah masyarakatnya. Dengan cara memastikan setiap kepala keluarga atau pria yang telah Akil baligh untuk mudah menafkahi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, baik dengan cara membuka lapangan pekerjaan, memberikan modal dan pelatihan, maupun memberikan santunan kepada mereka yang benar-benar lemah sehingga tidak mampu menafkahi diri dan keluarganya.
Kedua, Khalifah akan memastikan bahwa peraturan pertanahan, perumahan dan tata letak kota mengikuti kemaslahatan umat, bukan atas kehendak investor. Kita tentu ingat bagaimana perjalanan pembangunan Ibukota baru di Kalimantan. Pendanaan, janji untuk tidak menggunakan APBN pada akhirnya harus mengobok-obok juga karena biaya membengkak dan investor masih menyimpan keraguan terkait pembukaan lahan tanah di sana.
Ketiga, negara akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mandiri dan tidak bergantung pada asing. Terlebih karena fasilitas umum ini adalah hak rakyat, yang pendanaannya juga diambilkan dari pos pendapatan umum. Negara tidak akan menjatuhkan diri dengan meminta bantuan kepada negara asing. Sebab, meminta bantuan asing atas nama apapun hanyalah menggali lubang dan siap mari menguburkan diri sendiri.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan rakyat di ibukota saja, ia juga memperhatikan wilayahnya di luar Persia, seperti di Khorasan dan Afrika Utara. Ia memerintahkan untuk pembangunan di wilayah itu, seperti jalan, kanal, dan klinik kesehatan. Sementara kakek buyut Umar bin Abdul Aziz yang tak lain adalah Khalifah kedua setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab Rumah singgah (dar ad-daqiq) didirikan bagi para pelancong agar tidak kehabisan bekal. Semua gratis yang diambil dari dana Baitul Mal.
Pada masa dinasti Abbasiyah masif dilakukan perbaikan infrastruktur, terutama rute bagi jamaah haji. Hingga pada masa dinasti Ottoman, di Turki Ustmani, Khalifah Abdul Majid II membangun jalan kereta api dari Hijaz ke Madinah untuk makin mempersingkat perjalanan haji. Yang juga dilakukan setiap tahun oleh kaum Muslim. Di masa-masa Turki inilah negara dalam keadaan lemah, namun masih meriayah rakyatnya dengan seoptimal mungkin, hanya dengan berprinsip “ma laa yatimu ila bihi fahuwa wajibun” Jika sesuatu menjadi tidak sempurna karena sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jika tanpa infrastruktur yang baik kesejahteraan tidak bisa diwujudkan, maka infrastruktur itu menjadi wajib ada.
Keempat, negara akan mengedukasi warganya agar hidup berkecukupan, senantiasa bersyukur atas karunia Allah dan mendudukkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Sehingga, tidak lagi tergiur untuk urbanisasi, sebab wilayahnya pun memiliki kualitas yang sama dengan wilayah lainnya jika Islam tidak hanya dijadikan aturan dalam beribadah namun juga dalam setiap lini aspek kehidupan. Dengan Islam sajalah, urusan silahturahmi setahun sekali bisa diadakan dengan aman, nyaman dan murah. Maka, menjadi kewajiban kita sebagai kaum Muslim untuk mewujudkan dan memperjuangkannya. Sekaligus mencabut sistem sekuler yang sangat bertentangan dengan Islam. Wallahu a’lam bish shawab.**
