Menu

Mode Gelap
Ansar Ahmad Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri Hasan Pimpin Rapat Persiapan Jambore PKK ke-8 Tahun 2024 Bangkitkan Ekonomi, Dewi Kumalasari Buka Dekra Fest Kepri 2023 Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Kolom · 5 Oct 2023 02:42 WIB ·

PSN Tersandung Konflik Agraria, Dimana Posisi Negara?


					Foto; Infografis Proyek Strategi Nasional (PSN). Perbesar

Foto; Infografis Proyek Strategi Nasional (PSN).

www.jurnalkota.online

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki nilai strategis dan dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah ternyata memakan korban, rakyatnya sendiri. Hal ini sebagaimana pernyataan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa sepanjang delapan tahun Presiden Joko Widodo memimpin sudah ada 73 konflik agraria.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan konflik agraria itu terjadi di seluruh sektor pembangunan, mulai dari pertanian, tambang, hingga pembangunan properti. “KPA mencatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023, telah terjadi 73 letusan konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional, yang terjadi di seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang,” kata Dewi dalam diskusi Peringatan Hari Tani Nasional 2023 yang disiarkan secara daring (cnnindonesia.com, 24/9/2023).

Dewi menjabarkan proyek-proyek strategis nasional yang sepanjang 3 tahun terakhir telah menyebabkan perampasan tanah dan letusan konflik agraria di berbagai wilayah tanah air, salah satunya pembangunan sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang terbaru peristiwa di Pulau Rempang, Batam, Dewi menilai ini akibat pembentukan badan atau lembaga yang terlalu berkuasa oleh pemerintah.

Rempang dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam. Dewi berpandangan badan semacam ini rentan melakukan kesewenang-wenangan kekuasaan dan korupsi agraria karena mengantongi begitu banyak kewenangan dan aset negara. “Inilah praktik domein verklaring (negaraisasi lahan) tanah hutan terhadap tanah serta perkampungan warga yang berujung pada penggusuran dan pematokan tanah secara paksa oleh pemerintah.”

Di Gorontalo sebelumnya juga telah terjadi kericuhan, Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo, terbakar hebat usai unjuk rasa terkait permintaan ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas berakhir ricuh. Kantor bupati tersebut diduga dibakar massa (detik.com, 21/9/2023).

Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Desmont Harjendro membenarkan kejadian tersebut dan menceritakan kronologi insiden pembakaran tersebut, yaitu berawal saat sejumlah masyarakat menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Pihak perusahaan tengah berupaya memvalidasi warga penerima ganti rugi lahan, namun massa aksi ada yang tidak sabar hingga berujung aksi anarkis. “Latar belakangnya tali asih dari perusahaan kepada tanah penambang, sudah dilaksanakan pendataan. Namun datanya berubah-ubah terus akhirnya dari perusahaan diubah lagi, butuh waktu lagi, tapi mereka tidak sabar,” kata Desmont.

Konflik Agraria, Negara Membela Siapa?

Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Namun dalam praktiknya justru berdarah-darah dan semakin parah, menghadapkan rakyat dengan aparat dan militer karena tidak adanya kesepakatan (baca: keadilan.pen).

Akibatnya, konflik agraria meluas dan terjadi dalam waktu yang cukup lama karena penanganan pemerintah yang juga setengah hati. Yang jelas merugikan rakyat, apalagi biasanya ganti rugi tak sepadan dengan harga tanah. Bahkan di Rempang, rakyat dianggap tidak memiliki sertifikat tanah, meski nenek moyang mereka telah ada jauh sebelum pemerintah Indonesia berdiri. Tanah adat, lebih dari itu, tanah itu telah dikelola sekaligus ditinggali, artinya bukan pulau tak berpenghuni.

Namun negara seolah membiarkan rakyat menderita dan lebih memilih membela kepentingan investor. Disanakah posisi pemerintah? Lantas, kemana sanjungan manis ketika masa pemilu hendak mendulang suara? Rakyat Rempang pun turut memilih, balasannya, mereka terusir. Berbalik dengan sistem hari ini, Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki tata cara kepemilikan tanah termasuk melindungi pemilik yang lemah.

Negara boleh mengambil tanah rakyat untuk kepentingan umum dengan keridaan pemilik dan dengan memberikan ganti untung yang tidak membuat rakyat susah. Dalam Islam kepemilikan tanah bukan berdasarkan sertifikat, tapi siapa yang mampu mengelola, entah dengan memagarinya, atau memberi tanda bahwa tanah itu sudah ada pengelolanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. ,”Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari).

