Menu

Mode Gelap
Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023 How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Kolom · 7 Nov 2023 07:08 WIB ·

Penyalahgunaan Kekuasaan Keniscayaan Dalam Demokrasi


					Ilustrasi Penyalahgunaan Kekuasaan Foto, Istw Perbesar

Ilustrasi Penyalahgunaan Kekuasaan Foto, Istw

www.jurnalkota.online

Oleh: Sriyama

Dua Menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi berpartisipasi dalam pilpres 2024. Keduanya adalah Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Kemudian Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang jadi capres berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Menyoroti hal tersebut, pakar Komunikasi Politik, Ari Junaedi, beberapa para menteri yang bersinggungan dengan pusaran kualisi pilpres 2024, termasuk mereka yang menjadi bacapres dan bacawapres, untuk segera mundur dari jabatannya (Tribunnews.com, 25/10/2023).

Menanggapi hal ini Anggota Komisi Pemilihan (KPU) RI, Idham Kholik, bakal calon presiden maupun calon wakil presiden yang masih berstatus sebagai menteri, tidak perlu mundur dari jabatannya selama mendapatkan izin dari presiden untuk cuti (AntaraJakarta, 18/10/2023).

Akibat aturan buatan manusia,
Aturan KPU ini justru memberi peluang bagi capres dan cawapres menggunakan kekuasaan atau wewenang demi kepentingan pribadi dan golongan bahkan fasilitas dan anggaran negara pun ikut dimanfaatkan untuk kampanye. Selain itu ada pengabaian tanggung jawab negara yang menjadi tugasnya.

Hal ini merupakan ketidakadilan yang dilegalkan oleh Negara atas orang-orangnya, apalagi didukung oleh kebijakan yang ada, ini akibat sistem buatan manusia, aturan yang dibuat pasti berpihak pada pembuat aturan itu sendiri.
Kemudian aturan yang dibuat manusia tak akan mampu mencapai suatu kebenaran mutlak juga tidak sesuai dengan fitrah manusia, justru cenderung menimbulkan masalah atau konflik ditengah-tengah masyarakat. Karena hakikat manusia adalah lemah dan terbatas. Sehingga suara rakyat dalam sistem demokrasi adalah suara Tuhan. Sebab suara rakyat yang dimaksud dalam sistem ini adalah hanya suara segelintir orang saja. Mereka adalah yang terpilih dalam pemilu yang menduduki tampuk kekuasaan.

Telah diketahui bersama proses pemilu dalam demokrasi berbiaya mahal menjadikan orang yang terpilih dalam pemilu sudah pasti tunduk pada pengusungnya dan para korporasi yang membacking -nya. Lebih mirisnya lagi bahwa demokrasi sejatinya di Barat dijadikan sebagai alat menjajah negeri-negeri muslim yang penuh dengan sumber daya alamnya. Tentu semua itu karena ada kepentingan politik, ekonomi dan idiologi dari penerapan sistem demokrasi.

Dengan melalui demokrasi lahirlah Negara yang dikendalikan korporasi, dominasi korporasi terhadap negeri-negeri muslim semakin mencengkram, dengan adanya korporasi Internasional turut bermain, sehingga terlihat jelas bahwa demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat nyatanya ada ditangan pemilik modal besar.

Islam dalam memilih pemimpin
hal ini sangat berbeda dengan perpolitikan dalam sistem pemerintahan Islam, secara konsep bahwa kedaulatan tertinggi dalam Islam ada ditangan syariat bukan ditangan manusia yakni penguasa, inilah pilar utama dalam sistem Islam, maka dengan pilar inilah penguasa menerapkan undang- undang dasar dan undang-undang yang digali dari Al Qur’an, As-sunnah, ijma sahabat dan qiyas.

Manusia dalam sistem Islam tidak memiliki andil dalam pembuatan hukum. Ia berperan dalam hal menggali hukum dari dalil-dalil tersebut serta mengaitkan fakta yang terjadi. Sistem Islam secara otomatis akan menutup peran manusia untuk membuat hukum yang akan berpotensi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Meski faktanya kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam diberikan kepada pemimpin, namum pemimpin tetap wajib taat kepada aturan sebagai aturan yang telah dilegitimasi dalam negara Islam.

