Menu

Mode Gelap
Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri Hasan Pimpin Rapat Persiapan Jambore PKK ke-8 Tahun 2024 Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023 Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Kolom · 27 Sep 2023 15:07 WIB ·

Prostitusi dan Eksploitasi, Wajah Kelam Anak Indonesia


					Ilustrasi prostitusi anak di bawah umur. Foto; Istw. Perbesar

Ilustrasi prostitusi anak di bawah umur. Foto; Istw.

www.jurnalkota.online

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah menangkap seorang perempuan berinisial FEA (24 tahun), muncikari pada kasus prostitusi anak di bawah umur atau perdagangan orang (TPPO) melalui media sosial (republika.co.id, 24/9/2023).

Dalam kasus itu, Ade menyebutkan, dua anak terjerat dalam kasus prostitusi tersebut, yakni SM (14) dan DO (15) yang mengenal pelaku dari jaringan pergaulan. SM mengaku melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan ingin membantu neneknya. Korban dijanjikan mendapatkan uang sebesar Rp 6 juta. Kemudian, DO juga pertama kali dipekerjakan oleh pelaku yang menjanjikan diberikan uang sebesar Rp 1 juta. Mirisnya, menurut pengakuan pelaku, seluruh penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Kasus eksploitasi anak juga terjadi di kota Medan. Ketua Forum Panti Kota Medan, Besri Ritonga, mengatakan sebanyak 41 anak menjadi korban eksploitasi oleh pengelola dua panti asuhan di Kota Medan. Kini, polisi masih mendalami persoalan tersebut.

Besri menjelaskan untuk kasus di Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya yang beralamat di Jalan Pelita didapati ada 26 anak. Sedangkan di Panti Asuhan Karya Putra Tunggal Anak Indonesia yang terletak di Jalan Rinte ditemukan ada 15 anak (detik.com, 23/9/2023).

Tentu di wilayah lain akan lebih banyak ditemukan data yang menunjukkan wajah kelam anak Indonesia, padahal merekalah kelak yang akan menggantikan kita menjaga peradaban bangsa.

Anak Tak Aman, Tersebab Riayah Berubah Menjadi Proyek

Dunia anak seharusnya adalah dunia yang menyenangkan, aman dan tentram. Namun, mirisnya di negeri ini, eksploitasi anak terus terjadi dengan berbagai mekanisme, termasuk cara haram demi mendapatkan keuntungan. Kita seharusnya merasa prihatin dan mulai memikirkan persoalan ini secara serius.

Sebab realita ini menunjukkan bahwa anak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Dan secara tidak langsung kita mempertanyakan hasil dari kota layak anak yang selama ini digagas pemerintah. Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Secara umum KLA bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. KLA kemudian dikompetisikan, dan kota yang dianggap layak anak akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak.

Dalam KLA terdapat 5 klaster hak anak, yaitu pertama, hak sipil dan kebebasan, Kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga, hak kesehatan dan kesejahteraan keluarga, keempat, hak pendidikan, hak waktu luang dan aktifitas kebudayaan dan kelima hak perlindungan Khusus. Sedemikian bagus program itu namun, jika belum berkorelasi dengan meningkatnya angka prostitusi dan Eksploitasi anak, artinya ada yang salah.

Yang patut dikritisi, negara dalam hal ini gagal menjamin keamanan anak. Yang seharusnya negara menjadi pengurus (riayah) urusan rakyat secara hakiki, kini berubah menjadi penyelenggara penghargaan KLA. Dengan kata lain, urusan anak ternyata diserahkan kepada masing-masing daerah yang pada akhirnya menjadi proyek. Yang mana urusan ini menjadi urusan investor. Pihak yang memiliki modal besar untuk sebuah proyek besar. Urusan penjaminan kesejahteraan anak berubah menjadi kapitalisasi urusan anak.

Sebab, jika ingin dihargai, atau menjadi daerah yang layak mendapat penghargaan Kota Layak Anak, di antaranya harus memenuhi berbagai klaster hak anak, maka realisaasinya tak sekadar teori tapi butuh pembangunan infrastruktur berupa perpustakaan, taman bermain, pusat hiburan, pusat perbelanjaan dan lainnya yang itu saling terkoneksi dengan berbagai kebutuhan anak. Fokus pemerintah sudah melenceng dari seharusnya karena arus kompetisi yang kuat.

Di sinilah urgensitasnya, ketika jaminan kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara berubah menjadi proyek untuk sebuah penghargaan maka saat itulah tak ada harapan ada perubahan. Semua samasekali tak menyentuh kebutuhan hakiki anak, padahal sangatlah sederhana, namun pemerintah jumud ( buntu) terkait dengan solusi.

Kapitalisme Harus Dicabut

Sumber permasalahannya adalah penerapan sistem kapitalisme yang hanya fokus pada asas manfaat. Sehingga jaminan negara 100 persen yang seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tidk didapatkan. Semua pihak berdiri di atas kepentingan masing-masing, sedang rakyat tak punya kuasa kecuali saat pemilu saja, suara mereka dihargai bak bongkahan emas.

Sedangkan dalam pandangan Islam, negara ditetapkan syara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin keamanan anak. Syara pun mengatur beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan anak, termasuk dengan jaminan kesejahteraan, pendidikan kepribadian Islam, dan pemberian sanksi yang menjerakan bagi pelaku kejahatan.

Yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga, dengan membuka lapangan pekerjaan , sehingga setiap kepala keluarga mampu memberi nafkah berupa sandang, pangan dan papan kepada keluarganya secara layak. Sedangkan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan, negara hadir memenuhinya dari pos pendapatan dalam Baitul Mal yaitu pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara dan zakat. SDM, kurikulum pembelajaran, infrastruktur Rumah sakit, sekolah, laboratorium, lapangan olahraga, masjid, jembatan dan apapun yang dianggap negara penunjang terselenggaranya pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan disediakan negara secara seratus persen.

Tanpa campur tangan asing, investasi atau utang luar negeri yang berbasis riba, dan juga bukan untuk berkompetisi. Melainkan untuk kemaslahatan umat. Dan hal demikian tidak akan tegak kecuali telah dicabut sistem kapitalisme dalam sistem aturan negara ini. Allah swt memperingatkan kita dengan firmanNya yang artinya,”Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (TQS al-Ahzab:36). Wallahualam bissawab.**

Artikel ini telah dibaca 21 kali

Baca Lainnya

Desa Wisata, Strategi Handal Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi?

25 February 2024 - 17:53 WIB

Program Indonesia Pintar, Siapa Yang Jadi Semakin Pintar ?

15 February 2024 - 07:42 WIB

Potret Buram Generasi, Membunuh Jadi Solusi

13 February 2024 - 07:33 WIB

Ilusi Orientasi Mahasiswa Entrepreuner dengan Mall UMKM USU

6 February 2024 - 17:22 WIB

UU PDP, Perlindungan Data Masih Ada Masalah, Mengapa?

4 February 2024 - 04:43 WIB

Peringatan Hari Gizi Nasional, Bukan Hanya Masalah Stunting

28 January 2024 - 09:05 WIB

Trending di Kolom