Merebutnya berarti zalim, dan negara akan memberi sanksi yang tegas. Sebagaimana diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail RA. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, “Siapa yang merampas tanah orang lain dengan cara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah акап mengalunginya kelak di Hari Kiamat dengan tujuh lapis bumi.” (HR Muslim, dikutip dari terjemah Shahih Muslim). Bisa kita bayangkan bagaimana balasan bagi mereka yang zalim, jangankan ratusan hektar tanah yang diambil, sejengkal saja sudah sedemikian berat, akankah menjadi pelajaran?

Seorang Yahudi di masa kekhilafahan Umar bin Khattab pernah meminta keadilan atas apa yang dilakukan wali Mesir, Amr bin Yasir. Proyek pembangunan masjid sang wali telah menggusur rumah satu-satunya, ia tak mau terima ganti rugi sang wali. Maka ia langsung datang ke Madinah dan mengadukan apa yang terjadi. Umar bin Khattab hanya meminta Yahudi itu mengambil tulang dari tempat sampah, dengan tegas Umar membuat dua goresan secara horisontal dan vertikal. Lantas memerintahkan Yahudi itu pulang dan menghadap kepada sang Wali dengan membawa tulang itu.

Sesampainya di Mesir, meski tak paham artinya Yahudi itu memberikannya kepada Amr bin Yasir, dan gemetarlah badan sang wali, ia paham betul makna dari goresan pedang Umar di tulang itu, yaitu jika ia tidak berlaku adil pertama ia akan mendapatkan azab akhirat, kedua ia akan dipenggal oleh Umar sendiri sebagai ganjaran bagi pemimpin yang tidak adil. Adakah hari ini penguasa yang sedemikian lembut kepada rakyatnya?

Negara Pelindung Rakyat

Tanah adalah investasi, artinya tanah nilainya tak pernah turun, ia bisa menjadi tempat kelahiran sekaligus tempat usaha, maka, dalam pandangan Islam, jika sebuah tanah yang awalnya diniatkan untuk bercocok tanam, namun entah dengan alasan apa tiga tahun berturut-turut terbengkalai, maka negara, sesuai hukum syariah bisa langsung mencabut hak guna dan membagikannya kepada yang memang ingin mengelola tanah namun tak punya lahan.

Sebagaimana yang Umar bin Khattab lakukan pada Bilal bin al-Harits al-Muzni, ia mengatakan,”Sesungguhnya Rasulullah saw. Tidak memberimu tanah sekadar untuk kamu Pagari sehingga mencegah manusia lain (untuk memiliki/ mengelolanya.peny.). Sesungguhnya beliau memberimu tanah agar kamu dapat bekerja. Karena itu, ambil saja bagian tanah yang sanggup kami garap, dan kembalikan ya sisanya”. (Sistem Ekonomi Islam, Syeh Taqiyuddin an-Nabhani, terjemah halaman 166).

Maka, negara semestinya menolak investasi asing jika di dalamnya menimbulkan persengketaan, bahkan menghilangkan kepemilikan sejati rakyatnya. Negara semestinya memposisikan sebagai Rain (pengurus, periayah) urusan rakyatnya. Setiap pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan segelintir pengusaha apalagi penguasa pengusaha. Namun faktanya, mustahil mengharap keharusan itu menjadi kenyataan dalam sistem kapitalisme hari ini, maka, sudah menjadi kewajiban untuk mencabutnya dan mengganti dengan penerapan syariat Islam mulia. Wallahualam bissawab.**

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Baca Lainnya

Mahasiswa Lebak Menyoroti Maraknya Tambang Diduga Ilegal

27 February 2024 - 16:16 WIB

Desa Wisata, Strategi Handal Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi?

25 February 2024 - 17:53 WIB

Rangkaian HPN 2024, Puluhan Wartawan Deklarasikan Forum Wartawan Solid

25 February 2024 - 13:06 WIB

Temui Menaker, Ansar Ahmad Minta Bantuan Peralatan untuk BLK Karimun

22 February 2024 - 14:49 WIB

Ansar Ahmad Hadiri Pembukaan Rakernas PHRI ke- IV Tahun 2024

22 February 2024 - 13:09 WIB

Adi Prihantara Hadiri Pisah Sambut Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri

21 February 2024 - 13:42 WIB

Trending di Nasional