Sementara peran pemimpin dan para pejabat pemerintah dalam Islam hanya melaksanakan hukum syariah, begitu pula pejabat pemerintah seperti wali (gubernur) langsung dipilih oleh pemimpin berdasarkan masukan dari majelis umat dari semua wilayah.
Oleh karena itu proses pemilu dalam sistem demokrasi yang menjadikan pintu masuknya oligarki dan korporasi secara otomatis dapat di hindari. Selain itu partai politik dan umat dalam sistem Islam tetap konsisten dan wajib dalam mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan. Sehingga kebijakan yang menyalahi aturan Islam dapat segera di identifikasi dan dihilangkan, termasuk kebijakan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang.

Selain itu dalam Islam sistem pengangkatan seorang pemimpin terdapat metode baku yakni baiat. Baiat adalah satu-satunya dalam pengangkatan seorang pemimpin. Baiat adalah istilah yang memiliki arti lain yakni kontrak atau aqad diantara dua pihak. Pihak pertama adalah umat Islam atau para wakil rakyat adalah Majelis umat dan yang kedua adalah kandidat pemimpin dari pihak lain. Baiat mengandung komitmen dari umat untuk menaati pemimpin yang dibaiat, adapun pemimpin yang di baiat mengamalkan kitabullah As-sunnah Rasulnya ditengah-tengah masyarakat.

Adapun tehnik baiat yang tidak baku terhadap pemimpin sebelum pembaiatan pemimpin yang memang tidak tunggal, akan tetapi mengambil cara yang berbeda-beda, adapun perbedaan teknis pemilihan pemimpin telah diketahui secara luas oleh para sahabat Rasulullah SAW., dan tak seorangpun yang mengingkari perkara ini, dengan demikian telah terwujud ijma para sahabat tentang bolehnya berbagai cara pemilihan pemimpin sebelum pembaiatan pemimpin.

Sebagaimana proses pemilihan pemimpin pada saat Abu Bakar Ash Shidiq dan Umar Bin Khathab. Proses pemilihan langsung secara singkat maksimal tiga hari, setelah itu pemimpin yang terpilih langsung menjalankan tugas pemerintahan dan bertanggung jawab mengurus kemaslahatan umatnya. Jika calon pemimpin menjadi pejabat sebelumnya maka tugasnya akan digantikan pihak lain di masa kekosongannya. Namun hal ini tidak berlangsung lama sehingga dapat menutup celah penyalahgunaan kekuasaan oleh calon para pemimpin.

Selain itu ketegasan dalam Islam adanya pertanggung jawaban diakhirat dapat menjaga setiap orang termasuk calon para pemimpin untuk taat kepada aturan Allah Swt dan Rasul-Nya, termasuk mengutamakan kejujuran dalam proses pemilihan pemimpin, namun hal ini tidak akan terwujud jika masih berada dalam sistem buatan manusia yang berpeluang penyalahgunaan kekuasaan, terkecuali berpindah pada sistem yang agung yakni sistem Islam. Walahu a’lam bishowab **

Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Vaksin HPV Jalan Kemaksiatan Anak, Kok Bisa?   

30 November 2023 - 03:31 WIB

Refleksi HGN, Relatifitasnya Dengan Rusaknya Generasi Merdeka Belajar

29 November 2023 - 07:14 WIB

Hari Kesehatan Nasional, Kembali Mengulang Seremonial

16 November 2023 - 07:16 WIB

Kekuasaan di Tangan, Satu Dua Pulau Terlampaui

4 November 2023 - 10:03 WIB

Two State Solution, Solusi Ala Penguasa Jahil

21 October 2023 - 17:16 WIB

PSN Tersandung Konflik Agraria, Dimana Posisi Negara?

5 October 2023 - 02:42 WIB

Trending di Kolom