Menu

Mode Gelap
Rakornas Dukcapil 2024, Percepat Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri Hasan Pimpin Rapat Persiapan Jambore PKK ke-8 Tahun 2024 Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023

Nasional · 4 Apr 2023 04:53 WIB ·

Pelaksanaan GTRA Summit 2023 Karimun Ditetapkan 28-30 Agustus 2023


					Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Summit Tahun 2023 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (28/3/2023).
Perbesar

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Summit Tahun 2023 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (28/3/2023).

Tanjungpinang, jurnalkota.online

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Tahun 2023 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (28/3/2023). Dan Ini merupakan rapat lanjutan dari kegiatan yang sama pada 13 Januari 2023 yang lalu.

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri Nurhadi Putra beserta jajarannya, Sekretaris Daerah Kepri Adi Prihantara, Tim Percepatan Pembangunan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah, yang juga hadir secara daring.

Sebagai informasi, berdasarkan Deklarasi GTRA Summit Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepri menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023, tepatnya di Kabupaten Karimun.

Rapat lanjutan kali ini membahas hasil rapat BPN Provinsi Kepri bersama kementerian terkait dan beberapa rencana kegiatan tambahan.

Rapat dibuka dengan paparan dari Kakanwil BPN Provinsi Kepri Nurhadi Putra. Nurhadi menjelaskan, bahwa Menteri ATR/BPN telah memutuskan penyelenggaraan GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan selama 3 hari, yakni 28-30 Agustus 2023 di Kabupaten Karimun.

“Dari 3 hari ini, kehadiran Presiden RI direncanakan pada hari kedua dengan agenda membuka langsung kegiatan ini dan dilanjutkan kegiatan lainnya,” ujar Nurhadi Putra.

Nurhadi Putra melanjutkan, sudah ada beberapa agenda tambahan yang diusulkan, yang mana tujuannya untuk mempertegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menghadiri acara ini secara langsung.

“Jadi, selain penyerahan sertifikat masyarakat pesisir, telah diusulkan juga penyerahan sertifikat kepada masyarakat Pulau Penyengat sebagai tanda spesialnya Penyengat, serta bisa ditambahkan penyerahan sertifikat yang berkaitan dengan investasi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) misalnya,” kata Nurhadi Putra.

Nurhadi Putra juga menyampaikan, Kanwil BPN Kepri telah menjadwalkan Kick Off Meeting rangkaian GTRA Summit 2023 ini yang akan dilaksanakan pada 6 April 2023 mendatang dengan peserta Kakanwil Seluruh Indonesia, Kementerian/lembaga GTRA Pusat dan sesuai tema, Pemprov Kepri, dan Kepala Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia. Pada meeting ini pula akan dilaunching logo GTRA Summit 2023.

Senada dengan Nurhadi Putra, Ansar Ahmad pun meminta agar kegiatan-kegiatan tambahan benar-benar diperhatikan, sehingga dapat mendorong Presiden Jokowi dapat hadir langsung.

“Sesuatu yang khas Kepri, selain penyerahan sertifikat wilayah cagar budaya Pulau Penyengat, juga kita usulkan Expo Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia, Festival Durian terbesar, pelepasan produk PT. Saipem, hingga pelepasan produk UMKM hasil sterilisasi dari Batam, sehingga jadwal dapat dikunci dan tak digeser lagi,” ujar Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad pun meminta agar pada saat kick off meeting pada 6 April 2023 mendatang, sudah bisa dipaparkan secara matang kegiatan yang telah dirancang.

Terakhir Ansar Ahmad menekankan, bahwa GTRA Summit ini memang fokus memperbanyak sertifikasi bagi masyarakat Suku Laut, namun masyarakat pesisir lainnya tidak luput dari perhatian.

“Artinya sudah ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang kebetulan sudah terhubung dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” ujar Ansar Ahmad.

Editor: Antoni
Sumber: Diskominfo Kepri

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rakornas Dukcapil 2024, Percepat Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik

28 February 2024 - 07:41 WIB

Jalan Rusak Parah, Masyarakat Tambak Mengeluh

28 February 2024 - 01:55 WIB

Mahasiswa Lebak Menyoroti Maraknya Tambang Diduga Ilegal

27 February 2024 - 16:16 WIB

Rangkaian HPN 2024, Puluhan Wartawan Deklarasikan Forum Wartawan Solid

25 February 2024 - 13:06 WIB

Temui Menaker, Ansar Ahmad Minta Bantuan Peralatan untuk BLK Karimun

22 February 2024 - 14:49 WIB

Ansar Ahmad Hadiri Pembukaan Rakernas PHRI ke- IV Tahun 2024

22 February 2024 - 13:09 WIB

Trending di Nasional